Ekonomi Keuangan

Kita Menjadi Bangsa Penggarap?

2008-07-14T17:10:00.001+07:00

Senin, 14 Juli 2008 | 00:27 WIB

Oleh Gutomo Bayu Aji

Skema yang ditawarkan Presiden Yudhoyono kepada peserta KTT G-8+D-8 untuk bersama mengatasi krisis pangan dunia bisa memperbesar ketimpangan Utara-Selatan, khususnya di bidang pangan, bagi Indonesia.

Sebagaimana diberitakan media, Presiden Yudhoyono menawarkan solusi revolusi hijau kedua melalui investasi asing dan alih teknologi pertanian.

Tawaran solusi seperti itu mengesankan bangsa kita tak mempunyai investasi yang cukup untuk menguasai teknologi pertanian yang disyaratkan program revolusi hijau kedua, kecuali potensi lahan pertanian menganggur di luar Jawa seluas 12,3 juta hektar yang beberapa waktu lalu disinggung presiden.

Iptek

Sebagaimana disampaikan penggagasnya, MS Swaminathan, ilmuwan India penerima World Food Prize dan driving force di belakang revolusi hijau pertama, revolusi hijau kedua, atau yang disebut revolusi hijau lestari, mensyaratkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sebagai instrumen utama.

Jika sasaran revolusi hijau pertama adalah pemecahan kelangkaan bahan pangan melalui pengembangan varietas unggul baru secara besar-besaran, maka sasaran revolusi hijau kedua mencakup keseluruhan rantai pertanian, mulai dari aktivitas on-farm sampai off-farm. Dalam istilah Presiden Yudhoyono sebelumnya adalah revitalisasi pertanian yang berarti mengutamakan kembali sektor pertanian dalam pembangunan.

Kunci revolusi hijau kedua ini hampir mutlak terletak pada penguasaan bioteknologi, khususnya yang terkait ilmu dan teknologi pemuliaan tanaman di bidang pertanian, selain teknologi informasi yang disyaratkan untuk mendukung kelancaran aktivitas off-farm.

Memang selama ini bangsa kita dipreferensikan sebagai bangsa pengimpor berbagai macam bibit unggul, termasuk bibit hibrida dari berbagai institusi asing yang bergerak di bidang genetika, termasuk IRRI. Namun, bangsa kita sebenarnya pantas mengingat jasa besar (alm) Dr Zainuddin Harahap yang menghasilkan varietas unggul padi ciliwung, cisadane, memberamo, dan maros yang hingga kini masih ditanam oleh petani di Pulau Jawa.

Di bawah Badan Litbang Pertanian Departemen Pertanian, penelitian pemuliaan tanaman dan berbagai penelitian terkait program revolusi hijau kedua terbukti sudah sedemikian maju. Selain itu, pemerintah juga masih memiliki lembaga pemerintah non-dept yang bergerak dalam bidang penelitian bioteknologi seperti Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI yang bisa dikembangkan untuk mendukung program revolusi hijau kedua itu.

Pendeknya, ilmu pengetahuan dan teknologi pemuliaan tanaman di negeri kita sudah saatnya diapresiasi.

Sumber daya

Investor? Negeri kita punya orang terkaya Asia yang kini duduk dalam kabinet. Pemerintah juga masih memiliki BUMN yang bergerak di bidang pangan, seperti Bulog, yang seharusnya bisa diberdayakan bukan sekadar untuk mengatur distribusi pangan, tetapi juga penting untuk ambil bagian dalam produksi pangan.

Jika Departemen Pertanian diberi kesempatan duduk bersama universitas-universitas top negeri ini dan perusahaan-perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang pangan, termasuk bioteknologi dan investasi, dijamin dengan law enforcement tentu tak kurang dari mereka memanfaatkan 12,3 juta hektar potensi lahan pertanian di luar Jawa yang menganggur itu.

Sumber daya pertanian dan tenaga kerja kita berlimpah asal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mau menggalakkan program transmigrasi ke luar Jawa secara terpadu dengan program revolusi hijau kedua. Kaum landless di Jawa bisa menerima rasionalitas itu jika difasilitasi dengan regulasi yang praktis dan infrastruktur fisik memadai. Apalagi kian disadari, bertani di Jawa sudah tidak ekonomis lagi.

Dengan sumber daya pertanian yang melimpah, bangsa Indonesia seharusnya bisa mandiri dalam mencukupi kebutuhan pangan nasional, bahkan seharusnya menjadi bangsa eksportir pangan. Praktis, hanya dibutuhkan seorang manajer yang berjiwa entrepreneur untuk mengelola sumber daya yang ada itu sehingga terwujud bangsa yang mandiri.

Dengan sumber daya melimpah, tidak sepantasnya kita seperti pengemis yang terkesan meminta-minta negara maju untuk menanamkan investasi dan membagi teknologi pertanian ke dalam negeri, sementara kita hanya pandai menyediakan lahan pertanian yang notabene menganggur beserta tenaga kerjanya.

Sejarah kebijakan liberalisasi yang dimulai sejak diundangkannya Agrarisch Wet tahun 1870 hingga UU PMA No 1/1968 seharusnya sudah memberi pelajaran berharga bahwa hanya dengan mengundang investasi asing, tetapi alpa memandirikan bangsa sendiri, akan menjadikan generasi kita sebagai generasi penggarap. Sementara itu, kebangkrutan dan ketergantungan terus menjangkiti.

Gutomo Bayu Aji Peneliti Bidang Ekologi-Manusia pada Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

ANALISIS EKONOMI

2008-07-14T16:58:00.000+07:00

Menjinakkan Krisis Listrik

Senin, 14 Juli 2008 | 03:00 WIB

Oleh FAISAL BASRI

Pemadaman listrik akut di kebanyakan daerah di luar Jawa sudah berlangsung bertahun-tahun. Keluhan, protes, tuntutan, dan unjuk rasa berulang kali dilayangkan kepada PT PLN dan pemerintah. Namun, hingga kini, tak terjadi perbaikan berarti. Bahkan, di beberapa daerah, kondisi kelistrikan kian buruk.

Sungguh sangat ironis bahwa banyak daerah yang menderita kelangkaan pasokan listrik adalah penghasil sumber-sumber energi untuk menghasilkan listrik. Warga daerah-daerah kaya energi tersebut hanya bisa menahan amarah menyaksikan kekayaan alam mereka terus dikeruk dan dikuras, lalu dialirkan ke Jawa, untuk menjaga stabilitas nasional.

Ternyata, akhirnya, daya tahan kelistrikan di Jawa pun bobol. Kini, Jawa harus menghadapi ancaman krisis listrik yang sangat serius dan boleh jadi yang terburuk sepanjang sejarah kelistrikan nasional.

Sebetulnya, pemadaman di Jakarta sekalipun sudah kerap terjadi. Yang berulang kali menjadi alasan klise adalah jadwal perawatan rutin atas fasilitas pembangkit listrik. Sesekali yang dijadikan kambing hitam adalah hambatan pasokan sumber energi. Pernah pula dikemukakan alasan pasokan gas dan bahan bakar minyak terhenti, dengan beragam penjelasan.

Lalu, sekarang, pemerintah masih saja sesumbar dengan dalih baru. Wakil Presiden dengan entengnya mengatakan bahwa kelangkaan listrik lebih disebabkan oleh kegiatan ekonomi terus tumbuh dan makin cepat. Jelas ini alasan mengada-ada. Bukankah di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang dikeluarkan pada awal pemerintahan SBY-JK—yang notabene merupakan penjabaran dari janji-janji kampanye mereka berdua—tercantum target laju pertumbuhan ekonomi yang relatif jauh lebih tinggi dari realisasi. Kalau mereka konsekuen dengan janji sendiri, tentu sejak awal mereka sudah sigap membangun pembangkit baru dengan kapasitas yang memadai.

Diantisipasi jauh-jauh hari

Sebetulnya, krisis listrik sudah bisa diantisipasi jauh-jauh hari, apalagi mengingat Presiden SBY pernah menjadi menteri pertambangan. Wakil Presiden Jusuf Kalla juga bukan wajah baru di pemerintahan. Purnomo Yusgiantoro sudah lebih dari sewindu menjabat Menteri ESDM. Sebelumnya, ia terlibat dalam penyusunan kebijakan dan bahkan dalam penyiapan proyek pembangkit listrik. Yang pasti, dalam proyek Pembangkit Listrik Geotermal Karaha Bodas.

Mereka tentu tahu persis bahwa kondisi kelistrikan Indonesia sangat buruk: berada pada urutan ke-11 dari 12 negara sekawasan dan persentase rumah tangga yang memperoleh akses listrik baru sekitar 55 persen.

Alih-alih melakukan pembenahan mendasar, segelintir penentu kebijakan kelistrikan justru makin terseret di dalam pusaran masalah dan telah menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Paling tidak, Wakil Presiden dan Menteri ESDM sangat kental berkubang dengan masalah benturan kepentingan (conflict of interest) mengingat sanak keluarga dan kroni-kroni dekatnya merupakan pelaku langsung maupun tak langsung dalam usaha kelistrikan dan usaha-usaha lain yang terkait.

Sepatutnya, Presiden mengambil alih tanggung jawab dan tidak membiarkan Wakil Presiden terlibat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan penyelesaian kemelut kelistrikan nasional, semata-mata karena alasan benturan kepentingan.

Sudah sepantasnya pula Presiden mengganti Menteri ESDM sesegera mungkin karena hampir semua bidang yang menjadi tanggung jawabnya tak pernah sepi dari masalah dan telah menimbulkan kerugian nasional yang tak terbilang, termasuk krisis listrik yang makin buruk.

Bagaimana mungkin PT PLN mampu bekerja dengan baik kalau kerap ”direcoki” oleh para elite penguasa. Cara-cara yang ditempuh oleh penguasa sudah sedemikian sangat vulgar, baik dalam mendudukkan orang-orangnya di jajaran direksi dan komisaris maupun ”intervensi” dalam proses tender proyek pembangkitan ataupun pengadaan.

Dewan direksi tak bisa bekerja optimal. Satu sama lain saling menggergaji demi memuluskan kepentingan kelompok yang mendukungnya.

Penghematan

Bagaimanapun, dalam jangka pendek, krisis listrik akan memperparah persoalan dunia usaha. Persoalannya sekarang adalah bagaimana meredam semaksimal mungkin dampak negatif bagi perekonomian.

Rencana pengalihan hari libur bagi industri sepatutnya dipertimbangkan dengan matang mengingat setiap industri atau usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sedemikian beragam perbedaan dari satu ke lain industri sehingga pengaturan atau regulasi yang cenderung menyamaratakan bisa berakibat sangat kontraproduktif. Sebaliknya, jika pengaturan sangat rinci sehingga mengakomodasikan ciri-ciri khas setiap industri, niscaya efektivitas pengaturan akan sangat rendah.

Cara yang lebih baik ialah dengan menerapkan mekanisme insentif harga. Selanjutnya PLN berdialog dengan kalangan dunia usaha untuk mengetahui pola reaksi atas struktur insentif yang ditawarkan. Jika hasil dari mekanisme ini kurang memadai, baru diajukan instrumen yang lebih keras berupa penalti atau disinsentif.

Seandainya masih perlu langkah tambahan, barulah dilakukan seleksi industri yang akan didorong untuk melakukan perubahan waktu operasi. Kriteria yang digunakan harus jelas. Prioritas pertama yang harus diatur adalah usaha yang memicu konsumerisme. Misalnya, pusat-pusat perbelanjaan besar dan hiburan tutup selama dua hari secara bergantian. Sebagai kompensasi, pada hari Sabtu dan Minggu mereka boleh beroperasi hingga larut malam.

Komitmen pemerintah

Untuk mengawali kampanye hemat listrik, pemerintah harus menunjukkan terlebih dahulu komitmennya. Dimulai dari pengurangan penggunaan listrik di istana dan kantor-kantor pemerintah. Perlu pula dipikirkan untuk memajukan jam kerja pegawai negeri satu jam dan memastikan pada awal beban puncak penggunaan listrik di kantor-kantor pemerintah berkurang drastis.

Kampanye dan penerapan mekanisme insentif dapat pula diterapkan untuk kantor-kantor swasta. Manfaat tambahan dari cara ini ialah mengurangi kemacetan lalu lintas sehingga menghemat penggunaan BBM.

Masih teramat banyak pilihan kreatif yang bisa dikembangkan. Jangan mudah kehilangan akal dan cepat ambil jalan pintas

Bayar Pajak Bisa Dua Kali Lipat

2008-07-02T15:39:00.000+07:00

Pengusaha Butuh Kenyamanan dalam Mengembangkan Bisnis
KOMPAS/RIZA FATHONI / Kompas Images

Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution (tengah) memberikan keterangan pers mengenai sunset policy di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (1/7). Sunset policy merupakan kebijakan penghapusan sanksi pajak penghasilan orang pribadi atau badan. Sanksi yang dihapuskan berupa pembebasan bunga atas kekurangan pembayaran pajak. Kebijakan diberlakukan baik untuk masyarakat yang belum memiliki NPWP maupun yang telah memiliki NPWP per 1 Januari 2008.
Rabu, 2 Juli 2008 | 03:00 WIB

Jakarta, Kompas - Bagi wajib pajak yang tidak memanfaatkan fasilitas sunset policy, pembayaran pajak pada tahun 2009 bisa dua kali lebih besar. Itu dimungkinkan karena tanpa fasilitas ini wajib pajak bisa diwajibkan melunasi denda yang sama besarnya dengan pokok tagihan pajak kurang bayar.

”Jika fasilitas sunset policy ini tidak digunakan, wajib pajak yang tidak jujur akan dikenai denda dan tidak lolos dari pemeriksaan pajak. Artinya, petugas pajak bisa memeriksa pembayaran pajaknya mulai tahun 2005 atau 2004. Jika ditemukan, dendanya saja bisa setara dengan pokok utang pajaknya,” ujar Dirjen Pajak Darmin Nasution, Senin (1/7) di Jakarta, saat menyosialisasikan diawalinya program sunset policy mulai 1 Juli 2008.

Sunset policy merupakan fasilitas penghapusan sanksi Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi atau badan. Sanksi yang dihapuskan berupa pembebasan beban bunga dan denda atas kekurangan pembayaran pajak.

Masyarakat yang dapat memanfaatkannya terbuka, baik bagi wajib pajak yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) maupun telah memiliki NPWP per 1 Januari 2008.

Fasilitas lainnya adalah jaminan bagi WP yang secara jujur menyampaikan perbaikan surat pemberitahuan (SPT) pajak dari pemeriksaan. Batas waktu perbaikan SPT tanggal 31 Desember 2008. Setelah itu, mereka wajib melunasi seluruh kekurangan pajak yang mungkin timbul.

Darmin menegaskan, pelaksanaan seluruh fasilitas itu dijamin oleh berbagai dasar hukum. Kebijakan sunset policy diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Selain itu, pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyampaian dan Pembetulan SPT serta Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP.

Untuk memastikan tidak ada pelanggaran di tingkat lapangan, Dirjen Pajak telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 30 Tahun 2008.

”Semuanya kami siapkan agar tidak terjadi simpang siur di lapangan. Seluruh aturan pelaksana itu sebenarnya sudah selesai pada triwulan pertama 2008, tetapi ada sedikit perubahan pada surat edaran Dirjen Pajak yang menyebabkan sosialisasi program sunset policy baru dimulai pada 1 Juli 2008,” ujar Darmin.

Dalam Peraturan Dirjen Pajak itu disebutkan, orang pribadi yang belum memiliki NPWP pada 1 Januari 2008 dapat menikmati fasilitas sunset policy asal memenuhi empat syarat.

Pertama, secara sukarela mendaftarkan diri mendapatkan NPWP pada 2008. Kedua, tidak sedang diperiksa dalam kasus pidana perpajakan, baik dalam tahap pembuktian awal, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan pengadilan.

Ketiga, mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk tahun pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya paling lambat tanggal 31 Maret 2009. Keempat, melunasi seluruh pajak kurang bayar sebelum SPT Tahunan PPh-nya disampaikan.

Adapun bagi orang pribadi yang sudah memiliki NPWP bisa mendapatkan fasilitas sunset policy jika memenuhi seluruh persyaratan pada wajib pajak yang belum memiliki NPWP, plus syarat tambahan. Syarat tambahan itu adalah belum menerima surat ketetapan pajak (SKP). SKP merupakan dokumen yang menunjukkan besaran pajak yang harus dibayar.

Mendorong WP jujur

Di tempat terpisah, Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bambang Soesatyo menegaskan, penerapan sunset policy berguna dalam mendorong WP lebih jujur dan konsisten sehingga penerimaan negara dari pajak bertambah.

Akan tetapi, pemerintah diingatkan untuk lebih serius menambah kenyamanan bagi pengusaha dalam mengembangkan bisnisnya.

”Pertanyaannya sekarang, apa yang diberikan pemerintah kepada WP setelah WP berkata jujur atas penghasilannya? Apakah setelah ini, pengusaha bisa terbebas dari rasa waswas dan pungutan liar yang senantiasa merongrong daya saing usaha?” ujar Bambang Soesatyo. (OIN)

Harga Minyak dan Bencana Fiskal

2008-06-17T06:38:00.000+07:00

Senin, 16 Juni 2008 | 00:18 WIB

A Tony Prasetiantono

Pekan lalu harga minyak menembus rekor baru, 139 dollar AS per barrel. Angka ini benar-benar membuat frustrasi. Meski kemudian agak terkoreksi ke bawah, harga minyak tetap di atas 135 dollar.

Pada titik ini, kian disadari ramalan harga minyak akan mencapai 150 dollar per barrel pada Juli atau Agustus 2008, serta 200 dollar AS per barrel pada akhir 2008 atau mungkin 2009, bukan main-main. Ini benar-benar serius.

Anehnya, pemerintah justru mengajukan asumsi harga minyak 120 dollar AS per barrel untuk APBN 2009. Apakah pemerintah berusaha melakukan persuasi, dengan mengais asa agar pasar dapat ditenangkan?

Tiga analisis minyak

Dari berbagai analisis mengenai fenomena kenaikan harga minyak, saya mencoba memilahnya menjadi tiga jenis. Pertama, analisis yang menjelaskan kenaikan harga minyak dari aspek fundamental ekonomi (economic fundamental). Ekonom ahli perminyakan Italia, Leonardo Maugeri (The Age of Oil, 2008), adalah yang terdepan dalam analisis ini.

Para penganut paham ini berangkat dari analisis, kenaikan harga minyak dunia merupakan hasil tarik-menarik penawaran dan permintaan. Penawaran tersendat karena operator minyak kekurangan insentif harga. Hingga akhir 2002, harga minyak dunia hanya 30 dollar AS per barrel, padahal biaya produksi semakin naik karena kian banyak sumur minyak berada di lepas pantai (off-shore fields). Biaya eksplorasi tambang-tambang yang terletak di laut dalam juga jauh lebih mahal.

Sementara itu, upaya mencari energi alternatif kerap kandas. Bahkan Maugeri (2008: 282) menyindir, negara-negara Barat suka memberlakukan standar ganda tentang isu nuklir. Saat negara-negara berkembang, misalnya Iran, berusaha menemukan nuklir sebagai energi alternatif, selalu dihambat dengan berbagai dalih.

Analisis kedua, menggantungkan analisisnya pada realitas sejarah dan politik. Analis yang mengikuti jalur ini, antara lain Duncan Clarke (Empires of Oil: Corporate Oil in Barbarian Worlds, Profile Books, London, 2007). Clarke melihat komoditas minyak menjadi ajang perebutan kekuasaan besar (”kekaisaran” atau empires) dalam perekonomian dunia. Ia menggambarkannya sebagai barbarian, atau machiavellisme. Paham yang diangkat Niccolò Machiavelli (1469-1527) dari Florence, Italia, ini berkonotasikan negatif, cenderung manipulatif dan tak dapat dipercaya.

Dinamika industri minyak senantiasa terkait konflik dan perang, yang diwarnai hasrat berkuasa. Dalam sejarah, ada empat tonggak terpenting yang menyebabkan harga minyak bergolak dramatis. Pertama, konflik Terusan Suez (1956). Kedua, konflik Arab-Israel (1973). Ketiga, perang Teluk Persia (1991). Keempat, fenomena terorisme dan invasi AS ke Irak. Daftar itu masih bisa ditambah dengan perang Irak-Iran yang berlangsung delapan tahun sejak 1978. Dalam analisis ini, sepanjang konflik tidak bisa dihentikan, harga minyak akan terus meletup-letup.

Analisis ketiga, mengaitkan kenaikan harga minyak dengan ulah spekulan. Seiring semakin ”canggih”-nya sektor finansial, para fund manager (manajer keuangan yang mengalokasikan dana para investor besar) pun rajin menciptakan kreativitas dan peluang. Hasilnya, ketika sekian jenis investasi ”konvensional” sudah tidak atraktif lagi, minyak masuk wilayah spekulasi. Para spekulan juga memanfaatkan informasi dan momentum saat supply dan demand minyak berimpitan ketat pada keseimbangan 84 juta barrel per hari, yang memungkinkan terjadinya eksplosi harga.

Charles Morris (The Trillion Dollar Meltdown, Public Affairs, New York, 2008) memandang sektor finansial sudah seperti kasino, yang harus dikoreksi. Menurut dia, perekonomian dunia sejak 1980-an mengalami pergeseran dari manajemen yang berorientasi pada pemerintah (government-centric) menuju ke orientasi pasar (market-driven). Inilah faktor kunci kebangkitan perekonomian AS pada 1980-an dan 1990-an.

Namun, rangkaian peristiwa yang terjadi di sektor finansial akhir- akhir ini (kebangkrutan hedge fund terkenal LTCM, Long-Term Capital Management, 1998; skandal Enron dan Worldcom, 2001; hingga kasus subprime mortgage, 2007) menyebabkan ia berpikir pasar yang dogmatis seperti ini telah menjadi masalah besar.

Karena itu, ”bandul jam” sudah seharusnya mulai mengayun ke arah yang berbeda. Maksudnya, orientasi pasar secara habis-habisan harus dikoreksi. Memang, sebesar apa pun kepercayaan kita kepada pasar (market fundamentalism), harus disadari bahwa pasar pun sering mengalami kegagalan dalam memenuhi kehendak publik. Saat pasar mengalami kegagalan (market failure), pemerintah harus berinisiatif mengoreksinya. Ini pula yang diajarkan John Maynard Keynes (1936), ketika dirinya frustrasi menghadapi depresi ekonomi dunia.

Karena itu, menurut hemat saya, kini saatnya muncul semacam ”Keynes baru” untuk mengoreksi frustrasi sektor finansial dan kenaikan harga minyak. Koreksi itu bisa dimulai dengan memberlakukan regulasi ketat pada hedge fund, yang selama ini tidak atau minim tersentuh regulasi oleh otoritas finansial di AS (Securities Exchange Commission/SEC).

Koreksi pasar dan liberalisme

Berdasarkan analisis itu, saya merasa sudah tidak mungkin lagi kita berharap pada mekanisme pasar dan liberalisme untuk mengoreksi harga minyak. Tanpa campur tangan pemerintah negara-negara kunci, mustahil kita berharap harga minyak tidak mencapai 150 dollar AS per barrel, atau bahkan 200 dollar AS per barrel, sebagaimana akhir-akhir ini diprediksikan Goldman Sachs.

Runyamnya pasar finansial dan kenaikan harga minyak, akibat terlalu percaya kepada pasar dan liberalisme, harus segera dikoreksi. Ada saatnya mekanisme pasar dan liberalisme dipercayai dan memberi banyak manfaat. Ini harus diakui. Namun pada saat lain, bisa saja pasar dan liberalisme mengalami kegagalan dan kontraproduktif, bahkan berpotensi menghancurkan perekonomian dunia secara kolektif. Bila ini terjadi, koreksi pemerintah di sejumlah negara harus dilakukan. Hal inilah yang belum saya lihat, adanya gerakan signifikan dari negara-negara besar. Jika pembiaran ini berlarut-larut, asumsi harga minyak 120 per barrel seperti dalam APBN 2009 akan segera menjadi wishful thinking.

Dengan asumsi optimistik itu, APBN 2009 mengandaikan subsidi BBM Rp 155 triliun dan subsidi listrik Rp 77,9 triliun. Pada situasi ini, belanja pemerintah dalam APBN melonjak menjadi Rp 1.143 triliun. Sedangkan defisit APBN akan mencapai Rp 83,5 triliun, setara dengan 1,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Masalahnya, apakah asumsi itu realistis? Jika harga minyak 150 dollar AS per barrel, rasanya kita masih selamat. Pada tingkat harga itu, defisit APBN belum melampaui 2 persen. Tetapi jika harga minyak dunia mencapai 200 dollar AS per barrel, semua asumsi bakal jungkir balik dan terjadi bencana fiskal (fiscal disaster). Upaya penyelamatannya terletak pada pemangkasan pengeluaran dan memperkecil kebocoran penerimaan pajak. Opsi menaikkan harga BBM lagi pasti dihindari karena faktor pemilu.

Di luar itu, yang tak kalah penting, kampanye dan lobi internasional untuk mencegah harga minyak 200 dollar AS harus digiatkan. AS, sebagai negara yang paling boros (konsumsi minyaknya 22 juta barrel sehari, atau 25 persen konsumsi dunia), harus berada di barisan terdepan kampanye ini. Mereka juga harus menata hedge fund agar tidak memiliki terlalu banyak ”ruang kreatif” sehingga menjadikan minyak dan sektor finansial sebagai ajang kasino.

Tampaknya, dunia sedang menantikan lahirnya ”Keynes baru” guna mengakhiri petaka yang belum diketahui ujungnya ini.

A Tony Prasetiantono Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM; Chief Economist BNI

Manajemen yang Amburadul

2008-06-06T19:08:00.000+07:00

Jumat, 6 Juni 2008 | 01:02 WIB

Kenaikan harga bahan bakar minyak rata-rata sebesar 28,7 persen seharusnya dijadikan momentum untuk memperbaiki sektor transportasi nasional. Sudah waktunya pemerintah fokus dan membuat konsep yang tepat untuk memilih jenis transportasi massal apa yang akan dikembangkan.

Ketegasan ini menjadi penting bagi kalangan pelaku di industri otomotif ataupun industri ikutannya, kata Safiun, Dewan Supervisi Gabungan Industri Alat-Alat Mobil dan Motor.

Apabila pemerintah fokus, nilai tambah yang didapatkan oleh industri otomotif luar biasa besar. Industri mobil akan bertumbuh luar biasa. Dengan volume yang cukup, industri otomotif akan mampu mengembangkan industrinya di Indonesia.

Para pelaku ini tidak hanya akan memproduksi dengan kisaran puluhan ribu unit per tahunnya, tetapi bisa ratusan ribu unit. Sasaran pasarnya tidak hanya lokal, tetapi juga ASEAN ataupun pasar di negara prinsipal. Namun, yang lebih penting industri ikutannya akan bertumbuh luar biasa.

Misalnya, kata Safiun, yang dipilih industri massal angkutan bus busa secara jelas, sektor yang akan menikmati tidak hanya industri kelas pabrikan yang menghasilkan rangka dan mesin. Namun, juga sektor ikutan lainnya, seperti industri komponen, industri karoseri, dan industri tekstil yang bergerak di aksesori industri otomotif.

Dengan demikian, konsep puluhan tahun untuk mengembangkan industri massal tetap menjadi mimpi. Industri tidak jalan, panjang jalan hanya bertumbuh sangat kecil, dan industri komponen ataupun karoseri justru banyak yang gulung tikar.

Akibat inkonsistensi tersebut, industri otomotif akhirnya memilih mendapatkan produk apa adanya. Tidak sedikit bus atau angkutan massal yang ada saat ini produk yang boros energi. Belum memenuhi standar Euro II, apalagi Euro III yang dipersyaratkan oleh pasar dunia.

Dengan demikian, pengorbanan pemerintah mengembangkan industri otomotif melalui kebijakan impor mobil dalam keadaan terurai pada tahun 1974, peningkatan kandungan lokal tahun 1976, pola insentif tahun 1983, hingga mobil nasional pada tahun 1996 tidak menuai hasil maksimal.

Pasar mobil mengalami fluktuasi, dengan mobil murah dan umumnya berteknologi rendah. Mengantisipasi penurunan, produsen otomotif melakukan perakitan di industrinya. Sejak saat itu industri karoseri ataupun komponen banyak yang gulung tikar. Pasar kendaraan bus pun kian menurun.

Data Samapta Polri tahun 2007 menunjukkan, pasar bus tahun 1965-2007 hanya ada 2.854.990 unit. Jumlah itu hanya separuh dari jumlah kendaraan motor atau roda dua dari Januari sampai April 2007 yang mencapai 1,9 juta unit.

Dampaknya

Oleh karena itu, kepastian pengembangan transportasi massal menjadi penting. Apabila tidak, kondisi keruwetan jalan tidak akan pernah berubah. Dampaknya, mobilitas di jalan raya tak akan pernah berubah, kecepatannya hanya 15 kilometer per jam.

Kerugian yang dipetik dari semua itu tidak kecil. BBM kian boros dan angka impor BBM yang rata-rata kini mencapai 400.000-500.000 barrel per hari sulit ditekan.

Fakta ini pernah dilansir oleh Yayasan Pelangi—sebuah organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang penelitian transportasi—kemacetan yang terjadi di Jakarta mencapai Rp 43 triliun.

Kerugian itu berupa pemborosan bahan bakar minyak, waktu kerja, kerugian angkutan barang, dan angkutan penumpang umum. Kemacetan terjadi sebagai akibat dari tidak dibatasinya jumlah kendaraan pribadi. Dengan demikian, volume kendaraan akan terus bertambah melampaui daya tampung jalan.

Data Samapta Polri tahun 2007 memperlihatkan, total jumlah kendaraan selama tiga tahun terakhir melonjak tajam, terutama kendaraan roda dua.

Tahun 2004 jumlah motor di Jakarta baru mencapai 28.963.987 unit. Namun, tiga tahun kemudian, yakni 2007, naik menjadi 45.987.747 unit. Kuatnya daya sedot pasar ini karena mudahnya sistem kepemilikan kendaraan dengan cara kredit. Faktor itu semakin kuat setelah pemerintah menaikkan harga BBM jenis premium pada Oktober 2005, dari Rp 2.400 per liter menjadi Rp 4.500 per liter.

Efisiensi dan penghematan di tengah tingkat pendapatan masyarakat yang relatif tertekan oleh inflasi dan perusahaan tempat mereka bekerja, transportasi motor menjadi pilihan yang efektif. Hal itu menjadi pilihan masyarakat setelah pemerintah gagal menyediakan transportasi massal yang memadai. Bagi mereka transportasi massal itu bukan saja tidak aman, tidak nyaman, dan tidak murah, tetapi juga tidak tepat jadwal.

Mereka tidak mungkin memindahkan transportasinya dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Motor mayoritas menjadi pilihan utama. Dampaknya, jalan kian ruwet, timbal kian banyak dihirup warga. Ujung dari semua persoalan, pasar mobil pun kian ikut tertekan. (AST)

Kebijakan Transportasi Tanpa Cetak Biru

2008-06-06T19:07:00.001+07:00

Jumat, 6 Juni 2008 | 01:00 WIB

Karut-marutnya sistem transportasi nasional mungkin tak bisa dilepaskan dari tidak adanya cetak biru sistem transportasi nasional. Kalaupun ada, sifatnya masih sangat sektoral.

Departemen Perhubungan, Departemen Pekerjaan Umum, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan juga pemerintah daerah ibaratnya jalan sendiri-sendiri.

Akibatnya, tidak pernah terbangun suatu sistem transportasi intermoda nasional yang andal, efisien, dan terintegrasi, yang mampu menopang tuntutan pergerakan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

Menurut Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Departemen Perhubungan Elly Sinaga, pegangan pemerintah dalam pembangunan sistem transportasi nasional sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Namun, sejauh ini undang-undang ini pun baru berupa visi dan mimpi yang masih harus diwujudkan. Elly tidak menjelaskan bagaimana menerjemahkan UU No 14/1992 itu menjadi sistem transportasi nasional yang terpadu.

Menurut dia, cetak biru transportasi di Indonesia dibagi berdasarkan jenis kota, yakni kota besar, kota sedang, dan kota kecil. Kota besar adalah kota berpenduduk di atas 500.000 jiwa, kota sedang penduduknya antara 100.000-500.000. Sedangkan kota kecil adalah kota dengan penduduk di bawah 100.000 orang.

”Memang kondisi setiap kota berbeda sehingga tidak bisa disamakan antara satu dengan lainnya,” kata Elly. Di kota besar dan kota sedang, masalah yang terjadi adalah mahalnya transportasi publik. Ini berbeda dengan kota kecil. Di kota kecil, transportasi publik masih dapat dilayani dengan kendaraan kecil seperti mikrolet. Namun, beberapa masalah, misalnya penggunaan sepeda, belum digarap dengan serius.

Dia mengakui, secara umum, masalah yang dihadapi Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia adalah masalah klasik, pertumbuhan panjang jalan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan.

Namun, sebetulnya, membangun jalan terus-menerus pun tidak menyelesaikan masalah. Tanpa pembatasan jumlah kendaraan atau upaya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, panjang jalan tidak akan pernah mencukupi.

Menurut Elly, sudah saatnya kebijakan transportasi mengarah kepada transportasi publik alias public transport priority. Namun, selama ini transportasi publik yang tersedia tidak memadai. Selain tidak nyaman, transportasi publik juga tidak terintegrasi dengan baik.

”Misalnya di stasiun kereta, orang kesulitan mendapatkan kendaraan menuju tempat tujuan. Seharusnya, kan, kereta api bisa terintegrasi dengan feeder busway atau bus transkota,” kata Elly.

Selama ini, moda transportasi publik di Indonesia dikuasai oleh angkutan kota berjenis mikrolet, kendaraan dengan berkapasitas terbatas. Yang membuat kondisi semakin semrawut adalah jumlah mikrolet seolah tidak dibatasi. Sebab, di masa lalu, pemerintah daerah terus-menerus mengeluarkan izin trayek tanpa ada survei yang jelas.

Padahal, kata Elly, dalam ilmu transportasi, sudah dikenal survei asal dan tujuan (origin destination survey). Artinya, sebelum menetapkan rute tertentu untuk moda angkutan tertentu, perlu diketahui berapa besar sebenarnya permintaan untuk angkutan rute itu.

Untuk kota besar dan sedang, moda transportasi yang ideal itu transportasi massal, bukan jenis kendaraan kecil seperti mikrolet. Dephub sendiri tahun ini menyiapkan 85 bus transkota di lima kota, yaitu Semarang, Pekanbaru, Balikpapan, Menado, dan Surakarta. Bus ini konsepnya mirip bus transjakarta, hanya saja tidak menggunakan lajur khusus. Bus-bus itu hanya bisa diberhentikan di halte bus dan menggunakan kartu khusus.

Sebenarnya, tahun ini seharusnya ada 22 kota, termasuk Batam, Bogor, dan Yogyakarta yang menggunakan bus transkota sebagai moda transportasinya. Namun, tidak semua pemerintah daerah berani menerapkan kebijakan itu. Masalahnya, reaksi penolakan dari masyarakat, seperti sopir mikrolet atau juru parkir, cukup besar.

Oleh karena itu, kecuali di Yogyakarta, bus transkota beroperasi mulai dari pinggiran kota dulu. Apabila bus ini sudah diterima masyarakat, lambat laun, daerah pusat kota pun akan terlayani.

Sangat sektoral

Anggota Tim Teknis Revitalisasi Perkeretaapian Nasional Suyono Dikun mengatakan, kalaupun ada cetak biru sistem transportasi nasional (sistranas), sistranas tersebut sifatnya masih sangat sektoral. ”Sektoral, karena hanya mengindikasikan bahwa akan dibangun jalur ini, lintas itu, lintas ini, pelabuhan ini, lapangan terbang ini,” ujarnya.

Menurut mantan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Deputi V Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Kementerian Koordinator Perekonomian ini, sistem transportasi nasional itu bukan hanya menyangkut fasilitas fisik atau membangun jalur, lintasan dan sebagainya.

”Sistranas adalah suatu sistem nilai ekonomi, dengan melihat interaksinya dengan kelembagaan, dengan peraturan perundangan, interaksinya dengan moda lain, dengan energi, tata ruang, dan sebagainya. Bukan hanya sekadar, oh, ini ada peta, kita mau bangun lintas Kalimantan, bangun jalur rel kereta api di Sumatera, dan sebagainya. Itu bagus. Tetapi bukan hanya itu. Itu enggak cukup,” tambah Suyono Dikun.

Selain sangat sektoral, semua pemangku kepentingan dan instansi atau departemen yang terkait juga terkesan berjalan sendiri-sendiri dengan ego masing-masing. Akibatnya, sangat tidak jelas transportasi nasional mau di bawa ke mana.

Ia mencontohkan kajian JICA- Bappenas mengenai sistem transportasi terintegrasi Jabodetabek (Study on Integrated Transportation Master Plan/SITRAMP) yang sudah dibiayai dengan mahal (4 juta dollar AS), tetapi akhirnya tidak jelas tindak lanjutnya hingga sekarang.

”Kejelekan kita sebagai bangsa adalah tak menghargai suatu konsep strategi yang bagus. Follow up-nya enggak ada. Pemerintah jalan aja dengan kaca mata kudanya dan tidak pernah mau berubah. Jadi tidak ada sama sekali keterpautan antara konsep, strategi, hasil studi, dan rekomendasi yang begitu bagus dengan proses pembuatan keputusan oleh pemerintah,” ujarnya.

Jabodetabek

Khusus untuk Jabodetabek, gambaran kemacetan wilayah ini pada tahun 2020 antara lain tercantum dalam laporan Rencana Induk Transportasi Terpadu (SITRAMP) yang dilakukan oleh JICA dan Bappenas pada Maret 2004. Dalam laporan itu disebutkan, Jakarta akan macet total di semua ruas jalan pada tahun 2020 jika tidak ada upaya untuk menguranginya.

Elly mengakui, di daerah seperti Jakarta sudah selayaknya angkutan massal terintegrasi dengan daerah-daerah pinggirannya, seperti Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi. Bus transjakarta, misalnya, idealnya jalurnya menjangkau daerah yang berbatasan langsung dengan Jakarta, seperti Tangerang atau Depok.

Namun, selama ini kebijakan transportasi di Jabodetabek tidak terintegrasi karena sulitnya koordinasi antarpemerintah daerah. ”Masalahnya, kan, ada beberapa kepala daerah, baik bupati maupun gubernur yang terlibat sehingga sulit terintegrasi. Semestinya, untuk Jabodetabek, ada satu badan khusus yang mengaturnya,” kata Elly.

Untuk kendaraan pribadi, dia mengakui, di Indonesia sulit untuk menerapkan kebijakan pembatasan jumlah kendaraan, seperti diterapkan di negara tetangga Singapura. ”Soalnya terkait dengan berbagai hal, misalnya industri otomotif, dan lain sebagainya,” katanya.

Sebenarnya, yang bisa diterapkan adalah transport demand management atau manajemen yang memaksa orang mereduksi perjalanan dengan kendaraan pribadi. Dia mencontohkan penggunaan smart card atau parking policy.

Hal lain yang bisa dilakukan adalah pengenaan retribusi bagi kendaraan pribadi. Namun, hal itu masih sulit dilakukan karena untuk mengenakan retribusi, pengendara kendaraan pribadi harus mendapat kompensasi di jalan raya, seperti bebas macet.

”Karena kita belum bisa menjamin jalanan bebas macet, mungkin retribusi sulit diterapkan,” katanya.

Sebenarnya, Elly berharap kenaikan harga BBM ini menjadi momen yang tepat agar masyarakat mau beralih ke transportasi massal. Namun, dengan kondisi transportasi yang masih semrawut, apakah harapan itu dapat terwujud? (IRN/TAT)

Protes Harga BBM Kian Meluas

2008-06-06T18:57:00.001+07:00

Ledakan di Kuwait Tidak Mendorong Kenaikan Harga

AP Photo/ Anupam Nath / Kompas Images
Polisi mencoba merebut boneka yang merupakan gambaran dari Menteri Perminyakan India Murli Deora, yang sedang dibakar para pemrotes akibat keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak di Gauhati, India, Kamis (5/6).

Jumat, 6 Juni 2008 | 03:00 WIB

Kuala Lumpur, Kamis - Protes atas keputusan beberapa pemerintah menaikkan harga minyak semakin meluas ke seluruh penjuru dunia. Setelah di Uni Eropa, kini muncul di Asia.

Keputusan Pemerintah Malaysia menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar 41 persen menjadi alasan para pemrotes turun ke jalan-jalan. Kenaikan itu dilakukan agar subsidi pemerintah tidak terlalu besar.

Kelompok oposisi menggelar protes di Kuala Lumpur dan Ipoh serta menekan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi.

”Dampak kenaikan ini akan memberikan beban berat kepada banyak orang, khususnya orang miskin,” kata Teresa Kok, anggota Partai Aksi Demokratis, salah satu dari 1.000 pemrotes di Kuala Lumpur, Kamis (5/6).

Polisi dan pasukan antihuru- hara dengan tongkat dan tameng membubarkan pengunjuk rasa yang membentangkan spanduk bertuliskan ”BBM Naik, tetapi Gaji Tidak”.

Di Ipoh, diperkirakan lebih dari 100 orang turut dalam unjuk rasa tersebut. Demonstrasi lanjutan akan dilaksanakan dalam pekan depan.

Menteri Dalam Negeri Syed Hamid Albar mengkritik bahwa aksi unjuk rasa itu ilegal dan meminta publik tak bereaksi berlebihan terhadap kenaikan harga BBM.

”Ini bukan isu politik, tetapi isu nasional yang harus kita hadapi bersama. Harga minyak global terus naik,” katanya.

Pemerintah Malaysia menaikkan harga bensin menjadi 2,7 ringgit atau setara Rp 8.100 dari sebelumnya 1,92 ringgit atau Rp 5.760.

India

Sama seperti Malaysia, Pemerintah India juga mendapat kecaman dan kemarahan dari rakyatnya karena kenaikan harga bahan bakar minyak. Aksi unjuk rasa di India dipelopori oleh kelompok komunis.

India mengimpor 70 persen minyak yang diperlukan untuk menggerakkan perekonomian yang sangat cepat. Pemerintah India menaikkan harga bensin sebesar 11 persen dan harga solar sebesar 9,4 persen.

Toko-toko, sekolah, dan kantor-kantor di Bengali Barat bagian timur, Tripura bagian timur laut, dan Kerala selatan ditutup. Penutupan itu merupakan awal rencana protes di seluruh negeri menentang kenaikan harga BBM.

”Pemogokan itu total, melibatkan semua toko dan bisnis, institusi keuangan dan pendidikan,” ujar Bijon Dhar, pemimpin Marxist, di Tripura.

Di ibu kota Kerala, Thiruvananthapuram, kendaraan tidak beroperasi dan jalanan lengang.

Di ibu kota Bengali Barat, Kolkata, pusat perbelanjaan, kantor pemerintah, dan swasta, juga tutup untuk memprotes kenaikan harga BBM.

Harga bensin di New Delhi naik 3 rupee menjadi 50 rupee atau Rp 10.999 per liter. Harga bensin berbeda-beda di setiap negara bagian karena pengenaan pajak yang berbeda-beda pula.

Harga minyak berada di sekitar 123 dollar AS per barrel, didorong oleh laporan ledakan di pabrik petrokimia Kuwait. Akan tetapi, kenaikan tidak terlalu banyak karena didorong oleh penguatan nilai tukar dollar AS dan kekhawatiran mengenai menurunnya permintaan global.

Pada perdagangan sore hari di Eropa, harga minyak jenis light sweet naik 15 sen menjadi 122,45 dollar AS per barrel. Sebelumnya, kontrak minyak itu seharga 123,25 dollar AS per barrel.

Sebelumnya, kontrak berjangka Nymex dan Brent sempat naik di atas 123 dollar AS per barrel setelah laporan awal mengenai ledakan di kawasan industri Mina Abdalla, Kuwai. Namun, harga kemudian menurun lagi karena ternyata ledakan tersebut tidak memengaruhi kegiatan di kilang Kuwait yang berada di kawasan itu. (AP/AFP/joe)

RUU UMKM

2008-06-06T18:36:00.001+07:00

Persetujuan DPR Disertai Berbagai Catatan

Jumat, 6 Juni 2008 | 00:28 WIB

Jakarta, Kompas - Setelah pembahasan berlangsung berbulan-bulan, akhirnya 10 fraksi di DPR setuju Rancangan Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diajukan ke Sidang Paripurna DPR tanggal 10 Juni, untuk disetujui menjadi Undang-Undang.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh fraksi-fraksi di DPR terhadap RUU tersebut. Fraksi Kebangkitan Bangsa melalui juru bicaranya, Ahmad Safrin Romas, meminta agar pemerintah segera membuat peraturan pemerintah untuk implementasi UU tersebut.

”Fraksi Kebangkitan Bangsa mendorong pemerintah segera menyusun dan mengeluarkan peraturan pemerintah dalam waktu enam bulan,” katanya di Jakarta, Kamis (5/6).

Selain itu, kata Safrin Romas, pemerintah diharapkan memberi kemudahan akses pembiayaan dan penjaminan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah juga diminta memberikan informasi yang transparan tentang perizinan yang berlaku bagi sektor UMKM.

Selama ini, menurut Safrin Romas, pada umumnya UMKM belum menyelesaikan ketentuan legalisasi usahanya. Hal tersebut terjadi karena para pelaku UMKM tidak memiliki informasi yang memadai tentang proses perizinan yang harus dilaluinya.

Kemitraan

Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Rambe Kamaruzaman, menyoroti tentang kemitraan usaha besar dan UMKM.

Pemahaman tentang kemitraan tersebut diperlukan agar tidak ada perbedaan persepsi tentang peran dari masing-masing pelaku usaha. ”Agar antara usaha besar dan UMKM tidak ada yang merasa paling berperan,” tutur Rambe.

Fraksi Partai Golkar juga menekankan perlunya peran pemerintah untuk memperluas akses kredit dari perbankan dan non- perbankan bagi pelaku UMKM.

Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Suryadharma Ali seusai menyaksikan penandatanganan persetujuan RUU UMKM menegaskan komitmennya untuk berpihak kepada UMKM.

Komitmen tersebut diperlukan karena jumlah UMKM saat ini diperkirakan mencapai 49 juta unit. Dengan jumlah yang relatif besar tersebut, potensi UMKM untuk menggerakkan sektor riil sangat berarti. (OSA)

Produksi Minyak RI 2009 Belum Bisa Tembus 1 Juta Bph

2008-06-03T08:55:00.001+07:00

Alih Istik Wahyuni - detikFinance

Petani Melintas di Blok Cepu (gik)

Jakarta - Pemerintah mengusulkan tingkat lifting dan produksi minyak untuk RAPBN 2009 sebesar 950 ribu barel per hari (bph), atau naik 23 ribu bph dari 2008 yang sebanyak 927 bph.

Hal tersebut disampaikan Kepala BP Migas R Priyono dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (2/6/2008) malam.

Menurutnya, peningkatan produksi memang tidak banyak karena penurunan produksi secara alamiah yang mencapai 10% dan tambahan produksi yang belum optimal.

"Peningkatan ini tidak signifikan karena lapangannya nggak besar. Kecuali dari Exxon yang baru 2010 bisa banyak. Jadi tambahannya jadi cuma 20-30 ribu barel/hari. Dari jumlah itu, kita prediksi rata-rata produksi 2009 sebesar 950,1 barel/hari," katanya.

Penurunan produksi secara alamiah bisa terlihat dari produksi pada Januari yang diperkirakan sebanyak 963 ribu bph, namun menurun hingga Desember tinggal 879 ribu bph.

Sementara tambahan produksi baru didapat dari beberapa lapangan, yaitu:

Mobile Cepu Ltd sebesar 20 rib bph
CPI (Duri Area 11) sebesar 2,8 ribu bph
JOB PT Bumi Siak Pusako sebesar 0,9 ribu bph
Medco Energy sebesar 0,2 ribu bph
JPB Hess Jambi Merang sebesar 0,4 ribu bph
JOB PPEJ ( SUkowati) 5,0 ribu bph

Lifting dan Produksi

Mulai tahun 2009, pemerintah akan menggunakan satu istilah untuk perhitungan produksi dan lifting. Selama ini produksi selalu lebih banyak 50 ribu bph karena merupakan swap antara ConocoPhilips dan Chevron.

"Perbedaan pemahaman lifting dan produksi tidak ada lagi. Produksi sama dengan lifting. Kita harapkan bulan ini swap bisa terselesaikan. Jadi own use 50 ribu bph bisa masuk lifting," katanya.
( lih / qom )

Konsumsi BBM 2008 Diprediksi 10,3% di Atas Kuota APBN

2008-06-03T08:53:00.001+07:00

Alih Istik Wahyuni - detikFinance

Antrean BBM (bgs)

Jakarta - Realisasi konsumsi BBM subsidi tahun 2008 diperkirakan mencapai 39,115 juta KL atau 10,3% diatas kuota yang ditentukan APBNP 2008 sebesar 35,475 juta KL.

Asumsi peningkatan konsumsi ini diambil dari data konsumsi hingga Maret 2008 yang diterapkan sepanjang tahun 2008.

Tren peningkatan terbesar terjadi pada konsumsi Premium yang mencapai 15% dari APBN 2007. Sementara peningkatan minyak tanah tercatat sebesar 3% dan solar sebesar 12%.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPH Migas Tubagus Haryono dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (2/6/2008) malam.

"Yang melandasi adalah kenaikan di sektor transportasi. Kegiatan eknomi meningkat, frekuensi kendaraan bermotor makin tinggi. Sementara pertambahan infrastruktur dan panjang jalan tidak seimbang. Ini membuat konsumsi BBM lebih banyak," katanya.

Data dari Pertamina menujukkan konsumsi realisasi BBM subsidi hingga April 2008:

Premium 6,1 juta KL dari jatah APBNP 2008 16,9 juta KL
Kerosine 2,997 juta KL dari jatah APBNP 2008 7,5 juta KL
Solar 3,793 juta KL dari jatah APBNP 2007 10,9 juta KL.

Sementara data perkiraan realisasi hingga akhir 2008 adalah:

Premium 19,47 juta KL.
Kerosene 7,79 juta KL.
Solar 11,89 juta KL.

Mencermati Industri Jalan Tol di Negeri ini

2008-06-01T06:19:00.000+07:00

Kamis, 11 Oktober 2007

Oleh : Heri Susanto

UU Nomor 38/2004 ini merupakan perubahan/penggantian terhadap UU Nomor 13/1980 yang telah berusia hampir seperempat abad dan sudah tidak sesuai lagi sebagai landasan hukum pengaturan tentang Jalan. Dasar pertimbangan yang melandasi perubahan/penggantian adalah adanya berbagai perkembangan dan perubahan penataan sistem. Pemerintahan Negara yang berorientasi pada otonomi daerah serta adanya tantangan persaingan global dan tuntutan peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Jalan.

Terdapat sejumlah perbedaan yang mencolok dan fundamental dalam perubahan UU ini antara lain:

Pertama, penetapan suatu ruas jalan tol. Penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tol, persetujuan pemakaian jalan tol selain untuk pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar tol. Pada UU Nomor 13/1980 hal tersebut di atas ditetapkan oleh Presiden, pada UU Nomor 38/2004 cukup oleh Menteri terkait.

Kedua, wewenang penyelenggaraan/pengusahaan Jalan Tol, pada UU Nomor 13/1980 diserahkan hanya kepada Badan Usaha Milik Negara (PT Jasa Marga) dan BUMN tersebut dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Miiik Swasta, sedangkan pada UU Nomor 38/2004 bisa kepada BUMN dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Swasta secara langsung.

Ketiga, peran regulator dan operator dipisah. Kalau UU sebelumnya peran tersebut dirangkap dan dipegang oleh BUMN dalam hal ini PT Jasa Marga. UU yang baru ini peran PT Jasa Marga diperlakukan sebagai operator murni, sedangkan peran regulator diserahkan kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

BPJT dibentuk oleh Menteri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah, unsur pemangku kepentingan dan unsur masyarakat Sebagian wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan Jalan Tol yang meliputi: pengaturan jalan tol, pengusahaan jalan tol dan pengawasan jalan tol dilaksanakan oleh BPJT.

Dalam UU No. 13/1980 PT Jasa Marga dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator terlihat kurang berfungsi dan malah berdampak pada timbulnya konflik kepentingan sehingga banyak merugikan Jasa Marga.

Jasa Marga sebagai korporasi tidak hanya terkait dalam UU No. 38/2004 tentang jalan tetapi juga terkait dengan UU No 19/2003 tentang BUMN dalam rangka menjalankan peranan penting terutama di dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan melalui Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional.

Jasa Marga jika dilihat dari perspektif bisnis akan cenderung lebih banyak berpihak kepada fungsinya sebagai operator dan pengusaha jalan tol. Hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian BUMN yang tertuang dalam UU No 19/2003 tentang BUMN, dimana PT Jasa Marga adalah Badan Usaha Milik Negara yang harus semaksimal mungkin memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya serta mengejar keuntungan.

Pembangunan jalan harus memenuhi kebutuhan masyarakat atas angkutan barang dan jasa yang aman, nyaman, berdaya guna yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, pengelolaan yang transparan dan terbuka serta tarif tol yang didasarkan pada kemampuan bayar pengguna jalan (masyarakat). Di samping itu tentu pengusaha jalan tol dilindungi kepentingannya yaitu adanya kepastian hukum dalam bisnis jalan tol, iklim investasi yang kondusif, diberikan konsesi (tenggang waktu) yang layak untuk dapat mengembalikan dana investasi dan keuntungan yang wajar.

Namun harapan-harapan tersebut di atas belum dapat terwujud melalui BPJT karena dalam PP No. 15/2005 walaupun semuanya telah diatur lebih rinci namun pada tataran Implementasinya BPJT tidak tegas karena kurangnya kekuasan yang dimiliki BPJT dan kurangnya kompetensi personal yang sekarang duduk di BPJT serta kurang luasnya skema organisasi BPJT yang tidak melibatkan unsur pemerintah daerah. Permasalahannya sekarang ialah bagaimana mereformasi BPJT yang independen, transparan dan terbuka, bebas KKN dengan keanggotaan yang professional.

Keempat, ada 2 (dua) Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 38/2004 sangat menguntungkan bagi pengusaha jalan tol yang telah beroperasi saat ini yaitu: a) Pasal 48 ayat (3) berbunyi, bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflansi. Penyesuaian tarif tol ditentukan 2 (dua) tahun sejak penetapan terakhir tarif tol, dengan formula: Tarif baru = tarif lama (1 + inflansi). Data inflasi yang berlaku adalah data inflansi wilayah yang bersangkutan dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Kenaikan tarif tol sebelum UU Nomor 38/2004 ini berlaku, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40/2001, ditinjau setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan kenaikan maksimum 25 persen (dua puluh lima persen). PT Jasa Marga dan beberapa pengelola jalan tol lainnya akan memperoleh tarif baru yang lebih cepat dan kenaikan rata-rata per tahun yang mungkin lebih besar, mengingat tingkat inflasi di negeri ini masih cukup tinggi.

Penyesuaian tarif tol akan secara otomatis ditetapkan sesuai UU ini. Kenaikan tarif tol terakhir terjadi pada bulan Juni Tahun 2003 yang lalu. b) Pasal 66 ayat (3) menyatakan bahwa konsesi yang dimiliki badan usaha milik swasta di bidang jalan tol berdasarkan Undang-Undang Nomor 13/1980 dinyatakan tetap berlaku. Itu berarti, masa konsesi yang telah diperoleh berlaku mutlak dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Mungkin saja pemberian masa konsesi kepada pengelola jalan tol untuk ruas-ruas jalan tertentu pada jaman pemerintahan Soeharto tersebut diliputi nuansa KKN, sehingga mendapatkan masa konsesi yang panjang dan berlebihan.

Kita tahu, bahwa nilai investasi yang ditanamkan dalam suatu jalan tol berkaitan erat sekali dengan penentuan tarif tol awal dan masa konsesi. Jika nilai investasi besar atau tidak wajar, akan bisa memperoleh tarif awal yang tinggi dan masa konsesi yang lama. Oleh karena itu, perlu kiranya di tinjau kembali, apakah nilai investasi pada ruas-ruas jalan tol tersebut wajar dan layak. Hal itu perlu, apalagi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dikenal sangat antikorupsi dan berusaha memerangi segala bentuk KKN, termasuk mark-up nilai proyek jalan tol. Sepatutnya Pasal 66 ayat (3) ini ditinjau kembali.

Kelima, pasal 64 ayat (2) tentang pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol menyatakan, bahwa pengadaan tanah dapat menggunakan dana yang berasal dari pemerintah dan/atau Badan Usaha Swasta. Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38/2004, Pasal 64 ayat (2) ini lebih lanjut perlu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah agar jelas aturan mainnya. Sebelum Undang-Undang ini keluar, ketentuan tentang pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Tol ditanggung oleh Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 8/1990, Pasal 41).

Selama ini ketentuan yang berjalan ialah apabila dana untuk pembebasan tanah di biayai oleh pengelola/investor, maka dihitung sebagai investasi dan diperhitungkan kompensasinya dalam bentuk penambahan masa konsesi. Tetapi kalau dana berasal dari pemerintah, sama sekali tidak ada perhitungan kompensasinya. Apakah itu dalam bentuk nilai saham dalam usaha patungan tersebut, atau dalam bentuk sewa-menyewa selama kurun waktu masa operasi.
Bagaimanapun dana pemerintah untuk pembebasan tanah tersebut harus kembali ke negara, karena di peroleh melalui pinjaman. Dari mana sumber nya, kalau bukan dari hasil usaha talan tol itu sendiri. Dengan demikian terjadi hubungan bisnis yang layak dan wajar.. Sebaiknya hubungan kerja sama antara pemerintah (dalam hal ini diwakili oleh BPJT) dengan investor jalan tol yang telah beroperasi, di tinjau kembali dan disesuaikan dengan semangat reformasi.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu : Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 ini telah cukup menjamin secara kepastian hukum usaha di bidang jalan tol yang selama ini dituntut oleh pengelola jalan tol atau calon investor.

Perlu mereformasi segera landasan hukum Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk membantu Menteri PU, Menteri Keuangan dan Meneg BUMN serta Menteri terkait lainnya agar semua kendala industri jalan tol dapat di analisis secara komprehensif untuk memacu dengan cepat pertumbuhan ekonomi negeri ini. (*)

Kekayaan Negara Rp 1.600 Triliun

2008-05-30T20:49:00.001+07:00

Baru Pertama Laporan Keuangan Pemerintah Positif

Kamis, 29 Mei 2008 | 01:18 WIB

Jakarta, Kompas - Setelah tiga tahun berturut- turut negatif, kini neraca pemerintah dilaporkan positif karena nilai aset negara lebih tinggi dibanding utangnya. Nilai aset negara dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP 2007 mencapai Rp 1.600,21 triliun, sedangkan utangnya Rp 1.430,96 triliun.

”Ini pertama kalinya neraca pemerintah positif. Dengan pencapaian ini, saya sangat berharap Indonesia bisa segera masuk menjadi negara berkategori investment grade (negara dengan risiko fiskal sangat rendah sehingga surat utang pemerintah dan swasta dinilai aman dari risiko gagal bayar),” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (28/5).

Menurut Sri Mulyani, peningkatan nilai aset itu dimungkinkan karena pemerintah mendapatkan tambahan nilai aset dari revaluasi kekayaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas senilai Rp 232,42 triliun. Ini mendongkrak nilai aset pemerintah hingga melampaui utangnya.

”Ini artinya, aset yang tercatat semakin banyak. Namun, saya yakin masih banyak aset negara yang belum terungkap,” ujarnya.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Depkeu Hadiyanto menyebutkan, nilai aset KKKS itu terdiri atas aset produksi senilai 24,6 miliar dollar AS dan aset nonproduksi 33,59 juta dollar.

”Penilaian ulang atas aset KKKS ini dimungkinkan karena setiap pemindahtanganan, baik dijual atau disewakan, aset KKKS harus direvaluasi oleh Ditjen Kekayaan Negara. Ini dilakukan karena aset KKKS merupakan aset pemerintah,” ujarnya.

Audit BPK

Berdasarkan hasil audit, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memutuskan untuk tidak memberikan pendapat (disclaimer) terhadap LKPP 2007. Artinya, pemerintah dianggap gagal memenuhi prinsip-prinsip pelaporan keuangan BPK.

Auditor Utama Keuangan Negara II BPK, Safri Adnan Baharuddin, menegaskan, pihaknya belum dapat mengumumkan hasil audit atas LKPP 2007 kepada publik. Ini karena BPK harus melaporkan hasil audit tersebut kepada DPR. (OIN)

Harga BBM, Buah Si Malakama?

2008-05-25T06:26:00.000+07:00

Sabtu, 24 Mei 2008 | 03:00 WIB

Ivan A Hadar

Seakan buah si malakama, bila harga BBM dinaikkan, dampaknya memicu harga-harga bahan pokok yang menyengsarakan masyarakat miskin. Sebaliknya, bila memilih tidak menaikkan harga BBM, dipastikan akibat melonjaknya harga BBM di pasar internasional, defisit anggaran bisa mencapai angka ratusan triliun. Pemerintah akhirnya memutuskan menaikkan harga BBM bersubsidi di bawah 30 persen. Pada saat yang sama, dana dari penghematan subsidi rencananya akan disalurkan lewat bantuan langsung tunai kepada orang miskin.

Wapres Jusuf Kalla berargumen, ”Akan jauh lebih banyak orang miskin jika negara tak mampu menanggung beban subsidi karena defisit anggaran bisa mencapai 4 atau 5 persen.” Selain itu, semakin besar subsidi BBM, semakin besar ketidakadilan dibiarkan terus dilakukan. Berdasarkan hitungannya, 80 persen subsidi dinikmati orang mampu yang memakai premium dan solar untuk kendaraan pribadinya (Kompas, 11/5/2008). Cukup masuk di akal, meski sebenarnya telah banyak waktu terbuang tanpa ada upaya serius pemerintah untuk keluar dari jebakan buah simalakama. Suara kontra menilai kenaikan harga BBM hanya merupakan jalan pintas pemerintah untuk melepaskan diri dari beban keuangan negara. Kebijakan tersebut dipastikan menuai dampak buruk yang melemahkan daya beli masyarakat, meningkatkan kemiskinan, dan memukul sektor usaha.

Tingkat kemiskinan, misalnya, diperkirakan akan melonjak tajam menjadi sekitar 52 juta jiwa (25,4 persen) dari 36,6 juta jiwa (16,85 persen). Padahal, ada sejumlah kebijakan alternatif yang dapat ditempuh, seperti melakukan negosiasi dengan para kreditor untuk refinancing atau reprofiling utang, menaikkan sektor perpajakan dan pemangkasan biaya pengadaan BBM. Selain itu, makin seriusnya krisis BBM merupakan saat yang tepat untuk menoleh kepada sumber energi nonkonvensional, baik dalam lingkup perorangan, industri, maupun nasional. Karena, sebenarnya, negeri ini amat diberkati oleh sinar matahari, angin, geotermal, dan ombak pantai berlimpah (Kompas, 8-9/5/2008).

Energi sinar matahari yang dipancarkan ke planet Bumi, misalnya, 15.000 kali lebih besar dibandingkan penggunaan energi global dan 100 kali dibandingkan cadangan batu bara, gas, dan minyak bumi. Sementara teknologi mutakhir telah mampu mengubah 10-20 persen pancaran sinar matahari tersebut menjadi energi. Secara teoretis, untuk mencukupi kebutuhan energi global, penempatan peralatan tersebut hanya memerlukan kurang dari 1 persen permukaan bumi. Sebuah besaran yang jauh lebih kecil dibandingkan lahan yang dibutuhkan bendungan pembangkit tenaga listrik.

Mulanya sumber energi ini dikembangkan penggunaannya bagi satelit ruang angkasa. Kini, pemanfaatannya mulai menyebar ke kawasan industri, rumah pribadi, dan bahkan ke pelosok desa. Tak lama lagi ia diramal akan menjadi sumber energi pada pembangkit tenaga listrik kapasitas besar. Sejak harga minyak pasar internasional mencapai 60 dollar AS per barrel, minat industri pembangkit tenaga listrik pada sumber energi terperbarui semakin membesar. Pertimbangan ekonomi menjadi alasan pertama.

Kenyataannya, kini, persaingan ini telah terjadi di negara-negara industri, khususnya di sektor industri kecil dan menengah. Menurut Report on World Development (UN, 1992), kebutuhan energi global dalam 30 tahun ke depan meningkat dua kali lipat per tahun. Dan, 40 tahun mendatang, kebutuhan tersebut menjadi tiga kali lipat atau sepadan dengan energi 20 miliar ton minyak bumi.

Perkembangan ini ditaksir bakal mahal karena eksploitasi dan eksplorasinya lebih sulit. Ada baiknya kita bayangkan bahwa penggunaan 20 miliar ton energi per tahun itu memerlukan biaya sebesar 4,5 triliun dollar AS. Separuhnya adalah pengeluaran negara-negara berkembang. Indonesia yang setiap tahun disinari energi matahari sebesar 2.500 kw per hrs berpotensi besar untuk keluar dari ketergantungan pada energi fosil, seperti BBM.

Selain itu, kelebihan energi matahari yang sering diungkapkan adalah pembakarannya tidak menghasilkan CO2, SO2, dan gas racun lainnya. Uraian singkat tentang dua pembangkit energi dari sinar matahari, yaitu solar thermal dan photogalvanic, berikut ini menggambarkan hal tersebut. Keduanya tak membutuhkan areal yang luas bagi peralatannya. Ide awal tentang pembangkit tenaga listrik solar thermal sudah sangat tua. Pembangkit listrik pertama dibangun di Mesir tahun 1912, tetapi ditutup saat usai Perang Dunia I karena rendahnya harga minyak. Prinsipnya, sederhana. Sinar matahari diperkuat oleh cermin yang mengalihkannya ke alat penyerap berisi cairan. Cairan ini memanas dan menghasilkan uap yang membangkitkan generator turbo pembangkit tenaga listrik. Di California, AS, alat ini telah mampu menghasilkan 354 megawatt listrik. Saat ini, di Indonesia, harga satuan energi matahari 4-5 dollar AS per W, cukup ekonomis untuk penggunaan secara massal.

Sementara itu, pengembangan pembangkit listrik photogalvanic berkembang cepat sejak dua dasawarsa terakhir. Harga peralatannya merosot tajam berkat keberhasilan teknologi, padahal kebijakan energi nasional maupun internasional sama sekali tidak mendukung. Subsidi besar-besaran hanyalah untuk pembangkit tenaga listrik dengan sumber energi fosil dan nuklir. Energi photo electric pertama kali diungkapkan Edmond Bacquerel, tahun 1839. Penggunaannya yang terbaru menggunakan sel-sel photogalvanic. Akibat sengatan sinar matahari, sel-sel tersebut melepaskan elektron yang dipaksa berputar dengan dampak terjadinya aliran listrik. Sel-sel tersebut dikemas dan dijual dalam bentuk modul yang dapat digunakan pada teknologi tegangan tinggi. Saat ini, harga pembangkit listrik sel surya adalah Rp 1.900-Rp 3.000 per kWh.

Menilik berbagai kelebihan energi terperbarui, pertanyaan yang kemudian timbul, apakah cara menunjang pengembangan dan perluasan penggunaan energi ini sehingga sinkron dengan kebijakan energi nasional dan global.

Pertama, harus ada diversifikasi penelitian dan pengembangan. Dana penelitian energi ramah lingkungan ini, sayangnya, dari tahun ke tahun menyusut. Di negara-negara industri, hanya sekitar 5 persen dana penelitian yang diperuntukkan bagi sektor energi. Darinya, sebagian besar untuk jenis energi fosil. Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, hal tersebut lebih memprihatinkan.

Kedua, dengan perkembangan teknologi saat ini, biaya produksi energi tererbarui ini bisa bersaing dengan harga energi fosil. Namun, tentu saja, untuk memproduksi energi surya secara massal, diperlukan kemauan politik. Ketika Indonesia masih menjadi produsen dan eksportir minyak dan di dalam negeri harga jualnya masih disubsidi, mungkin terkesan tidak realistis untuk mendudukkan energi terperbarui pada posisi penting. Namun, kini keadaan sudah sangat mendesak untuk berpikir dan bertindak mengantisipasinya. Jadi, dalam waktu dekat, harga BBM diharapkan tidak lagi menjadi buah si malakama.

IVAN A HADAR Koordinator Nasional Target MDGs (Bappenas/UNDP); Pendapat Pribadi

Kenaikan harga BBM

2008-05-25T06:19:00.000+07:00

Menjadi Rasional, Harapan yang Ingin Dituju

Sabtu, 24 Mei 2008 | 00:44 WIB

Orin Basuki

Sophian (65), pensiunan Departemen Keuangan, sudah menghitung dampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM terhadap nilai riil uang pensiunnya, jauh sebelum perubahan harga BBM diputuskan pemerintah. Pengeluaran yang pasti akan dipangkas bapak 10 anak ini adalah anggaran belanja rokok.

Keputusan itu cukup pahit bagi Sophian, yang kini mengabdikan diri di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian. Namun, keputusan itu tetap harus diambil karena dengan kenaikan harga BBM rata-rata 28,7-30 persen, maka pengeluaran untuk bensin motornya akan bertambah.

Setiap harinya, Sophian mengendarai motor dari rumahnya, di kawasan Ciledug, Tangerang, ke Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, tempatnya bekerja saat ini. Untuk itu, ia perlu Rp 50.000 per minggu buat membeli bensin.

Naiknya harga BBM akan membuat pengeluaran Sophian untuk bensin meningkat minimal Rp 20.000 per minggu. Konsekuensinya, ada pos anggaran lain yang harus dikurangi. Pilihannya adalah mengurangi belanja rokok. Biasanya, dalam sehari Sophian menghabiskan empat bungkus rokok filter putih yang harganya Rp 9.000 per bungkus. Ia berencana hanya akan membelanjakan Rp 27.000 per hari untuk rokok dari sebelumnya Rp 36.000 per hari.

”Jadi, ada untungnya harga BBM naik. Saya dipaksa menghemat rokok,” ujarnya.

Penghematan bukan baru kali ini dilakukan Sophian. Sejak pensiun sebagai pegawai negeri sipil (PNS), Sophian mengubah pola makannya. Jika sebelumnya membelanjakan Rp 12.000 untuk sekali makan siang, setelah pensiun hanya Rp 4.500.

Ekses kenaikan harga BBM yang dialami orang-orang seperti Sophian mungkin tak pernah dipikirkan pemerintah saat merencanakan kenaikan harga BBM.

Lalu, apa landasan yang dipakai pemerintah untuk mengambil keputusan menaikkan harga BBM? Mengapa keputusan itu menimbulkan penolakan yang disampaikan melalui unjuk rasa di berbagai daerah?

Untuk menjelaskan maksud pemerintah menaikkan harga BBM, ada dua menteri yang menggelar konferensi pers pada hari yang sama, Rabu (21/5), yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh. Keduanya menggelar konferensi pers di dua tempat yang berbeda. Menkeu menggelar konferensi pers di Kantor Departemen Keuangan, Jalan Wahidin, sementara Menkominfo di Kantor Wakil Presiden.

Dua menteri ini ingin mengungkapkan bahwa pemerintah sangat ingin menurunkan harga BBM, jika mampu. Namun, tak ada satu pun manusia di dunia ini yang sanggup melakukannya, termasuk Pemerintah Indonesia.

Pada saat APBN Perubahan (APBN-P) 2008 diputuskan April 2008, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) 95 dollar AS per barrel. Padahal, harga minyak mentah dunia sudah 125 dollar AS per barrel.

Di sisi lain, baru memasuki bulan Mei 2008, realisasi konsumsi BBM bersubsidi sudah lebih dari separuh target konsumsi yang ditetapkan APBN-P 2008, yakni 35,5 juta kiloliter. Dengan demikian, pemerintah harus menaikkan target volume konsumsi jadi 36,2 juta kiloliter.

Ini membuat dana untuk subsidi BBM meningkat dari Rp 126,8 triliun menjadi Rp 132,1 triliun hingga akhir 2008. Itu pun dengan satu syarat, harga BBM di dalam negeri dinaikkan sehingga sebagian subsidi BBM bisa dikurangi. ”Jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM, subsidi bisa melonjak hingga Rp 190 triliun,” ujar Menkeu.

Melemah

Seandainya subsidi dibiarkan meningkat hingga Rp 190 triliun, maka kemampuan pemerintah membiayai program mengurangi kemiskinan semakin lemah.

Hal itu dimungkinkan karena dari Rp 190 triliun subsidi BBM sebesar Rp 133 triliun, atau 70 persen, di antaranya untuk memanjakan 40 persen orang terkaya di negeri ini. Mereka adalah pemilik mobil mewah atau penduduk yang membeli mobil pribadi lebih dari satu unit.

Sementara sekitar 11 persen dari anggaran subsidi itu, atau hanya Rp 20,9 triliun, yang dinikmati masyarakat miskin. Padahal, kelompok inilah yang mendominasi struktur kependudukan Indonesia saat ini.

Jika dibandingkan antara Rp 133 triliun subsidi BBM dan anggaran penanggulangan kemiskinan yang hanya Rp 60 triliun, komposisi itu terlihat sangat tak seimbang. Pemerintah menyebutnya ketidakadilan yang nyata yang berlangsung saat ini.

Kondisi ini sudah disampaikan oleh unsur-unsur pemerintah dalam beberapa hari terakhir. Namun, penjelasan itu tidak cukup memuaskan bagi kelompok masyarakat kritis. Dampaknya, Istana Presiden nyaris setiap hari disatroni pengunjuk rasa.

Kini, pertanyaan yang harus dijawab adalah, bagaimana konsekuensi dari kenaikan harga BBM? Bagaimana negara tetangga mengatasi masalah kenaikan harga minyak mentah dunia?

Jawaban Menkeu adalah, harga minyak mentah dunia telah meningkat dua kali lipat dari 60 dollar AS per barrel di pertengahan 2007 menjadi 120 dollar AS per barrel pada Mei 2008. Sementara harga jual di dalam negeri tetap, Rp 4.500 per liter untuk premium, Rp 4.300 per liter untuk solar, dan minyak tanah Rp 2.000 per liter.

Padahal, harga di pasar internasional untuk premium sudah Rp 8.600 per liter, solar Rp 8.300 per liter, dan minyak tanah Rp 9.000 per liter.

Itu artinya, subsidi yang ditanggung pemerintah Rp 4.100 per liter untuk premium, Rp 4.000 per liter untuk solar, dan Rp 7.000 per liter untuk minyak tanah. Tingginya selisih harga itu mendorong terjadinya penyelundupan BBM ke luar negeri.

Hal itu antara lain yang membuat volume konsumsi BBM bersubsidi melonjak. Akibatnya, target subsidi BBM dan volume konsumsi BBM dalam APBN-P 2008 jebol. Makanya, subsidi BBM harus dikurangi, antara lain dengan menaikkan harga jual BBM di dalam negeri.

Menurut perhitungan Menkeu, setiap pemilik mobil yang memakai bensin rata-rata 10 liter per hari mendapatkan subsidi Rp 41.000 per hari untuk premium dan untuk solar Rp 40.000 per hari. Dalam sebulan, subsidi yang diterima satu mobil minimal Rp 1 juta-Rp 1,2 juta, dengan asumsi pemakaian 25 hari sebulan.

”Bayangkan satu keluarga yang memiliki lebih dari satu mobil. Bandingkan dengan bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan kepada setiap keluarga miskin, Rp 100.000 per bulan. Ini tidak adil,” tutur Sri Mulyani.

Sementara rakyat miskin, jangankan memiliki mobil, motor pun tidak. Itu berarti rakyat miskin tidak menikmati subsidi BBM secara langsung. Mereka menikmati subsidi BBM melalui kendaraan umum yang membeli BBM dengan harga murah.

Berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas Polri dan hasil survei Badan Pengatur Hilir Migas, konsumsi BBM per kapita per hari untuk transportasi umum, termasuk bus, hanya 0,9 persen dari total konsumsi.

Atas dasar inilah pemerintah mengalihkan sebagian anggaran subsidi BBM ke program yang langsung menyentuh orang kecil. Dari dana hasil penghematan subsidi BBM sebesar Rp 34,5 triliun, sekitar Rp 4,2 triliun dialokasikan untuk raskin, Rp 14,1 triliun untuk BLT, dan Rp 1 triliun untuk kredit usaha rakyat.

Selain itu, ada program penanggulangan kemiskinan yang sudah dilakukan sejak lama, antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program padat karya ini anggarannya Rp 13,2 triliun.

Negara lain

Benarkah harga BBM di Indonesia terendah di dunia? Jika dibandingkan dengan sembilan negara tetangga terdekat, harga BBM Indonesia memang terendah. Pada saat premium di Indonesia dijual Rp 4.500 per liter, harga produk yang sama di Malaysia dijual Rp 5.420 per liter, dan China Rp 6.890 per liter. Bahkan, di Timor Leste, Thailand, dan Vietnam sudah ditetapkan Rp 7.990 per liter.

Sementara itu, harga premium di India Rp 10.380 per liter, Filipina Rp 10.650 per liter, dan Singapura Rp 13.680 per liter. Di Kamboja, yang relatif lebih miskin dari Indonesia, harga premium sudah Rp 11.300 per liter.

Kesimpulannya, menyubsidi BBM dan listrik Rp 265,6 triliun sama artinya dengan mengeluarkan uang Rp 727,6 miliar per hari hanya untuk ”membakarnya” tanpa ada sisa yang layak dinikmati.

Bayangkan jika uang itu digunakan untuk membangun sesuatu yang lebih produktif. ”Ini keputusan sulit dan dilematis, tetapi kekeliruan ini harus diakhiri,” ujar Sri Mulyani.

Hal itu juga yang dirasakan kalangan usaha. Ketua Komite Tetap Moneter dan Fiskal Kadin Indonesia Bambang Soesatyo mengatakan, kenaikan harga BBM terasa berat buat siapa pun, tetapi kepastian sikap pemerintah terhadap harga BBM akan mempermudah perhitungan rugi dan laba pengusaha.

”Meski demikian, para pelaku usaha belum dapat tidur nyenyak karena memikirkan dampak dan kerusakan ekonomi akibat kenaikan harga BBM yang disertai demonstrasi akhir-akhir ini. Ada satu yang melegakan. Karena dengan kepastian itu, bobot tekanan pada APBN-P 2008 direduksi,” tuturnya.

Presiden: Harga BBM Akan Naik

2008-05-06T16:32:00.001+07:00

Selamatkan Ekonomi Rakyat

Selasa, 6 Mei 2008 | 00:30 WIB

Jakarta, Kompas - Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (5/5), akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi secara terbatas. Terbatas yang dimaksud adalah kenaikan harga masih dalam rentang jangkauan masyarakat dan pelaku usaha.

Sebelumnya, dalam dialog dengan pemilik dan pemimpin media massa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan indikasi akan diambilnya kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM menyusul tekanan berat kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

”Tahapan sekarang ini bukan lagi naik atau tidak naik (BBM). Kalau naik (BBM) berapa? Komoditas apa saja? Apakah naiknya 20 persen, 25 persen, atau 30 persen? Mengapa sampai pada angka itu? Kemudian instrumen yang menyertai kenaikan harga BBM apa saja?” ujar Presiden di Istana Negara.

Kebijakan pemerintah ini, selain akan diikuti dengan penghematan secara total konsumsi BBM dengan berbagai langkah, juga akan disertai dengan pemberian kompensasi yang cukup besar, khususnya bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.

Senada dengan Presiden, berapa persentase kenaikan dan tanggal kepastian waktu pemberlakuan kenaikan harga BBM tersebut, Menko Perekonomian Boediono hanya mengatakan, masih dihitung rinci dan pada waktunya akan segera diumumkan.

”Soal besaran kenaikan harga BBM, pemerintah masih menghitung dan menyelesaikan persoalan teknisnya. Akan tetapi, besarannya masih dalam jangkauan yang bisa ditanggung masyarakat, apalagi dibarengi dengan pemberian kompensasi. Masalah pengumuman kenaikannya, tunggu beberapa minggu ke depan,” kata Boediono.

Menurut informasi yang dihimpun Kompas, besaran kenaikan yang tengah dihitung adalah rata-rata 30 persen, dengan perkiraan pengurangan anggaran subsidi mencapai Rp 30 triliun. Kenaikan harga BBM itu disebut-sebut paling lambat diputuskan pada 1 Juni mendatang.

”Kami saat ini tengah menyiapkan suatu langkah kebijakan dengan tujuan untuk mengamankan APBN tahun 2008 maupun 2009. Dengan fokus pada masalah subsidi BBM dan listrik, ini kita lakukan dalam satu paket, yang terdiri dari tiga elemen,” ujar Boediono.

Penghematan total

Menurut Boediono, tiga elemen yang merupakan satu paket kesatuan, terdiri dari penghematan konsumsi BBM secara total, kenaikan harga beberapa BBM bersubsidi secara terbatas, dan kompensasi bagi mereka yang berpenghasilan rendah.

”Penghematan yang dilakukan antara lain melalui konversi energi, penghitungan tarif listrik dengan disinsentif, dan pengaturan penggunaan listrik di kantor-kantor. Sedangkan penghematan BBM, dengan menggunakan kartu kendali (smart card) untuk membatasi premium dan solar bersubsidi yang diuji coba di beberapa daerah,” kata Boediono.

Pemerintah, tambah Boediono, juga terus melakukan program penghematan belanja negara yang sudah diputuskan APBN-P 2008, baik penerimaan pajak maupun nonpajak.

>subinteri<>

Ditanya mengenai besaran anggaran yang bisa dihemat dari kenaikan harga BBM, penghematan dan pemberian kompensasi BBM, Menkeu mengaku masih harus menghitung lagi. ”Akan tetapi, kami upayakan agar defisit anggaran di APBN-P 2008 tetap di bawah 2 persen dari produk domestik bruto,” ujar Menkeu.

Makin cepat makin baik

Terkait rencana kenaikan harga BBM, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat mengatakan, hingga saat ini Kadin masih menantikan kebijakan konkret pemerintah menyangkut krisis BBM. Semakin cepat diambil kebijakan, semakin baik bagi dunia usaha. ”Dengan begitu, spekulasi-spekulasi yang terjadi terutama di pasar finansial dapat segera ditiadakan,” kata Hidayat.

Menurut Hidayat, pasar finansial mengharapkan sinyal pemerintah secepatnya untuk menghitung langkah menanggulangi krisis BBM. Kadin mengkhawatirkan, kelambanan pemerintah dalam mengambil kebijakan BBM akan membuat larinya permodalan.

Kadin mengakui, kebijakan kenaikan harga BBM kelak akan membuat daya beli, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, semakin menurun. Untuk itu, Kadin sudah secara resmi melayangkan surat untuk memberikan bantuan tunai langsung ke kantong-kantong kemiskinan.

Selamatkan ekonomi rakyat

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi Pri Agung Rakhmanto mengingatkan, dalam rencana kenaikan harga BBM, yang terpenting adalah menyelamatkan daya beli dan kehidupan ekonomi masyarakat, bukan menyelamatkan anggaran negara. Pemerintah harus menjabarkan program kompensasi secara lebih konkret sehingga bisa diukur manfaatnya bagi masyarakat.

”Kalau pemerintah mengatakan akan membuka lapangan kerja, berapa banyak dan di wilayah mana saja, melalui program apa. Untuk bantuan langsung tunai, terus terang melihat pelaksanaannya pada kenaikan harga BBM tahun 2005, saya meragukan efektivitasnya,” ujarnya.

Menurut Pri Agung, kesiapan program kompensasi yang memadai jauh lebih penting sebelum memutuskan besaran kenaikan.

Pemerintah, kata Pri Agung, harus menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan kenaikan harga BBM. Sebab, apabila dilihat dari sisi harga minyak saja, realisasi harga minyak mentah Indonesia Januari-April 2008 baru sekitar 99 dollar AS per barrel, atau hanya selisih 4 dollar AS dari asumsi APBN-P yang sebesar 95 dollar AS per barrel.

Alokasi subsidi BBM dalam APBN Perubahan 2008 ditetapkan Rp 126,82 triliun dengan asumsi harga minyak 95 dollar AS per barrel dan volume BBM subsidi 35 juta kiloliter. APBN-P masih memberikan dana cadangan atau bantalan sebesar Rp 18,3 triliun apabila asumsi harga minyak dan volume BBM meleset.
(INU/HAR/OSA/ LKT/MDN/CHE/DOT)

1,5 Miliar Orang Miskin

2008-05-06T16:20:00.001+07:00

14 Negara Terdampak Kenaikan Harga Makanan dan Minyak Mentah

Minggu, 4 Mei 2008 | 00:51 WIB

Madrid, Kompas - Para donor yang tergabung dalam Dana Pembangunan Asia atau ADF menyetujui pengalokasian dana 11,3 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 104,751 triliun untuk penggunaan empat tahun ke depan, khusus untuk memerangi kemiskinan di kawasan Asia Pasifik.

Alokasi dana yang akan disalurkan melalui Bank Pembangunan Asia (ADB) itu dinaikkan 60 persen dibandingkan dengan fase empat tahun sebelumnya karena tekanan yang dialami masyarakat miskin Asia Pasifik semakin berat akibat kenaikan harga pangan dan minyak mentah.

”Kesepakatan para donor diperoleh di Madrid kemarin,” ujar Presiden ADB Haruhiko Kuroda dalam satu sesi konferensi pers di sela-sela Sidang Tahunan ADB Ke-41 di Madrid, Spanyol, Sabtu (3/5).

Menurut Kuroda, dana tersebut akan digunakan untuk mengangkat sekitar 1,5 miliar orang miskin di Asia Pasifik dari kemiskinannya. Ini dilakukan dengan memastikan adanya dukungan infrastruktur memadai, antara lain akses jalan, air bersih, dan jaringan listrik.

”Kami tidak hanya memikirkan solusi jangka pendek, yakni mempertahankan daya beli masyarakat, tetapi juga solusi jangka menengah dan panjang, yaitu meningkatkan produktivitas pertanian. Caranya adalah memastikan ada akses jalan di pedesaan, sistem irigasi yang baik, serta pembiayaan ke desa-desa. Itu yang kami lakukan sekarang untuk menahan dampak kenaikan harga komoditas pangan yang terjadi dalam empat bulan terakhir ini,” ujarnya.

Kuroda tidak menyebutkan negara-negara yang akan mendapatkan bantuan. Dalam sebuah laporan penelitian yang dipimpin Deputi Direktur Jenderal ADB untuk Wilayah Asia Selatan S Hafeez Rahman, disebutkan bahwa setidaknya ada 14 negara yang terkena dampak kenaikan harga makanan dan minyak mentah.

Naik 100 persen

Negara-negara yang terkena dampak adalah Afganistan, Banglades, Kamboja, China, India, Indonesia, Kirgistan, Mongolia, Nepal, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Tajikistan, dan Vietnam. Negara yang terkena dampak paling serius adalah Banglades dan Kamboja, Kirgistan, dan Tajikistan.

Itu ditunjukkan dengan kenaikan harga beras 100 persen pada periode Maret 2007-Maret 2008 di Banglades dan Kamboja serta peningkatan harga terigu sebesar 100 persen di Tajikistan dan Kirgistan. Dalam laporan ADB, Indonesia disebutkan hanya terkena dampak kenaikan harga beras. Itu pun hanya 8,7 persen.

Kuroda menegaskan, masyarakat miskin di Asia dan Pasifik mendesak untuk dilindungi karena 60 persen dari total penghasilannya untuk membeli makanan. Padahal jumlah penghasilan mereka rata-rata di bawah 2 dollar AS per hari atau sekitar Rp 19.000 per hari. Saat harga komoditas pangan meningkat tajam seluruh penghasilannya akan terdegradasi.

Dalam sidang tahunan ADB di Madrid, delegasi Indonesia dipimpin Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom.

Pada kesempatan ini delegasi Indonesia membawa serta perusahaan penyelenggara kegiatan PT Royalindo Expoduta untuk mempromosikan Bali, tempat penyelenggaraan sidang tahunan ADB ke-42 tahun 2009. (Orin Basuki)

May Day, Hari Penuh Harapan

2008-05-02T16:10:00.000+07:00

Sejak zaman purbakala, tanggal 1 Mei memiliki arti khusus bagi orang-orang yang tinggal di belahan utara bumi. Tanggal 1 Mei adalah awal dimulainya musim panas.

Dalam kebudayaan Celtic ada festival Beltane, festival yang dirayakan pada 1 Mei.Saat itulah ternak dilepas di padang rumput yang sedang subur-suburnya di musim panas. Pada perayaan ini, para pemimpin spiritual Celtic akan menyalakan api unggun raksasa di tengah permukiman sebagai perlambang harapan akan datangnya panen berlimpah di bulan-bulan yang akan datang.

Orang-orang dari kebudayaan Germanik memiliki festival musim panas, yang berlangsung sejak malam 30 April sampai 1 Mei. Pada malam 30 April, orang menyalakan api unggun besar untuk menangkal sial dan gangguan roh-roh jahat. Dengan begitu, tanggal 1 Mei menjadi hari dengan harapan baru muncul, bebas dari kesialan dan roh jahat. Masih banyak festival seperti ini di seluruh Eropa, baik pada zaman pra-Nasrani maupun setelah agama Nasrani meresap ke seluruh tatanan masyarakat.

Jadi, sudah sejak lama sekali tanggal 1 Mei menjadi sebuah tanggal yang melambangkan harapan akan hari depan, yang bebas dari keterikatan, bebas dari kekuatan jahat, bebas dari beban penderitaan hidup. Gereja Katolik tentu berusaha melarang perayaan festival pemujaan dewadewa semacam ini.Tapi sebagaimana halnya upaya pelarangan tradisi yang banyak terjadi di seluruh dunia, upaya ini tidak sepenuhnya berhasil. Perayaan-perayaan ini terus dilangsungkan di seluruh Eropa sampai 1700-an.

Kelanjutan Tradisi

Tradisi perayaan May Day tradisional di Eropa diteruskan oleh masyarakat perkotaan yang kebanyakan terdiri atas para perajin yang tergabung dalam gilda-gilda. Pada hari itu, masyarakat perkotaan akan mengadakan pesta, memilih seorang "Ratu Mei" yang akan menjadi perlambang rezeki baik dan menobatkan seorang Robin Goodfellow, Lord of Misrule.Robin Goodfellow ini akan dijadikan raja sehari dan dijadikan bahan olokolok oleh seluruh peserta pawai.

Untuk satu hari, pada hari perayaan 1 Mei, May Day,"Raja menjadi sasaran olok-olok". Tentu saja, para bangsawan dan jajaran penguasa lainnya memandang perayaan ini dengan rasa tidak senang-aroma pemberontakan di dalamnya terlalu keras untuk diabaikan begitu saja. Jadi, nasib perayaan yang muncul dalam bentuk baru ini pun mendapat tentangan dari para penguasa.

Upaya-upaya pemerintah dan Gereja untuk memberangus perayaan ini berlangsung di mana-mana. Bahkan di Inggris, perayaan May Day dinyatakan sebagai aktivitas terlarang pada 1600-an. Tongkat estafet untuk perayaan May Day diambil oleh gerakan buruh. Kelas buruh, yang muncul sebagai akibat peralihan sistem produksi gilda menjadi sistem industrial, mewarisi semangat penentangan terhadap kekuasaan yang dilambangkan oleh perayaan May Day dari para pendahulu mereka.

Karena itu tidaklah mengherankan bahwa seruan demonstrasi pada 1 Mei 1886 yang dikumandangkan oleh Knights of Labor, salah satu serikat buruh terpenting di Amerika Serikat di abad ke- 19, disambut oleh ratusan ribu pekerja di sana. Demonstrasi yang dilangsungkan di seluruh Amerika pada 1 Mei 1886 itu adalah hasil sebuah kampanye terorganisir untuk memangkas jam kerja menjadi hanya delapan jam sehari.

Kampanye ini sudah dimulai di era 1860-an, segera setelah selesainya perang sipil yang menghancurkan sistem perbudakan di Negeri Paman Sam itu. Kampanye perbaikan upah memang sering lebih disorot, namun bagi buruh, upah setinggi apa pun tidak akan banyak gunanya jika mereka diharuskan bekerja dua belas sampai lima belas jam di pabrik-pabrik- jauh di atas kemampuan normal manusia untuk bekerja.

Bahkan kerja delapan belas jam bukan satu hal yang jarang dijumpai di tengah industri Eropa dan Amerika Serikat masa itu. Kelelahan yang akut akan membuat seseorang tidak lagi dapat menikmati hasil cucuran keringatnya sendiri. Di samping itu, karena waktu terjaga dihabiskan untuk bekerja, seorang buruh tidak akan lagi memiliki waktu untuk olah jiwa, untuk rekreasi, untuk mengembangkan diri, dan kepribadian.

Seorang buruh benar-benar menjadi sebuah mesin, yang akan digantikan begitu saja demikian mesin itu mengalami keausan. Karena itu, kampanye untuk pemotongan jam kerja merupakan salah satu kampanye terpenting untuk menjamin kesejahteraan buruh. Kampanye peningkatan upah, tanpa diimbangi dengan kampanye pemotongan jam kerja, tidak akan berarti banyak bagi peningkatan kesejahteraan buruh.

Peristiwa Haymarket Square, yang sering ditunjuk sebagai patokan bagi perayaan May Day di masa modern, merupakan bagian dari sebuah aksi nasional yang berlangsung di seluruh Amerika Serikat. Aksi ini dipersiapkan selama setahun oleh Federation of Organized Trades and Labor Unions dan Knights of Labor.

Di seluruh Amerika Serikat, represi oleh kepolisian berlangsung di seluruh kota-kota industri, namun di Chicagolah represi berlangsung paling keras dan menimbulkan korban tewas, baik di pihak buruh maupun polisi. Pengadilan yang dilangsungkan sesudahnya atas para pimpinan demonstrasi di Haymarket Square menghasilkan hukuman gantung bagi Albert Parsons, August Spies, George Engle, dan Adolph Fischer.

Perlambang Harapan

Walau demikian, sekalipun 1 Mei 1886 berakhir dengan banyak kekalahan di pihak gerakan buruh, tuntutan delapan jam kerja yang kemudian dikumandangkan tiap tahun pada 1 Mei akhirnya mengalami kemenangan di mana-mana. Saat ini, kalau pekerja di seluruh dunia menikmati delapan jam kerja sehari, seharusnya mereka mengingat bahwa salah satu tonggak penting perjuangan untuk mencapai itu dirayakan tiap tahun pada tanggal 1 Mei.

Sejak zaman purbakala, May Day telah menjadi hari di mana pengorbanan diberikan, untuk menumbuhkan harapan dan membangkitkan tenaga juang untuk meraih hari depan yang lebih baik. Perayaan 1 Mei telah diwariskan dari zaman ke zaman, lewat generasi demi generasi, untuk selalu menjaga api harapan berkobar di dada mereka yang berjuang demi kesejahteraan, demi masa depan yang lebih cerah dan gemilang. (*)

Ken Budha Kusumandaru
Penulis adalah anggota Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja (//mbs)

Pemborosan dan Konversi Energi

2008-05-02T16:09:00.000+07:00

Sekitar dua pekan lalu (8/4/2008), Presiden memarahi salah satu bupati yang tertidur ketika beliau berpidato. Serta-merta kejadian memalukan yang menimpa salah satu bupati peserta Forum Konsolidasi Pimpinan Daerah di Gedung Lemhannas itu menjadi konsumsi media massa.

Kejadian itu tentu menarik, namun mungkin sudah tidak ada gunanya lagi kita perdebatkan. Yang patut jadi perhatian adalah tema pidato yang disampaikan Presiden dalam kesempatan tersebut. Presiden menekankan pentingnya mengubah gaya hidup masyarakat dalam penggunaan energi.

Gaya hidup bangsa ini sangat boros, padahal krisis energi sedang mengombangambingkan perekonomian Indonesia. Indonesia yang anggota OPEC ini saja sudah menjadi net-importer. Tercatat, total dana subsidi bidang energi mencapai Rp187,1 triliun atau setara 79,8 persen dari beban subsidi di APBNP yang mencapai Rp234,4 triliun.

Dari besaran tersebut, subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) mencapai Rp126,8 triliun, sedangkan subsidi listrik Rp60,2 triliun. Subsidi untuk sektor nonenergi dianggarkan hanya sebesar Rp47,2 triliun (SINDO, 14/4). Sekalipun satu bupati tidak mendengarkan kekhawatiran Presiden, setidaknya bupati-bupati dan wali kota-wali kota lainnya dapat menangkap kekhawatiran Presiden tersebut.

Pemborosan

Ada tiga sektor utama yang menyebabkan pemborosan di Indonesia. Sektor-sektor tersebut masih terus tumbuh dan bisa mengakibatkan keruntuhan perekonomian Indonesia jika tak jua ditangani. Mengambil istilah Thomas Robert Malthus dalam konsep pangan, bila penyediaan minyak bumi Indonesia tak mampu mengikuti laju pertumbuhan pemakaian yang tak terkendali, bisa saja terjadi kiamat energi nasional yang dibarengi lumpuhnya perekonomian.

Ketiga sektor tersebut, pertama, pola kepemilikan dan pemakaian kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi telah lama dijadikan simbol kemapanan. Permintaan untuk produk konsumsi ini selalu menanjak. Bahkan pada 2007 saja para produsen mobil mampu menjual 434.437 unit mobil. Jumlah tersebut meningkat 36,2 persen dibanding 2006, saat mobil terjual sebanyak 318.904 unit.

Segendang sepenarian, produsen motor pun menikmati penjualan yang terus melesat akibat pola konsumtif bangsa ini. Tahun lalu 4.688.263 motor terjual, naik 5,89 persen dari penjualan tahun 2006 yang mencapai 4.427.342 unit motor. Kedua, pola pemakaian listrik yang berlebihan dan boros tenaga.

Bangsa ini memang sudah lama terkenal konsumtif. Kepemilikan alat elektronik dalam satu keluarga sering kali berlebihan. Ketiga, manajemen transportasi yang buruk. Hari-hari tanpa macet bak masakan tanpa garam. Padahal, kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Berdasarkan perhitungan Bappenas, pemborosan bahan bakar minyak ratarata untuk mobil yang terjebak kemacetan sebesar 1,75 liter dan 0,35 liter per hari untuk sepeda motor.

Dari segi nilai, berdasarkan perhitungan Study on Integrated Transportation Master Plan for Jabodetabek (Sitramp 2004), kerugian akibat kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta saja mencapai Rp8,3 triliun per tahun. Angka tersebut mencakup biaya operasional, waktu, dan kesehatan. Belum lagi jika dihitung kerugian seluruh Indonesia.

Konversi dan Penghematan

Minyak bumi merupakan pedang bermata dua. Di satu sisi merupakan rahmat bagi bangsa ini, sekaligus akan menjadi "pembunuh" paling efektif karena kita sudah terlengah oleh segala kemudahan yang didapat dari rahmat tersebut. Wacana saat ini yang paling sering digembor-gemborkan adalah diversifikasi energi atau umum kita kenal sebagai konversi. Program ini jelas harus didukung.

Kesalahan dalam penanganan yang dilakukan pemerintah harusnya jangan jadi alasan bagi masyarakat untuk menilai secara parsial program ini sebagai suatu kesalahan. Tentu kita semua tak ingin akhirnya ekonomi Indonesia kolaps akibat kesalahan rakyat dalam memahami maksud konversi energi yang dilakukan pemerintah.

Langkah yang diambil pemerintah untuk melakukan konsumsi bahan bakar di tingkat dasar konsumen adalah langkah yang tepat. Pengalihan dari minyak tanah ke elpiji menjadi wacana paling ideal karena Indonesia salah satu produsen gas bumi dunia. Selama ini, gas bumi lebih banyak diekspor dengan harga murah.

Lalu kenapa tidak untuk dimanfaatkan di dalam negeri untuk mengurangi beban subsidi? Namun, antrean mengular pembeli gas adalah salah satu kesalahan dalam program konversi ini yang membuat banyak pihak cenderung apatis dengan proyek yang menjanjikan ini. Minyak tanah secara perlahan tapi pasti menghilang dari pasaran, sementara gas makin sulit didapat sehingga harga meroket sesuai mekanisme pasar.

Niat baik pemerintah belum ditopang kinerja aparat di lapangan dalam mengamankan pasokan. Ketim pangan suplai dan permintaan tersebut tentu menyengsarakan rakyat. Titik inilah yang membutuhkan manajemen maksimal dari pemerintah. Indonesia juga harus mengonversi bahan bakar pada banyak pembangkit listrik. Saat ini banyak yang masih memakai minyak bumi.

Rencana diversifikasi energi yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 5/2006 harus konsisten dilaksanakan dan diwujudkan. Dalam peraturan tersebut diskemakan bahwa pada 2025 Indonesia hanya akan mengonsumsi minyak bumi sebesar 40% dari jumlah konsumsi 2006. Pemakaian energi akan dialihkan ke gas alam, batu bara, dan sumber energi terbarukan.

Terakhir, dan mungkin yang paling tidak populer, pemerintah memang sudah seharusnya mencabut subsidi bahan bakar, terutama untuk kendaraan pribadi. Pemerintah bisa mengalihkannya untuk pengembangan transportasi massal sehingga masyarakat dengan sendirinya akan beralih moda transportasi.

Terlalu dimanjakannya bangsa ini oleh sumber energi yang murah membuat bangsa ini secara tak sadar melakukan pemborosan. Pemerintah harus berani menerapkan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan energi. Implementasinya bisa jadi dalam memberikan pajak yang sangat besar untuk barang-barang konsumsi yang boros energi. Atau mungkin pemerintah memberikan insentif besar-besaran untuk pengembangan transportasi massal. (*)

B Setia Prakarsa MSC
Pemerhati Masalah Energi Alumnus Westminster Business School (//mbs)

Minyak, Pemicu Revolusi

2008-05-02T16:01:00.000+07:00

Jangan kaget dulu, tulisan ini tidak bermaksud menakut-nakuti, meneror, apalagi menambah kalut suasana.Sebab,pemicu revolusi di sini maknanya positif.

Percaya atau tidakkah Anda, pada akhirnya minyak akan mendorong perubahan perilaku kita secara cepat dalam bernegara. Sebab,kini pemerintah mulai direpotkan untuk merespons harga minyak yang terus naik secara drastis melampaui ambang batas 100 dolar AS setiap barel.Bahkan,skenario terburuk sudah harus disiapkan walau tampaknya terlambat karena negara lain telah jauh-jauh hari melakukannya dengan berbagai rencana cadangan darurat secara berlapis.

Itu karena minyak merupakan faktor pengubah yang hebat. Kini, minyak lebih tepat digambarkan sebagai agen atau pemicu revolusi, bukan lagi sekadar variabel yang banyak kita kenal dalam penelitian atau matematika.

Di beberapa negara seperti Nigeria di Afrika, minyak telah menjadi kutukan karena ia telah membawa negara ke jurang kemiskinan, keterbelakangan, dan ketergantungan, yang membawa negara itu ke jurang kehancuran secara total sebagai negara gagal (failed state). Karena itu, peran minyak di sana secara pesimistis dilihat selamanya akan buruk karena selama ini tidak membawa perubahan apa-apa dan malah membuat rakyat mengalami kesengsaraan yang lebih buruk.

Konsekuensi Kumulatif

Dalam argumen saya, untuk kasus Indonesia, minyak justru akan menjadi pendorong perubahan secara besar-besaran dan cepat, membawa negara menuju ke arah yang lebih konstruktif.Namun sebelum mencapai kondisi untuk mendorong perubahan ini, dibutuhkan kondisionalitas, yakni harganya di pasar dunia harus mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi dari sekarang seperti 150 dan bahkan 200 dolar AS setiap barel.

Jadi, asumsinya, semakin tinggi kenaikan harga minyak akan semakin baik untuk memicu perubahan cepat dan signifikan. Maaf saja, dengan pandangan ini, penulis seolah tidak berempati terhadap nasib rakyat kebanyakan, apalagi yang berkategori paling miskin, yang sangat rentan menjadi korban melambungnya harga minyak di pasar dunia.

Namun,setelah m e n g i k u t i penjelasan selanjutnya, tentu para pembaca dapat memahami argumen tersebut dan mungkin akan sependapat. Pertama-tama, patut dikemukakan bahwa posisi minyak sekarang sudah lebih dari sekadar energi utama penggerak industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Harus disadari, minyak telah menjadi penentu masa depan negara-negara dan dunia.

Karena melambungnya harga minyak akan mengancam keamanan manusia (human security) dan negara (state security) secara simultan.Sudahkah dibayangkan, apa implikasinya jika subsidi minyak tanah yang banyak menolong rakyat kecil di Indonesia selama ini dihilangkan sama sekali? Kerusuhan dan tindakan anarki tentu akan muncul di mana-mana mengingat mayoritas rakyat di negeri ini mengonsumsi minyak tanah.

Jadi, yang akan resah dan bertindak anarkistis tidak hanya pedagang warteg dan gorengan, tetapi juga rumah-rumah tangga di seluruh Indonesia.Yang tidak kecil dampaknya juga adalah jika subsidi bensin yang dinikmati kalangan kelas menengah ke atas dihapus. Sebab, kelas menengah dan kalangan borjuasi Indonesia bukan kelompok yang mau berkorban dan terpanggil menjadi pelopor perubahan, melainkan kelas yang sangat manja dan cepat marah jika kenikmatannya terganggu.

Selain itu,kenaikan BBM untuk kelas menengah ke atas dan industri berdampak juga menciptakan pengangguran baru dan menaikkan biaya transportasi, yang semuanya akan memberi implikasi ganda terhadap lapisan rakyat terbawah. Kedua, bersama-sama dengan resesi ekonomi AS akibat kredit macet perumahan (subprime mortgage) yang berimplikasi global menciptakan angka inflasi yang besar, naiknya harga minyak dunia tanpa tertahan akan memicu krisis pangan di banyak negara berkembang dan miskin.

Di Haiti, contohnya, kerusuhan sosial yang semula merupakan aksi-aksi penjarahan telah menumbangkan pemerintahan akibat harga pangan yang melonjak setelah meroketnya harga minyak dunia. Di negara-negara lain akan menyusul seiring dengan cadangan pangan dan devisa yang menipis karena defisit anggaran untuk membayar pembengkakan belanja minyak.

Di Indonesia, masa akhir pemerintahan Soeharto telah memberikan pembelajaran yang baik tentang collapse-nya rezim yang telah tiga dasawarsa sangat berkuasa akibat kebijakan menaikkan harga BBM setelah negara mulai dilanda krisis. Karena itu, keliru sama sekali jika melonjaknya harga minyak secara drastis dan tidak tertahan serta krisis pangan yang menyertainya akibat integrasi sistem ekonomi global yang kuat dewasa ini tidak segera diantisipasi dampaknya terhadap kondisi keamanan negara dan stabilitas rezim.

Ultimatum Perubahan

Sebagai konsekuensinya,jika tidak ingin lumpuh dan jatuh, pemerintah nasional harus segera menyikapinya dengan melakukan berbagai perubahan kebijakan yang revolusioner. Kesalahan Soeharto dulu adalah ia terlalu percaya diri dengan kemampuannya bertahan selama ini.Paling tidak, secara rasional, jika pemerintah yang berkuasa cerdas,ia harus segera mengambil langkah-langkah efisiensi.

Yang lebih mudah dan rendah resistensinya adalah dengan memotong "anggaran kemewahan" yang dinikmati pejabat seperti penarikan rumah dan mobil dinas pribadi, pengurangan drastis perjalanan dinas, terutama ke luar negeri, dan anggaran belanja barang. Yang lebih progresif, tunjangan pembelian baju buat pejabat,pengawalan, konsumsi makanan untuk rapat-rapat, serta subsidi listrik dan BBM untuk pejabat tidak perlu diadakan lagi.

Dengan demikian, jika birokrasi, prosedur, dan fasilitas penunjangnya segera dirampingkan, korupsi akan jauh berkurang. Secara rasional, kenaikan harga minyak di pasar dunia seharusnya memang dapat memaksa pemerintah bekerja lebih serius.Jika tidak,ia akan dikatakan bebal karena tidak berkeinginan mendorong lebih serius reformasi dan penegakan hukum.

Tidak ada pilihan lain, jika ingin bertahan sampai pemilu berikutnya dan terpilih lagi, pemerintah harus melakukan langkah itu. Selama ini, boleh saja eksekutif, legislatif, dan yudikatif tutup mata terhadap berbagai praktik penyimpangan. Namun, jika uang negara yang ingin dikorupsi sudah tidak tersedia lagi,yang akan terjadi adalah tekanan dan keterpaksaan untuk melakukan perubahan.

Defisit keuangan negara bisa saja ditutup dengan utang luar negeri yang besar.Namun,upaya ini tetap tidak bisa menghindari terjadinya revolusi sosial karena keadaan akan semakin buruk akibat jebakan utang dan sikap antiasing yang semakin dalam. Siapa yang bertelinga, hendaklah mendengar, terutama para pemegang kekuasaan,karena jika tidak,sebentar lagi mereka akan kehilangan kekuasaan mereka.

Sekali lagi, ini hanya soal waktu saja dan tulisan ini bukan provokasi, apalagi catatan subversif,melainkan early warning untuk segera mengubah sikap dan kebijakan demi menyelamatkan negara dari munculnya anarkisme baru dan jatuh-bangunnya rezim secara kontinu dalam waktu pendek, melalui mekanisme yang tidak tertib.

Melakukan perubahan karena dipaksa keadaan tentu tidak enak dan akan lebih baik jika segera menyiapkan skenario terburuk dan langkah untuk mengatasi masalah yang akan lebih berat dihadapi negeri ini, sesulit apa pun, dengan memulainya dari langkah yang paling mudah.(*)

Poltak Partogi Nainggolan
Penulis adalah Kandidat Doktor Ilmu Politik Universitaet Freiburg, Jerman

Anggaran untuk Fakir Miskin

2008-04-21T17:49:00.000+07:00

Hanya Rp 106 per Jiwa per Hari

Bachtiar Chamsyah, Menteri Sosial

Senin, 21 April 2008
Departemen Sosial menangani masalah yang besar tapi dengan alokasi anggaran yang belum memadai. Dana yang dialokasikan pemerintah masih jauh dari angka ideal, sementara masalah yang harus ditangani sangat besar. Namun, itu harus dimaklumi karena APBN kini semakin terbebani oleh subsidi bahan bakar minyak (BBM) akibat kenaikan harga minyak dunia yang juga amat berpotensi memicu meledaknya angka kemiskinan.

"Di tengah problem kemiskinan yang kian kompleks, pemerintah hanya menganggarkan Rp 650 miliar untuk 17,3 juta jiwa masyarakat fakir miskin. Artinya, penduduk fakir miskin hanya mendapat bantuan Rp 38.800 per jiwa setiap tahun. Atau lebih rinci lagi, mereka masing-masing hanya memperoleh Rp 106 per hari," ujar anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Zulkarnain Djabar.

Sementara itu, menurut Menteri Sosial (Mensos) Bachtiar Chamsyah, jumlah warga miskin yang pada 2005 mencapai 38 juta, kini turun menjadi 37,1 juta. Sebanyak 17,3 juta jiwa di antaranya adalah fakir miskin. Untuk mengatasi kenyataan tersebut, selain mengharapkan partisipasi swasta dan lembaga masyarakat, Departemen Sosial juga banyak menggagas kebijakan pemberdayaan seperti menggulirkan bantuan sarana produksi.

"Antara lain, seperti yang dilakukan pada tahun 2004, Depsos memberikan bantuan ribuan mesin jahit untuk para buruh yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) industri tekstil, bantuan perahu untuk nelayan, dan berbagai alat produksi lainnya," kata Bachtiar Chamsyah sebagai narasumber dalam Suara Karya Talkshow.

Narasumber lainnya adalah anggota Komisi VIII DPR Zulkarnain Djabar. Bertindak sebagai host adalah Pemimpin Redaksi Harian Umum Suara Karya Ricky Rachmadi dan Lula Kamal.

Ditayangkan Senin (21/4, pukul 19.00 WIB) dan Rabu (23/4, pukul 13.00 WIB) di Swara Channel serta Selasa (22/4, pukul 15.00 WIB), Kamis (24/4), dan Minggu (27/4, pukul 19.00 WIB) di saluran QTV, Suara Karya Talkshow mengusung tema "Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan". (Yudhiarma)

Kewirausahaan Dibina sejak Dini

2008-04-18T20:24:00.000+07:00

Dibutuhkan Perubahan Mental

Senin, 3 Maret 2008 | 02:21 WIB

Jakarta, Kompas - Jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship dapat dibina atau ditanamkan sejak kecil. Kewirausahaan lebih kepada menggerakkan perubahan mental. Tidak perlu dipertentangkan apakah kemampuan wirausaha itu berkat bakat (terlahir) atau hasil pendidikan (terdidik).

Demikian antara lain terungkap dalam Parenting Seminar yang diselenggarakan Universitas Paramadina, Sabtu (1/3). Hadir sebagai pembicara, CEO PT Graha Layar Prima (pendiri Blitzmegaplex) Ananda Siregar, pakar kepribadian sekaligus Presiden Direktur Lembaga Pendidikan Duta Bangsa Mien Rachman Uno, dan Presiden Direktur Kiroyan Kuhon Partners/PT Komunikasi Kinerja, Noke Kiroyan.

Mien Uno mengatakan, untuk menjadi wirausahawan andal, dibutuhkan karakter seperti pengenalan terhadap diri sendiri (self awareness), kreatif, mampu berpikir kritis, mampu memecahkan permasalahan (problem solving), dapat berkomunikasi, mampu membawa diri di berbagai lingkungan, menghargai waktu (time orientation), empati, mau berbagi dengan orang lain, mampu mengatasi stres, dapat mengendalikan emosi, dan mampu membuat keputusan.

Karakter-karakter tersebut dapat dibentuk melalui pendidikan sejak dini. ”Untuk mendidik anak menjadi seorang wirausahawan tidak dalam hitungan satu, dua, dan tiga, melainkan sebuah proses panjang. Dalam proses tersebut, orangtua perlu mengambil peranan,” ujarnya.

Orangtua perlu menyupervisi anak dengan memberikan contoh yang baik dan menjaga agar ucapan sama dengan tindakan. Selain itu, orangtua ikut memotivasi anak, mengevaluasi mereka, dan memberikan apresiasi atas kerja keras anak. Selama proses tersebut, orangtua dapat mengamati kecenderungan sang anak.

Perubahan mental

Hal senada diungkapkan Noke Kiroyan. Bagi Noke, kewirausahaan lebih soal menggerakkan perubahan mental. Dia sendiri berpendapat tidak perlu dipertentangkan kewirausahaan itu sesuatu yang dapat dipelajari atau didapatkan sebagai bakat secara genetis. Pada dasarnya, apa yang disebut ”bakat” sebetulnya dapat saja merupakan pengaruh lingkungan dan hasil pendidikan.

Pendidikan, bagi sebagian orang, bisa menjadi faktor pendorong kesuksesan berwirausaha atau sebaliknya. ”Seseorang tidak perlu predikat sarjana untuk menjadi pengusaha, tetapi dengan latar belakang pendidikan akademik, saya menduga banyak peluang akan terbuka karena lebih luas wawasannya dalam melihat peluang,” ujarnya.

Sebaliknya, kata Noke, dengan pendidikan tinggi, seseorang dapat saja malah enggan mengambil risiko. Dalam pendidikan bisnis, misalnya, individu justru belajar menghindari risiko. Padahal, kewirausahaan itu sangat identik dengan mengambil risiko, menciptakan hal-hal baru, baik berupa produk, proses, atau cara pandang baru, serta melihat peluang yang belum dilihat orang lain.

Negara berkembang justru potensial sebagai tempat mengembangkan kreativitas dan usaha-usaha baru. Terlebih lagi, Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya, baik alam, budaya, maupun manusia.

Pengusaha muda Ananda Siregar meyakini, kewirausahaan diawali dengan sikap (attitude). Individu harus memiliki keyakinan bahwa tak ada yang mustahil. ”Yang dibutuhkan ialah sikap can do. Menjadi wirausahawan lebih merupakan cara pandang, pikir, dan sikap bahwa semua hal dapat dipelajari. Kewirausahaan tidak sekadar keterampilan teknis,” ujarnya. Semasa Ananda kecil, sang ayah suka bercerita tentang kesuksesan dan keberanian para pengusaha membangun bisnisnya(INE)

Privatisasi BUMN

2008-04-18T20:04:00.000+07:00

Menimbang antara IPO dan Mitra Strategis

Kompas/Lucky Pransiska / Kompas Images
Aktivitas pekerja di pabrik gulungan baja lembaran panas (hot rolled coil/HRC) milik PT Krakatau Steel di Cilegon, Provinsi Banten, Selasa (4/4/2006). Kapasitas produksi gulungan baja lembaran panas mencapai 2,5 juta ton per tahun. Sebanyak 85 persen produksi baja PT Krakatau Steel dijual ke pasar domestik dan sisanya diekspor.

Jumat, 18 April 2008 | 01:16 WIB

Nur Hidayati

PT Krakatau Steel adalah satu dari sedikit industri strategis yang masih bertahan di negeri ini. Seperti badan usaha milik negara yang lain, KS tak luput dari ”dosa” inefisiensi masa lalu. Bagi manajemen KS, sekaranglah saatnya untuk membuktikan bahwa pembenahan internal telah membuatnya lebih sehat dan siap berkembang.

Keresahan di lingkungan PT Krakatau Steel (KS) yang merebak akhir-akhir ini dipicu oleh rencana penjualan sebagian saham KS kepada mitra strategis dengan kandidat Arcelor-Mittal.

Hal itu dipandang tak ubahnya seperti kawin paksa dengan peminat lama yang tidak disukai. Memang bukan pertama kali ini Lakshmi N Mittal, pendiri konglomerasi baja Arcelor-Mittal, menunjukkan minat untuk membeli KS. Berdasarkan data Kompas, tahun 1998, Pemerintah Indonesia diwakili Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Tanri Abeng ketika itu, menandatangani nota kesepahaman (MOU) dengan Mittal untuk memulai proses penjualan saham KS pada Mittal hingga 51 persen.

Isi MOU ini sempat dirahasiakan dan baru diketahui melalui perdebatan keras di DPR, sebulan setelah penandatanganan. Pemerintah akhirnya membatalkan MOU yang dituding menyalahi prinsip transparansi dalam privatisasi itu.

Rencana privatisasi sejumlah BUMN, termasuk KS, kembali digulirkan oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pilihan yang sejak awal diketahui publik adalah privatisasi melalui penawaran perdana di pasar saham (initial public offering/IPO).

Namun, akhir-akhir ini perdebatan tentang rencana privatisasi KS memanas. Nama Mittal muncul kembali sebagai calon investor yang berminat menjadi mitra strategis KS.

”Saat ini belum ada keputusan pemerintah dan kesepakatan DPR apakah KS akan di-IPO atau dijual pada mitra strategis. Apa pun keputusannya nanti, kami akan patuhi. Namun selagi belum ada keputusan, mari kita berwacana, mana yang kira-kira lebih tepat bagi KS,” ujar Komisaris Utama PT KS Taufiequrrahman Ruki, yang mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Privatisasi BUMN baik melalui IPO maupun kemitraan strategis sama-sama bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kinerja.

Penjualan KS pada mitra strategis dipandang sebagai pilihan yang baik karena mitra yang tepat diyakini bakal mempercepat peningkatan kapasitas produksi baja di Indonesia.

Di sisi lain, IPO dinilai bukan pilihan bijaksana di tengah kelesuan pasar saham saat ini. Namun, kelesuan pasar juga membuat penjualan strategis tidak pasti menguntungkan karena nilai penjualan akan ditentukan berdasarkan taksiran pasar yang sedang lesu.

Kesuksesan privatisasi melalui kemitraan strategis akan ditentukan oleh proses tata laksana yang transparan dan ketepatan memilih mitra strategis. Dibandingkan dengan IPO, penjualan pada mitra strategis mempunyai lebih banyak titik rawan. Untuk itu, keterbukaan dan kesepakatan bersama menjadi kata kunci bagi pengupayaan kemitraan.

Selain mempunyai kemampuan pendanaan dan solusi teknologi, misalnya, mitra strategis juga disyaratkan memiliki kesesuaian motif, budaya, dan strategi pengembangan dengan para pemangku kepentingan.

Dalam perdebatan tentang penjualan KS pada mitra strategis, barulah nama Mittal yang ramai disebut. Mittal dikabarkan berminat membeli saham KS hingga 30 persen.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) M Lutfi yang memfasilitasi pertemuan Mittal dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pekan lalu mengatakan, masih terbuka beberapa opsi kemitraan KS dan Mittal.

”Mittal bisa saja membangun pabrik sendiri, tetapi itu artinya dibutuhkan 5-10 tahun sebelum bisa berproduksi. Untuk mempercepat peningkatan kapasitas produksi baja di Indonesia, pilihannya adalah membeli saham minoritas di KS lalu menggunakannya untuk membangun joint venture baru di mana ia menjadi mayoritas,” ujar Lutfi.

Membangun pabrik baja baru bukanlah praktik bisnis yang biasa dijalankan Mittal. Sampai tahun 2005, satu-satunya perusahaan baja yang dibangun Mittal adalah Ispatindo di Surabaya tahun 1976. Namun, sejak didirikan kapasitas produksi pabrik ini tak banyak berkembang.

Sejarah akuisisi

Arcelor-Mittal berkembang menjadi konglomerasi melalui sederetan akuisisi terhadap pabrik-pabrik baja di berbagai negara. Kapasitas total produksi baja dalam konglomerasi ini mencapai 116 juta ton atau sekitar 10 persen dari total produksi dunia.

Namun, Mittal bukanlah industrialis pengembang teknologi. Masing-masing perusahaan yang diakuisisinya mengembangkan teknologi sendiri.

Lutfi mengakui, membangun pabrik baja baru bukan gaya bisnis Mittal selama ini. ”Namun di Indonesia akan berbeda. Mittal merasa perlu membangun pabrik di sini karena besarnya permintaan pasar di Asia,” ujarnya.

Menakar komitmen Mittal sebagai mitra strategis tidaklah mudah. Financial Times, 4 April lalu, menyebutkan, Presiden Nigeria membatalkan penjualan pabrik baja terbesar di negeri itu pada Mittal Group karena dugaan kecurangan.

Di Perancis, pekerja Arcelor-Mittal mengamuk setelah manajemen mengumumkan rencana pemberhentian lebih dari 1.000 pekerja hingga 2009 akibat penutupan sebagian pabrik.

”Sebelum pemerintah memutuskan cara mana yang dipilih untuk privatisasi KS, dewan komisaris dan direksi sebagai pihak yang paling memahami kondisi KS tentu boleh berpendapat. Menurut kami, penjualan strategis bukan pilihan yang tepat saat ini. Lebih baik IPO,” tegas Ruki.

Kondisi sehat

Lonjakan harga baja di pasar internasional saat ini mengindikasikan kegairahan baru bisnis baja. Permintaan pasar dunia meningkat sangat pesat terutama dari dua raksasa ekonomi Asia, China dan India.

”Pada periode 1998-2004, perbankan sama sekali tidak tertarik membiayai industri baja. Sekarang, kami ditawari pinjaman dari Citibank, HSBC, BRI, dan banyak lagi lainnya,” ujar Direktur Utama PT Krakatau Steel Fazwar Bujang.

Manajemen juga meyakini, KS sedang berada dalam kondisi sangat sehat. Semester pertama tahun ini, KS memperhitungkan laba bersih mencapai Rp 600 miliar, sudah melampaui target laba bersih yang ditetapkan pemerintah untuk KS pada akhir 2008 sebesar Rp 450 miliar.

Karena rasio utang terhadap modal sendiri yang masih rendah, KS memiliki kemampuan berutang, jika diperlukan, hingga Rp 10 triliun. Untuk peningkatan kapasitas produksi hingga 5 juta ton dengan basis energi batubara pada tahun 2011 mendatang, KS membutuhkan investasi senilai 600 juta dollar AS.

Namun, modal yang ingin didapat melalui IPO hanya 200 juta dollar AS. ”Tidak perlu seluruhnya modal sendiri kan, bisa dipenuhi dari pinjaman bank. Karena kebutuhannya relatif kecil, belum perlulah mitra strategis,” ujar Ruki. Melalui IPO, manajemen KS juga diyakini akan terdorong lebih profesional.

Anggota Komisi XI DPR, Dradjad Wibowo, mengingatkan, persepsi publik yang lebih kritis memandang privatisasi industri strategis menjelang pemilu tidak dapat diabaikan. ”Jangan sampai menjadi cacat politik tambahan bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla di bidang ekonomi,” ujarnya.

Kredit Rakyat

2008-04-18T20:02:00.000+07:00

Penyaluran KUR Harus Ditingkatkan

Jumat, 18 April 2008 | 01:17 WIB

Purworejo, Kompas - Upaya mengurangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil perlu ditingkatkan dengan mendorong pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) tanpa agunan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Demikian dikemukakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di sela-sela panen raya padi di Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Purwokerto, Jawa Tengah, Kamis (17/4).

Yudhoyono mengatakan, bantuan sosial pemerintah kepada rakyat miskin, berupa bantuan operasional sekolah (BOS) untuk pendidikan dan beras untuk rakyat miskin yang bersifat sementara, tak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hingga pertengahan April 2008, realisasi program KUR melampaui Rp 3,5 triliun kepada 220.000 debitor yang meliputi petani, peternak, nelayan, perajin, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Disalurkan enam bank

Penyaluran KUR yang dicanangkan sejak November 2007 ditujukan untuk UMKM dengan pinjaman maksimum Rp 500 juta. KUR disalurkan tanpa agunan dengan pola penjaminan kredit melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (SPU).

KUR disalurkan oleh enam bank, yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Nasional Indonesia, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank Tabungan Negara, dan Bank Syariah Mandiri.

Menurut Presiden, diperlukan komitmen bank untuk meningkatkan penyaluran KUR pada UMKM yang sebagian bergerak di sektor pertanian, perdagangan, nelayan, kehutanan, dan usaha rumah tangga.

PNPM yang dicanangkan sejak tahun lalu telah tersalur ke 2.993 kecamatan dengan jumlah bantuan Rp 1,5 miliar per kecamatan dan bantuan langsung masyarakat sebesar Rp 750 juta.

Jumlah masyarakat miskin saat ini mencapai 36 juta orang dari total penduduk 230 juta jiwa. Pengangguran di Indonesia saat ini mencapai 9 persen.

Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo mengatakan, respons UMKM terhadap KUR cukup tinggi. Hingga Maret tahun ini, penyaluran kredit telah mencapai Rp 718 miliar dari target penyaluran Rp 1 triliun. Karena itu, pihaknya berencana meningkatkan target penyaluran KUR.

Direktur Utama BRI Sofyan Basir mengemukakan, pihaknya akan melakukan upaya jemput bola untuk meningkatkan penyaluran KUR. Target penyaluran KUR tahun ini Rp 4 triliun dan Rp 3,2 triliun di antaranya berupa KUR mikro dengan plafon kredit di bawah Rp 5 juta. (lkt/egi)

Subsidi Masih Aman

2008-04-18T20:00:00.000+07:00

Program Penghematan dengan Kartu Kendali Dilanjutkan

Jumat, 18 April 2008 | 01:23 WIB

Jakarta, Kompas - Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral memperkirakan penerimaan negara dari sektor minyak dan gas masih bisa mengimbangi kebutuhan subsidi bahan bakar minyak hingga harga minyak mentah 125 dollar AS per barrel. Namun, dengan catatan tidak ditambah dengan beban subsidi lain.

Menurut Dirjen Migas Departemen ESDM Luluk Sumiarso, usai rapat kerja sektor migas, Kamis (17/4) di Jakarta, sampai harga minyak 125 dollar AS per barrel, penerimaan negara masih surplus jika dibandingkan kebutuhan subsidi BBM dan kewajiban memenuhi bagian dana bagi hasil daerah.

”Masih ada surplus sedikit asal jangan ditambah subsidi yang lain, misalnya listrik,” ujar Luluk.

Berdasarkan hitungan Ditjen Migas, pada harga minyak 125 dollar AS per barrel, subsidi BBM mencapai Rp 198 triliun. Dalam APBN Perubahan 2008, DPR dan pemerintah menetapkan subsidi BBM Rp 126,82 triliun dan subsidi listrik Rp 60,29 triliun.

Perhitungan itu didasari asumsi harga minyak 95 dollar AS per barrel. Sementara Asosiasi Perminyakan Indonesia memperkirakan, pada harga minyak 100 dollar AS per barrel, subsidi BBM Rp 182,36 triliun dan subsidi listrik Rp 57,28 triliun.

Program penghematan

Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menegaskan, pemerintah tak akan memilih opsi penyesuaian harga. Pemerintah akan melanjutkan program penghematan subsidi dengan kartu kendali (smart card) dan meningkatkan produksi minyak.

”Ada hitungannya. Setiap penurunan produksi 10.000 barrel, ada potensi penerimaan negara yang hilang Rp 2 triliun. Namun, ada optimisme, produksi minyak bisa capai target 927.000 barrel per hari,” ujarnya.

Rata-rata produksi minyak sejak awal tahun ini di atas 950.000 barrel per hari (bph). Pada Januari 955.487 bph, Februari 992.326 bph, dan Maret 982.540 bph.

Purnomo mengakui, pihaknya sempat ada rencana meningkatkan potensi pendapatan negara dari kenaikan harga minyak, yaitu mengubah porsi bagi hasil minyak dan mengubah aturan fiskal. Namun, setelah dihitung, potensi windfall profit yang didapat pemerintah dari pembagian 85 banding 15 sudah besar. ”Jadi, sementara ini windfall tax belum dilakukan, tetapi kita lihat mungkin bisa diterapkan case by case,” ujarnya.

Terkait dengan penerapan kartu kendali, Kepala Badan Pengatur Hilir Migas Tubagus Haryono mengatakan, program itu baru memasuki tahap uji coba pada Juni atau Juli. Bali dan Batam menjadi tempat uji coba. (DOT)

Relaksasi Aturan

2008-04-17T16:58:00.000+07:00

Upaya BI Menyikapi Resesi Global

EPA/DAI KUROKAWA / Kompas Images
Seorang wanita di depan kantor cabang Mizuho di Tokyo, Jepang, Jumat (11/4). Mizuho Financial Group Inc berencana menghapus kredit senilai 565 miliar yen akibat krisis subprime mortgage. Aksi ini membuat lembaga keuangan tersebut kehilangan laba bersih sekitar 300 juta yen untuk tahun fiskal 2007. Bencana yang menimpa Mizuho terkait dengan krisis subprime mortgage di Amerika Serikat.

Kamis, 17 April 2008 | 01:34 WIB

M Fajar Marta

Gejolak pasar keuangan global yang terjadi akibat kenaikan harga berbagai komoditas dan krisis subprime mortgage di Amerika Serikat telah berdampak pada perekonomian domestik kendati belum signifikan. Harga Surat Utang Negara atau SUN sempat terperosok dan laju ekspor menurun.

Sampai kini, gejolak pasar keuangan global belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Yang terjadi justru ancaman resesi perekonomian dunia yang sudah di depan mata. Tantangan perekonomian domestik pun makin berat.

Jika harga minyak dunia terus menanjak, sulit bagi pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di dalam negeri.

Berkaca pada pengalaman tahun 2005 saat pemerintah menaikkan harga BBM, pertumbuhan ekonomi domestik langsung anjlok akibat tergerusnya daya beli masyarakat dan lesunya kegiatan sektor riil.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2006 tercatat hanya 5,5 persen, di bawah target 6 persen. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2008 juga direvisi dari 6,8 persen menjadi 6,4 persen. Target tersebut tentu menjadi pertaruhan di tengah kian dekatnya ancaman resesi global.

Jika situasi ekonomi dunia makin memburuk dan harga BBM domestik terpaksa dinaikkan, seperti tahun 2005, target pertumbuhan ekonomi 2008 dipastikan tidak akan tercapai.

Untuk mengantisipasi kemungkinan itulah Bank Indonesia (BI) berinisiatif mengeluarkan paket regulasi perbankan April 2008, yang sebagian besar isinya merupakan pelonggaran atau relaksasi aturan kredit.

Paket regulasi tersebut terdiri dari, pertama, ketentuan penurunan perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) kredit usaha kecil yang dijamin oleh lembaga penjaminan/asuransi kredit yang memenuhi persyaratan tertentu.

Salah satu jenis kredit ini ialah kredit usaha rakyat (KUR) yang diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono November tahun lalu.

Kedua, ketentuan penurunan perhitungan ATMR untuk obligasi korporasi. Ketiga, ketentuan peningkatan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) kepada kelompok debitor bukan pihak terkait bank.

Keempat, ketentuan mengenai pendirian bank umum dan pengaturan kelembagaan lainnya. Kelima, ketentuan pelaksanaan Implementasi Basel II dan keenam, ketentuan lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui BI.

Pendalaman pasar keuangan

Tujuan dari relaksasi berbagai aturan tersebut antara lain mengatasi permasalahan yang dihadapi usaha kecil untuk mendapatkan pembiayaan bank serta pendalaman pasar keuangan (financial deepening) dan mendorong perkembangan pasar modal.

Selain itu juga untuk memperbaiki dan memperkuat struktur kelembagaan bank serta meningkatkan manajemen risiko bank melalui implementasi Basel II yang didukung dengan ketersediaan industri pemeringkatan.

”Diharapkan paket regulasi perbankan itu menjadi stimulus untuk pertumbuhan perekonomian dan sekaligus dapat menjaga kestabilan sistem keuangan di tengah kondisi perekonomian dunia yang masih belum kondusif dewasa ini,” jelas Deputi Gubernur BI Muliaman D Hadad saat mengumumkan paket regulasi, Selasa (15/4) di Jakarta.

Pelonggaran aturan secara teori bisa meningkatkan kemampuan dan keleluasaan bank menyalurkan kredit. Ini diharapkan bisa mengompensasi peningkatan risiko kredit akibat gejolak perekonomian sehingga laju penyaluran kredit tidak anjlok dan target pertumbuhan ekonomi tetap bisa tercapai.

Berdasarkan perhitungan, penurunan ATMR untuk KUR dari 85 persen menjadi minimum 20 persen akan mendongkrak rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan.

Sekretaris Perusahaan BRI Hartono Sukiman mengatakan, berdasarkan perhitungan kasar, CAR BRI bisa naik dari 16 persen saat ini menjadi sekitar 19-20 persen sebagai dampak pelonggaran ATMR KUR.

BRI merupakan penyalur KUR paling besar, mencapai Rp 2 triliun dari total KUR yang sekitar Rp 3,5 triliun. ”Dengan CAR yang besar, bank bisa lebih agresif lagi mengalurkan KUR,” ujar Hartono.

Adapun penurunan ATMR obligasi korporasi dari 100 persen saat ini menjadi minimum 20 persen secara perhitungan akan meningkatkan minat bank membeli obligasi korporasi, sebagai wadah penyaluran dana sekaligus penyeimbangan portofolio aset.

Tingginya permintaan diharapkan bisa mendongkrak penerbitan obligasi korporasi. Korporasi diharapkan terpacu menerbitkan obligasi untuk ekspansi usahanya sehingga perekonomian makin bergairah.

Independensi BI

Presiden Direktur Pefindo Kahlil Rowter mengatakan, penerbitan obligasi akan lebih marak karena insentif yang diberikan BI tersebut. Perdagangan obligasi korporasi tidak saja marak di pasar primer, tetapi juga likuid di pasar sekunder.

Besarnya penurunan bobot risiko dalam perhitungan ATMR obligasi korporasi tergantung dari peringkat obligasi bersangkutan.

Jika peringkatnya AAA sampai AA minus, ATMR menjadi 20 persen. Jika peringkat A plus sampai A minus, ATMR diturunkan menjadi 50 persen.

Sayangnya, menurut pengamat perbankan, Iman Sugema, relaksasi berbagai aturan tersebut hanya berlaku di atas kertas. Di lapangan, semua itu tidak akan efektif sepanjang iklim investasi di Indonesia tidak dipercepat pembenahannya.

”Penyakit perekonomian Indonesia sebenarnya berada di sektor riil, yakni iklim investasi yang masih buruk. Tidak ada pengusaha yang mau ekspansi usaha. Percuma BI mengotak- atik aturan kalau permintaan kredit dari sektor riil tetap saja rendah,” kata Iman.

Iklim investasi yang buruk meliputi antara lain minimnya infrastruktur, birokratisasi yang rumit, ekonomi biaya tinggi, perpajakan, dan perburuhan.

Hartono menambahkan, penyaluran KUR sulit melaju lebih kencang jika pasar dari produk- produk yang dihasilkan pengusaha kecil tetap terbatas seperti saat ini.

”Pemerintah harus lebih serius membantu dan membina pengusaha mikro dan kecil dalam memasarkan produk mereka,” saran Hartono.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sandiaga Uno mengatakan, hingga kini masih ada berbagai kendala di sektor riil.

Ia mencontohkan, untuk mendapatkan izin usaha baru rata-rata dibutuhkan waktu tiga bulan, sangat lama dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini membuat orang tidak bergairah menjadi pengusaha.

Akibatnya, lanjut Sandiaga, jumlah pengusaha baru di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah hampir tidak ada perkembangan. Permasalahan lain adalah pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur atau perkebunan.

Waktu yang dibutuhkan amat lama mengingat selalu ada kendala. Bahkan, pembebasan lahan yang sebenarnya dimiliki negara pun masih tetap rumit akibat administrasi yang amburadul, terutama di daerah.

Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, mengatakan, BI sebaiknya tetap bisa menyuarakan kritik kepada pemerintah meskipun secara psikologis cukup berat pascapenahanan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah.

Tanda-tanda turunnya independensi BI, tutur Maruarar, mulai terlihat tatkala beberapa waktu lalu BI meminta bantuan pemerintah untuk menstabilkan kondisi moneter. Padahal, BI merupakan otoritas moneter.

BI boleh-boleh saja merelaksasi aturan, yang sebenarnya mengandung risiko bagi bank dan perekonomian nasional. Akan tetapi, BI juga harus bisa mendesak pemerintah untuk berlari sama kencang. Inilah bentuk koordinasi yang harus dilakukan BI dengan pemerintah.

Inflasi Pangan Sudah Menggerus Ekonomi

2008-04-17T16:56:00.000+07:00

Langkah-langkah Mendorong Pertanian Digencarkan

KOMPAS/HELENA F NABABAN / Kompas Images
Petani penggarap di Desa Karang Anom, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Rabu (16/4), memanen padi. Dalam sepekan terakhir, harga gabah kering panen di Lampung terpantau tinggi, sekitar Rp 2.200 per kilogram. Tingginya harga gabah membuat petani tidak langsung menjual gabah, melainkan menyimpannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kamis, 17 April 2008 | 01:04 WIB

London, Rabu - Pangan langka dan mahal tidak saja menerpa secara langsung warga termiskin di dunia. Inflasi, yang didongkrak harga pangan dan minyak, juga mulai menggerus ekonomi dan dikeluhkan di banyak negara. Topik pembicaraan terus berkembang dan makin mengarah pada probabilitas terjadinya stagflasi global.

Demikian gambaran umum yang menjadi topik pemberitaan tentang ekonomi dunia, hingga Rabu (16/4).

Direktur Pelaksana IMF Domonique Stauss-Kahn mengatakan, inflasi menjadi ancaman tambahan bagi dunia, di samping resesi ekonomi. Inflasi menggerogoti daya beli warga, resesi menurunkan order barang, yang selanjutnya berpotensi menurunkan bonus, bahkan gaji. Keduanya melemahkan daya beli.

Pangan, lewat Inflasi, tak hanya mengacaukan kehidupan di negara miskin tetapi juga negara kaya. ”Kenaikan harga pangan dan bahan bakar minyak (BBM) menjadi faktor utama di balik melejitnya inflasi tahunan,” kata Sunil Kapadia, ekonomi UBS (Swiss), Rabu.

Ekonom AS Paul Krugman sudah menyinggung probabilitas terjadinya stagflasi, kombinasi antara resesi dengan inflasi.

Dengan keadaan seperti itu, Bank Sentral memiliki pilihan lebih sulit. Penurunan suku bunga untuk merangsang ekonomi, adalah satu pilihan untuk pemulihan ekonomi yang resesi. Namun, pilihan ini relatif sulit karena inflasi harus dijaga. Sementara inflasi justru bisa makin terangsang dengan penurunan suku bunga.

Inflasi dan stagflasi tak saja menurunkan daya beli. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan kenaikan harga pangan di seantero dunia dapat mengganggu stabilitas politik dan pembangunan, termasuk mengancam kelanggengan rezim di negara-negara demokratis.

Banyak negara terkejut

Dalam perkembangan hingga kemarin, laju inflasi di Eropa, India dan China melebihi angka yang diperkirakan sebelumnya. Di wilayah Zona Euro, yang menggunakan euro, inflasi mencapai rekor baru, yakni 3,6 persen pada Maret 2008.

Badan statistik Uni Eropa mengatakan tingginya harga transportasi, minyak pemanas, makanan sehari-hari dan roti menjadi penyebab utama inflasi tinggi. Inflasi di atas 3 persen di negara maju, termasuk Uni Eropa, merupakan hal yang langka dan sudah dianggap sebagai peringatan besar.

Bank Sentral Eropa dan menteri-menteri keuangan di Eona Eero menyerukan para pemberi kerja agar mengendalikan kenaikan gaji karena dapat menyebabkan kenaikan harga lagi.

Dari China dilaporkan, telah terjadi kenaikan harga pangan 21 persen pada kuartal pertama 2008 ini, dibandingkan dengan kuartal pertama 2007.

Gubernur Bank Sentral India YV Reddy juga mengatakan, tingkat inflasi di India saat ini sudah tidak dapat diterima lagi. Langkah nyata harus diambil sesegera mungkin. ”Ini adalah situasi yang memerlukan pengawasan ketat dan tindakan penyelamatan harus diambil segera,” ujarnya.

Tingkat inflasi di India mencapai 7,41 persen pada Maret lalu. Sementara itu tingkat inflasi yang dianggap aman oleh China sekitar 5 persen untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Maret.

Inflasi, juga mengancam pencapaian target-target pembangunan sosial dan ekonomi.

Mengacaukan pembangunan

Pejabat Bank Dunia untuk urusan Afrika Obiageli Ezekwesili mengatakan, inflasi akan memukul keras Benua Afrika, kawasan di mana warga miskin akan terbantu lewat pertumbuhan ekonomi dan pasokan pangan dengan harga terjangkau.

”Kejutan eksternal apa pun, termasuk inflasi akibat kenaikan harga pangan dan energi berpotensi membuat ekonomi anjlok,” kata Ezekwesili di Washington, Selasa. ”Padahal pertumbuhan merupakan jalan untuk mengurangi kemiskinan,” kata mantan Menteri Pendidikan Nigeria ini.

Salah satu tugas utama banyak negara saat ini adalah mencengah inflasi spiral, yakni inflasi yang terus menggelinding dan berpotensi merembet ke mana-mana. ”Sangat penting untuk menjaga agar kenaikan harga tak merembet ke sektor lain sehingga tidak menciptakan inflasi spiral,” kata jubir Komisi Uni Eropa, Amelia Torres di Brussels.

Berbagai negara kini bergegas untuk melakukan langkah antisipasi, setidaknya menjamin pengadaan pangan. China telah memperbaharui program insentif di sektor pertanian dengan dukungan Rp 80 triliun dana.

India dan Filipina memilih pembangunan prasarana pedesaan, pengadaan bibit unggul dan sarana pendukung pertanian.

Di tingkat global, Presiden Bank Dunia Robert Zoellick meminta, negara maju memberi dana 500 juta dollar AS, untuk bantuan pangan darurat bagi 120 juta warga dunia yang rentan kelaparan.

Sejak Januari 2008, George Soros sudah berkali-kali menekankan agar pasar uang dan bursa komoditi diatur secepat mungkin. Masalahnya, spekulan masih terus ”menggoyang” komoditi untuk terkerek naik agar bisa meraih untung.

Persoalannya, dana yang dimainkan termasuk pinjaman bank. Hal ini dimungkinkan karena regulasi kredit tak diatur secara ketat.

Akar dari krisis sekarang ini dimulai dari kehancuran pasar uang AS, kerugian spekulan sedunia yang memuncak pada Juli 2007, ketika bursa dunia anjlok. Setelah itu, spekulan mencari celah lain untuk meraih untung.(REUTERS/AP/AFP/MON/JOE)

Penerbangan

2008-04-16T10:28:00.001+07:00

Delta-Northwest Merger

Terbesar di Dunia dengan 800 Pesawat

EPA/CRAIG LASSIG/MATT CAMPBELL / Kompas Images
Pesawat milik Delta Air Lines (bawah) lepas landas dari Bandar Udara LaGuardia, New York City, dan pesawat milik Northwest Airlines (atas) lepas landas di Bandara Internasional St Paul, Bloomington, Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat. Delta dan Northwest, Senin (14/4), diberitakan segera menjadi maskapai penerbangan terbesar di dunia setelah keduanya bergabung atau merger.

Rabu, 16 April 2008 | 01:16 WIB

Atlanta, Selasa - Delta Air Lines Inc dan Northwest Airlines Corp memutuskan bergabung dan membentuk perusahaan penerbangan terbesar di dunia. Alasan penggabungan ini antara lain tingginya harga bahan bakar dan turunnya pertumbuhan ekonomi.

Delta Air akan membeli saham Northwest Corp seharga lebih dari 3 miliar dollar AS atau sekitar Rp 27,6 triliun. Delta merupakan perusahaan penerbangan ketiga terbesar di AS dan Northwest perusahaan penerbangan AS nomor lima.

Selain penggabungan kedua perusahaan itu, kemungkinan perusahaan penerbangan AS lainnya, United, segera bergabung dengan perusahaan penerbangan AS, Continental.

Dalam transaksi itu, pemegang satu lembar saham Northwest akan menerima 1,25 saham Delta. Rasio itu berarti 16,8 persen di atas harga saham Northwest pada penutupan pasar Senin lalu.

Saat ini nilai Northwest hampir 3,63 miliar dollar AS. Jika digabungkan dengan Delta, nilai perusahaan hasil merger yang tetap bernama Delta akan bernilai 17,7 miliar dollar AS. Jumlah itu termasuk harga pasar dari dua perusahaan dikombinasikan dengan utangnya.

Pihak Delta dan Northwest mengatakan, penggabungan mereka akan menghasilkan pendapatan sebesar 1 miliar dollar AS per tahun. Penghematan akan dilakukan dari pengurangan biaya operasional, efisiensi teknologi dan pemangkasan biaya administrasi, serta penguatan posisi tawar dengan para pemasok.

Kalau mendapatkan persetujuan dari otoritas, perusahaan baru itu akan bermarkas di Atlanta. CEO Delta Richard Anderson akan menjadi CEO Delta baru. Presiden Direktur Delta Daniel Carp akan menjadi presiden direktur pada perusahaan baru dan Presiden Direktur Northwest Roy Bostock akan menjadi wakilnya.

”Kami menegaskan, transaksi konsolidasi cocok untuk semua pihak. Delta dan Northwest merupakan paduan yang sempurna,” kata CEO Delta Richard Anderson.

Belum ada kejelasan mengenai jumlah karyawan yang akan dikurangi. Kedua perusahaan itu memiliki 80.000 pegawai. Jumlah pesawat yang dimiliki 800 unit, berasal dari berbagai tipe untuk melayani 390 rute di 67 negara.

Delta hasil merger diharapkan tidak akan merumahkan pegawai. Dana pensiun di kedua perusahaan juga akan tetap dilindungi.

Protes pekerja

Delta tidak merencanakan menutup jalur penerbangan yang ada di kedua perusahaan. Delta juga mengatakan akan terus memegang perjanjian kerja dengan para pilot. Mereka bahkan akan membagikan 3,5 persen saham perusahaan baru kepada para pilot dari Delta. Namun, langkah ini tidak untuk pilot Northwest.

Delta mengatakan akan terus mencoba cara terbaik agar perjanjian itu dapat mencakup pilot dari kedua perusahaan. Untuk pegawai bukan pilot dari dua perusahaan akan mendapatkan empat persen saham baru.

Namun, pilot dan pegawai lainnya di Northwest menyatakan akan berjuang untuk mendapatkan persamaan hak dalam perusahaan hasil penggabungan.

Delta dan Northwest sempat merugi dan harus masuk dalam perlindungan perusahaan bangkrut pada tahun 2005. Keduanya kemudian selamat dari kebangkrutan setelah menghabiskan ongkos miliaran dollar AS selama melakukan reorganisasi.

Saat dalam perlindungan, Delta lolos dari pengambilalihan paksa oleh Tempe, perusahaan grup US Airways yang bermarkas di Arizona. (Reuters/AP/joe)

Minyak Tembus 114 Dollar AS!

2008-04-16T09:49:00.000+07:00

KRISTIANTO PURNOMO

Terminal Transit milik Pertamina di daerah Koja, Jakarta Utara, Kamis (13/3). Kenaikan harga minyak dunia yang mencapai $107 per barel menyebabkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia.

Rabu, 16 April 2008 | 08:09 WIB

NEW YORK,SELASA - Harga minyak mentah dunia semakin tidak terkendali, dengan kembali meraih rekor harga tertinggi sepanjang masa pada level 114 dollar AS per barrel. Terus melajunya harga minyak mentah ini masih didorong melemahnya dollar AS dan terutama kekhawatiran terhadap pasokan minyak global.

Minyak light sweet untuk pengiriman Mei, sempat melonjak ke posisi 114,08 dollar AS sesaat setelah penutupan perdagangan rutin, Selasa (15/4) waktu setempat, di New York Mercantile Exchange.

Kenaikan harga minyak akibat kekhawatiran akan seretnya pasokan minyak global, seiring laporan International Energy Agency, yang menyebutkan produksi minyak Rusia yang merupakan eksportir terbesar setelah Arab Saudi, tahun ini menurun, menjadi rata-rata 10 juta barrel per hari dari Januari sampai Maret, turun 1 persen dari tahun 2007.

Harga minyak langsung meloncat ke 113,99 dollar AS dalam sesi perdagangan rutin sebelum berakhir di 113,79 dollar AS per barrel, naik 2,03 dollar dari penutupan Senin di 111,76 dollar AS.

Sementara di London, minyak mentah Brent naik 1,47 dollar AS ke 111,31 dollar AS per barrel di ICE Futures exchange. (AP)

Pertumbuhan

2008-04-15T17:04:00.001+07:00

Kesenjangan Ekonomi Antardaerah Meningkat

Selasa, 15 April 2008 | 01:17 WIB

Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah menyebut tahun 2007 sebagai tahun pencapaian. Untuk pertama kalinya sejak krisis 1997, perekonomian Indonesia tumbuh di atas 6 persen, yaitu 6,32 persen.

Tahun 2007 juga menandai mulai bergerak dan bersinerginya dua mesin ekonomi sekaligus, yakni mesin stabilitas dan pertumbuhan. Mesin sektor keuangan dan sektor riil. Pada tahun sebelumnya, mesin pertumbuhan atau sektor riil tidak bergerak semestinya alias lambat.

Sayangnya, kualitas pertumbuhan ekonomi 2007 belum juga membaik. Pertumbuhan ekonomi belum mencerminkan keadilan dan pemerataan. Masih banyak orang miskin yang tak tersentuh pembangunan.

Bahkan, kesenjangan pertumbuhan ekonomi antarprovinsi membesar. Standar deviasinya mencapai 1,8 persen, lebih tinggi ketimbang tahun 2006 yang sebesar 1,7 persen (Laporan Perekonomian Indonesia 2007).

BI melaporkan, perekonomian nasional masih menghadapi permasalahan, antara lain perbedaan pertumbuhan ekonomi antardaerah dan meningkatnya jumlah kota yang mengalami inflasi di atas inflasi nasional.

Kedua permasalahan itulah yang menyebabkan perbedaan peningkatan kualitas ekonomi daerah. Perbedaan terutama terjadi di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan Sumatera.

Beberapa provinsi di wilayah itu mengalami pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) yang relatif jauh di bawah pertumbuhan nasional.

Bahkan, beberapa daerah yang termasuk dengan kategori kaya sumber daya alam (SDA) mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari pertumbuhan nasional, seperti NAD, Riau, dan Kaltim.

Beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan di beberapa daerah relatif rendah antara lain keterbatasan infrastruktur, aturan daerah yang kurang menarik minat investasi, dan bertumpunya ekonomi daerah pada sektor primer tertentu, misal pertambangan.

Di sisi inflasi, sebagian besar kota di Indonesia menghadapi inflasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional.

Dalam empat tahun terakhir terdapat 34 kota yang mengalami inflasi di atas inflasi nasional. Tingginya inflasi di kota-kota itu terutama berasal dari kenaikan harga bahan makanan, produk jadi, dan perumahan.

Faktor yang menyebabkan tingginya inflasi di daerah-daerah itu karena pengaruh gangguan pasokan barang.

Ekonom BNI, Tony Prasetiantono, menjelaskan, disparitas pertumbuhan antardaerah terjadi karena perbedaan potensi, terutama terkait produk primer.

”Provinsi yang memiliki produk primer, seperti perkebunan dan pertambangan, tumbuh lebih cepat,” kata Tony.

Namun, kata Tony, lonjakan pertumbuhan seperti itu hanya bersifat temporer dan dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang akan terjadi koreksi ketika harga produk-produk primer itu mulai terkoreksi ke level yang lebih normal.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sandiaga Uno mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan yang lebih adil dan merata, pemerintah perlu menggenjot pembangunan infrastruktur di daerah dan keberpihakan terhadap usaha mikro dan kecil. (FAJ)

Utang Bertambah Rp 97,7 Triliun

2008-04-15T16:57:00.000+07:00

Tak Perlu Risaukan Neraca Keuangan yang Negatif

Selasa, 15 April 2008 | 01:27 WIB

Jakarta, Kompas - Selama tahun 2007 utang pemerintah bertambah Rp 97,74 triliun. Hal itu disebabkan oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sehingga beban pembayaran utang luar negeri membengkak. Beban utang yang ditanggung jauh lebih besar dari aset yang diterima dari hasil utang itu.

Hal itu terungkap dalam neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2007, yang belum diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang diterima Kompas di Jakarta, Senin (14/4).

Dalam neraca LKPP disebutkan kewajiban pemerintah per 31 Desember 2007 mencapai Rp 1.427,8 triliun. Jumlah itu lebih besar Rp 97,7 triliun dibandingkan dengan kewajiban pemerintah per 31 Desember 2006 yang hanya Rp 1.330,1 triliun.

Pengamat utang dari Koalisi Anti Utang (KAU), Kusfiardi, menyatakan, beban utang luar negeri itu bukti bahwa beban utang yang ditanggung selama ini jauh lebih besar dari aset yang diterima, dari hasil utang tersebut. Bahkan, sebagian proyek yang didanai oleh utang tidak dapat dimanfaatkan karena terkena bencana alam.

”Beban itu tidak seharusnya ditanggung APBN. Dengan kondisi ini, pemerintah berhak minta pengurangan utang,” ujarnya.

Utang yang lebih besar daripada aset terlihat dalam neraca LKPP 2007. Nilai kewajiban pemerintah per 31 Desember 2007 mencapai Rp 1.427,8 triliun, sedangkan nilai asetnya Rp 1.366,47 triliun. Artinya, neraca pemerintah negatif Rp 61,3 triliun.

Menurut Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Departemen Keuangan (Depkeu) Hekinus Manao, selisih negatif neraca pemerintah semakin turun. ”Tahun 2004, saat pemerintah menyusun LKPP pertama kali, selisih negatif antara aset dan kewajiban pemerintah Rp 500 triliun. Tahun 2005 menjadi Rp 200 triliun lebih, 2006 menjadi Rp 110,3 triliun, dan 2007 menjadi Rp 61,3 triliun,” ujarnya.

Menurut Hekinus, neraca keuangan yang negatif tidak perlu dikhawatirkan karena setiap pinjaman yang diambil dijamin oleh kemampuan pemerintah dalam menambah penerimaan. Ini berbeda dengan yang dilakukan perusahaan, yaitu menjaminkan asetnya untuk berutang.

”Akuntansi pemerintah dan perusahaan berbeda. Pemerintah tidak mengagunkan aset negara untuk pinjam uang,” katanya.

Hekinus menyebutkan, membengkaknya nilai utang pemerintah pada 2007 karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang, yang menjadi basis pinjaman, terutama dollar AS.

Perlemahan nilai tukar rupiah menyebabkan beban pembayaran surat utang negara berdenominasi mata uang asing dan pinjaman luar negeri makin tinggi.

Pengamanan aset

Pengamat ekonomi Iman Sugema mengatakan, masalah yang dihadapi pemerintah adalah kemampuan mengidentifikasi dan menilai ulang aset rendah dan lambat. Ini menyebabkan sebagian aset pemerintah di bawah nilai sewajarnya.

”Akibatnya akan selalu ada selisih negatif antara aset dan kewajiban pemerintah. Jika penilaian ulang aset bisa dilakukan, mungkin nilai aset pemerintah yang dicantumkan di neraca lebih besar dua kali lipat,” katanya.

Pemerintah juga menghadapi masalah pengamanan asetnya karena banyak yang belum bersertifikat. Oleh karena itu, Presiden sebaiknya membentuk unit khusus di lingkungan sekretariat negara yang bertugas mengamankan aset negara tersebut.

”Saat ini sudah ada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Depkeu. Namun jika ingin lebih kuat kewenangannya, sebaiknya dibentuk langsung di bawah kontrol presiden,” ujar Iman. (OIN)

Carrefour Enak Di Mata Konsumen, Pahit Terasa di Pemasok

2008-04-15T16:44:00.001+07:00

Para konsumen Carrefour tentu sangat diuntungkan dengan harga yang murah untuk sebagian barang yang dijual di gerai Carrefour dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya seperti Giant dan Hypermart. Namun tidak demikian yang dirasakan para pemasok.

Para pemasok terutama dari pemasok golongan UKM merasa dirugikan pihak Carrefour atas penerapan trading term yang banyak kepada para pemasoknya. Akibatnya salah satu pemasoknya yang dirugikan melaporkan kepada KPPU tentang persyaratan trading term. KPPU akhirnya mengeluarkan keputusan yang mengatakan Carrefour melanggar pasal 19 ayat a UU NO. 5/1999 dan memerintahkan Carrefour untuk menghentikan pengenaan minus margin kepada pemasoknya. Carrefour juga diharuskan membayar denda sebesar Rp. 1,5 Milyar. Keputusan KPPU dikuatkan dengan Keputusan Mahkamah Agung yang menolak keberatan dari pihak Carrefour.
Item-item apa saja yang diterapkan Carrefour dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Perbandingan item Trading Term yang dikenakan Carrefour kepada Pemasok

Tahun 2003
Fixed Rebate
Conditional Rebate
Promotional Discount
Promotional Budget
Regular Discount
Common Assortment

Tahun 2004
Fixed Rebate
Conditional Rebate
Promotional Discount
Promotional Budget
Regular Discount
Common Assortment
Reduce Purchase Price
Minus Margin
Penalty Delay Delivery Event
Opening Cost
Opening Discount for New
Additional Discount for Other
Anniversary Discount
Store Remodelling Discount

Tahun 2005
Fixed Rebate
Conditional Rebate
Promotional Discount
Promotional Budget
Regular Discount
Common Assortment
Reduce Purchase Price
Minus Margin
Penalty Delay Delivery Event
Opening Cost
Opening Discount for New
Additional Discount for Other
Anniversary Discount
Store Remodelling Discount
Opening Listing Fee
Lebaran Discount

Beberapa contoh trading term yang dirasakan memberatkan pemasok :

Minus Margin
Jaminan dari pihak pemasok bahwa harga jual produk pemasok ke Carrefour adalah paling murah.
Persyaratan Minus Margin yang diterapkan oleh Carrefour apabila Carrefour menemukan harga jual yang lebih murah di gerai para pesaing Carrefour maka invoice akan dipotong langsung atas selisih harga tersebut. Ini tidak wajar karena pemasok tidak dapat mengontrol harga jual yang ditetapkan pesaing Carrefour. Harga Jual produk ke konsumen adalah kebijakan peritel yang menjadi pesaing Carrefour.

Listing Fee
Yang dimaksud listing fee adalah biaya pemasok untuk memasok produk baru ke dalam gerai Carrefour. Listing Fee berfungsi sebagai jaminan apabila barang tersebut tidak laku.

Walau pun tidak dikenakan kepada semua pemasok tetapi pengenaan listing fee tidak tepat karena hubungan usaha antara Carrefour dengan pemasok adalah sistem jual putus. Dengan demikian tidak tepat Carrefour mengaitkan listing fee dengan alasan menutupi kerugian apabila barang tersebut tidak laku.
Bahkan ada pemasok yang sudah membayar listing fee tetapi produknya tetap tidak dipajang di gerai Carrefour.

Listing Fee yang bagi pemasok merupakan investasi yang tidak memberikan nilai tambah, dapat dipakai Carrefour untuk mengurangi item produk yang akan masuk dan menghalangi pemasok masuk gerai Carrefour.

Anniversary Discount
Biasa diberikan antara bulan Agustus – September, dirasakan memberatkan pemasok karena ulang tahun hanya 1 hari tetapi dibebankan kepada pemasok selama satu bulan.

Commont Assortment Cost
Biaya kompensasi terhadap display seluruh varian produk pemasok yang telah disepakati. Perilaku ini memberatkan karena kebijakan pembelian adalah kebijakan bisnis Carrefour. Sudah selayaknya resiko tidak lakunya barang yang dibeli menjadi tanggungan Carrefour.

Store Remodelling Discount
Adalah discount tambahan khusus diberikan oleh pemasok untuk mendukung promosi di gerai Carrefour yang sedang diremajakan. Diskon dihitung dari jumlah gerai yang diremajakan. Perilaku ini memberatkan karena kebijakan peremajaan gerai adalah kebijakan Carrefour jadi sewajarnya ditanggung sepenuhnya oleh Carrefour. Jika ini dianggap biaya promosi, maka merupakan tambahan biaya karena sudah ada promotion discount dan promotion budget.

Pembukaan gerai baru
Dalam hal pembukaan gerai baru, Carrefour mengenakan sekaligus tiga item trading term yaitu listing fee, opening cost/new store dan opening discount.

Syarat-syarat perdagangan (trading term) yang diterapkan semakin memberatkan setiap tahunnya berupa penambahan jenis item, kenaikan biaya dan kenaikan besaran tarif (fee precentage).
Bahkan menurut para pemasok, trading term ini merupakan virus yang menyebar karena para pesaing Carrefour mulai menerapkan beberapa item trading term yang sama akibat beberapa karyawan Carrefour yang pindah kerja ke perusahaan pesaing Carrefour.

Masih mau harga murah ? Masih donk asal diperoleh dengan cara-cara yang sehat dan hasil dari efisiensi dan innovasi value chain.

Sumber :
Salinan Keputusan KPPU Perkara Nomor 2/KPPU-L2/2005

Oleh :
Johanes Wardy Sitinjak
The Tracer (http://signnet.blogspot.com)

Zaman Emas Indonesia

2008-04-14T06:16:00.001+07:00

Sabtu, 12 April 2008 | 00:56 WIB

Jakob Sumardjo

Kapan waktunya dan siapa presidennya, belum diketahui. Namun, keberadaannya jelas karena logikanya juga jelas, yaitu potensi alamnya yang luar biasa, dan jumlah penduduknya yang begini besar tak mungkin goblok semua.

Saat itu presidennya tegas dan keras, tidak takut mati dan tidak takut kehilangan pendukungnya. Hatinya baik, tidak ada pikiran uang sama sekali karena sejak bayi sudah kaya-raya. Ketegasannya mendapat dukungan seluruh rakyat miskin di Indonesia, yaitu dalam melenyapkan korupsi, kejahatan dasar yang membuat negara ini hampir saja pecah belah.

Koruptor yang diketahui menilep uang negara satu miliar ke atas langsung dihukum mati karena yang antre untuk diadili begitu panjang. Koruptor di atas setengah miliar dipotong tangannya dan dipenjara seumur hidup. Yang korup seratus juta ke bawah dihukum seumur hidup. Khusus perkara korupsi tidak ada naik banding menurut hukum negara yang disetujui DPR, yang anggota-anggotanya cerdas, baik hati, tak banyak bicara, tetapi lebih banyak berpikir.

Dalam waktu satu tahun pertama pemerintahannya, nafsu orang yang ingin korup langsung lenyap. Hampir tiap hari ada koruptor dihukum mati, sampai banyak yang tak sempat disiarkan media. Keluarga koruptor yang dihukum mati, saat itu, tak mau mengubur sendiri, takut kerandanya ditimpuki rakyat miskin yang marah.

Demi perikemanusiaan

Pers dalam dan luar negeri cerewet menantang pemberantasan korupsi yang mereka nilai biadab dan melanggar hak asasi manusia ini. Namun, presiden kita memang orang berani. ”Saya tidak takut masuk neraka,” katanya kepada para juru kritik. ”Dalam situasi luar biasa, diperlukan tindakan luar biasa,” tambah wakil presidennya yang sama-sama batu karangnya.

Dalam waktu dua tahun pertama masa kepresidenannya, tak seorang pegawai negeri pun berani mangkir kerja tanpa surat dokter negeri. Orang berseragam pegawai negeri tak ada di jalanan, apalagi mal. Merokok pun tak berani, kecuali saat istirahat. Tiba-tiba seluruh pegawai negeri sibuk bekerja karena tugasnya tak habis-habis, semua melalui prosedur yang semestinya. Orang yang suka menyogok pegawai pun tak berkutik akibat semua pegawai negeri tak butuh sogokan, takut dipecat hari itu juga.

Para polisi di jalan raya dan di tempat lain tak lagi membawa pistol. Mereka hanya dibekali pentungan karet. Semua pengguna jalan tertib, antrean lama tak mengapa, karena tilang langsung dengan denda tinggi amat menakutkan. Para pengguna jalan ini patuh membayar denda tinggi karena yakin, uang denda benar-benar masuk kas negara.

Meski polisi tidak bersenjata, nyali para penjahat juga kecut karena yang diketahui membunuh korban langsung dihukum mati. Utang nyawa bayar nyawa, itulah semboyan di pojok-pojok toko. Para pemerkosa dihukum seumur hidup. Dua kali memerkosa dihukum mati. Di mana sila Perikemanusiaan dalam Pancasila? Jawab presiden, ”Itu semua dilakukan demi perikemanusiaan. Bukan perikejahatan!”

Setelah pemberantasan biang kekacauan, berangsur-angsur negara Indonesia membutuhkan tambahan pegawai. Karena tak ada lagi budaya sogok, hanya mereka yang benar-benar mampu di bidangnya dapat diterima. Kerja pembangunan bisa dilaksanakan. Tidak ada rencana pembangunan yang tak berhasil karena semua dana utuh sampai selesai. Jalan-jalan mulus. Kemacetan tak ada lagi akibat pembangunan jalan layang bagai kabel listrik di kota-kota besar. Dan subway dibangun di mana-mana.

Ibu kota negara dipindah ke Kalimantan, di tengah-tengah kepulauan Indonesia. Itulah Washington Indonesia. Jakarta adalah New York-nya Indonesia. Bandara seperti Soekarno-Hatta dibangun di 20 kota besar Indonesia. Semua berasal dari uang negara yang 100 persen selamat. Coba tahun 1970-an sudah begini, Indonesia akan disebut macan Asia nomor dua setelah Jepang.

Syarat kesuburan

Pada pemerintahan kedua, turis Indonesia ditunggu-tunggu di negara-negara tetangga. TKI dan TKW telah lenyap sejak pemerintahan pertama hampir berakhir. Bahkan, TKW lain bangsa masuk Indonesia.

Turisme bukan lagi slogan. Menteri Pariwisata paling sibuk bekerja. Pada malam hari, lampu kantor ini tak pernah padam. Devisa sektor ini melebihi pendapatan pajak, pertambangan, pertanian, kehutanan. Para turis dimanja karena aman, transpor tepat waktu, dan ”Bali-Bali” baru bertebaran di Indonesia.

Nilai mata uang rupiah yang puluhan tahun bikin malu bangsa (negara sama sekali tak malu) diturunkan menjadi satu dollar AS setara satu rupiah RI. Bayangkan kalau kekayaan negara dihitung dalam nilai mata uang lama akan membingungkan kepala akibat triliun dari triliun dan triliun rupiah. Harga mobil paling mewah cuma Rp 200.000. Gaji pegawai negeri paling top Rp 70.000. Recehan satu sen ada di kantong tiap warga negara.

Setelah pemerintahannya yang kedua berakhir, presiden dan wakil presiden kita pensiun. Meski rakyat tetap ingin memilihnya, keduanya tetap menolak karena tak sesuai dengan undang-undang. Penggantinya tidak sehebat presiden kita itu, tetapi tak apa sebab seluruh bangsa telah memasuki budaya baru, yaitu budaya bersih. Orang takut, namanya masuk koran meski cuma nyopet jam tangan.

Impian tata temtrem kerta raharja, adil makmur ternyata bukan omong kosong dongeng anak-anak. Kuncinya hanya satu, tembak mati para maling negara, entah jemaah maupun perorangan. Ibu Pertiwi akan bersimbah darah para penjarah, tetapi itulah syarat kesuburan.

Jakob Sumardjo Esais

Bangsa yang Sabar ataukah Lembek?

2008-04-14T05:54:00.001+07:00

POLITIK tidak saja sebuah pertarungan untuk meraih kekuasaan, melainkan juga penantian yang menuntut kesabaran. Pemerintahan demi pemerintahan silih berganti, dan rakyat yang menjadi penyangga kekuasaan tak pernah berhenti berharap agar kehidupan akan berubah dan membaik.

Kalaupun perubahan itu tidak bisa disulap atau terjadi dalam waktu singkat, rakyat masih bisa bersabar, asalkan diberi harapan yang cukup rasional. Politik penuh dengan janji, meski janji politik tidak pernah memberi kepastian. Bahkan para pemimpin yang begitu pandai dan bersemangat meyakinkan massa diajang kampanye bahwa mereka bisa mengubah dunia, ketika telah menduduki kursi kekuasaan baru menyadari bahwa peta politik sangat berbeda dengan medan dan teritorial politik. Sebagian masyarakat bisa dirayu dengan peta yang indah, namun ketika kenyataan lapangan menyajikan fakta yang berbeda, rakyat harus kecewa dan bersabar.

Para pemimpin baru menyadari bahwa masalah riil yang dihadapi ternyata lebih berat daripada yang bisa diucapkan di mimbar ketika menggalang dukungan. Ujung-ujungnya, semua pemimpin menyeru rakyatnya bersabar, menunggu keadaan menjadi lebih baik. Tetapi kita juga tidak tahu-termasuk para pemimpin sendiri-kapan keadaan yang lebih baik itu akan tiba?

Meski perbuatan menunggu itu sangat membosankan dan melelahkan, namun masyarakat kita sejak dulu sudah terbiasa menunggu. Mereka menunggu datangnya masa di mana sandang, pangan, dan papan mudah didapat; mereka menunggu hidup yang lebih bermakna daripada sekadar menanggung beban dan kesulitan; mereka juga menunggu lahirnya para pemimpin yang tahu isi hati mereka. Tapi, kapan pemimpin seperti itu akan datang? Pendeknya, dari dulu kita sudah dikondisikan untuk menunggu datangnya ratu adil guna meringankan beban derita yang ada.

Lagi-lagi, ketika bayang-bayang surgawi belum juga muncul, kita diseru untuk bersabar. Orang sabar itu dicintai Tuhan, katanya. Bayangkan, kita pernah bersabar dijajah bangsa lain selama tiga setengah abad. Pernah bersabar dikekang penguasa bangsa sendiri selama lebih setengah abad. Kesabaran masyarakat kita tampaknya memang sudah teruji.

Sekian banyak terjadi kecelakaan laut, darat, udara, sampai semburan lumpur Sidoarjo dan megakorupsi, rakyat kita masih tetap bisa berkompromi dengan penderitaan. Memang ada yang mulai gampang naik pitam dengan membakar kantor bupati atau merusak kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena kecewa atau tidak puas dengan hasil pemilu.

Namun secara umum masyarakat kita tetaplah golongan orang-orang yang sabar dan hidup dengan harapan serta doa, meski sering dibohongi para politikus. Sejauh ini, politik tampaknya masih menjadi komoditas dan sumber pencaharian bagi kalangan elite, dan mereka juga enggan berbagi dengan masyarakat. Masyarakat hanya menjadi pemberi stempel. Rumusan klasik bahwa politik adalah soal "siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana" tampaknya sedang dipraktikkan di negeri ini.

Rumusan itu lebih banyak berbicara tentang aktor politik, sementara konstituen politiknya sendiri diabaikan. Tidak mengherankan kalau dunia politik dipenuhi transaksi jual beli suara, dukungan, atau kandidat, layaknya pasar lelang. Mestinya politik itu untuk menyejahterakan rakyat, bukannya rakyat dieksploitasi untuk menyejahterakan politisi. Jangan-jangan agenda pemekaran wilayah besar-besaran hanya untuk melayani pejabatnya akibat kalah bersaing, bukannya untuk memakmurkan rakyat.

Jadi, seharusnya rumusan itu ditambah: Siapa mendapatkan apa, kapan, bagaimana, untuk apa dan siapa? Yang terakhir ini penting sebagai alat kontrol. Sebab, tanpa mengetahui akan diapakan sebuah mandat kekuasaan oleh penguasa, kita seperti orang yang berjalan tanpa arah yang jelas. Masyarakat tak ubahnya gerombolan domba yang dungu. Sungguh sangat berbahaya bagi masa depan bangsa jika kepentingan banyak orang hanya dipegang dan dipercayakan kepada segelintir elite penguasa yang hanya berpikir untuk dirinya, keluarganya, dan partainya.

Dari rumusan "siapa mendapatkan apa, kapan, bagaimana, untuk apa dan siapa" diharapkan tumbuh kesadaran tentang nilai, tentang mimpi sebuah bangsa, tidak semata berebut kekuasaan secara telanjang tanpa etika dan tanpa harga diri. Setelah lama kekuasaan berjalan tanpa panduan nilai luhur dan berakhir dengan tragedi, inilah saatnya untuk mengusung kembali nilai-nilai luhur dan mulia dalam perpolitikan kita. Bukankah kekuasaan itu pada awalnya mulia, dan harus terus dimuliakan jika kita tidak ingin dihinakan dan menjadi budak kekuasaan?

Tuhan sendiri menyifati dirinya sebagai penguasa (al-malik). Namun, kekuasaan Tuhan selalu dikaitkan dengan sifat rahimnya sehingga selalu memberi rahmat dan perlindungan kepada makhluknya. Dan manusia diberi kekuasaan oleh Tuhan sebagai khalifah di muka bumi, menunjukkan bahwa kekuasaan itu mulia adanya.

Karena itu, pertanyaan "untuk apa dan siapa" kekuasaan digunakan, menjadi penting karena para pemilik kuasa (penguasa) cenderung sewenang-wenang dengan kekuasaan di tangannya, sebagaimana pernah diingatkan oleh Lord Acton," power tends to corrupt...." Mempertanyakan arah kekuasaan bukanlah monopoli kaum moralis. Demokrasi dalam dirinya mengandung keniscayaan untuk saling mengontrol atau mengawasi. Ini pun tugas politik, bukan semata-mata tugas para pengkhotbah agama.

Politik tanpa kontrol dan etika akan menyebabkan terjerembap pada akumulasi kekuasaan yang berbahaya yang-dalam pengalaman bangsa kita- berujung pada malapetaka dan merugikan semua orang. Kontrol atau pengawasan diperlukan agar kekuasaan berjalan pada rel yang benar. Menurut agama,pengawasan tidak hanya dikaitkan dengan kebenaran (tawashaw bil haq), tapi juga dengan kesabaran (tawashau bi shabr).

Artinya, kontrol atau pengawasan terhadap kekuasaan bukan saja harus dilakukan untuk tegaknya kebenaran dan dengan cara yang benar (yaitu sesuai mekanisme demokrasi yang berlaku), namun juga tidak boleh dipaksakan karena ada proses yang membutuhkan waktu. Prinsip demokrasi mengajarkan kesabaran menunggu waktu lima tahunan untuk mengganti para pemimpin dan wakil rakyat yang tidak kredibel.

Penantian lima tahun memang bukan waktu yang sebentar. Namun, itulah dalil yang harus dijaga agar tidak mencederai dan menghancurkan demokrasi yang akhirnya menimbulkan preseden buruk bagi demokrasi di masa depan. Pemilu merupakan buah kesabaran karena semua orang dituntut menunggu dengan tertib, tidak boleh menyalip dan menelikung di tikungan. Kesabaran berarti orang harus siap kalah dalam kompetisi.

Kesabaran juga berarti kebesaran hati untuk memberi kesempatan kepada yang lain. Ibarat pepohonan, daun-daun tua meranggas, daun-daun muda tumbuh bersemi. Begitulah dunia politik. Ada masanya orang berjaya, ada masanya harus surut. Hanya orang-orang yang sabar yang bisa menerima semua kenyataan itu dengan lapang dada. Namun perlu dicatat, kita mesti membedakan antara sikap sabar dan jiwa yang lembek.

Kesabaran akan tumbuh jika seseorang memiliki visi dan cita-cita yang jelas, keyakinan yang teguh, dan tahu bagaimana mencapainya. Kalau itu semua tidak ada, maka seseorang atau bangsa bukannya sabar, melainkan lembek, tidak punya harga diri dan cita-cita besar. (*)

Komaruddin Hidayat
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (//mbs)

Membangun Konsep Pembangunan

2008-04-14T05:52:00.000+07:00

Membangun''. Satu kata singkat tersebut bisa menggambarkan secara lengkap apa sebenarnya kewajiban pemerintah berkuasa atas Tanah Air dan rakyatnya. Menyadari kata tersebut, beberapa presiden Indonesia terdahulu menggunakan kata pembangunan dalam berbagai akronim menarik sebagai slogan.

Mantan Presiden Soeharto dapat dikatakan yang paling paham menggunakan kata pembangunan tersebut dalam jualan politiknya. Orde Baru (Orba) menekankan aspek modernisasi ekonomi yang ditandai pertumbuhan ekonomi. Untuk mengakomodasinya, muncul wacana stabilitas yang menekankan aspek-aspek keseimbangan dan keteraturan sosial (social order).

Keterkaitan antara dua wacana tersebut kemudian terwujud dalam ''trilogi pembangunan," yaitu pertumbuhan (growth), stabilitas (stability), dan kesetaraan (equity). Pengaruh wacana tersebut sangat besar sehingga selalu tampil dalam segala aspek kehidupan kemasyarakatan pada masa Orba, baik segi ekonomi, politik, sosial, maupun kebudayaan. Hal tersebut dengan apik dibahas Ariel Heryanto dalam artikelnya ''The Development of Development" Mantan Presiden Soekarno juga tak kalah hebat.

Dia memiliki berbagai akronim pula untuk menggambarkan semangatnya yang menggebu-gebu sekaligus menyilaukan rakyatnya yang haus akan pembangunan. Tak kurang slogan ''Jembatan Emas" menjadi jualan termasyhurnya akan pembangunan. Terakhir, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (SBY-JK) pun mafhum benar betapa ajaibnya kata pembangunan ini sehingga meresapkan kata pembangunan dalam slogan kampanyenya ''Bersama Kita Bisa'' dan nama kabinetnya ''Indonesia Bersatu'' yang berasosiasi dengan usaha membangun.

Pun demikian ajaibnya kata pembangunan tersebut, tak ayal kita terus bertanya apakah pembangunan itu memang terjadi di Indonesia. Berbagai bukti kegagalan akhirnya mengurangi respek rakyat terhadap sosok pemimpinnya. Pemerintah selalu digambarkan sebagai pemimpin yang memihak kepentingan para pemilik modal dan kalangan-kalangan dekatnya. Rakyat banyak hanyalah menjadi kelompok pheri-pheri di tengah pergumulan kepentingan.

Rapuh

Saat ini kita selalu berbangga diri melihat neraca ekspor-impor yang terus menanjak. Pemerintah melalui para menterinya mengampanyekan kondisi tersebut sebagai suatu keberhasilan. Namun, bisa jadi sadar atau tidak, pemerintah seakan membohongi masyarakat dengan angka dan sesuatu yang mungkin tak dapat dicerna dengan baik.

Indonesia saat ini bisa dikatakan memiliki fondasi ekonomi yang tak jauh berbeda dengan saat 20, 30, bahkan 60 tahun lalu. Kalau kita perhatikan secara menyeluruh, sebenarnya belum waktunya untuk terlalu berbangga diri. Indonesia hanya menjadi negara pheri-pheri dalam perdagangan internasional. Hasil ekspor Indonesia mayoritas merupakan barang bahan mentah dan bahan baku, sekalipun jumlahnya banyak.

Dari hasil ekspor 2006 saja, dari top 10 ekspor nonmigas Indonesia, hanya tiga yang termasuk barang jadi dan non-SDA, yaitu barang elektronik, mesin, dan pakaian jadi. Kondisi yang terjadi berbanding terbalik dengan impor Indonesia. Kita mengimpor berbagai barang dengan kualitas tinggi. Bahkan, kita masih mengimpor banyak spare parts penting untuk industri otomotif yang sudah lebih dari 30 tahun ada di Indonesia. Contoh paling mudah adalah Indonesia termasuk pengekspor logam terbesar dunia.

Tak kurang tembaga, timah, bijih besi, aluminium, dan berbagai logam lainnya diekspor ke negara seperti Jepang, Amerika Serikat (AS), China, India, dan negara industri maju lainnya. Barang-barang itu kembali masuk ke pelabuhan Indonesia berbentuk barang jadi dengan nilai yang berkali-kali lipat dibanding yang merupakan nilai tambah (added value).

Akhirnya, sekalipun mengalami surplus perdagangan, pada kenyataannya Indonesia mengalami kerugian dari hilangnya kesempatan (opportunity cost) yang bisa dimanfaatkan dengan maksimalisasi SDA. Skema pengentasan kemiskinan tak juga lepas dari paradigma kuno, memberikan ikan alih-alih memberikan kail. Program seperti bantuan langsung tunai (BLT), beras untuk rakyat miskin (raskin), serta operasi pasar masih saja dilakukan.

Padahal, pola tersebut akan membuat rakyat makin tergantung pada pemerintah. Dengan itu pemerintah mempertahankan ketidakmampuan masyarakat dalam lingkaran setan ketergantungan.

Road Map dan Role Model

Pembangunan kita sebenarnya sudah tak pernah jelas lagi. Padahal, kita sebenarnya punya road map,tapi semuanya berjalan bak tak berarah. Contoh paling nyata adalah kita mencanangkan untuk menguatkan indsustri hilir. Namun nyatanya, investasi di bidang itu tak jua berkembang. Lagi-lagi, sektor migas dan perkebunan menjadi primadona. Dengan road map kita dapat mengukur secara objektif target dan pencapaian.

Kita bisa tahu apakah program pengentasan kemiskinan berjalan sesuai rencana atau tidak dan tak lagi berdebat di tataran toritis dan metodologis. Kita juga setidaknya bisa tahu seperti apa Indonesia 10 atau 20 tahun ke depan. Namun,kondisi pemerintahan yang selalu berganti membuat pelaksanaan road map ini rentan kepentingan politis. Kondisi berbeda kita temui pada masa Soeharto yang menjaga dengan kebijakan otoriternya.

Mungkin kita bisa mengonsepkan kembali suatu rencana jangka panjang macam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang harus dipatuhi siapa pun presiden yang terpilih. Pemerintah juga jangan takut untuk membangun. Jelas tidak semua kalangan yang bisa dipuaskan. Namun, tentu sudah selayaknya pemerintah lebih memuaskan rakyat kecil dibanding para kapitalis besar yang tentu bisa menyenangkan dirinya tanpa bantuan pemerintah. Kisah Kaisar Nero dari Yunani bisa memberikan ilham bagi pemerintah.

Saat itu Kaisar Nero selalu mendapat kritikan dari para kalangan orang kaya Yunani akibat kebijakan populisnya yang mementingkan rakyat. Namun, semua berbuah manis, akhirnya Kaisar Nero sampai saat ini dikenang sebagai kaisar yang peduli pada rakyatnya serta berhasil dalam membangun.

Mungkin kita semua ingat slogan Habibie sewaktu menjadi Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) yaitu ''Bermula di Akhir dan Berakhir di Awal," untuk menggambarkan idenya guna menjadikan Indonesia negara maju berteknologi dengan menjadikan Jepang sebagai role model. Terlepas salah benarnya pola Habibie,konsep tersebut menekankan bahwa kita butuh role model. Kita akan lebih bisa menilai pembangunan yang telah terlaksana secara lebih obyektif.

Pemerintah akan lebih mudah menyuarakan keberhasilannya. Sekaligus,kaum oposan akan lebih mudah meneriakkan kekurangan pemerintah berkuasa sehingga terjadi penilaian yang obyektif dan sehat. Menarik, jika kita mengingat ungkapan dari Mao Ze Dong dalam merencanakan pembangunan perekonomian China. ''Tak peduli kucing itu hitam atau putih,yang penting dia bisa menangkap tikus." Pembangunan Indonesia butuh pola yang tepat untuk mampu mengejar ketertinggalan yang telah menyengsarakan rakyat. (*)

GIGIH BANGUN KELANA Pemerhati Masalah Sosial Politik (//mbs)

Zaman Emas Indonesia

2008-04-12T15:49:00.000+07:00

Sabtu, 12 April 2008 | 00:56 WIB

Jakob Sumardjo

Kapan waktunya dan siapa presidennya, belum diketahui. Namun, keberadaannya jelas karena logikanya juga jelas, yaitu potensi alamnya yang luar biasa, dan jumlah penduduknya yang begini besar tak mungkin goblok semua.

Saat itu presidennya tegas dan keras, tidak takut mati dan tidak takut kehilangan pendukungnya. Hatinya baik, tidak ada pikiran uang sama sekali karena sejak bayi sudah kaya-raya. Ketegasannya mendapat dukungan seluruh rakyat miskin di Indonesia, yaitu dalam melenyapkan korupsi, kejahatan dasar yang membuat negara ini hampir saja pecah belah.

Koruptor yang diketahui menilep uang negara satu miliar ke atas langsung dihukum mati karena yang antre untuk diadili begitu panjang. Koruptor di atas setengah miliar dipotong tangannya dan dipenjara seumur hidup. Yang korup seratus juta ke bawah dihukum seumur hidup. Khusus perkara korupsi tidak ada naik banding menurut hukum negara yang disetujui DPR, yang anggota-anggotanya cerdas, baik hati, tak banyak bicara, tetapi lebih banyak berpikir.

Dalam waktu satu tahun pertama pemerintahannya, nafsu orang yang ingin korup langsung lenyap. Hampir tiap hari ada koruptor dihukum mati, sampai banyak yang tak sempat disiarkan media. Keluarga koruptor yang dihukum mati, saat itu, tak mau mengubur sendiri, takut kerandanya ditimpuki rakyat miskin yang marah.

Demi perikemanusiaan

Pers dalam dan luar negeri cerewet menantang pemberantasan korupsi yang mereka nilai biadab dan melanggar hak asasi manusia ini. Namun, presiden kita memang orang berani. ”Saya tidak takut masuk neraka,” katanya kepada para juru kritik. ”Dalam situasi luar biasa, diperlukan tindakan luar biasa,” tambah wakil presidennya yang sama-sama batu karangnya.

Dalam waktu dua tahun pertama masa kepresidenannya, tak seorang pegawai negeri pun berani mangkir kerja tanpa surat dokter negeri. Orang berseragam pegawai negeri tak ada di jalanan, apalagi mal. Merokok pun tak berani, kecuali saat istirahat. Tiba-tiba seluruh pegawai negeri sibuk bekerja karena tugasnya tak habis-habis, semua melalui prosedur yang semestinya. Orang yang suka menyogok pegawai pun tak berkutik akibat semua pegawai negeri tak butuh sogokan, takut dipecat hari itu juga.

Para polisi di jalan raya dan di tempat lain tak lagi membawa pistol. Mereka hanya dibekali pentungan karet. Semua pengguna jalan tertib, antrean lama tak mengapa, karena tilang langsung dengan denda tinggi amat menakutkan. Para pengguna jalan ini patuh membayar denda tinggi karena yakin, uang denda benar-benar masuk kas negara.

Meski polisi tidak bersenjata, nyali para penjahat juga kecut karena yang diketahui membunuh korban langsung dihukum mati. Utang nyawa bayar nyawa, itulah semboyan di pojok-pojok toko. Para pemerkosa dihukum seumur hidup. Dua kali memerkosa dihukum mati. Di mana sila Perikemanusiaan dalam Pancasila? Jawab presiden, ”Itu semua dilakukan demi perikemanusiaan. Bukan perikejahatan!”

Setelah pemberantasan biang kekacauan, berangsur-angsur negara Indonesia membutuhkan tambahan pegawai. Karena tak ada lagi budaya sogok, hanya mereka yang benar-benar mampu di bidangnya dapat diterima. Kerja pembangunan bisa dilaksanakan. Tidak ada rencana pembangunan yang tak berhasil karena semua dana utuh sampai selesai. Jalan-jalan mulus. Kemacetan tak ada lagi akibat pembangunan jalan layang bagai kabel listrik di kota-kota besar. Dan subway dibangun di mana-mana.

Ibu kota negara dipindah ke Kalimantan, di tengah-tengah kepulauan Indonesia. Itulah Washington Indonesia. Jakarta adalah New York-nya Indonesia. Bandara seperti Soekarno-Hatta dibangun di 20 kota besar Indonesia. Semua berasal dari uang negara yang 100 persen selamat. Coba tahun 1970-an sudah begini, Indonesia akan disebut macan Asia nomor dua setelah Jepang.

Syarat kesuburan

Pada pemerintahan kedua, turis Indonesia ditunggu-tunggu di negara-negara tetangga. TKI dan TKW telah lenyap sejak pemerintahan pertama hampir berakhir. Bahkan, TKW lain bangsa masuk Indonesia.

Turisme bukan lagi slogan. Menteri Pariwisata paling sibuk bekerja. Pada malam hari, lampu kantor ini tak pernah padam. Devisa sektor ini melebihi pendapatan pajak, pertambangan, pertanian, kehutanan. Para turis dimanja karena aman, transpor tepat waktu, dan ”Bali-Bali” baru bertebaran di Indonesia.

Nilai mata uang rupiah yang puluhan tahun bikin malu bangsa (negara sama sekali tak malu) diturunkan menjadi satu dollar AS setara satu rupiah RI. Bayangkan kalau kekayaan negara dihitung dalam nilai mata uang lama akan membingungkan kepala akibat triliun dari triliun dan triliun rupiah. Harga mobil paling mewah cuma Rp 200.000. Gaji pegawai negeri paling top Rp 70.000. Recehan satu sen ada di kantong tiap warga negara.

Setelah pemerintahannya yang kedua berakhir, presiden dan wakil presiden kita pensiun. Meski rakyat tetap ingin memilihnya, keduanya tetap menolak karena tak sesuai dengan undang-undang. Penggantinya tidak sehebat presiden kita itu, tetapi tak apa sebab seluruh bangsa telah memasuki budaya baru, yaitu budaya bersih. Orang takut, namanya masuk koran meski cuma nyopet jam tangan.

Impian tata temtrem kerta raharja, adil makmur ternyata bukan omong kosong dongeng anak-anak. Kuncinya hanya satu, tembak mati para maling negara, entah jemaah maupun perorangan. Ibu Pertiwi akan bersimbah darah para penjarah, tetapi itulah syarat kesuburan.

Jakob Sumardjo Esais

Harga Beras dan Perilaku Petani

2008-04-08T15:47:00.001+07:00

Selasa, 8 April 2008 | 00:50 WIB

Her Suganda

Masalah beras muncul kembali setelah harganya di pasar dunia makin mahal. Jika memanfaatkan momentum ini dengan melakukan ekspor beras, siapakah yang diuntungkan? Petani, spekulan yang berkedok pedagang, atau siapa?

Sebagai negara yang lebih dari 90 persen penduduknya menjadikan beras sebagai bahan makanan pokok, sebaiknya kita berhati-hati menyikapi hal ini. Pengalaman selama ini menunjukkan, harga beras yang membubung tinggi bisa menjadi makanan empuk isu politik.

Namun, sayangnya, keputusan-keputusan penting yang menyangkut beras sering kali tidak memperhitungkan aspek perilaku petani. Bahkan, sebagai aktor utama penghasil beras, perilaku petani sering kali berada di luar pertimbangan para pengambil keputusan. Padahal, terjadinya surplus produksi belum tentu merupakan pencerminan cadangan beras di tangan petani sebagai penunjang utama ketahanan pangan.

Bahwa kemampuan kita dalam meningkatkan produksi padi yang terus meningkat terlihat sejak dilaksanakan Revolusi Hijau. Perkembangan produksi padi sejak 1966 yang semula hanya 14,1 juta ton, setahun kemudian meningkat menjadi 14,3 juta ton atau sekitar 10 persen dibanding 1964. Atau bandingkan tahun 1965 yang hanya meningkat 0,5 persen dibanding tahun yang sama. Bahkan, dengan bibit-bibit baru yang dijuluki ”bibit ajaib”, sejak itu produksi padi terus meningkat secara fantastis sehingga tahun 1984 kita mencapai swasembada.

Perubahan perilaku

Akan tetapi, terjadinya peningkatan produksi yang disusul dengan kebijaksanaan pemerintah menekan diberlakukannya harga dasar mendorong adanya perubahan mendasar dalam kehidupan petani di daerah pedesaan. Dari satu sisi, lewat kebijaksanaan ini harga gabah/beras berhasil dikendalikan. Jika harga gabah/beras di bawah harga dasar, Badan Urusan Logistik (Bulog) melakukan pembelian gabah petani. Sebaliknya, jika harga beras berada di atas harga tertinggi, Bulog melakukan operasi pasar.

Namun, karena laju kenaikan harga-harga di luar produksi pertanian meningkat lebih cepat, produksi melimpah tak mencerminkan keuntungan yang berarti. Dalam sistem ekonomi petani, keuntungan mereka bukan hanya didasarkan pada seberapa besar masukan (input) dibanding keluaran (output). Keuntungan petani juga diperoleh berdasarkan fluktuasi harga beras pada musim panen dan musim paceklik.

Keuntungan itu dianggap tidak lagi diperoleh petani sejak diberlakukannya harga dasar sehingga produksi yang melimpah tidak mendorong petani menyimpannya. Para petani tak membutuhkan lagi lumbung yang sebelumnya merupakan tempat penyimpanan cadangan pangan mereka dan sekaligus menjadi lambang status sosialnya karena hasil panen mereka langsung dijual, entah ke tengkulak, pengusaha penggilingan, atau ke Depot Logistik (Dolog). Fungsi lumbung sudah digantikan oleh gudang pengusaha penggilingan atau gudang-gudang Dolog setempat.

Karena itu, kasus harga gabah yang terjadi pada setiap musim panen, terutama saat musim panen raya, merupakan fenomena yang sudah lama terjadi dan akan terus terjadi. Harga gabah jatuh di bawah harga dasar karena jumlah yang ditawarkan lebih besar dari daya serap pasar. Apalagi jika faktor cuaca tidak mendukung sehingga petani mengalami kesulitan menjemur hasil panen.

Besarnya penawaran gabah produksi petani pada musim panen raya bukan hanya karena dorongan kebutuhan ekonomi, misalnya untuk memenuhi kebutuhan biaya garapan masa musim tanam berikutnya, tetapi lebih didasarkan pada pertimbangan rasional karena menyimpan gabah/beras tidak lagi menguntungkan mereka. Perilaku ini diikuti sebagian besar buruh tani dan petani penggarap dan petani berlahan kurang dari 0,5 hektar yang menempati urutan terbesar dalam struktur petani kita.

Menjadi konsumen

Sebaliknya perilaku yang berbeda akan terjadi pada saat musim paceklik. Musim ini akan berlangsung sekitar tiga bulan dalam setahun. Dalam siklus kehidupan petani, musim paceklik ditandai dengan naiknya harga beras karena bahan persediaan yang menipis dan hilangnya sumber-sumber mata pencarian sebagian besar petani.

Petani yang semula menjadi produsen, pada musim paceklik berubah menjadi konsumen. Jika pada musim panen mereka menjual gabah hasil panennya dengan harga rendah, sebaliknya pada musim paceklik harus membeli beras dengan harga tinggi. Fenomena nasi aking dan tiwul yang selalu muncul dalam pemberitaan media massa merupakan gambaran keadaan di atas.

Bahwa mereka kemudian memperoleh beras murah lewat ”beras miskin” dan operasi pasar hanyalah terapi sesaat. Pengaruhnya hanya sedikit karena hasil pengadaan Bulog yang berasal dari pembelian dalam negeri tidak lebih dari 10-15 persen dari produksi nasional. Sebagian besar produksi, selain dikonsumsi, cadangan gabah/beras justru berada di tangan pedagang/pengusaha penggilingan.

Her Suganda Wartawan; Tinggal di Bandung

Mewaspadai Ketidakadilan Harga Beras

2008-04-08T15:46:00.000+07:00

Selasa, 8 April 2008 | 00:51 WIB

Gatot Irianto

Predikat sebagai komoditas strategis dan politik yang disandang beras tampaknya justru menjadikan komoditas ini sarat intervensi yang lebih banyak madarot-nya dibandingkan manfaatnya. Begitu banyaknya intervensi ekonomi dan politik pemerintah melalui Departemen Perdagangan dan Bulog ditambah lagi intervensi swasta melalui tengkulak menyebabkan petani selalu mengalami ketidakadilan harga saat panen raya.

Petani yang sebagian besar miskin ”terpaksa dan dipaksa” menerima ”harga senyatanya dan bukan harga yang seharusnya” (harga pokok pembelian pemerintah/HPP). Ironisnya lagi, mengapa hanya beras saja yang diperlakukan tak adil, sementara harga kedelai dan minyak goreng lebih mudah disesuaikan?

Mengapa disparitas harga beras dalam dan luar negeri yang mencapai Rp 1.800 tidak bisa dinikmati petani? Bahkan, sebaliknya, harga gabah kering panen petani hanya dihargai Rp 1.700. Logika ekonomi dan matematika mana yang dapat menjelaskan ketidakadilan tersebut?

Ekspor gelap dan ”distrust”

Ada dua implikasi konkret yang perlu diwaspadai berkaitan dengan ketidakadilan harga beras petani: (i) terjadinya ekspor gelap dan (ii) melunturnya kepercayaan petani (distrust) terhadap program, aparat, dan citra Departemen Pertanian. Pemerintah tampaknya ”sedikit terlambat” merespons naiknya harga beras dunia dibandingkan para pedagang. Disparitas harga beras dalam dan luar negeri dimanfaatkan pedagang di daerah perbatasan untuk melakukan ”ekspor gelap” yang benefitnya tak dinikmati petani.

Fenomena ekspor gelap ini sangat berbahaya karena akan menyedot cadangan beras dan mengacaukan harga beras, bahkan stabilitas politik dalam negeri. Jika kekacauan iklim akibat perubahan iklim yang dialami produsen pangan dunia, Amerika, China, Vietnam, Eropa, dan Australia, terus berlanjut, bahkan terjadi juga di Indonesia, lonjakan harga pangan dunia sulit dielakkan. Peningkatan kewaspadaan nasional terhadap gejolak pangan harus ditumbuhkan dan dipersiapkan dari tingkat keluarga, sekarang juga.

Untuk meraih manfaat maksimal dari melonjaknya pangan dunia, pemerintah secepatnya perlu melakukan ”ekspor beras terbatas” untuk memperoleh devisa dan mengatrol harga dalam negeri. Selain mencegah terjadinya permanent distrust, juga dapat memacu pencapaian program swasembada gula 2009. Jagung, daging, dan kedelai pada 2010.

Indikasi terjadinya distrust mulai terlihat ketika petani diminta meningkatkan produksi kedelai. Pertanyaan pertama yang mengemuka adalah bagaimana jaminan harganya dan siapa yang membeli produksinya? Pertanyaan itu sampai saat ini belum bisa dijawab karena beras yang ada HPP-nya saja tidak bisa dipenuhi, apalagi kedelai yang dibebaskan.

Stimulan dan insentif

Melambungnya harga beras dalam negeri merupakan ”stimulan tidak berbiaya ekonomi” bagi pemerintah dan ”insentif tak terduga” bagi petani untuk menggenjot produksi dalam negeri dan pendapatan petani. Rencana pemerintah mengekspor beras telah mengubah secara fundamental ”citra dan posisi Indonesia” dari negara pengimpor beras terbesar menjadi negara eksportir beras. Selain membanggakan bagi bangsa Indonesia, meraih kembali swasembada beras yang sempat lepas merupakan pembuktian eksistensi predikat negara agraris.

Pesimisme berbagai kalangan akan terjadinya kelangkaan pangan dijawab dengan produksi dalam negeri yang melimpah melalui kerja sama semua pihak. Ledakan produksi lebih dahsyat semestinya terjadi jika tidak ada bencana banjir awal tahun, dan apabila itu terjadi, Indonesia menjadi eksportir beras dunia.

Momentum ini harus direbut untuk mendongkrak pendapatan sehingga petani dapat melakukan perbaikan infrastruktur irigasi yang selama ini sebagian terbengkalai akibat keterbatasan pendanaan pemerintah. Harga beras yang atraktif mendorong semua pihak mengusahakan padi sehingga dengan pasokan air yang terbatas, akan terjadi peningkatan efisiensi pemberian air irigasi secara alamiah secara signifikan. Kemungkinan pengenaan iuran pemakaian air yang selama ini tidak berjalan juga dapat diimplementasikan kembali.

Mengapa peluang yang demikian besar belum dimanfaatkan pengambil kebijakan untuk menyejahterakan petani hanya demi menekan terjadinya inflasi? Bukankah inflasi yang produktif dengan efek penguatan yang positif dan luas sampai batas tertentu sangat direkomendasikan? Keputusan pemerintah merupakan suatu pilihan, tetapi akan lebih bijak kalau kebijakan dapat dilakukan untuk mengakhiri ketidakadilan terhadap yang lemah, jumlahnya banyak dan selama ini sudah lama menderita, yaitu petani.

Gatot Irianto Pengajar Analisis Sistem Hidrologi Sekolah Pascasarjana IPB

Pasar Modal Perlu Menggerakkan Sektor Riil

2008-04-08T15:33:00.000+07:00

Selasa, 8 April 2008 | 01:30 WIB

Jakarta, Kompas - Pasar modal dapat berperan lebih untuk menggerakkan sektor riil, antara lain dengan mengakomodasi usaha kecil dan menengah.

Instrumen keuangan syariah di pasar modal untuk pembiayaan sektor riil juga merupakan potensi besar yang belum termanfaatkan karena kelambanan regulasi. Pandangan itu mengemuka dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Center for Information and Development Studies (CIDES) di Jakarta, Senin (7/4).

Pada kesempatan itu, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) A Fuad Rahmany mengingatkan, pembiayaan bagi pengembangan sektor riil cukup tersedia di pasar modal, tetapi pelaku usaha kerap mengalami kesulitan untuk mengakses pembiayaan tersebut.

Menurut Fuad, hal ini antara lain disebabkan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme pasar modal. ”Pemerintah dan regulator pasar modal beberapa tahun terakhir ini kurang memerhatikan pendidikan, sehingga kita memang kekurangan sumber daya manusia yang memahami soal pasar modal,” ujar Fuad.

Standardisasi akuntansi

Pendanaan melalui pasar modal juga dimanfaatkan oleh usaha berskala kecil dan menengah (UKM). Namun, Fuad mengingatkan, standardisasi akuntansi untuk UKM perlu ditingkatkan agar lebih banyak UKM dapat memanfaatkan pasar modal.

Direktur Utama Kresna Sekuritas Michael Steven mencontohkan, ketika pertama kali terdaftar di pasar modal tahun 2000, perusahaan yang dipimpinnya berskala UKM dengan modal sekitar Rp 25 miliar dan keuntungan kurang dari Rp 500 juta.

”Berkat pasar modal, nilai aset kami tahun 2007 lalu sudah mencapai Rp 709 miliar,” ujar Michael.

Sementara itu, Presdir Nikko Sekuritas Harianto Solichin menegaskan, kelambanan pemerintah dan DPR menyusun regulasi bagi instrumen keuangan syariah merupakan kendala serius.

Padahal, lanjut Harianto, dana syariah yang bisa diakses melalui pasar modal semakin luas dimanfaatkan secara global. (DAY)

ANALISIS EKONOMI

2008-04-08T15:25:00.000+07:00

Mencegah Gejolak Pasar Keuangan

Senin, 7 April 2008 | 08:49 WIB

Mirza Adityaswara

Minggu lalu, daya tahan pasar keuangan kita kembali diuji. Imbal hasil surat utang negara atau SUN memburuk dan indeks harga saham terpuruk. Tim ekonomi pemerintah menggelar pertemuan dengan kalangan media dan analis pasar keuangan untuk menjelaskan situasi ekonomi dan langkah langkah pengamanan yang disiapkan pemerintah.

Fokus kekhawatiran pelaku pasar keuangan kali ini adalah peningkatan angka inflasi bulan Maret, berlarut-larutnya pembahasan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di DPR, dan mengecilnya angka surplus neraca perdagangan.

Investor bertanya-tanya bagaimana cara pemerintah mendanai kenaikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) apabila belum ada kesepakatan mengenai pemotongan pengeluaran departemen dan lembaga negara. Kekhawatiran terhadap kondisi makroekonomi di dalam negeri telah memperburuk sentimen investor pasar keuangan yang sedang gundah karena pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia.

Krisis kredit kepemilikan rumah di Amerika telah membuat rugi puluhan miliar dollar bank-bank internasional, seperti Citigroup, UBS, Merril Lynch, dan Bear Stearns. Kerugian bank kelas dunia itu telah membuat terjadi pengetatan kredit di pasar keuangan internasional.

Karena kekhawatiran terhadap APBN dan naiknya inflasi, imbal hasil (yield) SUN yang berjangka waktu 10 tahun minggu lalu memburuk dari 11,8 persen ke 12,2 persen. Untungnya gejolak di pasar SUN dan pasar saham tidak berimbas ke pelemahan kurs rupiah karena Bank Indonesia menambah supply ke pasar valuta asing.

Sebaiknya BI masuk SUN

Untuk menjaga stabilitas rupiah, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di 8,0 persen dan Departemen Keuangan melakukan program buy back (pembelian kembali) SUN. Sebaiknya BI juga siap masuk ke pasar SUN untuk memberikan likuiditas ke pasar SUN. Kondisi pasar keuangan saat ini rentan, kita perlu membuatnya stabil.

Pemburukan imbal hasil SUN sudah terjadi sejak awal Maret. Contohnya, SUN berjangka waktu 2 tahun yield-nya naik dari 8,4 persen per Desember 2007 menjadi 10,5 persen pada Jumat lalu. Pada akhir Februari 2008, imbal hasil SUN berjangka waktu 10 tahun hanya 9,8 persen, sekarang 12,2 persen.

Artinya, beban bunga pemerintah untuk membiayai surat utang yang jatuh tempo dan mendanai defisit APBN meningkat 240 basis poin, atau 2,4 persen. Sebagai gambaran, untuk menutup defisit Rp 76 triliun, tambahan beban bunga sebesar 2,4 persen tersebut adalah setara dengan Rp 1,8 triliun per tahun. Tentunya banyak sekali sekolah yang bisa kita bangun dengan dana Rp 1,8 triliun.

Inflasi sedang menjadi momok di seluruh dunia karena kenaikan harga minyak bumi dan bahan pangan. Tren diversifikasi di dunia, dari sumber energi minyak bumi ke energi dari bahan pangan, telah menaikkan harga komoditas pangan, seperti kelapa sawit, jagung, dan gandum.

Di Indonesia, inflasi tahunan pada bulan Maret sudah naik jadi 8,2 persen, padahal pada Desember 2007 inflasi tahunan hanya 6,6 persen. Di dalam komponen indeks inflasi umum, inflasi bahan pangan malahan sudah mencapai 13,6 persen.

Di sektor keuangan, meningkatnya inflasi akan menurunkan harga SUN, memperburuk imbal hasil SUN. Di sektor riil, meningkatnya inflasi pasti akan memukul daya beli masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah.

Kenaikan subsidi BBM akan membuat defisit APBN melonjak dari 1,7 persen produk domestik bruto (PDB) menjadi lebih dari 4 persen PDB. Subsidi BBM akan meningkat dari sekitar Rp 75 triliun menjadi sekitar Rp 200 triliun, suatu jumlah yang sangat besar. Bisa dimengerti pemerintah sangat berkeberatan memotong subsidi BBM karena akan meningkatkan inflasi dan melemahkan daya beli masyarakat, apalagi menjelang Pemilu 2009.

Namun, jika tak mau mengurangi beban subsidi BBM, harus ada pengeluaran lain yang dipotong supaya defisit APBN tak lebih dari 2,1 persen PDB.

Mengapa defisit APBN perlu dijaga tidak lebih dari 2,1 persen PDB? Hal ini supaya investor pasar keuangan dan negara donor tetap bersedia memberikan pendanaan dengan suku bunga yang relatif rendah.

Sebagai negara kecil dengan sistem devisa bebas, kita dituntut disiplin. Apabila kita tidak ingin utang pemerintah meningkat terus, maka defisit anggaran negara tiap tahun tidak boleh lebih dari 2 persen PDB, bahkan kalau bisa dalam jangka panjang APBN harus surplus.

Alangkah baiknya jika DPR dan para menteri mendukung pengetatan anggaran departemen yang diajukan pemerintah. Akan lebih baik lagi jika daerah, provinsi dan kabupaten/kota, untuk sementara bersedia menerima transfer dana lebih kecil dari pemerintah pusat.

Dalam kondisi prihatin seperti sekarang, apabila subsidi BBM ingin dipertahankan, semua pihak di pemerintah pusat maupun daerah harus berbagi beban.

Apakah Indonesia akan kembali tertimpa krisis keuangan? Seharusnya tidak karena tata kelola sektor perbankan saat ini jauh lebih sehat. Di sektor perbankan, penyalahgunaan kredit untuk grup usaha sendiri sekarang hampir tidak terdengar.

Jadi, dari tiga komponen fundamental makroekonomi (sektor perbankan, neraca pembayaran, dan anggaran pemerintah), pasar keuangan saat ini ingin melihat komitmen negara ini menjaga disiplin fiskal.

Namun, disiplin fiskal tidak cukup jika tidak dibarengi upaya terus membenahi sektor riil, efisiensi distribusi barang, membuka peluang usaha, dan meningkatkan lapangan kerja demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Mirza Adityaswara Analis Perbankan dan Pasar Modal

DPR Setujui Boediono

2008-04-08T15:24:00.000+07:00

BI Butuh UU Jaring Pengaman Keuangan

Kompas/Lucky Pransiska

Menko Perekonomian Boediono mendengarkan pertanyaan dan pandangan fraksi saat uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Gubernur Bank Indonesia di Komisi XI DPR, Senin (7/4). Calon tunggal Gubernur Bank Indonesia yang diusulkan Presiden tersebut akan menggantikan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah yang habis masa jabatannya pada Mei 2008.

Runtuhnya USA Inc?

2008-04-07T10:47:00.001+07:00

Senin, 7 April 2008 | 14:20 WIB

Sri Hartati Samhadi

Tidak sedikit ekonom yang melihat krisis di Amerika Serikat sekarang ini sebagai bagian dari konjungtur ekonomi biasa. Kelompok ini mengibaratkan perekonomian AS sebagai ”sumur tak berdasar” yang ”enggak ada matinye”. Mereka merujuk antara lain pada kejadian ketika Presiden Richard Nixon awal tahun 1970-an melepas keterkaitan dollar AS dengan emas. Ketika itu ekonomi AS juga diramalkan akan kolaps.

Namun, saat dunia masih mabuk dan terhuyung- huyung akibat dampak krisis AS tersebut, AS mampu bangkit jauh lebih cepat dan perekonomiannya kembali mengalami booming meninggalkan yang lain. Dan kejadian seperti ini bukan hanya sekali, tetapi hampir setiap kali resesi ekonomi yang bermula dari AS terjadi. Bukan tidak mungkin itu juga terulang lagi kali ini.

Kelompok yang optimistis melihat, secara fundamental perekonomian AS tetap akan menarik dan menjadi magnet bagi investor global dalam jangka panjang. Tahun 2006 dan 2007, sekitar 60 persen arus modal yang masuk neto global masih tertuju ke AS. Derasnya dana asing yang masuk itu memungkinkan pemerintah membiayai defisit transaksi berjalannya yang terus membengkak, mencapai 6 persen dari produk domestik bruto (PDB) sekarang ini.

Pertumbuhan produktivitas, sebagai kunci untuk terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat, juga masih solid. Dari sisi demografis, komposisi penduduk AS juga lebih muda dan pertumbuhan penduduk lebih tinggi daripada di negara-negara maju lain. Demikian pula, pasar uang AS juga yang paling besar, paling likuid, dan paling maju di dunia. Itu yang membuat kelompok yang optimistis itu yakin perekonomian AS akan kembali booming setelah krisis finansial sekarang ini berlalu.

Dalam banyak kasus, seperti pada resesi tahun 2001, ekonomi AS terselamatkan kembali oleh obat kuat (drug steroid) yang diciptakan oleh Bank Sentral (Fed) dan pemerintah, dengan cara memompakan likuiditas dalam skala masif lewat kebijakan kredit murah atau suku bunga rendah ke dalam perekonomian.

Dengan begitu, konsumen yang pendapatannya tidak naik tetap bisa meminjam dana dalam jumlah besar ke bank dengan bunga relatif rendah untuk membeli rumah atau mengambil kredit beragunan rumah untuk membayar tagihan kartu kredit, membiayai uang kuliah bagi anak-anaknya, membeli mobil baru, dan sebagainya. Akibatnya, perekonomian pun bergerak, keuntungan perusahaan dan harga-harga aset melonjak. Ini yang disebut dengan istilah gelembung (bubble) ekonomi.

Tetapi, banyak pula analisis, terutama kubu yang pesimistis, melihat krisis AS sekarang ini jauh lebih serius. Mereka melihat, sebagian institusi besar di negara itu dalam kondisi ”krisis”. Bukan hanya institusi finansial dan perbankan, tetapi juga sistem dan kelembagaan kesehatan, transportasi, sistem politik, energi, pendidikan, bahkan agama. Dan krisis kredit macet perumahan (subprime mortgage) dan krisis finansial sekarang ini diibaratkan baru puncak dari gunung es raksasa yang kini mulai meleleh.

Mereka melihat, dibandingkan 30 tahun lalu, AS sekarang mencatat tingkat utang konsumen yang jauh lebih tinggi, defisit anggaran pemerintah federal dan defisit neraca transaksi berjalan yang juga jauh lebih besar, utang nasional yang membengkak (jauh lebih besar daripada yang dilaporkan), angka kebangkrutan individu yang mencapai rekor, melebarnya kesenjangan pendapatan, meningkatnya angka kemiskinan, dan memburuknya kualitas pelayanan sosial.

Juga angka pengangguran tertinggi dalam sejarah akibat berpindahnya lapangan kerja manufaktur dan berupah tinggi ke negara lain. Struktur perekonomian juga semakin bergantung pada sektor jasa yang menyumbang 84 persen PDB dan didominasi lapangan kerja berupah buruh murah dan informal.

Rumah kartu

Tak sedikit ekonom yang menggambarkan perekonomian AS—sang superpower abad ke-20 yang booming ekonominya banyak ditopang oleh sektor kelembagaan finansial yang merajai dunia—sebagai rumah kartu (house of cards) alias perekonomian yang dibangun di atas fondasi utang. Richard C Cook, penulis buku We Hold These Truths: The Hope of Monetary Reform, menyebut perekonomian AS sebagai suatu perekonomian yang bersandar pada penopang semu (artificial life-support system).

Dan penopang semu atau alat bantu kehidupan itu, menurut Cook, adalah sistem finansial AS yang kini di ambang kolaps. Sistem finansial itu yang selama ini membantu mengalirkan ”darah” ke dalam perekonomian AS, dengan cara menyedot likuiditas dari luar dalam jumlah besar untuk menggerakkan ekonomi AS dan membiayai defisit anggaran, perdagangan, dan neraca transaksi berjalan skala masif yang dihadapi oleh perekonomian terbesar dunia itu.

Likuiditas tersebut masuk dalam bentuk pembelian surat-surat utang yang diterbitkan pemerintah atau korporasi atau aset-aset lain, termasuk aset berbasis hipotek perumahan (mortgage) yang macet sekarang ini oleh pemerintah asing atau investor asing. Secara sederhana, defisit terjadi karena negara tersebut (mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakatnya) membelanjakan uang lebih banyak dari yang mereka hasilkan. Dan itu terjadi di AS.

Untuk pertama kali dalam sejarah, menurut sejumlah ekonom, perekonomian AS tidak lagi memiliki mesin atau lokomotif ekonomi baru sama sekali. Basis manufaktur, sebagian besar sudah berpindah ke negara lain melalui sistem outsourcing (penyerahan pekerjaan pada pihak ketiga), terutama ke negara-negara berupah buruh murah atau berbasis biaya produksi murah, seperti China dan India.

Gelembung demi gelembung (bubbles) ekonomi yang diciptakan pemerintah dengan bantuan Bank Sentral (Fed) selama ini, menurut sejumlah ekonom, hanya gejala (symptoms) dari tidak beresnya perekonomian. Gelembung itu sengaja diciptakan karena lokomotif ekonomi lain tak berfungsi karena mereka yang bekerja kian tergerus daya belinya akibat pendapatan yang stagnan dan faktor struktural lain, seperti hengkangnya kegiatan industri manufaktur ke negara lain.

Kalaupun AS cepat pulih kali ini, perekonomian AS tak akan pernah lagi sedigdaya sebelumnya. Mereka melihat stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintahan Bush serta injeksi likuiditas langsung oleh Fed ke sistem finansial (termasuk dengan mem-bail out sejumlah bank investasi besar) tidak akan menyelesaikan masalah karena tidak menyentuh akar masalah. Demikian pula rencana perombakan menyeluruh sistem dan kelembagaan finansial yang dicanangkan Bush, juga tidak akan menyelesaikan krisis saat ini.

Konstelasi ekonomi dunia sendiri sudah berubah dan bisa jadi ini bagian dari gejala awal tamatnya hegemoni ekonomi AS sebagai kiblat dari segala pusaran jantung kehidupan ekonomi dunia selama ini.

AS bangkit dari puing-puing Perang Dunia (PD) II pertengahan tahun 1940-an sebagai kekuatan ekonomi yang tidak ada tandingannya. Pasca-PD II sekitar separuh transaksi keuangan global adalah dalam mata uang dollar AS. Lebih dari separuh dari output dunia juga disumbangkan oleh AS. Sekitar dua pertiga cadangan devisa dunia pada tahun 1940 juga dimiliki AS.

Industri Amerika dimotori oleh General Motors, Ford, dan Chrysler Motors—biasa dijuluki The Big Three—juga memimpin di dunia tanpa ada saingan. Begitu juga industri baja, manufaktur alat mesin, aluminium, pesawat, dan industri terkait menjadi benchmark keunggulan AS hingga 1950-an. Raksasa industri minyak AS, seperti Mobil, Standard Oil of New Jersey, Texaco, Gulf Oil, menguasai industri minyak dunia. AS juga salah salah satu negara termakmur dunia dengan pendapatan per kapita salah satu tertinggi di dunia.

Namun, Abad Amerika (America’s Century) itu tampaknya harus berakhir. Daya saing, produktivitas, dan kekuatan industri manufaktur berbasis teknologi yang menjadi lambang supremasi ekonomi AS rontok satu per satu. Di berbagai industri, AS bukan satu-satunya dan dominan, disalip oleh negara maju lain, seperti Jepang, dan kemudian mungkin negara-negara industri baru, seperti Korea, Taiwan, bahkan China dan India.

Goldman Sachs adalah salah satu yang memprediksikan China sudah akan mengambil alih posisi AS sebagai perekonomian terbesar pada 2050 dengan AS nomor dua dan India di urutan berikutnya. Demikian pula dalam perdagangan barang dan jasa. Lemahnya posisi AS antara lain tergambar dari defisit perdagangan yang kian membengkak hingga 800 miliar dollar AS per tahun dan defisit neraca transaksi berjalan sekitar 6 persen dari PDB.

Dengan pertumbuhan impor rata-rata tiga kali lipat dari pertumbuhan ekspor dan nilai ekspor hanya 50-70 persen dari impor, negara itu bukan lagi negara produsen (producing-country), tetapi sudah menjadi negara konsumen (consuming-country).

AS adalah penyerap terbesar barang murah dari China yang membanjiri negara itu karena memang hanya itu yang bisa dijangkau dengan daya beli masyarakat kebanyakan AS sekarang ini. Ironisnya, Wall-Mart, jaringan raksasa supermarket AS, jugalah yang menjadi jaringan pemasar terbesar produk- produk murah China. Sekitar 70 persen barang yang dipajang di rak-rak toko Wal-Mart adalah buatan China.

Hegemoni dollar

Menurunnya pengaruh AS juga tergambar dari kian menurunnya pamor dollar AS. Tidak sedikit ekonom yang mengatakan, dominasi dan hegemoni dollar AS ditakdirkan segera berakhir dan tinggal sejarah. Dan jika itu terjadi, bisa berarti malapetaka bagi AS. Hampir separuh dari utang Pemerintah AS, yang mendekati 9 triliun dollar AS dan angkanya terus membengkak sekarang, ini adalah utang kepada asing.

Sebelumnya, AS bisa tenang- tenang saja karena utang luar negeri itu dalam denominasi dollar AS atau mata uangnya sendiri. Artinya, tidak seperti negara-negara Asia atau Amerika Latin yang pernah menghadapi krisis utang sekaligus krisis nilai tukar mata uang karena sebagian besar utang luar negeri mereka dalam denominasi mata uang asing yang menguat.

Tetapi itu dulu. Dollar AS sekarang ini bukan hanya melemah terhadap mata uang kuat dunia lainnya, tetapi juga semakin kehilangan pamor sebagai mata uang cadangan devisa utama dunia. Banyak kreditor dan bank sentral negara-negara di dunia yang sebelumnya memegang dollar AS untuk cadangan devisa mulai mencampakkan dan mengonversi kepemilikan dollarnya ke mata uang kuat lain.

Sedikitnya tujuh negara sudah mempertimbangkan untuk menanggalkan dollar AS sebagai cadangan devisa mereka. Demikian pula negara-negara produsen minyak Timteng, banyak yang mulai pindah ke mata uang lain, terutama euro, yang posisinya semakin perkasa dibandingkan dollar AS. Posisi AS lebih rentan lagi dengan sekitar 80 persen dollar AS sekarang ini bergentayangan di luar negeri, di antaranya di tangan negara-negara Asia, seperti China (dengan cadangan devisa sekitar 1,3 triliun dollar AS), India, Jepang, dan negara Asia lain.

Bagaimana Amerika bisa keluar dari masalah ini? Selain berdampak pada perekonomian global, resesi ekonomi di AS bisa menuntun pada meningkatnya ketegangan internasional.

Kekhawatiran terbesar para ekonom, kalangan politisi cenderung memilih cara mudah untuk menyelesaikan krisis ekonomi. Salah satunya, perang.

Mereka menunjuk pada depresi ekonomi dunia tahun 1930-an yang menuntun atau menjadi pemicu meletusnya Perang Dunia II. Sentimen proteksionisme dan meningkatnya tekanan terhadap negara-negara mitra dagang utama, terutama China di mana AS mengalami defisit neraca perdagangan terbesar, bisa menjadi pintu utama untuk masuk, selain dalih memerangi rezim yang melindungi teroris atau mengembangkan senjata berbahaya.

Tidak sedikit politisi AS memercayai perang sebagai jalan keluar dari tekanan ekonomi, seperti Bush yang melihat perang Irak baik bagi ekonomi AS. Perang atau invasi AS di Timteng juga diduga lebih banyak bermotif keinginan menguasai sumber minyak mentah, komoditas yang harganya kini melonjak tinggi di pasar dunia dan bisa menjadi salah satu sumber pemicu resesi ekonomi dunia.

AS juga mendadak paranoid. Ini antara lain ditunjukkan oleh Bush dan para sekutu negara majunya terhadap fenomena munculnya lembaga investasi milik pemerintah negara-negara asing (Sovereign Wealth Fund/SFW) yang masuk memborong aset-aset strategis di AS dan negara maju lain, seperti bank.

Kekhawatiran yang disuarakan kelompok negara maju dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) di Davos antara lain adalah negara- negara asing (terutama Timteng dan Asia) lewat SFW memiliki motivasi politik tertentu yang tidak baik dan bisa mengancam kedaulatan nasional negara-negara maju. Padahal, selama ini mereka membuka pintu lebar- lebar bagi masuknya dana asing yang banyak berperan dalam menggelembungkan ekonomi AS seperti sekarang.

Semakin cepat perekonomian AS pulih, semakin baik stabilitas perekonomian global asalkan, tentu saja, itu bukan dicapai dengan cara mudah, yaitu mengorbankan negara lain.

Politik Harga Bensin di Jepang

2008-04-07T10:33:00.000+07:00

Senin, 7 April 2008 | 01:03 WIB

Shigeru Takatori

Tanggal 1 April lalu harga bensin di Jepang turun sebesar rata-rata 10 yen (Rp 800) per liter. Dua hari kemudian penurunan mencapai 18,6 yen, malah ada yang turun sampai lebih dari 25 yen (Rp 2.000). Karena di Jepang harga di tiap pompa bensin berbeda, mobil-mobil berantrean di pompa-pompa bensin yang menawarkan harga murah.

Ini hadiah luar biasa bagi konsumen Jepang mengingat harga barang-barang lain kebanyakan naik akibat melonjaknya harga minyak, kedelai, dan gandum secara global. Rezeki ini berawal dari habisnya masa berlaku peraturan pajak sementara BBM 31 Maret lalu, hari terakhir tahun fiskal 2007. Harga bensin jenis premium saja di Tokyo bulan lalu berkisar 150 yen (Rp 12.000) per liter (termasuk 25,10 yen pajak sementara bahan bakar minyak/BBM).

Tadinya pemerintahan koalisi Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Komei Baru sudah meloloskan rancangan memperpanjang berlakunya pajak sementara itu di Majelis Rendah. Namun, rancangan itu menghadapi jalan buntu di Majelis Tinggi yang dikuasai golongan oposisi pimpinan Partai Demokrat (PD). Di balik rezeki penurunan harga bensin terdapat pertarungan politik antara LDP dan PD. PD mulai unjuk gigi untuk mengakhiri pemerintahan LDP yang menguasai politik pascaperang Jepang.

Untuk pembangunan jalan

Pajak sementara BBM ditetapkan pada tahun 1974 untuk mendapatkan dana pembangunan sarana jalan dan telah diperpanjang beberapa kali hingga 31 Maret 2008 lalu. Jadi, pajak yang seharusnya ”sementara” sudah diberlakukan lebih dari 30 tahun. Memang banyak sekali jalan aspal sudah dibangun di segala pelosok kepulauan Jepang. LDP mengatakan, pajak sementara BBM masih diperlukan khususnya untuk daerah-daerah, di mana mayoritas penduduknya orang lanjut usia.

Namun, PD bersikeras untuk menghapuskan pajak ”sementara” itu dengan membongkar berbagai ketidakberesan dalam pemakaian anggaran dari pajak tersebut oleh Kementerian Transportasi dan badan-badan di bawah kementerian itu.

Penghapusan pajak sementara BBM diperkirakan akan mengakibatkan berkurangnya pemasukan kas negara sebanyak 2,6 triliun yen (Rp 208 triliun). Selama ini sebagian pendapatan pajak itu disalurkan ke kas-kas pemerintah daerah. Jadi, beberapa pemerintah daerah sekarang membekukan rencana pembangunan jalan yang sudah dianggarkan. Kalau situasi ini berlanjut, dikhawatirkan akan mengurangi kesempatan bekerja, yang dapat menimbulkan dampak serius pada ekonomi daerah.

Perdana Menteri Yasuo Fukuda bertekad menghidupkan kembali peraturan pajak sementara BBM itu akhir bulan ini, dengan memanfaatkan ketentuan konstitusi yang memungkinkan Majelis Rendah meloloskan peraturan dengan dua pertiga dukungan anggota majelisnya sekalipun Majelis Tinggi menolak atau menundanya. PM Fukuda mengkritik sikap PD sebagai tidak memikirkan kepentingan daerah.

PD sebaliknya mendesak pemerintah menghapuskan pajak untuk pembangunan jalan itu. Partai itu berpendapat pembangunan jalan bukan lagi prioritas tertinggi bagi Jepang, karena itu biayanya harus dari anggaran belanja umum. Bidang-bidang seperti pendidikan, pengobatan, dan kesejahteraan yang perlu ditingkatkan, katanya.

PM Fukuda pun menawarkan konsesi akhir Maret lalu dan mengumumkan maksudnya untuk memasukkan pendapatan dari pajak sementara itu ke anggaran umum mulai tahun fiskal 2009. Namun, pajak sementara BBM itu harus dipertahankan demi pembangunan jalan, katanya.

PD berpendapat, penurunan harga bensin paling menguntungkan penduduk daerah karena dengan tidak tersedianya transportasi umum seperti di kota-kota besar, orang di daerah bergantung pada kendaraan pribadi. LDP dengan pembangunan jalannya dan PD dengan penurunan harga bensin sama-sama mencoba memikat hati penduduk daerah. Belum jelas mana yang akan berhasil.

Akhir bulan ini PM Fukuda dan LDP akan meloloskan peraturan sementara BBM yang akan menaikkan kembali harga bensin. Ia mempertanyakan patutnya mendorong penggunaan bensin dalam era pemanasan global sekarang. Akan dapatkah Fukuda meyakinkan rakyat untuk menerimanya?

Shigeru Takatori Mantan Produser Senior NHK; S-2 dari Melbourne University dalam Media Massa Indonesia

KERTAS KORAN

2008-04-07T10:26:00.000+07:00

Kenaikan Harga Mengancam 622 Usaha Media Cetak
Senin, 7 April 2008 | 01:26 WIB

Jakarta, Kompas - Tren kenaikan harga kertas yang sudah berlangsung empat bulan terakhir berpotensi mengancam kesinambungan sedikitnya 622 media cetak di seluruh Indonesia.

Walaupun sebagian besar tidak memiliki oplah di atas 50.000 eksemplar per hari, peranannya dalam menyampaikan informasi untuk masyarakat tetap penting.

”Yang paling terkena koran yang belum sehat secara bisnis. Ini akhirnya bisa berdampak pada pembaca di daerah. Ini yang perlu diperhatikan,” kata Ketua Tim Kertas Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) Pusat Sabam Leo Batubara di Jakarta, pekan lalu.

Berdasarkan survei SPS Pusat tahun 2007, ada 889 media cetak yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagian besar merupakan koran daerah yang terbit di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Hanya 267 koran yang dinilai sehat secara bisnis karena memiliki tiras yang stabil dan penetrasi pasar yang baik. Adapun sisanya belum sehat secara bisnis.

Kenaikan harga kertas koran sebesar 95 dollar AS per ton dari 705 dollar AS per ton pada kuartal I-2008 menjadi 800 dollar AS per ton mulai 1 April sangat memberatkan industri media cetak. Berdasarkan data yang dikumpulkan SPS Pusat sampai Jumat (4/4), harga kertas koran di Semarang sudah naik dari Rp 7.000 per kilogram menjadi Rp 8.200 per kg.

Di Banjarmasin, harga kertas koran naik dari Rp 6.500 per kg jadi Rp 8.000 per kg, di Lombok dari Rp 5.072 per kg jadi Rp 6.085 per kg, dan di Medan dari Rp 7.900 per kg jadi Rp 8.900 per kg.

Koran daerah mengeluh

Direktur Eksekutif SPS Pusat Asmono Wikan mengatakan, para penerbit koran daerah sudah mulai mengeluhkan kenaikan harga kertas koran yang sangat tajam tersebut.

Karena itu, para penerbit berharap segera ada solusi dari persoalan ini. Salah satu solusi yang bisa segera diterapkan adalah penerbit mulai menggunakan kertas ukuran 45 gram atau 43 gram untuk menggantikan kertas 48 gram yang naik tajam.

Menurut Asmono, pemakaian kertas koran yang lebih ringan bisa menurunkan ongkos produksi. Namun, koran yang memakai kertas 45 gram memiliki kendala kualitas cetak, terutama foto dan iklan. Kondisi ini yang menjadi salah satu pertimbangan penerbit dalam menetapkan kertas koran yang akan dipakai.

”Ini problem serius. Namun, tren di luar negeri sekarang memang media cetak menggunakan kertas yang lebih tipis karena harga kertas 48 gram yang terus naik,” ujar Asmono. (ham)

Mencegah Gejolak Pasar Keuangan

2008-04-07T10:18:00.000+07:00

Senin, 7 April 2008 | 08:49 WIB

Mirza Adityaswara

Minggu lalu, daya tahan pasar keuangan kita kembali diuji. Imbal hasil surat utang negara atau SUN memburuk dan indeks harga saham terpuruk. Tim ekonomi pemerintah menggelar pertemuan dengan kalangan media dan analis pasar keuangan untuk menjelaskan situasi ekonomi dan langkah langkah pengamanan yang disiapkan pemerintah.

Fokus kekhawatiran pelaku pasar keuangan kali ini adalah peningkatan angka inflasi bulan Maret, berlarut-larutnya pembahasan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di DPR, dan mengecilnya angka surplus neraca perdagangan.

Investor bertanya-tanya bagaimana cara pemerintah mendanai kenaikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) apabila belum ada kesepakatan mengenai pemotongan pengeluaran departemen dan lembaga negara. Kekhawatiran terhadap kondisi makroekonomi di dalam negeri telah memperburuk sentimen investor pasar keuangan yang sedang gundah karena pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia.

Krisis kredit kepemilikan rumah di Amerika telah membuat rugi puluhan miliar dollar bank-bank internasional, seperti Citigroup, UBS, Merril Lynch, dan Bear Stearns. Kerugian bank kelas dunia itu telah membuat terjadi pengetatan kredit di pasar keuangan internasional.

Karena kekhawatiran terhadap APBN dan naiknya inflasi, imbal hasil (yield) SUN yang berjangka waktu 10 tahun minggu lalu memburuk dari 11,8 persen ke 12,2 persen. Untungnya gejolak di pasar SUN dan pasar saham tidak berimbas ke pelemahan kurs rupiah karena Bank Indonesia menambah supply ke pasar valuta asing.

Sebaiknya BI masuk SUN

Untuk menjaga stabilitas rupiah, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di 8,0 persen dan Departemen Keuangan melakukan program buy back (pembelian kembali) SUN. Sebaiknya BI juga siap masuk ke pasar SUN untuk memberikan likuiditas ke pasar SUN. Kondisi pasar keuangan saat ini rentan, kita perlu membuatnya stabil.

Pemburukan imbal hasil SUN sudah terjadi sejak awal Maret. Contohnya, SUN berjangka waktu 2 tahun yield-nya naik dari 8,4 persen per Desember 2007 menjadi 10,5 persen pada Jumat lalu. Pada akhir Februari 2008, imbal hasil SUN berjangka waktu 10 tahun hanya 9,8 persen, sekarang 12,2 persen.

Artinya, beban bunga pemerintah untuk membiayai surat utang yang jatuh tempo dan mendanai defisit APBN meningkat 240 basis poin, atau 2,4 persen. Sebagai gambaran, untuk menutup defisit Rp 76 triliun, tambahan beban bunga sebesar 2,4 persen tersebut adalah setara dengan Rp 1,8 triliun per tahun. Tentunya banyak sekali sekolah yang bisa kita bangun dengan dana Rp 1,8 triliun.

Inflasi sedang menjadi momok di seluruh dunia karena kenaikan harga minyak bumi dan bahan pangan. Tren diversifikasi di dunia, dari sumber energi minyak bumi ke energi dari bahan pangan, telah menaikkan harga komoditas pangan, seperti kelapa sawit, jagung, dan gandum.

Di Indonesia, inflasi tahunan pada bulan Maret sudah naik jadi 8,2 persen, padahal pada Desember 2007 inflasi tahunan hanya 6,6 persen. Di dalam komponen indeks inflasi umum, inflasi bahan pangan malahan sudah mencapai 13,6 persen.

Di sektor keuangan, meningkatnya inflasi akan menurunkan harga SUN, memperburuk imbal hasil SUN. Di sektor riil, meningkatnya inflasi pasti akan memukul daya beli masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah.

Kenaikan subsidi BBM akan membuat defisit APBN melonjak dari 1,7 persen produk domestik bruto (PDB) menjadi lebih dari 4 persen PDB. Subsidi BBM akan meningkat dari sekitar Rp 75 triliun menjadi sekitar Rp 200 triliun, suatu jumlah yang sangat besar. Bisa dimengerti pemerintah sangat berkeberatan memotong subsidi BBM karena akan meningkatkan inflasi dan melemahkan daya beli masyarakat, apalagi menjelang Pemilu 2009.

Namun, jika tak mau mengurangi beban subsidi BBM, harus ada pengeluaran lain yang dipotong supaya defisit APBN tak lebih dari 2,1 persen PDB.

Mengapa defisit APBN perlu dijaga tidak lebih dari 2,1 persen PDB? Hal ini supaya investor pasar keuangan dan negara donor tetap bersedia memberikan pendanaan dengan suku bunga yang relatif rendah.

Sebagai negara kecil dengan sistem devisa bebas, kita dituntut disiplin. Apabila kita tidak ingin utang pemerintah meningkat terus, maka defisit anggaran negara tiap tahun tidak boleh lebih dari 2 persen PDB, bahkan kalau bisa dalam jangka panjang APBN harus surplus.

Alangkah baiknya jika DPR dan para menteri mendukung pengetatan anggaran departemen yang diajukan pemerintah. Akan lebih baik lagi jika daerah, provinsi dan kabupaten/kota, untuk sementara bersedia menerima transfer dana lebih kecil dari pemerintah pusat.

Dalam kondisi prihatin seperti sekarang, apabila subsidi BBM ingin dipertahankan, semua pihak di pemerintah pusat maupun daerah harus berbagi beban.

Apakah Indonesia akan kembali tertimpa krisis keuangan? Seharusnya tidak karena tata kelola sektor perbankan saat ini jauh lebih sehat. Di sektor perbankan, penyalahgunaan kredit untuk grup usaha sendiri sekarang hampir tidak terdengar.

Jadi, dari tiga komponen fundamental makroekonomi (sektor perbankan, neraca pembayaran, dan anggaran pemerintah), pasar keuangan saat ini ingin melihat komitmen negara ini menjaga disiplin fiskal.

Namun, disiplin fiskal tidak cukup jika tidak dibarengi upaya terus membenahi sektor riil, efisiensi distribusi barang, membuka peluang usaha, dan meningkatkan lapangan kerja demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Mirza Adityaswara Analis Perbankan dan Pasar Modal

Independensi dan Arogansi Pimpinan BI

2008-04-04T21:19:00.001+07:00

Jumat, 4 April 2008 | 00:20 WIB

Oleh John Pieris

Kasus penggunaan dana Rp 100 miliar milik Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia untuk pemberian bantuan hukum sebesar Rp 68,5 miliar dan ”menyuap” DPR bagi amandemen UU BI Rp 31,5 miliar sungguh sangat mengagetkan banyak pihak. Betapa tidak, jumlah dana itu sangatlah besar kalau hanya digunakan untuk dua kegiatan seperti itu.

Apalagi, dana tersebut hanya dinikmati oleh oknum-oknum pejabat publik dan struktural yang ada di DPR dan BI, juga digunakan oleh beberapa advokat (pengacara) untuk bantuan hukum para pejabat BI. Jika demikian, dapat dimunculkan dua pertanyaan kritis.

Pertama, apakah dapat dibenarkan kalau pejabat BI yang tersangkut kasus hukum bisa menggunakan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI)? Bukankah, jika pejabat BI tersangkut masalah hukum, yang bersangkutan harus menanggung sendiri biayanya untuk membayar jasa advokat (pengacara) sebagai penasihat hukumnya? Kedua, apakah cukup rasional jika biaya amandemen UU BI yang diambil dari YPPI harus sebesar itu jumlahnya?

Jika benar, semua anggota Dewan Gubernur BI harus bertanggung jawab atas kasus tersebut. Tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab kolektif.

Terungkap tuntas

Apa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kasus aliran dana BI dengan memeriksa beberapa pejabat dan mantan pejabat BI, baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi, patut didukung sepenuhnya. Advokat beberapa mantan pejabat BI juga harus dimintai keterangan. Juga terhadap beberapa anggota dan mantan anggota DPR yang diduga menerima dana tersebut.

Kita mengharapkan, dari keterangan dan kesaksian yang diberikan, baik dari kalangan BI maupun dari advokat serta mantan anggota dan anggota DPR, akan dapat diketahui bagaimana dana tersebut dialirkan, berapa jumlahnya, dan kepada siapa saja, termasuk aparat hukum. Dengan begitu, pengusutan terhadap aliran dana YPPI itu dapat terungkap secara terang dan tuntas.

Dalam mengusut kasus tersebut, KPK mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan status tersangka siapa pun yang menerima dana. Badan Kehormatan (BK) DPR dapat menggunakan hasil penyidikan KPK atas para anggotanya yang menjadi tersangka dan dapat dijadikan acuan BK dalam mengusut pelanggaran kode etik anggota DPR.

Kredibilitas BI

Terkait dengan pendapat bahwa penetapan beberapa pejabat BI sebagai tersangka dapat merugikan BI dan negara karena citra BI sebagai bank sentral negara menjadi tercoreng di dunia internasional dalam bidang moneter, tidaklah benar. Pendapat seperti itu tidak pada tempatnya dijadikan opini publik. KPK harus tetap konsisten dengan keputusannya untuk menetapkan tersangka dan diharapkan akan menetapkan tersangka-tersangka baru. Dengan demikian, kredibilitas Indonesia di dunia internasional semakin dapat dipercaya serta citra BI dan dunia perbankan pada umumnya akan menjadi lebih baik.

Untuk mengusut tuntas kasus-kasus tersebut, KPK dan BK DPR harus bekerja sama secara kritis dan juga harus transparan dalam mengungkapkan kasus tersebut kepada publik. Kerja sama seperti itu penting dan merupakan wujud tanggung jawab moral kepada rakyat. Publik menunggu keberanian dan konsistensi KPK sebagai penyidik (lembaga hukum) dan BK sebagai lembaga normatif untuk menegakkan wibawa lembaga DPR.

Kita tidak saja mengharapkan good and clean government, tetapi juga good and clean parliament. Untuk mengusut tuntas kasus itu, KPK tidak boleh bersikap diskriminatif. ”Asas Isonomia” atau equality before the law harus ditegakkan dalam kerangka negara hukum yang demokratis berdasarkan Pasal 1 Ayat 3, Pasal 27 Ayat 1, dan Pasal 28I Ayat 5 UUD 1945.

Ke depan, perlu dipikirkan untuk membentuk sebuah Dewan Pengawasan Perbankan Indonesia untuk mengawasi kinerja dan kewenangan Dewan Gubernur BI maupun bank-bank pemerintah. Tentunya beberapa Pasal UU No 3 Tahun 2004 tentang BI harus direvisi, khususnya yang mengatur kewenangan Dewan Gubernur dan Tim Supervisi yang bertugas mengawasi kewenangan dan kebijakan Dewan Gubernur BI.

Dunia perbankan nasional yang berada di bawah kendali BI harus menegakkan Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik), terutama asas bertindak cermat agar aparatur pemerintah senantiasa bertindak secara hati-hati dalam mengambil kebijakan-kebijakannya.

Ke depan, diharapkan independensi BI tak lagi menimbulkan arogansi Dewan Gubernur BI yang berpotensi menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, dunia perbankan pada umumnya akan lebih sehat.

John Pieris Ketua Program dan Dosen Pascasarjana FH-UKI

TAJUK RENCANA

2008-04-04T21:04:00.000+07:00

Jumat, 4 April 2008 | 00:22 WIB

Jalan Keluar dari Krisis

Ketika terjadi situasi darurat, situasi darurat itulah yang cenderung menarik perhatian dan diliput kemudian disiarkan oleh media massa.

Situasi darurat belakangan ini misalnya apa? Orang antre minyak tanah, warga mengeluh harga beras tinggi. Juga harga kebutuhan pokok lain. Situasi darurat juga cenderung mendesak agar pemberitaan dan laporannya jelas keras dan terutama menggarisbawahi situasi ”di sini dan sekarang”. Artinya mendesak ke belakang perspektif serta beragam segi dan latar belakangnya.

Tentu saja, mau tidak mau, masyarakat juga ingin tahu bagaimana duduk perkara yang sebenarnya dan terutama bagaimana kita dapat mengatasi situasi krisis. Bukan lagi terbatas pada penyelesaian secara darurat, tetapi penyelesaian secara komprehensif dan relatif tuntas.

Untuk itu, pakar memberikan sumbangan pemikiran. Sesuai dengan fungsinya, anggota DPR tak ketinggalan, apalagi pemerintah. Sesuai dengan posisi dan prioritasnya, pemerintahlah yang ditempatkan pada posisi eksekutif untuk menanganinya secara komprehensif.

Melalui berbagai forum, pemerintah telah menjelaskan kebijakannya mengatasi akumulasi dan keserentakan krisis dewasa ini.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah berujar, andaikata kita selama 10 tahun ini tidak sedang disibukkan oleh gegap gempitanya reformasi, dari krisis ekonomi dan keuangan dunia dewasa ini, kita justru bisa untung. Dari komentar itu, kita pun diingatkan akan posisi kita sebagai negara agraris, negara pertanian. Seharusnya kita justru harus diuntungkan oleh naiknya harga beras. Seharusnya kita juga diuntungkan oleh naiknya harga minyak, kelapa sawit, batu bara, dan lain-lain.

Kita tidak akan menyia-nyiakan waktu sekadar dengan saling menyalahkan. Kita bersama mencari jalan keluar dengan memanfaatkan posisi kita sebagai negara agraris dan negara yang berpotensi riil dengan beragam kekayaan alam.

Sekali lagi, mau tidak mau, pemerintah yang harus mengambil prakarsa dan pimpinan. Kita paham, apalagi dalam suasana krisis yang mendesak, pemerintahlah terpanggil untuk menunjukkan arah kebijakan dan pimpinannya.

Kebetulan ada momentum baru. Diusulkannya Menko Perekonomian Boediono ke posisi Gubernur Bank Indonesia, kalau disetujui DPR, mau tidak mau ada pengaturan kembali dalam kabinet. Kita maklum, jika tidak membuka kesempatan untuk perombakan kabinet. Harapan kita agar ada langkah dan momentum pemerintah dan pemerintahannya lebih efektif sampai pada departemen. Mudah-mudahan konsentrasi baru pada efektivitasnya kebijakan dan pelaksanaannya tidak terganggu oleh persiapan pemilihan umum.

Dari pengalaman sejarah kita belajar, kondisi krisis sosial-ekonomi bukan tanah subur untuk demokrasi. Tanggung jawab terletak pada pemerintah, tetapi juga pada lembaga lain seperti DPR.

Ekonomi Menuju Titik Nadir

2008-04-04T20:38:00.000+07:00

Soros: Segera Batasi Investasi

KOMPAS/AGNES RITA SULISTYAWATY / Kompas Images
Seorang pedagang bawang mengemasi barang dagangan yang tidak laku terjual, Kamis (3/4), karena naiknya harga hampir semua barang, sementara pendapatan masyarakat tetap. Penjualan bawang turun dari angka 1 ton menjadi 300 kilogram per hari.

Jumat, 4 April 2008 | 01:37 WIB

New York, Kamis - Miliuner George Soros mengatakan, krisis keuangan saat ini adalah yang terburuk sejak Depresi Besar tahun 1929. Krisis ini sedang menuju titik nadir (paling dasar), dan paling cepat pemulihan baru terjadi tiga bulan dari sekarang.

”Pasar akan jatuh sekali lagi setelah sempat pulih,” kata Soros di New York, Kamis (3/4), dikutip Bloomberg News.

Krisis yang dimaksud adalah kekacauan di bursa saham, lembaga keuangan, kekacauan penyaluran kredit, dan gejolak investasi portofolio (saham, obligasi, dan surat utang lainnya).

Di Beijing, China, Menteri Keuangan AS Henry Paulson juga mendukung pernyataan Gubernur Bank Sentral AS Ben Bernanke yang pesimistis soal ekonomi. ”Kita sedang memasuki kuartal yang akan anjlok tajam,” kata Paulson soal perekonomian AS. Bernanke mengatakan, setidaknya ekonomi AS akan anjlok selama semester pertama 2008.

Dampak kebijakan 1980-an

Soros mengatakan, akar krisis sekarang, kekacauan di sektor keuangan, tertanam sejak dekade 1980-an, saat AS dipimpin Ronald Reagan dan Margaret Thatcher memimpin Inggris. Dua pemimpin ini pendamba laizzes fair, mazhab yang mendambakan pasar liberal atas dasar keyakinan bahwa pasar akan melakukan koreksi sendiri atas kesalahan.

Reagan dan Thatcher juga melandaskan ekonomi pada pasar bebas disertai pinjaman, yang secara akumulatif menumpuk hingga sekarang. Karena mazhab laizzes fair, kata Soros, gerak-gerik dan perilaku di pasar uang juga tidak diatur secara saksama. Terjadilah kekacauan alokasi dana, termasuk ke sektor perumahan AS dengan jumlah uang yang berlebihan, hingga dana-dana itu terjerembab dalam kredit macet.

Soros menambahkan, krisis akan berakhir dengan syarat perekonomian terutama pasar uang harus diatur ketat. Soros pun meluncurkan bukunya yang kesepuluh berjudul Paradigma Baru Pasar Uang.

Topik soal paradigma baru ini, yakni ekonomi yang disertai aturan main yang ketat, sudah mencuat. ”Kini mulai ada arah ke perekonomian dengan regulasi yang lebih ketat,” kata Ross Gittell, profesor ekonomi dari Universitas New Hampshire.

Pasar anjlok

Di bursa uang dan saham, ekonomi yang menuju resesi sudah diterjemahkan ke dalam bentuk kejatuhan kembali saham, kecuali di Asia. Kurs euro setara dengan 1,5604 dollar AS di London.

Krisis telah terasa di sektor riil, berupa terganggunya kegiatan ekonomi riil. Sejumlah konsumen sudah mengurangi belanja. Pengurangan ini sudah terasa berupa peningkatan penganggur, aktivitas bisnis yang menurun, tidak saja di Amerika Serikat, Jepang, negara-negara Uni Eropa, tetapi juga di seluruh dunia. Kelesuan ekonomi AS telah menurunkan konsumsi barang-barang elektronik, mesin-mesin untuk produksi. Ekspor Jepang ke AS juga sudah mulai lesu.

Di negara berkembang, dampak krisis sudah terasa dalam bentuk melemahnya ekspor ke negara maju, termasuk AS. Kelesuan ekonomi global, yang dimulai dari AS, juga memukul dunia, termasuk warga negara berkembang dari sisi lain. Kelesuan itu tidak saja menekan ekspor ke negara maju, tetapi juga munculnya kenaikan harga-harga pangan. Harga-harga pangan yang naik terjadi karena investor dunia, yang biasa aktif di bursa valuta asing dan saham, kini sudah memasuki bursa komoditas, yang dianggap sebagai lahan baru investasi untuk meningkatkan laba. Akibatnya, adalah peningkatan harga-harga pangan yang kini mendera semua warga dunia.

Karena itu, Presiden Bank Dunia Robert Zoellick, di Washington, meminta negara maju bahu-membahu mengatasi kesulitan warga negara berkembang. Zoellick meminta dunia untuk memprioritaskan bantuan pangan untuk negara yang terancam malnutrisi.

Saran Soros terkait keadaan krisis adalah meminta lembaga keuangan membatasi investasi serta mengurangi kucuran kredit ke sektor spekulatif.

Ia meminta lembaga keuangan mengurangi atau bahkan menghentikan kucuran dana ke perusahaan hedge fund, pengelola dana-dana investasi dengan tujuan spekulasi. (REUTERS/AP/AFP/MON)

TAJUK RENCANA

2008-04-02T16:27:00.001+07:00

Rabu, 2 April 2008 | 00:39 WIB

Serba Langka dan Naik

Sengaja judul itu kita utarakan sebagai bentuk perhatian kita menyaksikan perkembangan harga berbagai komoditas di pasar dunia dan domestik.

Terutama persoalan kelangkaan komoditas kebutuhan sehari-hari yang sangat mendasar yang dialami masyarakat, khususnya rakyat kecil. Seiring kelangkaan itu, sebagaimana hukum ekonomi berbicara, harga pun melonjak. Minyak goreng, minyak tanah, kadang-kadang premium, hanyalah sebagian kecil persoalan pasokan barang yang dialami masyarakat.

Terakhir, seperti diberitakan harian ini, harga tabung dan elpiji melonjak gila-gilaan, terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita menaruh perhatian serius pada bahan bakar elpiji, berikut tabungnya, karena penggunaan kedua komoditas itu tak terpisahkan. Elpiji dan tabungnya merupakan komoditas penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kita menyoroti persoalan tabung dan elpiji ini lebih serius lagi karena dua hal.

Pertama, pemerintah sedang melaksanakan program konversi atau pengalihan pemakaian minyak tanah ke elpiji. Krisis berupa kelangkaan pasokan dan kenaikan harga yang tak terkendali jelas akan merusak citra program konversi yang pada dasarnya bertujuan baik, yaitu mengajak masyarakat mengurangi beban subsidi pemerintah dan mendidik masyarakat menghemat pemakaian bahan bakar minyak tanah.

Bukan hanya merusak citra, bahkan bisa membuat program itu berantakan di tengah jalan. Betapa tidak, tabung yang tidak termasuk program subsidi saja menghadapi persoalan, bagaimana dengan program tabung berikut isinya dan kompor gas bagi mereka yang akan terjangkau program konversi.

Kedua, lebih jauh dari sekadar menjaga citra dan kesuksesan program, kelangkaan pasokan dan kenaikan harga pasti akan semakin menekan daya beli masyarakat. Padahal, kenaikan harga komoditas kebutuhan sehari-hari lainnya sudah lebih dulu berkejaran naik.

Bisa saja dengan mudah kita menyalahkan faktor eksternal. Namun, menjadikannya sebagai alasan pembenaran dari upaya antisipasi kita yang tak memadai tentu merupakan suatu penghindaran dari tanggung jawab negara untuk melindungi masyarakat dari degradasi mutu kehidupan.

Kita dapat memahami adanya pengaruh faktor luar yang membuat kondisi domestik ikut gonjang-ganjing. Akan tetapi, antisipasi dan respons kita terhadap perkembangan global terkesan lebih reaktif seadanya ketimbang langkah antisipatif berdasarkan potret menyeluruh sebelum suatu program dijalankan.

Jauh sebelum semua gejolak tidak terkendali ini pun mendera, harian ini sudah berulang kali menuliskan peringatan mengenai tren perkembangan global. Dalam situasi serba krisis seperti itu, kita menuntut komitmen yang kuat bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari parlemen dan partai politik untuk melindungi rakyat.

Krisis Ekonomi

2008-04-02T16:24:00.000+07:00

Kenaikan Harga Pangan dan Minyak Ancam Asia Kehilangan Pendapatan
Rabu, 2 April 2008 | 00:43 WIB

Singapura, Selasa - Melonjaknya harga makanan dan minyak merupakan tantangan terbesar negara-negara di Asia Timur. Tantangan ini lebih besar daripada krisis keuangan Amerika Serikat yang menggoyang pasar global. Demikian laporan Bank Dunia yang diumumkan di Singapura, Selasa (1/4).

Bank Dunia menilai Asia dapat menghadapi kehilangan pendapatan sebesar satu persen. Karena itu, Bank Dunia merevisi ramalan pertumbuhan ekonomi Asia, tidak termasuk Jepang.

Ekonom Bank Dunia, Vikram Nehru, memperingatkan, tingginya harga komoditas tidak mudah dikendalikan. Para pengambil keputusan harus dapat mengambil langkah yang tepat untuk meringankan beban kaum papa.

”Saya rasa harga komoditas ini bukan masalah jangka pendek. Saya rasa kita akan menghadapi juga kenaikan harga logam, selain pangan dan minyak,” katanya.

Beras merupakan makanan pokok di wilayah ini. ”Kenaikan harga pangan menyebabkan naiknya inflasi, yang akan mengurangi pendapatan kaum miskin,” kata Nehru.

Belanja pangan menempati porsi 31-50 persen dari konsumsi di Asia dibandingkan dengan 15 persen di AS. ”Lonjakan harga pangan di pasar internasional akan berdampak signifikan pada standar kehidupan kaum miskin di negara berkembang,” demikian laporan itu.

Tindakan pemerintah, seperti kontrol harga, dapat menstabilkan situasi, tetapi sifatnya hanya sementara dan dapat menjadi bumerang dalam jangka panjang.

Harus jeli

Bank Dunia mengatakan, otoritas moneter harus jeli dan yakin bahwa kenaikan harga minyak, makanan, dan komoditas lainnya tidak berakibat buruk yang merembet ke masalah lain.

Bank Dunia juga mengatakan, perekonomian di Asia Timur akan melambat dari perkiraan sebelumnya karena terkena dampak guncangan finansial di AS dan melonjaknya harga minyak tersebut.

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan produksi domestik bruto di kawasan itu, tidak termasuk Jepang, Australia, dan Selandia Baru, akan mencapai 7,3 persen tahun ini dan 7,4 persen pada tahun 2009.

Perkiraan ini lebih rendah dibandingkan proyeksi pertumbuhan yang dibuat Bank Dunia November lalu, sebesar 8,7 persen tahun 2008 dan 8,2 persen tahun 2009.

Bank Dunia memperingatkan bahwa tantangan ke depan tidak boleh dipandang ringan. Ditambahkan, kejutan-kejutan selanjutnya tidak dapat diabaikan.

Lembaga itu juga menekankan bahwa krisis di sektor perumahan AS adalah masalah kini dan baru dapat diselesaikan pada waktu yang lama. Krisis sektor perumahan di AS juga telah membuat risiko yang dihadapi dunia harus dikaji ulang. Penjualan investasi portofolio menyebabkan penurunan aktivitas di pasar saham dan obligasi di kawasan Asia.

Bank Dunia juga mengatakan, otoritas di masing-masing negara harus melihat dengan kacamata yang tajam tentang neraca keuangan korporasi dan perbankan. Hal ini perlu untuk melihat apakah laporan keuangan itu sudah mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Jika gonjang-ganjing di pasar finansial AS memberikan hasil tidak seperti yang diharapkan, Bank Dunia mengatakan, mereka dapat saja menurunkan kembali perkiraan pertumbuhannya.

Walaupun demikian, Bank Dunia mengatakan, proyeksinya untuk negara berkembang di Asia Timur masih lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang di belahan dunia lain.

Ada faktor positif

Hal ini disebabkan ada beberapa indikator ekonomi makro yang masih positif di kawasan Asia Timur, seperti cadangan devisa yang mencapai rekor, penurunan kredit bermasalah, tingkat utang luar negeri yang dapat dikendalikan, serta reformasi ekonomi yang diimplementasikan dalam beberapa tahun belakangan. Semua ini merupakan tameng untuk menghadapi gejolak.

Asia Timur dan China dapat terus tumbuh serta berkembang menjadi poros pertumbuhan bagi perekonomian dunia. Ini berguna untuk meredam melambatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara industri maju.

Negara-negara industri dan negara berkembang di belahan dunia lain tampaknya akan mengalami kemerosotan ekonomi dalam skala yang berbeda.

”Konteks kebijakan ekonomi makro serta reformasi struktural yang dilakukan dalam dekade terakhir secara umum telah membantu perekonomian Asia bisa bertahan dan lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan global dalam satu dua tahun terakhir ini,” demikian laporan itu.

Uni Eropa termasuk yang menghadapi beban karena selama ini enggan melakukan restrukturisasi ekonomi.(AP/AFP/joe)

Pendapatan Masyarakat Semakin Tergerogoti

2008-04-02T16:12:00.000+07:00

Rabu, 2 April 2008 | 00:53 WIB

Oleh Nur Hidayati

Tingginya inflasi dicemaskan berbagai kalangan. Pejabat pemerintah, otoritas moneter, pengusaha, dan ekonom dipusingkan oleh perhitungan strategi menekan inflasi. Kepentingan anggaran dan rencana bisnis dipertaruhkan. Namun, rakyat berpendapatan rendahlah yang paling merasakan tekanan hebat di balik angka-angka itu.

Angka inflasi yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS), Selasa (1/4), jauh lebih tinggi dari dugaan para ekonom. Inflasi Maret 2008 dibandingkan dengan Maret 2007 (year on year) mencapai 8,17 persen. Inflasi pada Maret 2008 sebesar 0,95 persen. Dengan begitu, laju inflasi tiga bulan pertama tahun ini sudah mencapai 3,41 persen.

Dari total inflasi Maret 2008 sebesar 0,95 persen, andil kenaikan harga pada kelompok bahan makanan dan makanan jadi sudah mencapai 0,57 persen atau lebih dari separuh.

Sebagai perbandingan, angka inflasi year on year sepanjang tahun 2007 tidak pernah menembus 8 persen. Tahun lalu, inflasi year on year tertinggi terjadi pada September bertepatan dengan bulan puasa sebesar 6,95 persen.

Selama tujuh tahun terakhir, pola inflasi Maret cenderung lebih rendah dari bulan-bulan sebelumnya karena pengaruh turunnya harga beras pada musim panen raya. Dalam kurun waktu itu, inflasi bulan Maret yang naik tajam hanya terjadi pada Maret 2005, pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang pertama, 1 Maret 2005.

Maret 2008, harga beras juga turun dan menyumbang deflasi sebesar 0,17 persen. Namun, penurunan harga beras kali ini tidak bisa menarik inflasi lebih rendah karena harga 42 jenis komoditas pangan lainnya meningkat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, dibutuhkan usaha luar biasa dari berbagai pihak untuk mewujudkan target inflasi akhir tahun sebesar 6,5 persen dalam APBN Perubahan 2008.

Target itu ditetapkan pemerintah di tengah kecenderungan kenaikan harga komoditas pangan yang masih cukup tinggi. Untuk mencapai target inflasi 6,5 persen, rata-rata inflasi selama sembilan bulan mendatang harus berada pada kisaran 0,34 persen per bulan.

Padahal, tren peningkatan inflasi yang biasa terjadi pada bulan puasa, Lebaran, dan Natal, misalnya, masih menghadang.

Pengamat ekonomi, Dradjad H Wibowo, memperhitungkan, laju inflasi pada akhir tahun ini akan berada pada kisaran 7-8 persen. Beratnya tekanan inflasi terhadap perekonomian pada tahun ini akan sangat berat antara lain karena kenaikan harga komoditas.

Pernyataan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2008, Senin lalu, merepresentasikan kekhawatiran dunia usaha terhadap tren inflasi saat ini.

Kadin memperhitungkan, dengan inflasi akhir tahun sebesar 7 persen saja, tingkat pertumbuhan ekonomi bruto sebesar 13-14 persen pun tidak akan banyak berarti. Inflasi yang tinggi diyakini akan mengakibatkan inefisiensi dalam pengelolaan ekonomi.

”Stabilitas pengelolaan kebijakan makro-ekonomi amat diperlukan karena pentingnya daya saing keseluruhan bangsa ini. Pengusaha dan dunia usaha tak bisa mengambil keputusan yang tepat dan benar pada saat angka inflasi tinggi akibat disiplin fiskal yang tak terkendali,” ujar Hidayat.

Para pelaku usaha juga khawatir sektor keuangan tidak akan mampu menjalankan intermediasi secara optimal jika pemerintah menerapkan defisit anggaran yang terlalu besar.

Kebijakan subsidi BBM dan listrik yang membengkak hingga Rp 200 triliun pun dicemaskan akan berujung pada ketidakmampuan pemerintah membiayai perbaikan infrastruktur.

Kadin berharap pemerintah segera mengupayakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan pengendalian kebijakan ekonomi. Untuk itu, Kadin merekomendasikan pentingnya implementasi atas strategi besar mengatasi krisis energi, pangan dan keuangan global, serta peningkatan produksi minyak.

Melalui implementasi kebijakan penanganan krisis yang efektif, inflasi tahunan diharapkan dapat ditekan hingga di bawah 5 persen atau mendekati rata-rata inflasi negara-negara yang sedang bertumbuh tinggi, seperti China, India, dan Rusia.

Menanggapi analisis Kadin itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, ”Kalau membaca analisis Kadin memang agak seram, sepertinya pemerintah salah semua dari A-Z. Seperti juga di zaman kegelapan, jelek semuanya. Namun rekomendasi Kadin, saya kira baik.”

Suku bunga

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom mengatakan, BI tidak akan merespons tekanan inflasi dengan menaikkan suku bunga. Hal itu dikarenakan tekanan inflasi cenderung didorong oleh kenaikan harga komoditas dunia yang sulit dikendalikan.

Tekanan inflasi yang paling berat secara nyata sebenarnya dialami oleh kalangan masyarakat berpendapatan rendah. Sekitar 60 persen dari pengeluaran kalangan masyarakat ini tersedot untuk belanja makanan. Kenaikan harga makanan yang berada pada kisaran 15-30 persen tentu berdampak pada penurunan kualitas hidup.

Di sisi lain, kenaikan harga pangan yang dicerminkan oleh tingkat inflasi sulit dihindari karena Indonesia tak mungkin lagi mengisolasi pasar domestik dari tekanan global. Instrumen stabilisator harga pangan pun hanya dipunyai pemerintah untuk komoditas beras melalui Perum Bulog.

Direktur Inter Cafe Institut Pertanian Bogor, Iman Sugema, menilai, perangkat fiskal yang digunakan pemerintah, berupa penurunan bea masuk tepung terigu dan kedelai, serta pajak pertambahan nilai minyak goreng yang ditanggung pemerintah, tidak akan efektif. Hal itu dikarenakan lonjakan harga jauh lebih tinggi dan masih terus berlanjut.

Subsidi pangan yang diberikan melalui pasar murah minyak goreng dan ”diskon” harga bahan baku bagi perajin tahu dan tempe pun tak berdampak signifikan. Penurunan harga pangan melalui penggunaan perangkat fiskal dan tambahan subsidi dirasakan seperti harapan muluk.

Jika kebijakan fiskal dan tambahan subsidi itu dimaksudkan untuk menolong masyarakat miskin, kondisi riil masyarakat ternyata belum cukup tertolong.

”Dengan dana terbatas, pemerintah membuat terlalu banyak program untuk mengurangi dampak kenaikan harga pangan ini. Akibatnya, malah enggak fokus,” ujar Iman.

Kompleksitas masalah yang menghadang terkait dengan tingginya inflasi sepertinya belum akan segera terurai. Pola kebijakan reaktif, kurang terfokus, dan kelemahan dalam implementasi semakin tak bisa ditoleransi. (OIN/HAR/OSA/FAJ)

Daulat Pangan

2008-04-01T19:48:00.001+07:00

Selasa, 1 April 2008 | 00:43 WIB

Oleh Khudori

Krisis pangan menjalar ke mana-mana, termasuk Indonesia. Keadaan kelebihan pasokan tidak lagi terjadi, sebaliknya dunia kini ditandai kelebihan permintaan.

Kondisi haus pangan dipicu booming ekonomi China dan India (Chindia) yang populasinya hampir sepertiga penduduk dunia. Pertumbuhan ekonomi hampir dua digit, mensyaratkan pemenuhan pangan dan energi dalam jumlah besar. Selain itu, pemanasan global membuat produksi pangan sering gagal.

Cadangan yang menipis, instabilitas geopolitik, dan gaya hidup enggan berubah membuat tekanan pada energi fosil kian kuat. Untuk menyiasati harga minyak yang lebih dari 100 dollar AS per barrel, banyak negara berlomba memproduksi energi alternatif (biofuel). Produk pangan (jagung, kedelai, gandum, tebu) yang semula untuk melayani perut kini dikonversi menjadi bahan bakar.

Kedaulatan pangan

Kondisi haus pangan ini memicu lonjakan harga, yang menurut FAO (2007), sifatnya tidak temporer tetapi lebih permanen.

Menyiasati kondisi ini, negara-negara penghasil pangan mengurangi ekspor, lebih mengutamakan bagi konsumsi dalam negeri. Langkah sejumlah negara produsen utama beras (Vietnam, Thailand, India, dan China) menghentikan ekspor tak lain guna mengantisipasi instabilitas harga beras di dunia. Akibat tren ini, negara-negara konsumen beras, jagung, terigu, dan kedelai akan amat terpukul (International Food Policy Research Institute, 2007). Solusinya tidak cukup dengan menaik-turunkan tarif perdagangan seperti fiskal 1 Februari 2008, tetapi harus bersifat jangka panjang dengan mengusung kedaulatan pangan.

Sejauh ini kedaulatan pangan belum menjadi visi pemerintah. Selama ini, visi pemerintah tertuang dalam UU No 7/1996 tentang Pangan. Dalam UU itu pembangunan pangan diletakkan dalam konsep ketahanan pangan (food security). Konsep yang diadopsi dari FAO itu didefinisikan sebagai kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangan (warganya). Istilah ini menunjuk kondisi terpenuhinya pangan di tingkat rumah tangga, tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, dalam jumlah, mutu aman, merata, dan terjangkau. Di dalamnya ada empat pilar: aspek ketersediaan (food availibility), aspek stabilitas ketersediaan atau pasokan (stability of supplies), aspek keterjangkauan (access to supplies), dan aspek konsumsi pangan (food utilization).

Bergantung impor

Ketahanan pangan tidak menyoal siapa yang memproduksi, dari mana pangan diproduksi, dan bagaimana pangan tersedia. Yang penting, ada pangan dalam jumlah cukup. WTO bahkan menyebut ketahanan pangan sebagai ketersediaan pangan di pasar (availability of food in the market), pangan yang mengabdi kepada pasar. Konkretnya mewujud dalam beleid ”memanen pangan di pasar” (impor) ketimbang ”memanen di lahan” (menanam sendiri). Juga tidak dipersoalkan berapa volume impor dan siapa yang paling diuntungkan dari kebijakan itu: importir kartel atau petani/konsumen miskin?

Presiden Yudhoyono menjelaskan, kenaikan harga pangan merupakan gejala global. Muslihat ini merupakan wujud konsep ketahanan pangan: memanen pangan di pasar. Dalam jangka pendek, kebijakan ini bisa menjadi obat kelaparan. Namun, dalam jangka panjang tak hanya menguras devisa, tetapi mengabaikan aneka sumber daya lokal. Ketika pangan kita tergantung impor, meski berdaya dalam ekonomi dan militer, secara politik amat rentan. Uni Soviet hancur karena embargo pangan AS.

Maka, amat perlu adanya kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan adalah hak tiap orang, masyarakat, dan negara untuk mengakses dan mengontrol aneka sumber daya produktif serta menentukan dan mengendalikan sistem (produksi, distribusi, dan konsumsi) pangan sendiri sesuai kondisi ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya khas masing-masing (Hines, 2005). Pengambilan keputusan dilakukan di level lokal/nasional, bukan di bawah badan perdagangan internasional (IMF, Bank Dunia, WTO) dan korporasi global. Pangan bukan komoditas yang sekadar dijual.

Prasyarat ketahanan

Kedaulatan pangan merupakan prasyarat ketahanan. Ketahanan pangan baru tercipta jika kedaulatan pangan dimiliki rakyat. Dari perspektif ini, pangan dan pertanian seharusnya tak ditaruh di pasar yang rentan, tetapi ditumpukan pada kemampuan sendiri. Untuk menciptakan kedaulatan pangan, pemerintah harus menjamin akses tiap petani atas tanah, air, bibit, dan kredit. Di tingkat nasional, kebijakan reforma agraria, air untuk pertanian, aneka varietas lokal unggul, dan kredit berbunga rendah harus jadi prioritas. Dalam konteks alam, petani perlu perlindungan atas aneka kemungkinan kerugian bencana alam, seperti kekeringan, banjir, dan bencana lain. Negara perlu memberi jaminan hukum bila itu terjadi, petani tidak terlalu menderita. Salah satu caranya, perlu UU yang mewajibkan pemerintah mengembangkan asuransi kerugian atau kompensasi kerugian bagi petani atas bencana alam/hal sejenis.

Dalam lingkup sosial-ekonomi, negara perlu menjamin struktur pasar yang menjadi fondasi pertanian. Ini harus dikembangkan guna mengatasi struktur pasar yang tidak adil di dalam negeri dan siasat atas struktur pasar dunia yang tak adil bagi negara berkembang. Pendek kata, semua yang menambah biaya eksternal petani, menurunkan harga riil produk pertanian dan struktur yang menghambat kemajuan pertanian, perlu landasan hukum yang kuat (Pakpahan, 2004). Bagi Indonesia, dengan segenap potensinya, tidak ada alasan untuk tidak berdaulat dalam pangan.

Khudori Peminat Masalah Sosial-Ekonomi

Indonesia Tak Siap Hadapi Krisis?

2008-04-01T19:47:00.001+07:00

Selasa, 1 April 2008 | 00:42 WIB

Oleh Sri Adiningsih

Profesor Steve Hanke, guru besar ekonomi Universitas Johns Hopkins, AS, menyatakan, Indonesia belum siap menghadapi krisis ekonomi. Pernyataan itu tentu membuat otoritas ekonomi Indonesia tidak senang.

Apalagi dikatakan, ekspektasi inflasi dalam APBN tidak realistis mengingat berbagai kenaikan harga komoditas masih terus berlangsung sehingga BI disarankan agar tidak hanya mengikuti the Fed dengan menurunkan suku bunga. Juga dikatakan, rendahnya anggaran untuk infrastruktur yang hanya 3 persen dari PDB (di bawah Indonesia zaman Orba atau negara Asia Tenggara lainnya) dan rendahnya anggaran untuk SDM membuat Indonesia tidak siap menghadapi krisis global.

Permasalahan ekonomi global kini, selain disebabkan krisis subprime market di AS, juga dipicu meningkatnya harga komoditas primer. Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA) seharusnya mendapat rezeki nomplok, justru ”tombok” karena salah kelola SDA selama ini. Kini kita ibarat tikus yang kelaparan di lumbung padi. Tragis!

Sebagai bangsa yang kaya SDA, yang terletak di khatulistiwa, rasanya sedih dan prihatin melihat perkembangan negeri ini. Kenaikan harga komoditas primer yang seharusnya membuat bangsa ini mendapat rezeki nomplok malahan menyengsarakan. Padahal, negara pengimpor produk-produk primer ada yang tambah makmur. Jelas ada masalah dalam pengelolaan ekonomi di negeri ini.

Apalagi mengingat, Indonesia sudah melewati satu dekade krisis ekonomi, hingga kini jangankan kebangkitan ekonomi, menghadapi ancaman krisis ekonomi global saja tampaknya tidak siap.

Meski data-data makro membaik, kehidupan masyarakat kian berat. Tahu tempe yang merupakan makanan rakyat pun kini mahal harganya, menjadi barang ”mewah”, tidak lagi terjangkau rakyat miskin negeri ini. Semakin beratnya hidup masyarakat terefleksi dari hasil berbagai jejak pendapat yang menunjukkan ketidakpuasan masyarakat pada kinerja ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun.

Politik fiskal

Kemandekan pembangunan ekonomi dan ketidaksiapan Indonesia menghadapi krisis membuat ekonomi Indonesia ada pada posisi berbahaya jika pengelola ekonomi masih terus menjalankan kebijakannya selama ini. Apalagi jika kebijakan fiskal lebih banyak dimensi politiknya daripada mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi bangsa dan mengabaikan pertimbangan rasional dari sisi ekonomi.

Apalagi dalam kondisi keuangan negara yang masih berat, kondisi fiskal belum sustainable, pengelolaan fiskal yang tidak rasional akan memperburuk kondisi ekonomi. Kita terjebak kepentingan jangka pendek dari pihak-pihak yang memegang kekuasaan sehingga kepentingan rakyat ”dikorbankan”. Sementara itu, pembangunan berjalan di tempat, infrastruktur penting banyak yang rusak berat. Namun, otoritas tampaknya tidak melihat itu semua, atau tidak mau melihat itu semua.

Apakah untuk melihat persoalan itu kita harus mendengarkan profesor asing yang menguliahi kita seperti Steve Hanke. Dia saja dari jauh dapat melihat ada masalah dalam kebijakan ekonomi kita. Di mana alokasi anggaran yang berat pada subsidi (padahal banyak yang tidak tepat sasaran) sehingga anggaran untuk infrastruktur dan SDM yang penting untuk membangun ekonomi Indonesia ke depan justru dikorbankan.

Juga karena subsidi yang membengkak membuat defisit APBN melesat, yang akhirnya harus dibiayai dengan tambahan utang. Artinya, generasi mendatang harus membiayai konsumsi generasi sekarang. Sungguh kasihan anak cucu kita.

Jika pola itu masih akan berlangsung pada tahun-tahun mendatang, jelas akan membuat ekonomi kita tidak maju, bahkan mengalami kemerosotan. Padahal, jika anggaran yang disalurkan untuk subsidi tahun ini digunakan membangun jalan bebas hambatan (kualitas jalan tol) bisa mencapai 4.000 km, dalam dua tahun akan bisa dibangun 8.000 km. Ini akan membuat infrastruktur kita setara dengan China sehingga mampu menjadi modal bagi kebangkitan ekonomi, bisa memperbaiki kehidupan kita pada masa datang.

Kebijakan fiskal memegang peran penting dalam pengelolaan ekonomi suatu negara. Alokasi anggaran dan cara membiayainya akan memengaruhi perekonomian suatu negara. Apalagi bagi negara yang memiliki beban utang besar seperti Indonesia, yang ekonominya masih ”terpuruk” (jumlah pengangguran dan kemiskinan masih besar). Belum lagi dana terbatas dari APBN yang seharusnya digunakan untuk membangun agar ekonomi dapat bangkit malah dihamburkan untuk konsumsi, dalam bentuk subsidi yang banyak salah sasaran. Padahal, nilainya bisa mencapai 20 persen dari anggaran tahunan dan sebagian dibiayai dari utang. Akankah ini dibiarkan terjadi?

Setahu saya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki jiwa perjuangan yang hebat. Lihat sejarah Indonesia selama ini. Indonesia sudah biasa jatuh bangun untuk membawa bangsa ini merdeka hingga pada posisinya sekarang. Namun, tampaknya semangat kita kini kian melempem. Ke mana semangat perjuangan bangsa ini? Apakah kita sudah tidak lagi peduli dengan masa depan bangsa dan negara? Masih pedulikah kita pada generasi mendatang dan cita-cita kemerdekaan Indonesia? Maukah kita sedikit ”berkorban” pada masa kini untuk mendapatkan kehidupan lebih baik di masa datang dan mengorbankan kepentingan elite untuk kepentingan sekitar 220 juta orang? Apakah untuk dapat melihat itu semua dan membuat kita mengambil jalan yang benar harus mendengarkan saran dari luar?

Semoga bangsa Indonesia dapat melihat permasalahan ekonomi dengan jernih sehingga dapat mengambil solusi dengan bijaksana. Apalagi ancaman krisis dan resesi global tampaknya kian serius. Jangan sampai kita harus mengalami krisis ekonomi hebat lagi karena ketidakmampuan kita mengantisipasinya dengan baik.

SRI ADININGSIH Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Harga RSH Naik Jadi Rp 55 Juta

2008-04-01T19:39:00.000+07:00

Perbankan Diharapkan Naikkan Plafon KPR

Selasa, 1 April 2008 | 01:05 WIB

Jakarta, Kompas - Kementerian Negara Perumahan Rakyat memutuskan kenaikan harga rumah sederhana sehat atau RSH bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu dari Rp 49 juta menjadi Rp 55 juta (kelompok sasaran I). Kenaikan harga RSH tersebut berlaku per 1 April 2008.

”Kenaikan harga RSH untuk membantu industri perumahan dalam memasok unit RSH. Kenaikan itu telah mempertimbangkan daya beli masyarakat,” kata Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat Iskandar Saleh, Senin (31/3) di Jakarta.

Kenaikan harga RSH terakhir pada tahun 2007 yang naik menjadi Rp 49 juta dari sebelumnya Rp 42 juta (tahun 2005). Sedangkan tahun 2004 naik menjadi Rp 36 juta.

Patokan harga RSH adalah pendapatan. Dengan ketentuan, kelompok sasaran I berpenghasilan Rp 1,7 juta-Rp 2,5 juta per bulan, kelompok sasaran II (Rp 1 juta-Rp 1,7 juta), dan kelompok sasaran III (di bawah Rp 1 juta).

Umumnya, luas bangunan RSH 21-36 meter persegi dengan luas tanah minimal 60 meter persegi. Kenaikan harga RSH juga dimaksudkan untuk mempertahankan kualitas bangunan, di tengah kenaikan harga material bangunan.

Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Tito Murbaintoro mengatakan, meski harga RSH naik 12-12,24 persen, pemerintah menaikkan subsidi lebih tinggi. ”Kenaikan subsidi membuat cicilan bulanan turun, sesuai harapan masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Tito.

Regulasi sektor pajak

Deputi Perumahan Formal Kemenpera Zulfi Syarif Koto mengatakan, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengusulkan kenaikan RSH menjadi Rp 56 juta, Perum Perumnas sebesar Rp 57 juta, Realestat Indonesia (REI) Rp 60 juta, dan Pusat Litbang Permukiman Departemen Pekerjaan Umum Rp 52 juta.

”Kami menerima kenaikan harga RSH, meski di bawah yang kami usulkan. Sebab kenaikan subsidi membuat cicilan turun. Itu berita bagus bagi konsumen, yang diharapkan cepat menyerap RSH,” kata Preadi Ekarto, Wakil Ketua Umum REI Bidang RSH.

Sementara itu, pengembang dari Jawa Timur, Adri Istambul Gayo, berharap kenaikan harga RSH bisa segera diikuti oleh regulasi di sektor perpajakan seperti patokan harga jual bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang ditanggung konsumen.

Selain itu, perbankan yang menyalurkan KPR-RSH bisa menaikkan plafon KPR-nya maksimal di Rp 49 juta. (RYO/gun)

Menatap Kinerja Perekonomian

2008-04-01T18:16:00.000+07:00

Olleh :Fithra Faisal Hastiadi

Staf Pengajar FE Universitas Indonesia Kandidat Master dari School of Media and Governance Keio University Japan

Tak terasa kita sudah menjejak dalam triwulan pertama 2008. Singkat memang dalam ukuran waktu, tetapi sudah banyak frame cerita yang membuat publik banyak menahan napasnya. Bayangan akan adanya sebuah krisis lanjutan menjadi momok yang terus bergelayut dalam benak sebagai konsekuensi dari rentetan peristiwa negatif yang terus mengakrabi dunia.

Krisis subprime mortgage di Amerika Serikat yang kemudian dilengkapi dengan krisis minyak dan beberapa komoditas utama dunia telah bertindak sebagai katalis pembentuk kelimbungan. Dengan fakta yang demikian, sebuah gambaran suram yang bertajukkan krisis ekonomi tentu sangat berpotensi membentuk ekspektasi negatif dari pasar.

Ini sebuah hal yang jika dibiarkan berlarut-larut akan mensahihkan ekspektasi yang terbentuk. Gerakan sigap dari pemerintah merupakan sebuah syarat untuk mengatasi kelimbungan. Sebuah peranan institusional yang kemudian dicukupkan dengan komunikasi dan kerja sama yang efektif dengan para stakeholder lainnya, seperti Bank Indonesia, DPR, dan juga pelaku pasar.

Gejolak pendorong stagnasi
Mengerutnya kapasitas ekonomi dunia yang dikomandoi oleh tertahannya laju perekonomian Amerika Serikat dan juga naiknya harga-harga komoditas utama dunia, seperti minyak dan juga produk-produk pertanian, tak pelak telah menyeret perekonomian Indonesia menuju tren yang negatif. Tanda-tanda kemerosotan sudah dapat dilihat dari tren turunnya konsumsi masyarakat sebagai konsekuensi dari tergerusnya daya beli.

Fragmen ini akan menjadi wajar tatkala pergerakan struktur ekonomi domestik berjalan selaras dengan lingkup tren dunia, menjadi hal yang tidak wajar jika yang berlaku adalah sebaliknya. Coba tengok saja nilai rupiah. Di tengah kampanye positif The Fed yang memangkas suku bunganya hingga menyentuh level 2,25 persen, rupiah sepertinya masih enggan untuk beranjak dari level Rp 9.100 per dolar AS.

Ini sebuah anomali yang aneh mengingat rentang suku bunga antara BI rate dan Fed rate sudah sedemikian lebar. Hal ini seharusnya menjadi insentif bagi para pemodal, setidaknya jangka pendek, untuk kembali mengguyur pasar Indonesia dengan arus capital inflow yang masif. Hal ini pada gilirannya diharapkan mengungkit nilai rupiah ke level yang lebih tinggi.

Apa pasal? Kata kuncinya adalah ekspektasi dengan pasar masih memiliki ekspektasi yang negatif terhadap rupiah. Sebuah cerita lama terpaksa dikuak kembali, permasalahan mengenai decoupling effect yang terjadi antara sektor riil dan finansial yang belum terpecahkan hingga kini.

Kenyataan ini berkontribusi terhadap lemahnya fundamental perekonomian Indonesia sehingga wajar saja bila pasar masih belum memberikan kepercayaan secara penuh. Satu hal yang patut kita perhatikan adalah alasan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Selain karena fundamental ekonomi yang kuat, adalah ekspektasi mereka mengenai potensi keuntungan yang besar. Gap antara harga saham dan kinerja emiten yang cukup besar sebenarnya bisa diartikan bahwa pelaku pasar mengekspektasikan bahwa adanya peningkatan kinerja emiten pada masa mendatang sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan yang stabil pada masa mendatang.

Dengan kata lain proses decoupling antara sektor riil dan finansial tidak semata-mata dinisbatkan sebagai aksi gelembung spekulatif. Akan tetapi, lebih ke arah aksi gelembung rasional (rational economic bubble).

Investor cenderung mengekspektasikan kebangkitan sektor riil untuk menopang keberlangsungan dari sektor finansial. Akan menjadi masalah yang besar jika ekspektasi ini tidak dapat dipenuhi oleh para pembuat kebijakan. Sedihnya, hal dasar inilah yang kemudian absen dari struktur perekonomian nasional.

Pembentukan ekspektasi semakin terpuruk menuju titik nadir dengan berlarut-larutnya kasus penyidikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan para pejabat di Bank Indonesia (BI). Kredibilitas dalam kasus ini menjadi taruhannya, sebuah pertaruhan yang teramat riskan mengingat faktor kredibilitas ini berfungsi sebagai simbol penggerak pasar.

Solusi jangka panjang
Upaya untuk mengembalikan perekonomian Indonesia ke dalam jalurnya bukannya tidak pernah dilakukan. Akan tetapi, belum secara efektif dilaksanakan. Prinsip di balik penyusunan kerangka kerja makroekonomi yang baik dan benar adalah kredibilitas, fleksibilitas, dan legitimasi politik.

Peraturan dapat memunculkan kredibilitas jika peraturan itu merupakan sebuah peraturan yang sudah dikenal luas dan dipahami oleh masyarakat. Dengan adanya kredibilitas, maka akan menjadi lebih mudah untuk mengatasi gejolak ekonomi dengan instrumen kebijakan yang diberlakukan oleh otoritas ekonomi.

Kredibilitas juga dapat menjadi lebih baik ketika terdapat kerangka kerja yang transparan dan accountable yang pada akhirnya dapat memperkuat legitimasi politik. Kebijakan yang baik muncul apabila pembuat kebijakan dan institusi pembuat kebijakan mempunyai kemampuan untuk secara cepat bereaksi terhadap terjadinya gejolak ekonomi yang tidak terduga.

Pembuat kebijakan yang kredibel adalah pembuat kebijakan yang dalam membuat kebijakannya memperhatikan faktor transparansi kebijakan. Dengan tingginya tingkat transparansi kebijakan, maka gejolak ekonomi yang terjadi akan dengan mudah ditanggulangi.

Tanpa adanya transparansi, kebijakan mengenai target ekonomi dan peraturan fiskal menjadi tidak berguna karena publik tidak dapat membandingkan antara target dan realisasi. Dengan demikian, dapat memicu terjadinya ketidakseimbangan dalam perekonomian. Pada praktiknya, transparansi ini diwujudkan oleh pembuat kebijakan dengan memublikasikan analisis mengenai prospek ekonomi masa depan dan juga analisis kebijakan ekonomi yang telah dibuat pada periode sebelumnya.

Akuntabilitas menjadi suatu pendukung yang penting terhadap terwujudnya transparansi. Dengan adanya akuntabilitas kebijakan, maka dengan sendirinya akan muncul legitimasi politik yang kuat. Lebih lanjut, legitimasi politik menjadi penting karena kebijakan-kebijakan yang dibuat harus merefleksikan sebuah konsensus nasional. Kondisi balance of power dan juga tanggung jawab yang ada, pada akhirnya dapat mengurangi dampak buruk dari kurang terkoordinasinya kebijakan.

Ikhtisar:
- Kebangkitan sektor riil akan menopang keberlangsungan sektor finansial. - Ada gejala aneh pada perekonomian Indonesia dibanding tren global.

KRISIS GLOBAL

2008-03-31T16:59:00.000+07:00

Babak Baru Krisis Finansial Global
Jumat, 28 Maret 2008 | 00:59 WIB

Hari-hari ini dunia dibuat terus berdebar menyaksikan perkembangan di Amerika Serikat (AS). Semua menunggu langkah apa lagi yang akan ditempuh Pemerintah maupun Bank Sentral AS (Fed) atau bank-bank sentral negara maju lain, untuk mencegah kian meluasnya gejala krisis finansial global yang bermula dari krisis kredit macet perumahan (sub-prime mortgage) di AS.

Sejak krisis kredit macet perumahan merebak pada Juli 2007, sudah banyak langkah ditempuh The Fed dan pemerintahan Presiden George W Bush untuk mencegah resesi ekonomi AS dan meredam kepanikan di pasar finansial. Termasuk serangkaian pemotongan suku bunga secara maraton, peluncuran paket stimulus ekonomi senilai 163 miliar dollar AS, dan injeksi likuiditas ke sistem finansial.

Dampak krisis kredit perumahan bukannya mereda, justru meluas dari pasar kredit ke sistem perbankan dan keuangan secara keseluruhan. Bahkan ke seluruh sektor perekonomian, dan berpotensi memicu resesi ekonomi dan krisis finansial global yang lebih luas.

Berbagai statistik seperti pertumbuhan industri dan angka pengangguran, menunjukkan resesi di AS sudah terjadi. Beberapa kalangan, termasuk mantan Menteri Keuangan AS Robert Rubin, mantan pimpinan Fed Alan Greenspan dan Dana Moneter Internasioanl (IMF) sudah mengingatkan kemungkinan situasi lebih buruk ke depan. Presiden Federal Reserve New York Tim Geithner bahkan terus terang mengakui Amerika mengalami financial meltdown.

Padahal, pada Agustus 2007 mereka masih meyakinkan bahwa krisis perumahan tidak akan menyebar ke sektor pasar uang lainnya atau perekonomian secara keseluruhan. Faktanya, sejak itu kepanikan melanda seluruh pasar finansial. Investor berebut hengkang dari pasar. Aksi rush (bank run) ini membuat seluruh sistem finansial tak berfungsi. Krisis likuiditas juga membuat perekonomian lumpuh. Sejumlah bank besar atau hedge fund yang bermain sekuritas berbasis sub-prime mortgage (mortgage-backed securities/MBS) yang macet, kolaps atau dalam kesulitan keuangan.

Langkah Fed menginjeksikan likuiditas 200 miliar dollar AS melalui fasilitas Term Auction Facility (TAF) ke pasar uang dan menyelamatkan bank investasi raksasa Bear Stearns (lewat akuisisi oleh JP Morgan Chase yang didukung pendanaan dari Fed) Maret lalu, semakin membuktikan sistem perbankan AS memang sudah bangkrut. Bahkan ada yang mengibaratkan institusi finansial AS saat ini sebagai zombie, secara teknis sudah mati, tetapi masih beroperasi.

Lewat skema itu, Fed juga mensinyalkan pihaknya tak akan segan intervensi langsung di pasar modal untuk mencegah terus bergugurannya harga saham. Padahal jelas, intervensi di pasar modal bukan mandat bank sentral. Secara tak langsung, langkah itu juga menunjukkan kepanikan bank sentral dari perekonomian terbesar di dunia itu. Indikasi lain kepanikan Fed adalah penurunan suku bunga hari Minggu (23/3) saat semua libur.

Kehabisan amunisi

Berbagai langkah pemerintah AS dan Fed untuk sesaat memang menenangkan pasar dan indeks saham sempat rebound, meski tak bertahan lama. Ini menunjukkan pemotongan suku bunga saja tak cukup.

Demikian pula, beberapa kebijakan menginjeksikan likuiditas ke sistem finansial dan perbankan yang mengalami krisis likuiditas melalui sejumlah instrumen. Beberapa ekonom melihat ini sebagai bentuk bailout de facto oleh Fed dan membuat Fed berubah menjadi semacam tempat penggadaian MBS.

Langkah itu pun takkan banyak menolong, mengingat outstanding sub-prime mortgage mencapai 11 triliun dollar AS.

Krisis yang melanda perbankan, pasar saham dan pasar uang AS menandai babak baru krisis finansial global. Sejumlah analis mengatakan ini menunjukkan sistem finansial global telah gagal. Dampak krisis di AS juga berimbas ke perbankan dan lembaga investasi di negara lain.

Sejumlah bank investasi lain diprediksikan akan menyusul Bear masuk dalam ruang perawatan Fed. Bear juga bukan bank pertama yang kesulitan keuangan. Sebelumnya Citigroup Inc, Merril Lynch dan Morgan Stanley juga dipaksa meminta bailout dari investor luar, termasuk lembaga investasi milik pemerintah asing.

Too big to fail?

Untuk menyelamatkan Bear Stearns, Fed menyediakan dana 30 miliar dollar untuk mendukung akuisisi Bear oleh JP Morgan Chase. Nilai akuisisi itu hanya 1 persen dari nilai Bear tiga pekan sebelumnya, atau diskon 93,3 persen dari nilai kapitalisasi Bear per 14 Maret dan 98,8 persen dari nilai buku per 29 Februari. Harga saham Bear yang pernah mencapai level tertinggi 159,36 dollar, 14 Maret lalu hanya ditutup pada 30 dollar.

Kenapa Fed harus menyelamatkan Bear? Ambruknya Bear bisa memicu krisis kepercayaan yang lebih besar, karena memiliki keterkaitan dengan sejumlah lembaga keuangan lain.

Kolapsnya Bear berpotensi memicu krisis kepercayaan yang lebih besar dibandingkan saat terjadinya krisis Long Term Capital Management (LTCM--hedge fund raksasa yang ambruk karena transaksi derivatif tahun 1998). Krisis LTCM waktu itu juga nyaris merontokkan sistem perbankan global dan memaksa Fed melakukan bailout. Nilai pokok kredit macet di Bear ini mencapai 900 miliar dollar AS atau tujuh kali lipat LTCM.

Apalagi, makroekonomi AS kini jauh lebih rentan dibandingkan saat krisis LTCM. Sebagai perbandingan, defisit transaksi berjalan yang dulu 2 persen, sekarang 8 persen. Rasio utang pasar kredit terhadap PDB dulu sekitar 250 persen, sekarang 330 persen. Rasio utang rumah tangga dulu 65 persen terhadap PDB, sekarang 100 persen. Utang kartu kredit rumah tangga saja menurut The Center for American Progress sudah mencapai 790 miliar dollar AS, empat kali lipat dalam satu dekade.

Yang pasti, sejak krisis sub-prime merebak Juli 2007, indeks harga saham global sudah jatuh lebih dari 10 persen. Kerugian akumulatif 5 triliun dollar lebih. Bank dan lembaga keuangan kian pelit menyalurkan kredit. Terjadi pula krisis likuiditas yang luar biasa di seluruh sistem finansial.

PLN Dirombak agar Responsif

2008-03-26T07:30:00.000+07:00

Struktur Baru Memungkinkan Regionalisasi Tarif

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA / Kompas Images
Direktur Utama PLN yang baru Fahmi Mochtar (kiri) berjabatan tangan dengan Eddie Widiono Suwondho, seusai pelantikan di Gedung Kementerian Negara BUMN, Jakarta, Senin (10/3). Fahmi menggantikan Eddie Widiono sebagai Dirut PLN yang masa jabatannya telah habis.

Selasa, 11 Maret 2008 | 00:43 WIB

Jakarta, Kompas - Pemerintah mengharapkan perombakan struktur organisasi akan membuat PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) lebih responsif menangani masalah kelistrikan. Selain itu, dengan struktur baru, badan usaha milik negara ini diharapkan dapat segera menyiapkan regionalisasi tarif listrik.

Menurut Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sofyan Djalil, wilayah Indonesia yang terlalu besar membutuhkan penanganan yang sifatnya kewilayahan atau regional.

”Ada beberapa hal yang tidak bisa lagi ditangani terpusat. Nanti, misalnya, kalau ada masalah di daerah Jawa Madura dan Bali, baik itu di hulu maupun hilir, sudah jelas siapa yang bertanggung jawab,” ujar Sofyan saat melantik jajaran direksi baru PT PLN, Senin (10/3) di Jakarta.

Perubahan struktur organisasi PLN, menurut Sofyan, tidak untuk memecah organisasi BUMN itu. ”Tidak seperti yang dikhawatirkan serikat pekerja, sama sekali tidak mengarah ke unbundling,” kata Sofyan.

Ia menjelaskan, dengan organisasi yang lebih regional, akan memudahkan PLN melakukan hal-hal yang dalam struktur lama tidak dimungkinkan, antara lain regionalisasi tarif.

”Artinya, kalau layanan listrik bagus, wajar bayar lebih mahal. Kalau dekat dengan sumber energi, harusnya bayar lebih murah. Intinya, bisa merespons kebutuhan setempat,” papar Sofyan.

Kalimantan Timur yang memiliki sumber batu bara dan gas melimpah, misalnya, seharusnya tidak mengalami masalah pasokan listrik. ”Pemerintah akan memberikan keleluasaan bagi wilayah seperti itu untuk memiliki listrik sendiri,” kata Sofyan.

Direksi baru

Direksi baru PLN yang dilantik adalah Direktur Utama Fahmi Mochtar, Wakil Direktur Utama Rudiantara, Direktur Konstruksi Strategis M Agung Nugroho, Direktur Perencanaan dan Teknologi Bambang Praptono, Direktur Jawa Madura Bali Murtaqi Syamsuddin, Direktur Luar Jawa Madura Bali Hariadi Sadono, Direktur SDM dan Umum Supriadi, serta Direktur Keuangan Setio Anggoro Dewo.

Adapun jabatan Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan, Direktur Transmisi dan Distribusi, serta Direktur Pembangkitan dan Energi Primer dihilangkan.

Dari susunan direksi baru, hanya Fahmi Mochtar yang berasal dari jajaran direksi lama. Sejak Januari 2008, Fahmi menjadi pelaksana tugas Direktur Pembangkitan dan Energi Primer. Fahmi menggantikan Ali Herman, yang diberhentikan karena dinilai lalai menjaga keandalan pembangkit.

Dua direksi berasal dari luar PLN, yaitu Rudiantara, sebelumnya Wakil Dirut PT Semen Gresik, dan Setio Anggoro Dewo, Komisaris Independen PT Indonesia Power.

Masuknya orang luar dengan latar belakang keuangan, seperti Rudi dan Setio, kata Sofyan, diharapkan bisa menciptakan dinamika organisasi.

Selain itu, untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan proyek percepatan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, Direktur Konstruksi Strategis akan menjadi supervisor sehari-hari.

Fahmi Mochtar menyatakan, akan segera melengkapi struktur organisasi baru. ”Level deputi juga harus dirombak, kami upayakan selesai dalam sebulan. Selain itu, PLN akan merevisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2008 untuk menyesuaikan dengan perubahan sejumlah asumsi,” ujarnya.

Adapun soal penerapan tarif insentif dan disinsentif, meski pemerintah menyatakan memberlakukannya mulai April, menurut Fahmi, hal itu masih akan dibicarakan dengan DPR.

Pengamat kelistrikan Fabby Tumiwa mengkhawatirkan perhatian manajemen PLN akan tersedot untuk memantapkan struktur baru. Sebab, hal itu bukan hal yang mudah, apalagi perombakan dilakukan sampai ke bawah.

”Saya khawatir justru masalah yang mendesak terabaikan. Misalnya, bagaimana mengatasi masalah struktural energi primer, mempercepat pembangunan pembangkit, dan mengantisipasi pelayanan yang semakin menurun karena kurangnya tambahan daya,” kata Fabby. (DOT)

Asumsi APBN-P 2008 Dirombak

2008-03-26T07:29:00.001+07:00

Tahun Politik, Rp 80 Triliun untuk Rakyat Miskin

Kamis, 6 Maret 2008 | 02:17 WIB

Jakarta, Kompas - Panitia Kerja Asumsi dan Penerimaan Negara merombak asumsi ekonomi Rancangan APBN Perubahan 2008 yang diusulkan pemerintah. Perombakan terutama terkait parameter minyak karena dinilai asumsi harga minyak mentah dan produksi minyak siap jual (lifting) belum realistis.

”Asumsi harga minyak mentah Indonesia diubah dari 83 dollar AS menjadi 85 dollar AS per barrel. Lifting ditambah dari target awal 910.000 barrel per hari menjadi 960.000 barrel per hari,” ujar Ketua Panitia Kerja Asumsi dan Penerimaan Negara Suharso Monoarfa di Jakarta, Rabu (5/3).

Menurut Suharso, asumsi harga minyak dinaikkan menjadi 85 dollar AS per barrel dengan harapan ada kenaikan penerimaan negara, yang tidak diikuti peningkatan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Hal itu dimungkinkan karena asumsi harga baru disesuaikan dengan harga pembelian produk minyak impor.

”Sementara dengan kenaikan lifting, kami berharap ada kenaikan penerimaan Rp 10-12 triliun. Namun, pemerintah harus bisa mengubah kontrak pembelian minyak mentah antara Chevron dan Conoco sebesar 50.000 barrel, yang menjadi basis penambahan lifting itu,” ujarnya.

Pengamat Perminyakan Kurtubi mengatakan, asumsi harga minyak 85 dollar AS per barrel cukup realistis dibanding asumsi 60 dollar AS per barrel dalam APBN 2008. Harga minyak diperkirakan berfluktuasi 70-110 dollar AS per barrel, dengan rata-rata 90 dollar AS per barrel.

Untuk menjaga agar APBN-P 2008 tidak semakin tertekan, pemerintah harus meninjau kembali patokan perhitungan subsidi BBM, serta mempercepat diversifikasi minyak tanah ke LPG dan premium ke bahan bakar gas.

Rapat Panitia Kerja Asumsi dan Penerimaan Negara juga menetapkan asumsi nilai tukar rupiah 9.100 per dollar AS. Sebelumnya diusulkan asumsi nilai tukar rupiah 9.150 per dollar AS.

Asumsi makro lainnya ditetapkan sama dengan usulan pemerintah dalam RAPBN-P 2008. Inflasi ditetapkan 6,5 persen. Pertumbuhan ekonomi 6,4 persen.

Di tempat terpisah, Menko Perekonomian Boediono mengatakan, pihaknya berupaya memacu pertumbuhan ekonomi dengan menyusun rencana aksi khusus, yakni, antara lain, restrukturisasi BUMN, reformasi sektor keuangan, program insentif yang rasional, dan peningkatan efektivitas APBN dan APBD.

”Tim yang terlibat adalah nonpartisan sehingga tidak mengganggu Pemilu 2009,” ujarnya.

Pengamat Ekonomi Faisal Basri menegaskan, seluruh program itu bisa berjalan jika Menko Perekonomian memiliki cukup kewenangan. ”Selama tidak ada tambahan wewenang, semuanya tidak akan berhasil,” tuturnya.

Rakyat miskin

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, meski tahun 2008 suhu politik mulai memanas, pemerintah tetap menganggarkan Rp 80 triliun untuk rakyat miskin. Hal itu disampaikan pada peninjauan realisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Desa Kertamaya, Bogor, Jawa Barat.

Presiden didampingi Ny Ani Yudhoyono menyatakan, anggaran untuk membantu rakyat miskin terus ditingkatkan. Tahun 2004 sebesar Rp 19 triliun, 2005 sebesar Rp 24 triliun, 2006 sebesar Rp 41 triliun, dan 2007 sebesar Rp 51 triliun.

Dengan asumsi jumlah rakyat miskin 36 juta, jika anggaran Rp 80 triliun dibagi rata, masing- masing rakyat miskin akan mendapat Rp 2,2 juta. (OIN/INU)

Masalah Ekonomi Justru Diabaikan

2008-03-26T07:28:00.001+07:00

Pimpinan DPR Akan Jelaskan Pemilihan Gubernur BI

Selasa, 25 Maret 2008 | 01:29 WIB

Jakarta, Kompas - Berlarut-larutnya proses pemilihan Gubernur Bank Indonesia mengesankan pemerintah dan parlemen lebih mementingkan persoalan politik ketimbang ekonomi yang saat ini justru tengah menghadapi tekanan hebat. Polemik seharusnya dihentikan agar tercipta kepastian.

Demikian rangkuman pendapat Direktur Indef Fadhil Hasan, pengamat perbankan dan pasar modal Mirza Adityaswara, ekonom BNI Tony Prasetiantono, serta bankir Krisna Wijaya, Senin (24/3) di Jakarta.

Krisna mengatakan, berlanjutnya polemik soal pemilihan Gubernur BI bisa menimbulkan kesan tidak adanya kepedulian yang tinggi terhadap situasi perekonomian yang tengah guncang saat ini. ”Kalau masalah politik lebih diprioritaskan, yang akan terjadi adalah berkurangnya kepercayaan terhadap pasar keuangan Indonesia. Ini membuat perekonomian makin tidak kondusif,” ujarnya.

Menurut Mirza, situasi pasar keuangan saat ini sedang penuh ketidakpastian, yaitu seberapa parah resesi Amerika Serikat.

Adapun di domestik masih tidak ada kesepakatan bagaimana memecahkan defisit APBN akibat harga minyak yang tinggi dan masalah inflasi.

”Ruwetnya proses pencalonan Gubernur BI telah memperburuk situasi. Namun demi penyempurnaan tata krama politik ke depan, ada baiknya DPR menjelaskan alasan penolakan sehingga presiden punya pegangan untuk mengajukan calon baru kepada DPR,” katanya.

Tony mengatakan, proses pemilihan Gubernur BI yang berlarut-larut bisa menimbulkan persepsi negatif, terlebih di saat sekarang ketika perekonomian dunia tengah dicekam ketidakpastian dan ancaman resesi.

”Sebaiknya perseteruan tidak berlanjut. Lobi harus dilakukan kedua pihak untuk mencari titik temu,” katanya.

Sedangkan Fadhil mengatakan, prahara bertubi-tubi yang menimpa bank sentral, mulai dari kasus aliran dana BI hingga berlarut-larutnya pemilihan Gubernur BI, sedikit banyak membuat proses kerja BI terganggu dan menambahkan ketidakpastian di pasar. Terbukti, inflasi inti bulan Februari 2008 cukup tinggi dan BI melakukan intervensi valas yang cukup besar untuk menstabilkan nilai tukar.

Terus berlangsung

Perseteruan pemerintah dengan parlemen soal pemilihan Gubernur BI terus berlangsung hingga kini.

Setelah calon Gubernur BI yang diajukan presiden, yakni Agus Martowardojo dan Raden Pardede, ditolak, pemerintah mendesak parlemen untuk menjelaskan secara resmi alasan penolakan. Presiden dalam suratnya kepada pimpinan DPR No R-15 Pres/3/2008 meminta DPR dapat menjelaskan latar belakang alasan penolakan kedua calon yang diusulkan untuk dapat mengajukan calon baru yang tepat.

Permintaan presiden itu, menurut Wakil Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan (Komisi XI) Endin AJ Soefihara, tak relevan. ”Menolak atau menerima bagi DPR sama konstitusionalnya,” katanya.

Kendati demikian, lanjut Endin, pimpinan DPR tetap akan memenuhi permintaan presiden tersebut. Hanya, penjelasan terbatas pada proses dan mekanisme pemilihan Gubernur BI.

Artinya, penjelasan bukan mengenai hal yang substansial terkait kelayakan dan kepatutan Agus dan Pardede sebagai calon Gubernur BI.

Sementara itu Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa menyatakan, calon baru Gubernur BI yang diusulkan oleh Presiden, bisa saja yang lama, tetapi bisa juga yang baru. Sebab, hingga kini banyak yang berpendapat, ketentuan di Undang-undang BI hanya menyatakan jika calon yang diajukan Presiden tidak mendapat persetujuan DPR, maka Presiden akan mengajukan usulan baru.

"Nah, usulan baru itu bisa saja (nama) yang lama, bisa juga (nama) yang baru. Tetapi yang jelas usulan baru," tandas Hatta.

Pasal 41 ayat 3 UU No. 3/2004 tentang BI menyatakan, "Dalam hal calon Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubenur BI sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak disetujui DPR, Presiden wajib mengajukan calon baru". Penjelasan ayat ini menyatakan cukup jelas. (FAJ/OIN/har)

Kebijakan Disinsentif Listrik Dibatalkan

2008-03-26T07:27:00.001+07:00

Selasa, 25 Maret 2008 | 01:39 WIB

Jakarta, Kompas - Pemerintah membatalkan rencana menekan subsidi listrik melalui penerapan program disinsentif. Sebagai gantinya, pemerintah akan mengenakan tarif nonsubsidi untuk pelanggan listrik yang pemakaiannya melebihi rata-rata nasional.

Perubahan kebijakan itu terungkap dalam rapat kerja antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Komisi VII DPR, Senin (24/3).

Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi J Purwono mengemukakan, penerapan tarif multiguna atau tarif nonsubsidi akan diujicobakan mulai April 2008 kepada pelanggan rumah tangga golongan 3 (R3) di lima provinsi.

Daya tersambung R3 adalah 6.600 volt ampere (VA). Kelima provinsi itu adalah Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. ”Jadi program insentif dan disinsentif tidak ada lagi, diganti dengan tarif multiguna,” ujar Purwono.

Alasannya, R3 adalah golongan masyarakat mampu yang masih menikmati tarif listrik subsidi. Tarif listrik R3 Rp 900 per kWh, sementara biaya pokok penyediaan oleh PLN mencapai Rp 1.300 per kWh.

Dalam rapat dengan Komisi VII kemarin, pemerintah mengusulkan subsidi listrik Rp 61 triliun dengan memperhitungkan ada penghematan sebesar Rp 5 triliun. Semula target penghematan diusulkan Rp 10 triliun.

Dari hitungan penghematan Rp 5 triliun itu, kontribusi melalui penalti tarif listrik dan lampu hemat energi hanya Rp 2,7 triliun.

Pada awalnya Dirut PT PLN Fahmi Mochtar memaparkan perubahan rencana penalti disinsentif yang hanya akan diterapkan pada konsumen R3.

Namun, anggota DPR menyangsikan target penghematan Rp 2,7 triliun dapat dicapai dengan penerapan disinsentif pada kelompok R3 yang jumlahnya sangat terbatas.

Dari 37 juta pelanggan PLN, jumlah pelanggan R3 hanya 81.000. Setelah ditanya lebih jauh soal rincian penghematan, direksi PLN tidak bisa menunjukkan contoh perhitungan. Akhirnya, rapat diskors. Dalam pembicaraan antara pemerintah dan PLN, muncul opsi baru mengganti penalti disinsentif dengan penerapan tarif multiguna. (DOT)

4.000 Tentara AS Tewas di Irak

2008-03-25T21:12:00.000+07:00

4000 Tentara AS Tewas di Irak

Desakan Penarikan Pasukan AS Akan Kembali Menguat

Getty Images/Wathiq Khuzaie / Kompas Images
Tentara AS menghadiri acara Paskah di Kamp Liberty, Baghdad, Irak, Minggu (23/5). Pada hari yang sama empat tentara AS tewas dalam bentrokan berdarah.

Selasa, 25 Maret 2008 | 01:07 WIB

Baghdad, Senin - Selama lima tahun invasi di Irak, tentara AS yang tewas mencapai 4.000 jiwa, Senin (24/3). Data dari situs www.icasualties.org, korban tewas menginjak angka 4.000 setelah empat tentara tewas ketika patroli di Baghdad, Minggu (23/3).

Selain korban yang tewas, lebih dari 29.000 tentara terluka. Jumlah tentara yang tewas itu meningkat setelah Presiden AS George W Bush mengumumkan akan mulai mengakhiri perang besar-besaran di Irak tanggal 1 Mei 2003. Ketika itu AS mulai terjepit antara konflik sektarian dan meningkatnya perlawanan kelompok bersenjata anti-AS.

Menurut icasualties.org, 81,3 persen tentara AS tewas akibat serangan kelompok Al Qaeda, kelompok Sunni yang setia kepada Saddam Hussein, dan kelompok Syiah radikal. Sisanya tewas akibat insiden yang tidak terkait dengan pertempuran. Penyebab paling tinggi kematian tentara AS adalah bom-bom yang dipasang di pinggiran jalan. Selain bom di pinggir jalan, ledakan bom mobil, bom bunuh diri, serta serangan roket juga menjadi penyebab kematian tentara AS.

Invasi AS ke Irak dapat dianggap sebagai perang paling mematikan bagi AS setelah Perang Vietnam. Pada Perang Vietnam 58.000 tentara AS tewas (1964-1973), atau rata-rata setiap hari ada 26 tentara AS tewas.

Di Irak, rata-rata setiap hari ada dua tentara AS tewas. Menurut statistik icasualties.org, tahun paling mematikan bagi militer AS di Irak adalah tahun 2007 saat 901 tentara tewas. Pada tahun 2003 sebanyak 486 tentara tewas. Tahun 2004 sebanyak 849 orang, tahun 2005 sebanyak 846 orang, dan tahun 2006 sebanyak 822 orang tewas.

”Provinsi maut”

Dalam lima tahun terakhir ini sebagian besar serangan terjadi di empat dari 18 provinsi yang ada di Irak. Gejolak kekerasan tertinggi terjadi di Provinsi Anbar (Sunni). Di wilayah itu terdapat 1.282 tentara AS yang tewas sejak invasi oleh AS dimulai tahun 2003. Selanjutnya menyusul Baghdad dengan 1.255 tentara, Salaheddin (376 tentara), dan Diyala (238 tentara).

Khusus di Anbar dan Salaheddin, militer AS menghadapi perlawanan dari kelompok yang anti-AS. Sementara di Baghdad dan Diyala, AS terjepit di antara konflik tiga arah di antara kelompok Al Qaeda, kelompok Sunni yang setia kepada Saddam, dan kelompok bersenjata Syiah.

Gejolak kekerasan yang terjadi di Irak dengan banyaknya korban tewas itu seakan menegaskan keamanan Irak yang lemah. Apalagi sejak Januari 2008 tingkat gejolak keamanan meningkat meski menurut komandan-komandan militer AS, secara keseluruhan tingkat gejolak kekerasan di Irak turun 60 persen sejak Juni.

Jumlah korban tewas yang meningkat hingga 4.000 tentara itu diyakini akan memengaruhi opini publik AS. Isu itu juga akan kembali menjadi sorotan dalam kampanye presiden AS. Desakan agar semua tentara AS segera ditarik diyakini akan kembali marak.

Pengamat Irak di Pusat Studi Strategi dan Internasional di AS, Anthony Cordesman, menyebutkan 4.000 tentara AS yang tewas itu akan memicu gelombang perdebatan antara yang pro dan kontra invasi di Irak. ”Bagi penentang invasi di Irak, hal ini justru menjadi alasan kuat untuk mengakhiri perang,” ujarnya.

Meski saat ini rakyat AS relatif lebih sibuk memikirkan masalah domestik seperti ekonomi, invasi ke Irak tetap menjadi isu yang penting dalam kampanye presiden. Kedua kandidat Partai Demokrat, yakni Hillary Clinton dan Barack Obama, sama-sama meminta pasukan AS ditarik.

Namun, peneliti kebijakan pertahanan di Dewan Hubungan Internasional di Washington, Stephen Biddle, mengatakan, tidak akan ada yang berubah meski kini jumlah tentara AS tewas semakin meningkat. ”Tetapi memang kini pandangan umum publik tentang Irak membaik. Selama enam bulan ini pemberitaan di media juga lebih terfokus di isu menurunnya gejolak kekerasan. Akibatnya, isu Irak sebenarnya semakin hilang,” kata Biddle.

Meski telah memudar, ”hujan” serangan mortir di zona hijau kembali memicu kekhawatiran. Kelompok perlawanan dan kelompok bersenjata Irak diduga berusaha kembali menarik perhatian publik dengan melakukan berbagai macam serangan. ”Al Qaeda dan kelompok ekstrem dari Tentara Mahdi selama ini mencari cara agar tetap dapat jumlah korban yang tewas terutama dari AS. Mereka pasti akan menggunakan cara-cara biasa seperti ledakan-ledakan bom,” kata Cordesman. (REUTERS/AFP/AP/LUK)

Kebijakan Disinsentif Listrik Dibatalkan

2008-03-25T21:09:00.000+07:00

Selasa, 25 Maret 2008 | 01:39 WIB

Perubahan kebijakan itu terungkap dalam rapat kerja antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Komisi VII DPR, Senin (24/3).

Alasannya, R3 adalah golongan masyarakat mampu yang masih menikmati tarif listrik subsidi. Tarif listrik R3 Rp 900 per kWh, sementara biaya pokok penyediaan oleh PLN mencapai Rp 1.300 per kWh.

Dari hitungan penghematan Rp 5 triliun itu, kontribusi melalui penalti tarif listrik dan lampu hemat energi hanya Rp 2,7 triliun.

Pada awalnya Dirut PT PLN Fahmi Mochtar memaparkan perubahan rencana penalti disinsentif yang hanya akan diterapkan pada konsumen R3.

Namun, anggota DPR menyangsikan target penghematan Rp 2,7 triliun dapat dicapai dengan penerapan disinsentif pada kelompok R3 yang jumlahnya sangat terbatas.

Privatisasi Akan Ditunda

2008-03-25T21:07:00.000+07:00

Seluruh Pilihan Penjualan
Saham Tidak Menjanjikan

Selasa, 25 Maret 2008 | 01:38 WIB

Jakarta, Kompas - Rencana privatisasi atau penjualan saham pemerintah pada 36 badan usaha milik negara atau BUMN pada tahun ini akan dibatalkan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ini dilakukan karena secara umum kondisi harga saham di pasar modal saat ini sedang menurun.

Jadi, kalau privatisasi dipaksakan akan sangat merugikan pemerintah. ”Pada kondisi pasar modal seperti sekarang ini, apakah pantas menjual BUMN dengan harga murah hanya untuk menutupi anggaran belanja di APBN. Secara politis, ini akan sangat sulit dipertanggungjawabkan. Jadi sebaiknya privatisasi dilakukan setelah kondisi pasar lebih baik,” ujar Sekretaris Kementerian Negara BUMN Said Didu di Jakarta, Senin (24/3).

Menurut Said, saat ini penurunan harga saham dari seluruh BUMN yang akan diprivatisasi itu mencapai 30 persen. Oleh karena itu, privatisasi merupakan kebijakan yang tidak rasional.

”Kami akan meminta DPR untuk mencari sumber pembiayaan lain selain privatisasi yang ditarget Rp 1,5 triliun. Kami meminta agar daftar BUMN yang akan diprivatisasi tidak mengikat lagi. Artinya, tidak harus terjual tahun ini,” ujar Said.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan, pemerintah belum mencabut daftar BUMN yang akan diprivatisasi di 2008 karena harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

Pemerintah masih berharap pelepasan saham perdana BUMN pada tahun ini bisa menambah jumlah perusahaan yang masuk bursa. ”Itu untuk mengimbangi indeks harga saham gabungan (IHSG) yang menggelembung karena jumlah dana yang masuk sangat besar, sementara jumlah perusahaan yang masuk bursa sedikit. Sekarang tinggal mencari waktu paling tepat untuk privatisasi,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR (mitra kerja pemerintah dalam memutuskan privatisasi BUMN), Andi Rahmat, menegaskan, pihaknya setuju dengan penundaan privatisasi BUMN.

Tidak menguntungkan

Menurut Andi, seluruh mekanisme penjualan saham yang bisa dilakukan sama sekali tidak menguntungkan BUMN.

”Contohnya, penjualan saham BNI pada mitra strategis pun tidak jalan. Karena siapa yang akan beli? Sementara hampir seluruh perusahaan keuangan internasional sedang bermasalah akibat krisis ekonomi global. Kalau hanya mencari Rp 1,5 triliun, kita bisa mencari sumber pembiayaan lain,” ujar Andi.

Per 24 Januari 2008, Komite Privatisasi menunjukkan 34 BUMN yang terpilih untuk masuk dalam daftar ”antrean” privatisasi tahun ini.

Perusahaan itu antara lain PT Asuransi Jasa Indonesia, Bahtera Adiguna, Bank Tabungan Negara, Barata, Jakarta Lloyd, PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), Industri Kapal Indonesia di Makassar, Industri Kereta Api, Industri Sandang Nusantara, PT Inti, serta Kertas Kraft Aceh.

BUMN lainnya produsen baja Krakatau Steel, perusahaan pengerukan Rukindo, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, PTPN IV, dan PTPN VII, lalu produsen aspal dari Buton, PT Sarana Karya, dan konsultan konstruksi Pirama Karya, Waskita Karya, Ayodya Karya.

Namun, dalam Rancangan APBN Perubahan 2008, pemerintah mengusulkan ada 36 BUMN yang akan diprivatisasi yang dibagi dalam tiga kategori.

Pertama, privatisasi yang hasilnya 100 persen untuk menyumbang APBN 2008 sebanyak 21 BUMN. Kedua, privatisasi yang hasilnya untuk membantu keuangan BUMN sebanyak 11 perusahaan. Ketiga, hasil privatisasi yang dialokasikan untuk APBN dan pengembangan perusahaan, yakni pada empat BUMN.

Kinerja BUMN selalu menarik perhatian karena jumlah uang yang beredar pada seluruh BUMN yang jumlah totalnya 139 sangat besar.

Hasil penjualan berbagai produk dari seluruh BUMN pada tahun ini bisa mencapai Rp 1.000 triliun atau meningkat Rp 180 triliun di atas target tahun 2007.

Kondisi itu disebabkan peningkatan harga komoditas pertambangan dan perkebunan di pasar dunia yang diperkirakan masih akan berlanjut. (OIN)

Disinsentif Listrik, Presiden Minta Diterapkan Bertahap

2008-03-25T20:55:00.000+07:00

Presiden Susilo

Selasa, 25 Maret 2008 | 14:57 WIB

JAKARTA, SELASA - Presiden Susilo Bambang Yudhohyono, Selasa (25/3) siang, meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro agar melakukan terlebih dulu sosialisasi yang optimal. Setelah itu baru melaksanakan penerapan progran insentif dan disinsentif bagi pelanggan listrik di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) secara bertahap seperti di Kompleks Perumahan Pondok Indah, yang tergolong pelanggan R3 atau di atas 6.600 volt amper (VA).

Hal itu disampaikan Purnomo Yusgiantoro menjawab pers, seusai melapor kepada Presiden mengenai rencana program pelaksanaan kartu kendali dan insenstif serta disinsentif listrik di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Selasa siang. "Untuk program insensentif dan disinsentif listrik, Presiden Yudhoyono minta agar program itu disosialisasikan dulu, baru diterapkan secara bertahap bagi pelanggan yang digolongkan R3 atau di atas 6.600 VA seperti salah satunya di kompleks perumahan Pondok Indah," ujar Purnomo.

Adapun, untuk pengendalian minyak tanah melalui kartu kendali (smart card), tambah Purnomo, setelah sosialisasi yang optimal, Presiden Yudhoyono juga meminta agar pelaksanaan program penghematan dan efisiensi energi dilakukan secara bertahap di sejumlah wilayah agar program tersebut agar bisa berhasil dan berjalan dengan baik.

"Mas Pur (Purnomo), sebelum itu dilaksanakan, saya minta supaya dioptimalisasikan lebih dulu sosialisasi ke masyarakat. Setelah itu, lakukan itu secara bertahap di beberapa daerah. Misalnya, untuk kartu kendali, setelah disosialisasikan, kita akan mencoba menerapkan secara bertahap sebelum diberlakukan secara menyeluruh," ujar Purnomo.

Menurut Purnomo, untuk kartu kendali minyak tanah, pemerintah masih melihat kriteria beberapa daerah yang akan diterapkan seperti daerah yang dikategorikan terisolir sehingga mudah dikontrol seperti di Pulau Bali atau di Pulau Batam. "Kedua, tingkat pertumbuhannya juga baik. Jadi, .kita akan mencoba apakah di Bali ataukah di Batam," tambah Purnomo.

Ditanya tentang usulan Kamar Dagang dan Industri Nasional(Kadin) agar pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap agar beban anggaran pemerintah tidak terbebani, Purnomo mengatakan, pemerintah hingga kini belum ada rencana. "Kita masih tunggu sampai perkembangan berikutnya. Wong, harga minyak mentah dunia saja sekarang turun. Kita lihat perkembangan saja," lanjut Purnomo.

DPR Tolak Kebijakan Tarif Disinsentif PLN

2008-03-24T16:20:00.001+07:00

JAKARTA -- Komisi VII DPR RI meminta PT PLN (Persero) membatalkan rencana pemberlakuan program tarif disinsentif. Sebagai gantinya, komisi DPR yang membidangi sektor energi ini menyetujui penambahan alokasi subsidi listrik menjadi Rp 60 triliun dalam APBN Perubahan 2008.

Anggota Komisi VII DPR Alvin Lie, mengatakan dalam rapat pembahasan APBNP 2008, pada Rabu (19/3) lalu, seluruh fraksi menyetujui rencana PLN untuk memberlakukan program tarif insentif. Sementara untuk tarif disinsentif, ungkap dia, seluruh fraksi di Komisi VII DPR menyatakan penolakannya. ''Untuk menghemat (subsidi) tidak harus membebankan kepada konsumen. PLN seharusnya melakukan pendekatan positif agar masyarakat mau berhemat,'' papar Alvin kepada Republika, Ahad (23/3).

Penghematan subsidi, menurutnya, dapat ditempuh PLN dengan cara meningkatkan efisiensi perusahaan dan menekan susut jaringan. Sementara dari sisi pemerintah, sambung dia, penghematan subsidi ini dapat dilakukan dengan mempercepat pasokan gas bagi pembangkit listrik PLN.

Dihubungi terpisah, Direktur Jawa Madura dan Bali (Jamali) PLN Murtaqi Syamsudin, menuturkan PLN akan tetap menjalankan program tarif insentif dan disinsentif. ''PLN menjalankan kebijakan ini atas permintaan pemerintah,'' ujarnya.

Kebijakan tarif insentif dan disinsentif ini, menurut Murtaqi, diperlukan untuk menekan konsumsi BBM PLN. Masih tingginya ketergantungan pembangkit listrik PLN terhadap pemakaian BBM, sambung dia, mengakibatkan beban subsidi listrik membengak

Penghematan subsidi listrik, lanjutnya, tidak akan tercapai jika PLN hanya melaksanakan kebijakan tarif insentif saja. ''Agar kebijakan ini efektif tentunya selain reward, PLN juga harus menyediakan punishment,'' ungkapnya.

Sementara untuk kebutuhan subsidi listrik tahun ini, kata Alvin, Komisi VII DPR telah menyepakati untuk menambah alokasi subsidi dari Rp 55 triliun menjadi Rp 60 triliun. ''Tetapi dengan catatan, kebijakan tarif disinsentif tidak diberlakukan,'' tandasnya.

Ia menambahkan, jika pemerintah tetap memberlakukan kebijakan tarif disinsentif, DPR akan mengambil langkah politik. ''Kebijakan ini jelas-jelas melanggar ketentuan TDL (Tarif Dasar Listrik).''

(dia )

Bakrie Bangun Tol Batang-Semarang

2008-03-24T16:18:00.000+07:00

Senin, 24 Maret 2008

Bakrieland akan menguasai mayoritas saham.

JAKARTA-- Grup Bakrie terus melebarkan sayapnya di proyek jalan tol. Hal itu setelah PT Bakrieland Development Tbk mengantongi izi membangun tol ruas Batang-Semarang sepanjang 75 kilometer yang diperkirakan menelan biaya investasi senilai Rp 3,5 triliun di luar pembebasan tanah.

Masuknya Bakrie ke proyek tol tersebut setelah investor lama, PT Marga Setiapuritama, kesulitan pendanaan sehingga proyek yang ditender sejak tahun 1992 tersebut belum terealisasi. Sebagai penjamin dalam perjanjian kredit antara PT Marga Setiapuritama dan Credit Suisse maka PT Bakrieland Development Tbk memiliki hak opsi untuk menguasai mayoritas saham setelah proyek tersebut beroperasi. ''Kami akan mengambil alih saham sedikitnya 65 persen di proyek ini,'' kata Presiden Direktur PT Marga Setiapuritama Harya M. Hidayat, di Jakarta akhir pekan lalu.

Ia menambahkan sesuai Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), pemegang saham dari PT Marga Setiapuritama tidak mengalami perubahan. ''Kami hanya mengisi jajaran direksi dan komisaris untuk mengendalikan pelaksanaan di lapangan,'' tuturnya.

Harya mengatakan tol Batang-Semarang saat ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, untuk mendapatkan 50 persen dana talangan pengadaan tanah Badan Layanan Umum (BLU) dari total kebutuhan Rp 250 miliar.

Harya yang juga menjabat sebagai chief executive officer (CEO) PT Semesta Marga Raya investor tol Kanci-Pejagan mengatakan, akan menerapkan pola yang sama dalam pembebasan tanah ruas tol Batang-Semarang. Karena itu, ia menargetkan dalam waktu sembilan sampai 12 bulan seluruh pembebasanlahan dapat diselesaikan.

"Kunci sukses pembebasan tanah dan pembayaran ganti rugi di tol Kanci - Pejagan yang saat ini sudah hampir 100 persen karena ada kerja sama yang baik antara Tim Pembebasan Tanah di pusat dan P2T di daerah," kataya. Terkait hal tersebut pada Senin (24/3) Bakrie akan mengadakan pertemuan dengan Panitia Pembebasan Tanah (P2T).

Menyangkut pengoperasian ruas ini, Harya mengatakan, apabila tanah dibebaskan paling lama 12 bulan maka konstruksi dilaksanakan pada Maret 2009. ''Dengan begitu ruas tersebut dapat beroperasi awal tahun 2010,'' uranya.

Menurut dia, ruas ini perlu mendapatkan dukungan karena seperti halnya ruas-ruas peninggalan tahun 1992 yang terhenti akibat krisis ekonomi tahun 1998, sebagian besar dari investornya tidak lagi memiliki kemampuan finansial untuk melanjutkan pembangunannya.

PT Marga Setiapuritama awalnya dimiliki PT Banyuwen Permatasari 55 persen, PT Karya Terampil Mandiri 5 persen, serta PT Instia Persada 40 persen. Setelah beroperasi PT. Bakrieland Development akan mengambil alih kepemilikan sekurang-kurangnya 65 persen.

Jabatan komisaris dan direksi baru PT Marga Setiapuritama saat ini meliputi Komisaris Hiramsyah S. Thaib, Budianto Harjomarsono, F. Sadi, Santoso Budi, Herlina Rusli, dan Gerald Karnadi Lie. Dua terakhir merupakan komisaris lama.

Sementara jajaran direksi baru diisi Harya M. Hidayat sebagai presiden direktur, sedangkan tiga direktur masing-masing dijabat Sumantri, Amri Asmono, serta Suantopo Putro.

Ruas tol Batang-Semarang rencananya akan dibagi dalam empat seksi pekerjaan.

Fakta Angka
Rp 3,5 Triliun
Investasi yang dibutuhkan untuk membangun ruas tol Batang-Semarang di luar biaya pembebasan lahan.

Perbankan Syariah Meningkat, Bisnis TI Tumbuh

2008-03-24T16:17:00.001+07:00

Senin, 24 Maret 2008

Potensi bisnis perbankan syariah ternyata tidak hanya disadari oleh pelaku bisnis keuangan di berbagai negara. Potensi tersebut juga disadari oleh pelaku bisnis perangkat lunak atau teknologi informasi (TI) di beberapa negara. Hal itu dipicu meningkatnya permintaan solusi TI akibat pesatnya perkembangan bisnis perbankan syariah. Tahun lalu, aset perbankan syariah global diestimasi mencapai 800 miliar dolar AS.

Salah satu pelaku bisnis TI yang membidik potensi bisnis perbankan syariah adalah raksasa perusahaan TI India, Infosys Technologies. Perusahaan ini telah lama menyadari besarnya potensi bisnis pengembangan perangkat lunak seiring pesatnya perkembangan perbankan syariah global. Bahkan, perusahaan tersebut menyatakan telah meluncurkan solusi TI bagi perbankan syariah di Eropa, Asia Barat, dan Timur Tengah. Hal tersebut terungkap dalam surat pemberitahuan Infosys kepada bursa efek Bombay (Bombay Stock Exchange) sebagaimana dilansir situs berita www.earthtimes.org, Jumat, (7/3).

Perangkat lunak terbaru tersebut merupakan bagian dari peluncuran global Finacle Universal Banking Solution (FUBS) versi 10 milik Infosys. Perangkat lunak tersebut sengaja dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan TI perbankan yang sejalan dengan prinsip syariah. Selain itu, solusi tersebut juga telah sesuai dengan standar akuntansi yang direkomendasikan oleh asosiasi audit dan akuntansi syariah global, Audit and Accounting Organization for Islamic financial institutions (AAOIFI).

''Solusi TI ini didasarkan pada konsep syariah termasuk Mudarabah, Ijarah, Istisna, dan Tawaruq,'' kata perusahaan tersebut dalam surat pemberitahuan mereka.

Selain Infosys, terdapat berbagai perusahaan lain yang juga telah mengembangkan perangkat lunak TI untuk mendukung kegiatan transaksi perbankan syariah. Mei tahun lalu, perusahaan TI global, i-flex solutions, juga telah mengembangkan solusi TI bagi industri perbankan syariah Timur Tengah. Solusi TI tersebut dinamakan Flexcube. Demikian sebagaimana dilansir situs berita perusahaan, www.iflexsolutions.com, Mei tahun lalu.

Dalam daftar mitra i-flex, Dubai Islamic Bank menjadi salah satu bank syariah yang telah menggunakan perangkat lunak tersebut untuk operasi di Dubai. Selain itu, Sakana Holistic Housing Solutions juga menggunakan perangkat lunak serupa untuk operasi pembiayaan syariah di Bahrain. Saat itu, menurut Executive Vice-President i-flex, Joseph John, industri perbankan syariah merupakan indiustri yang tumbuh paling cepat di Timur Tengah. Hal tersebut terjadi baik di sektor perbankan syariah maupun keuangan syariah.

''Bersama pertumbuhan tersebut, berbagai bank syariah berusaha menghadirken pengalaman layanan memuaskan bagi konsumen yang inovatif. Untuk itu, kami hadir mendukung,''kata dia.

Sementara itu, situs berita www.services.silicon.com, Selasa, (4/3), asuransi syariah Inggris, British Islamic Insurance Holdings (BIIH), melakuan kerja sama outsourcing dengan perusahaan TI Capita senilai 87 juta poundsterling. Kerja sama tersebut berupa penyediaan layanan TI bagi BIIH selama delapan tahun. Berdasarkan informasi situs perusahaan, www.infosys.com, Infosys pertama kali didirikan pada 1981 oleh tujuh orang dengan modal 250 dolar AS.

Saat ini, perusahaan tersebut telah menjadi salah satu perusahaan global terkemuka dalam industri TI dengan pendapatan per tahun lebih dari tiga miliar dolar AS. Perusahaan ini memiliki jaringan yang tersebar di 23 negara. Di antaranya adalah di India, Cina, Australia, Inggris, Kanadam dan Jepang. Saat ini, perusahaan tersebut memiliki 80.500 tenaga kerja yang terdiri dari 66 kewarganegaraan. Sementara, i-flex saat ini merupakan perusahaan yang memiliki 790 konsumen di lebih dari 130 negara. Produk dan layanan perusahaan ini cukup bervariasi. Hingga akhir tahun lalu, saham perusahaan tersebut dikuasai oleh Oracle Global (Mauritius) Ltd sebesar 80,58 persen. Sedangkan, sisanya dikuasai oleh berbagai investor seperti FII & FMF sebesar 1,18 persen, ESPS Trust 0,49 persen, dan lain-lain 17,75 persen.

(aru )

Tahukah Anda: Sukuk Korporasi Pertama di Indonesia

2008-03-24T16:15:00.000+07:00

Senin, 24 Maret 2008

Saat ini, obigasi syariah (sukuk) semakin dikenal di Indonesia sebagai salah satu instrumen investasi syariah. Di pasar modal, instrumen tersebut juga dikenal sebagai instrumen dengan tingkat risiko cukup rendah. Hal itu karena dalam setiap penerbitan sukuk, penerbit dipersyaratkan untuk memiliki aset yang dapat dijadikan sebagai underlying.

Obligasi konvensional hanya mengenal satu sistem return berupa bunga. Sedangkan, sukuk tidak mengenal bunga, tapi mengenal berbagai sistem return lain. Hal itu tergantung pada jenis akad transaksi yang digunakan dalam penerbitan sukuk. Di antaranya adalah akad ijarah (sewa), mudarabah (bagi hasil), dan murabahah (jual beli).

Sukuk pertama di Indonesia diterbitkan oleh perusahaan operator jasa telekomunikasi, PT Indosat Tbk pada 2002. Sukuk diterbitkan untuk menjaring dana investasi syariah sebesar Rp 175 miliar dengan menggunakan akad mudarabah. Dana tersebut digunakan untuk membiayai ekpansi bisnis perusahaan tersebut. Tahun lalu, sukuk tersebut telah dilunasi.

Penerbitan sukuk korporasi oleh Indosat mendorong berbagai perusahaan lain melakukan hal serupa. Hal tersebut untuk menjaring dana investasi syariah. Karena itu, Indosat saat ini dikenal sebagai pelopor sukuk korporasi di Indonesia. Terlebih, Indosat kembali menerbitkan dua sukuk dengan akad ijarah pada 2005 dan 2007. Masing-masing sukuk bernilai Rp 285 miliar dan Rp 400 miliar. Kedua sukuk ijarah tersebut hingga kini masih diperdagangkan.

Sementara itu, Indosat merupakan Indosat adalah salah satu operator jasa telekomunikasi Indonesia. Salah satunya adalah menawarkan produk telekomunikasi selular seperti Mentari, Matrix dan IM3. Perusahaan ini masuk kategori perusahaan syariah pada Jakarta Islamic index (JII). JII adalah index gabungan 30 perusahaan yang masuk dalam kategori perusahaan yang menjalankan praktek bisnis sesuai dengan prinsip syariah.
Sumber: www.republika.co.id dan www.indosat.com

Semua Sukuk Korporasi Indonesia Sesuai Syariah

2008-03-24T16:14:00.000+07:00

Sukuk Indonesia tidak termasuk dalam daftar
sukuk bermasalah yang ditunjuk AAOIFI

JAKARTA -- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menyatakan seluruh obligasi syariah (sukuk) korporasi di Indonesia sejalan prinsip syariah. DSN meminta masyarakat tidak mengkuatirkan keberadaan berbagai sukuk korporasi tersebut.

Pernyataan otoritas fatwa Indonesia tersebut diungkapkan DSN, menanggapi pernyataan dewan syariah Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), bulan lalu. Saat itu AAOIFI menyatakan, 85 persen sukuk yang beredar di dunia tidak sesuai prinsp syariah. Padahal hingga akhir tahun lalu, jumlah penerbit obligasi korporasi syariah di Indonesia tercatat 21 korporasi, dengan total dana investasi mencapai Rp 3,23 triliun.

Menurut Ketua Umum DSN MUI, KH Maruf Amin, seluruh sukuk korporasi di Indonesia telah menjalani proses verifikasi syariah sebelum diterbitkan. Berdasarkan proses verifikasi tersebut, seluruh sukuk korporasi dinyatakan sejalan dengan prinsip syariah. Karena itulah DSN memberikan rekomendasi syariah bagi penerbitan seluruh sukuk tersebut.

''Menurut kami, seluruh sukuk di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip syariah karena telah diverifikasi,'' kata Ma'ruf kepada Republika, Ahad, (23/3).

Ma'ruf menyatakan, dalam proses verifikasi, sebagian besar sukuk korporasi di Indonesia menggunakan akad ijarah (sewa) dengan skim transaksi lease and sub lease. Dengan skim tersebut, perusahaan penerbit sukuk menjaring dana investasi syariah untuk membeli hak manfaat atas suatu proyek atau barang dalam kurun tertentu. Selanjutnya, penerbit menyewakan kembali barang tersebut kepada penyewa lain.

''Jadi, sukuk jenis ini sudah sesuai syariah dan tidak terjadi perpindahan kepemilikan,'' kata Ma'ruf.

Mengenai rencana pemerintah menerbitkan sukuk ijarah dengan transaksi sales and lease back, Ma'ruf mengakui perpindahan kepemilikan dari penerbit kepada investor sukuk perlu terjadi. Hal itu juga berdasarkan prinsip syariah. ''Perlu ada pihak ketiga supaya tidak terjadi baiul inah atau transaksi semu,'' kata dia. Pihak ketiga itu bisa saja berupa lembaga yang ditunjuk pemerintah.

Aset BMN dijual
Sementara Direktur Kebijakan Pembiayaan Syariah Departemen Keuangan (Depkeu), Dahlan Siamat, mengakui, dalam rencana penerbitan sukuk pemerintah dengan menggunaan akad ijarah berskim sales and lease back, transaksi penjualan barang milik negara (BMN) sebagai underlying asset memang terjadi. Namun, transaksi tersebut dilakukan untuk mendukung penerbitan sukuk untuk menjaring dana investasi syariah.

Menurut Dahlan, penjualan BMN tersebut dilakukan antara pemerintah kepada badan hukum terpisah yang berperan sebagai special purpose vehicle (SPV). SPV tersebut merupakan badan hukum yang dibentuk dan dimiliki penuh oleh pemerintah. Selanjutnya, berdasarkan aset yang dimiliki, SPV kemudian menerbitkan sukuk untuk menjaring dana investasi. ''Dalam hal ini, SPV mengajak investor melakukan penyertaan dana investasi dengan membeli sukuk pemerintah,'' kata Dahlan.

Meskipun sukuk dibeli investor, kepemilikan atas BMN tetap berada pada SPV. Hal itu karena selain dimiliki pemerintah, SPV mewakili kepentingan investor sebagai wali amanat. Selain itu, saat sukuk jatuh tempo atau default, SPV berkewajiban menjual kembali kepada pemerintah. Hal itu karena saat transaksi penjualan BMN oleh pemerintah kepada SPV, SPV berkewajiban membuat pernyataan sepihak yang menyatakan akan menjual kembali kepada pemerintah saat sukuk jatuh tempo (sale and purchase undertaking, SPU). ''Pernyataan serupa wajib dibuat pemerintah dimana pemerintah wajib membeli kembali BMN saat sukuk jatuh tempo,'' kata dia.

Sementara, nilai penjualan dan pembelian kembali BMN saat sukuk jatuh tempo akan sama dengan nilai BMN tersebut saat sukuk pertama kali diterbitkan. Hal tersebut meski BMN mengalami apresiasi atau depresiasi nilai saat jatuh tempo. "Selain itu, dalam penerbitan, kita juga akan minta rekomendasi syariah dari DSN untuk memperkuat kesesuaian syariah sukuk kita,'' kata Dahlan.

Sebelumnya, AAOIFI menyatakan bahwa sebagian besar penerbitan sukuk hanya mensyaratkan terjadinya perpindahan aliran kas tanpa perpindahan aset dari penerbit sukuk kepada investor.

(aru )

Melemahnya Ekonomi AS dan Ekonomi Indonesia

2008-03-24T16:12:00.000+07:00

Krisis KPR berkualitas rendah (subprime mortgage) membawa pengaruh besar terhadap pelemahan ekonomi AS. Kerugiannya diperkirakan mencapai sekitar 400 miliar dolar AS. Dalam sektor keuangan, bank investasi (investment bank) yang aktivitasnya lebih banyak memperjualbelikan surat-surat berharga, bukan bank komersial, yang paling terpukul. Bahkan, banyak ekonom yang memperkirakan akibatnya lebih luas lagi, yaitu ekonomi AS mengalami resesi. Maksudnya, pertumbuhan negatif dua triwulan berturut-turut yang hanya diketahui setelah kejadiannya. Sekalipun bank sentral AS telah menurunkan bunganya menjadi 3,25 persen dan pemerintah AS memberikan stimulus fiskal, tampaknya tidak banyak menolong perekonomian yang terus melemah. Ketamakan pelaku di sektor keuangan menyebabkan kerugian yang besar dan meluas.

Penurunan suku bunga di AS menyebabkan melemahnya nilai dolar dan meningkatnya harga minyak dan komoditas lainnya sebagai sarana pelimpahan investasi. Aspek ini yang memberikan pengaruh pada perekonomian dunia pada umumnya, termasuk Indonesia. Sedangkan, krisis KPR itu sendiri tidak langsung memberikan pengaruh pada perekonomian Indonesia karena lembaga keuangan di Indonesia tidak membeli sekuritas turunan dari KPR tersebut. Pengaruh besar lainnya adalah melemahnya perekonomian AS membuat ekspor Indonesia juga menurun karena pasar AS tetap merupakan salah satu tujuan ekspor utama.

Perkembangan kondisi eksternal yang tidak menguntungkan ini berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Ketika nilai dolar melemah dan mata uang lain menguat, justru nilai rupiah mengalami pelemahan. Pelemahan nilai rupiah ini seiring dengan menurunnya indeks pasar modal, yang berarti investor asing melepas kepemilikan sahamnya, dan juga pelemahan di pasar obligasi. Tampaknya, permasalahan yang pernah kita alami beberapa bulan yang lalu pada saat pertama kali permasalahan KPR di AS mencuat, nilai rupiah melemah karena investor melepaskan saham dan obligasi Indonesia untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka sebagai akibat dari permasalahan KPR ini. Selain itu, ada juga kewajiban untuk membayar perdagangan yen dengan dolar (carry trade) pada saat yen menguat.

Kecenderungan meningkatnya inflasi, sementara penentu kebijakan moneter dan fiskal tampaknya tidak secara efektif mengatasinya, membuat investor juga melepaskan saham dan obligasi Indonesia. Kebijakan fiskal berkutat pada besarnya anggaran untuk subsidi BBM dan listrik yang kemungkinan akan mencapai sekitar Rp 200 triliun dengan harga minyak berkisar pada angka 100 dolar AS per barel. Jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi untuk mengurangi subsidi, inflasi pun akan semakin tinggi. Dengan harga bahan makanan yang cenderung meningkat, baik di dalam maupun luar negeri, inflasi yang relatif tinggi tidak dapat dihindarkan. Penentu kebijakan moneter tampaknya tidak bersedia untuk menaikkan suku bunga lebih awal agar dapat mengantisipasi tingginya inflasi, apalagi permasalahan pemilihan gubernur BI masih tidak pasti secara politis.

Jelaslah bahwa dengan sistem ekonomi yang sudah demikian terbuka, pelemahan ekonomi AS berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Permasalahannya adalah bagaimana pengaruh buruknya dapat dinetralisasi. Upaya untuk mengendalikan inflasi merupakan prioritas, baik bagi penentu kebijakan moneter maupun fiskal. Nilai rupiah yang kuat merupakan cara yang efektif untuk mengendalikan inflasi karena cukup besarnya porsi impor bahan makanan. Karena itu, BI harus lebih aktif dalam membuat nilai rupiah relatif kuat. Tentu saja, distribusi bahan makanan merupakan faktor penting lain untuk menjaga harga bahan pangan agar tidak melonjak yang pengaruhnya besar terhadap inflasi.

Sekarang ini, perbedaan antara suku bunga Indonesia dan AS cukup besar yaitu 4,75 persen. Karena itu, dari sisi ini, Indonesia sangat menarik untuk investasi portfolio. Dari sisi ini pula, nilai rupiah semestinya mengalami penguatan. Permasalahannya adalah kejelasan dalam kebijakan moneter dan fiskal yang akan memberikan kepastian pada investor.

Dengan perekonomian yang sudah sangat terbuka, kebijakan ekonomi Indonesia akan sangat terkait dengan perkembangan ekonomi dunia. Sekarang ini, siklus perekonomian dunia dicirikan oleh tingginya harga komoditas, migas, pertambangan, dan pertanian. Dalam siklus ini, semestinya Indonesia diuntungkan sebagai produsen komoditas. Namun, karena tidak optimalnya produksi, Indonesia pun tidak dapat secara optimal mendapatkan keuntungan ini. Sebaliknya, justru mendapatkan permasalahan. Karena itu, upaya untuk meningkatkan produksi komoditas dengan memperbaiki iklim investasi harus dilakukan. Jika tidak, Indonesia malah dirugikan oleh siklus perekonomian global. Di atas kertas, berbagai kebijakan untuk itu telah dikeluarkan, namun hasilnya minim. Sebagai contoh, produksi minyak yang seharusnya mengalami peningkatan malah mengalami penurunan. Begitu pula dalam bidang pertambangan, Indonesia tidak menarik sebagai tujuan investasi karena peraturan yang tidak mendukung dan tidak adanya insentif yang menarik. Produksi pertanian, kecuali CPO, juga jauh dari situasi untuk memanfaatkan siklus ini.

(Umar Juoro )

BI Waspadai Harga Komoditas

2008-03-22T08:14:00.000+07:00

Ada Dua Kekuatan yang Tarik-Menarik

Sabtu, 22 Maret 2008 | 01:12 WIB

Jakarta, Kompas - Bank Indonesia menilai kenaikan harga komoditas yang terjadi saat ini bila berlangsung terus-menerus berpotensi menimbulkan gelembung atau bubble ekonomi. Kenaikan harga komoditas juga cenderung mendorong pelemahan nilai tukar rupiah.

”Kami terus memonitor perkembangan harga-harga komoditas. Secara teoretis harus ada keseimbangan pasokan dan permintaan agar harga tidak naik terus,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Hartadi A Sarwono, Jumat (21/3) di Jakarta.

Menurut Hartadi, selama tidak ada tambahan suplai, harga komoditas akan terus naik. ”Kalau ini terus berlangsung, itu berarti tidak sustain dan bisa menyebabkan bubble,” ujarnya.

Gelembung ekonomi itu, lanjut Hartadi, amat berbahaya karena risikonya sangat besar jika terjadi koreksi. Pecahnya gelembung ekonomi sulit diantisipasi dan biasanya akan membuat perusahaan merugi besar-besaran. Gelembung ekonomi ini berpotensi menimbulkan krisis.

Meroketnya harga komoditas membuat banyak investor cenderung memindahkan asetnya, yaitu dari surat berharga ke komoditas pangan dan migas, seiring tingginya harga komoditas bersangkutan.

Dampak dari sikap para investor ini, kata Hartadi, membuat harga komoditas primer menjadi sangat tinggi, bahkan akan semakin tinggi sehingga melebihi harga yang seharusnya.

Beberapa komoditas pangan yang juga diolah menjadi biofuel, yang menjadi alternatif bahan bakar minyak, melambung sangat tinggi seiring dengan naiknya harga minyak dunia. Komoditas itu antara lain kelapa sawit, jagung, gandum, dan kedelai.

Tingkatkan pasokan

Hartadi mengatakan, salah satu cara untuk meminimalkan potensi pecahnya gelembung ekonomi adalah dengan meningkatkan pasokan komoditas tersebut.

”Sejumlah negara mulai meningkatkan produksi komoditas pangan. Indonesia seharusnya juga melakukan hal yang sama. Bahkan bukan hanya komoditas pangan, tetapi juga minyak, gas, panas bumi, dan sebagainya,” ujar Hartadi menyarankan.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki, menurut Hartadi, seharusnya kenaikan harga komoditas tidak menjadi kendala bagi perekonomian Indonesia. ”Namun justru menjadi manfaat untuk perekonomian dalam negeri,” katanya.

Menanggapi terjadinya gelembung ekonomi akibat kenaikan harga komoditas dan sikap para investor yang mengalihkan investasinya ke komoditas, pengamat perbankan Dradjad Wibowo mengingatkan agar perbankan mulai berhati-hati menyalurkan kredit ke sektor perkebunan dan pertambangan. Sepanjang tahun 2007 kredit untuk kedua sektor tersebut tumbuh paling pesat.

Adapun mengenai nilai tukar rupiah, Hartadi berpendapat bahwa ada dua kekuatan yang tarik-menarik, memengaruhi nilai tukar. Dua kekuatan tersebut adalah resesi ekonomi Amerika Serikat dan tingginya harga komoditas.

Resesi AS, kata Hartadi, telah mendorong penguatan mata uang negara lain, termasuk Indonesia. Sementara tingginya harga komoditas membuat investor asing mengalihkan aset rupiahnya ke aset komoditas di pasar internasional.

”Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2008 juga menambah ketidakpastian. Dampaknya rupiah tertekan,” tutur Hartadi.

Kendati demikian, Hartadi meyakini kondisi tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia sebab nilai cadangan devisa terus membesar. Membesarnya nilai cadangan devisa merupakan dampak dari meningkatnya pendapatan dari ekspor minyak. Cadangan devisa ini digunakan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.

”Jadi upaya menstabilkan nilai tukar rupiah tidak terlalu memakan ongkos besar. Bahkan manfaat yang dirasakan jauh lebih besar,” kata Hartadi.

Kestabilan nilai tukar rupiah, menurut Hartadi, berguna untuk meredam inflasi yang berasal dari impor (imported inflation).

Selain itu, stabilnya nilai tukar rupiah membuat BI tidak perlu lagi menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk menarik likuiditas rupiah dari pasar.

”Kami melakukan kontraksi rupiah dengan melepas valuta asing ke pasar,” kata Hartadi. (FAJ)

Syariah

2008-03-22T08:10:00.000+07:00

Kenali Dulu, baru Jatuh Hati
Mengenal bermacam-macam akad pembiayaan sesuai dengan syariah Islam
Ada bermacam-macam jenis transaksi dalam sistem syariah. Umumnya akad syariah terbagi dua: bersifat tetap dan tidak tetap. Nasabah bisa memilih jenis akad yang cocok berikut segala konsekuensi kewajibannya.

Omar Idris, Rika Theo

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia begitu subur. Selain bank, beberapa perusahaan keuangan lain, seperti asuransi dan lembaga pembiayaan (multifinance), juga mulai menggunakan sistem syariah dalam mengoperasikan bisnis mereka. Semua itu menandakan bahwa nasabah yang kesengsem dengan sistem islami semakin banyak. Bahkan, konon, sebagian nasabah adalah nonmuslim.

Memang, tak ada batasan nasabah dalam perbankan syariah. Yang penting, kalau menyangkut pembiayaan atawa kredit, nasabah berjanji tidak menggunakan dana untuk membiayai hal-hal yang dilarang tuntunan Islam. Membangun pabrik minuman keras, membuka hotel jam-jaman, atau membuka arena judi adalah contohnya.

Meski nasabah pembiayaan syariah semakin banyak, tentu saja, tak semua paham benar mengenai akad-akad pembiayaan syariah yang mereka sepakati. Nasabah acap cuma menanyakan hal-hal yang dianggap perlu mereka ketahui. "Biasanya mereka hanya menanyakan akad ini dalam sistem bank konvensional disebut apa?" tutur N.R.S. Mila Garmila, Pemimpin Cabang Syariah Bank Bukopin. Atau, bila berurusan dengan imbal hasil, nasabah sekadar mencari tahu besarnya angka nisbah lalu membandingkannya dengan bunga yang ditawarkan bank konvensional.

Padahal, mestinya, nasabah bisa lebih selektif dalam menyepakati sebuah akad pembiayaan. Soalnya, belum tentu produk pembiayaan syariah tertentu sesuai dengan kebutuhan dia. Mungkin satu akad lebih menguntungkan bagi seorang nasabah ketimbang akad yang lain. Dengan mengetahui seluk-beluk akad syariah, nasabah juga bisa membanding-bandingkan dengan produk bank atau lembaga keuangan syariah yang lain. Dengan begitu, sebelum menyepakati sebuah akad berikut segala konsekuensinya, nasabah bisa menimbang-nimbang kemungkinan untuk menyepakati akad lain yang lebih yahud.

Nah, untuk itu, kembali KONTAN mengajak Anda untuk berkenalan dengan berbagai macam akad yang lazim dipakai dalam industri keuangan syariah tersebut. Sebagian akad lebih populer ketimbang yang lain. Boleh jadi, ada akad syariah yang jarang atau malah belum pernah dipakai di Indonesia. Tak apalah, hitung-hitung kita memperluas wawasan seputar akad-akad syariah.

Menurut Adiwarman Karim, pakar syariah dan pendiri Karim Bussines Consulting, secara umum transaksi atau akad di bank syariah terbagi menjadi dua: akad yang sifatnya pasti karena cicilannya tetap dan ditentukan di muka (natural certainty contract); serta akad yang sifatnya tidak pasti (natural uncertainty contract) karena keuntungan bagi bank dan nasabah tergantung hasil akhir usaha. Mari kita simak pengertiannya satu per satu.

Akad yang sifatnya pasti

~ Murabahah
Secara gampang akad ini bisa disebut sebagai akad jual beli. Di bank konvensional ini dikenal dengan sebutan fixed rate lending atau trading cost-plus financing. Dalam akad murabahah, bank bertindak selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. "Berarti bank memberikan pembiayaan ke nasabah untuk memiliki barang yang ia inginkan dengan cara mencicil kepada bank," ujar Adiwarman.

Contohnya begini. Anda hendak membeli mobil baru "secara kredit", maka bank akan kulak mobil itu dari dealer, lalu pada gilirannya ganti menjualnya kepada Anda. Jadi, Anda membeli mobil itu dari bank, bukan dari dealer langsung. Caranya juga mencicil. Taruh kata bank membeli mobil itu dari dealer seharga Rp 100 juta. Dia bisa menetapkan laba yang dia kehendaki dari transaksi ini, misalnya, Rp 20 juta, sehingga bank itu menjual mobil kepada Anda seharga Rp 120 juta.

Harga jual kepada Anda ini tak bisa berubah sampai akhir masa cicilan. Harga barang yang dijual bank sudah dipatok di depan sehingga tak terpengaruh naik turunnya bunga. Walhasil, walaupun kondisi moneter gonjang-ganjing, Anda bisa tidur nyenyak di rumah tanpa diganggu mimpi buruk tentang bunga. Namun, konsekuensinya, kalau kebetulan Anda mendapat rezeki berlebih dan mempersingkat "masa cicilan", tetap harus membayar dalam nilai yang sama.

Dengan kata lain, tak ada penghematan bunga, persis seperti kebanyakan kredit berbunga tetap yang biasa dipatok perusahaan finance dalam menyalurkan kredit kendaraan bermotor. Bedanya, sebelum akad ditandatangani oleh nasabah dan bank, nasabah harus tahu berapa harga beli mobil itu dari dealer dan berapa besar keuntungan yang dikutip bank. Maklum, ini meniru cara Nabi Muhammad S.A.W. ketika memperdagangkan barang-barang milik Siti Khadijah, saudagar kaya di Mekkah yang kemudian menjadi istri Nabi. "Akad syariah tidak sah kalau salah satu pihak merasa belum jelas dan belum mengerti konsekuensinya," kata Mila Garmila.

Oh, iya, harap diingat, apabila di tengah jalan nasabah tak lagi mampu membayar cicilan, bank bisa menarik kembali barang yang dibeli nasabah lalu menjualnya. Bila hasil penjualan itu melebihi jumlah kewajiban nasabah, sisanya dikembalikan.

~ Salam dan Istisna
Di bank konvensional, akad ini dikenal dengan istilah bridging financing. Kalau dalam murabahah barang yang hendak diperjualbelikan ada wujudnya, dalam akad salam ini barangnya belum ada wujudnya. Jadi, akad terjadi sekarang tapi penyerahannya kemudian.

Akad ini dipakai kalau Anda membeli mobil secara inden, misalnya. Bank akan mengeluarkan uangnya terlebih dulu untuk memesan mobil ke pabrik. Lalu, apa yang dijual bank kepada nasabah? Tak lain tak bukan adalah "hak memiliki" mobil tersebut kalau nanti sudah keluar dari pabrik dan dealer. Tentu saja bank tetap menetapkan harga baru yang lebih tinggi dari harga pabrik agar dia mendapat untung. Oh, ya, nasabah tetap bisa membeli "hak" itu dengan cara mencicil. Cuma, biasanya akad salam ini hanya berlaku untuk masa pembiayaan yang berkisar antara 3 bulan sampai 5 bulan.

Akad salam juga cocok untuk keperluan pre-export financing. Misalnya, ada orang dari luar negeri memesan bola dari salah seorang pengusaha di Tasikmalaya. Nah, bisa jadi pengusaha bola butuh dana untuk pengapalan. Maka, bank bisa mengeluarkan dana untuk membeli bola dari pengusaha Tasik. Ketika bank mengeluarkan uang, bolanya belum berwujud dan sedang dikerjakan. Nah, kemudian bank menjual kembali hak untuk memiliki bola itu kepada pemesan di luar negeri dengan harga, cicilan, dan jangka waktu yang disepakati. "Ini beda dengan future trading yang enggak jelas siapa yang punya barang. Kalau ini jelas siapa yang punya, berapa beratnya, berapa kadarnya, spesifikasinya jelas. Jadi, tidak beli kucing dalam karung," ujar Suhaji Lestiadi, salah seorang bankir syariah kawakan.

Mirip dengan akad salam, ada akad istisna. Di bank konvensional, akad jenis ini dikenal dengan project financing. Bedanya, akad yang satu ini khusus berkait dengan pendanaan proyek. Pembayaran pun dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan proyek. "Akad ini teman dekatnya salam," kata Adiwarman. Istisna biasa dipakai untuk pembiayaan proyek yang waktu konstruksinya lebih lama ketimbang akad salam.

~ Ijarah
Akad ini di bank konvensional dikenal dengan istilah operating lease. Objek pembiayaan dengan akad ijarah bukan barang, melainkan jasa. Mekanismenya, bank akan menyewa suatu jasa dari pihak ketiga dengan membayar ongkosnya secara tunai, lalu menjual jasa itu kepada nasabah secara cicilan. Contohnya begini. Anda butuh dana untuk membiayai kelahiran anak melalui operasi caesar. Kalau Anda mendatangi bank syariah, si bank akan menyewa jasa dokter bedah caesar secara tunai. Maksudnya, dia akan membayar jasa si dokter dengan tunai. Lalu, dia akan menjual jasa itu kepada Anda sebagai nasabah secara cicilan. Tentu saja bank akan mena-ikkan tarif jasa dokter untuk mengambil laba.

Akad ini tepat digunakan untuk sewa-menyewa rumah, pabrik, ruko, dan seterusnya yang membutuhkan pembayaran di depan. Akad ijarah juga cocok untuk membiayai pendidikan, pembiayaan untuk umrah, biaya perawatan rumah sakit, dan semacamnya.

~ Ijarah Muntahiah bit Tamlik
Bank konvensional mengenalnya sebagai financial leasing. Ini gabungan antara ijarah dan murabahah. Secara fikih ijarah muntahiah bit tamlik berarti menyewa suatu barang dalam periode tertentu dan memilikinya pada akhir periode. Artinya, bank membiayai nasabah untuk mendapatkan jasa atau barang pada periode tertentu dan nasabah kemudian memilikinya pada akhir periode.

Akad yang sering disingkat jadi IMBT ini biasanya digunakan dalam pembiayaan pembelian rumah (semacam KPR). Jadi, bank akan membeli rumah dari developer secara tunai. Lalu, dia menyewakan rumah itu kepada nasabah selama sekian tahun dengan tarif sewa per bulan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pada masa akhir sewa-menyewa, rumah itu "dihadiahkan" kepada penyewa. "Akad ini lebih cocok untuk membeli alat-alat berat atau KPR yang jangka waktu sewanya panjang misalnya 5 tahun ke atas," kata Adiwarman.

Akad yang tidak Pasti

~ Musyarakah
Akad ini di bank biasa dikenal sebagai participative financing. Kedua pihak, nasabah dan bank, lebih dulu bersepakat untuk melakukan suatu kegiatan bisnis. "Disebut musyarakah kalau yang dicampur itu uang dengan uang," kata Adiwarman. Bank dan nasabah sama-sama menyumbang modal dan sama-sama terlibat dalam manajemen. Tidak ada porsi penyetoran modal yang baku, semua tergantung dari kebutuhan. Bisa saja porsi modal dari bank lebih besar, bisa pula porsi nasabah yang lebih gede.

Keuntungan usaha akan dibagi sesuai dengan nisbah atau bagi hasil yang disepakati. Dalam menerapkan nisbah, baik bank maupun nasabah menilai rata-rata penjualan dan pendapatan usaha kemudian saling menegosiasikannya.

Pembagian keuntungan dan kerugian dalam akad musyarakah ini menarik. Seandainya porsi modal dari nasabah sebesar 10% dan bank 90%, dalam pembagian keuntungan nasabah bisa saja memperoleh 30% dari keuntungan karena nasabah telah mengeluarkan tenaga di samping mengeluarkan modal. Tapi, kalau terjadi kerugian, porsi pembagian kerugian buat nasabah tetap 10% atau setara dengan porsi modal. "Kalau ternyata hasil penju-alannya lebih rendah, pendapatan bank ya turun. Di situlah seninya," kata Suhaji.

~ Mudharabah
Akad ini mirip dengan profit sharing atau trust financing. Mudharabah digunakan jika salah satu pihak memberikan modal, sementara pihak lain memberikan tenaga. Dalam skema bagi hasil nanti, bank akan memberikan pinjaman modal sebesar 100% atau kurang, sedangkan nasabah bertugas mengelola usaha. Keuntungan usaha itu akan dibagi sesuai dengan nisbah alias persentase pembagian keuntungan yang sudah disepakati sebelumnya. Proses menentukan nisbah sama halnya dengan akad musyarakah. Risiko usaha sepenuhnya ditanggung bank, kecuali kerugian akibat kelalaian dan penyimpangan si nasabah.

Sebagian besar bank syariah masih enggan menyalurkan pinjaman mudharabah dalam jumlah besar karena risikonya terlalu tinggi. Bank syariah yang banyak menyalurkan pinjaman dengan skema ini adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dari portofolio BMI yang berjumlah Rp 2,3 triliun, sekitar 30%-35% adalah pembiayaan dengan sistem mudharabah.

Akad untuk simpanan

~ Mudharabah
Dalam akad mudharabah, bank akan menyisihkan sebagian keuntungan yang mereka peroleh untuk para nasabah yang menitipkan uang lewat produk-produk simpanan. Itu sebabnya hampir semua produk tabungan dan deposito berlandaskan prinsip ini. Berhubung pendapatan bank tidak menentu dari waktu ke waktu, maka besarnya bagi hasil yang diterima nasabah produk mudharabah juga tidak tetap. Kalau pada suatu saat pendapatan bank naik, keuntungan nasabah juga ikut naik. Sebaliknya, kalau pada suatu ketika bank mengalami penurunan keuntungan, bagi hasil yang diterima nasabah juga ikut menyusut.

~ Wadiah
Dengan akad ini, nasabah benar-benar murni menitipkan dananya kepada bank syariah, tanpa ada perjanjian bagi hasil sama sekali. Jadi, mestinya, nasabah yang menyimpan uang di bank syariah dengan berdasar akad ini benar-benar berniat menitipkan uang tanpa mengharap imbalan. Biasanya, nasabah yang tertarik menyimpan uang dalam wadah wadiah ini adalah mereka yang menganggap uang bukan sebagai komoditas, melainkan benar-benar alat tukar.

+++++

Baru Setingkat Iqra Satu

Sebenarnya, jenis-jenis akad pembiayaan syariah masih banyak lagi. Cuma, di Indonesia belum semuanya dikenal dan diterapkan. Menurut catatan Bank Indonesia, sampai November 2004 sekitar 67% akad bank syariah berbentuk murabahah. Kini, menurut Adiwarman, akad murabahah mencapai 70%.

Kondisi itu berbeda dengan perkembangan bank syariah di luar negeri. Akad yang disediakan bisa jadi merupakan kombinasi dari beberapa akad sekaligus. Adiwarman bilang, di luar negeri sudah jauh lebih kompleks. Kadang satu jenis akad itu kombinasi dari tiga atau bahkan lima akad sekaligus. "Kita di sini masih sangat sederhana. Ibarat belajar membaca Al-Quran, kita masih Iqra satu," kata Adiwarman. Iqra satu adalah buku pelajaran membaca Al-Quran di tingkat paling bawah yang biasa dipelajari oleh anak-anak TK.

Mission (Im)Possible Perbankan Syariah

2008-03-22T08:03:00.001+07:00

Oleh : Adiwarman Karim

Pada akhir 2007, total aset perbankan syariah berhasil mencapai Rp 36,5 triliun, sedikit lebih tinggi dari perkiraan Karim Business Consulting yang mematok angka Rp 35 triliun. Ini adalah pertumbuhan tertinggi yang pernah dibukukan oleh industri perbankan syariah, yaitu mendekati Rp 10 triliun dibandingkan dengan pencapaian pada 2006.

Prestasi lain yang dicatat perbankan syariah pada triwulan IV 2007 adalah penurunan non performing financing (NPF) pada triwulan IV 2007 hingga mencapai level 4,05 persen per Desember 2007, setelah pada tiga triwulan sebelumnya terjadi tren kenaikan NPF. Penurunan NPF di akhir 2007 merupakan pertanda baik untuk membuka lembaran baru di awal 2008.

Penurunan tingkat pembiayaan bermasalah pada Desember 2007 ditunjang oleh semakin berkurangnya nominal pembiayaan bermasalah (kolektibilitas 3 sampai dengan 5) dari Rp 1,5 triliun pada November 2007 menjadi Rp 1,1 triliun pada Desember 2007 serta peningkatan ekspansi pembiayaan dari Rp 26,5 triliun pada November 2007 menjadi Rp 27,9 triliun pada Desember 2007.

Pada 2008, Karim Business Consulting memperkirakan total aset perbankan syariah akan mencapai Rp 50 triliun bila industri bertumbuh normal. Ini berarti akan ada peningkatan sekitar Rp 15 triliun pada 2008, suatu kenaikan angka yang belum pernah dicapai sejak 1992. Itu pun telah memasukkan asumsi adanya beberapa unit usaha syariah (UUS) dan bank umum syariah (BUS) baru di tahun ini.

Dari Rp 15 triliun tersebut, separuh di antaranya diperkirakan akan disumbangkan oleh dua bank syariah terbesar yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat masing-masing Rp 4 triliun dan Rp 3 triliun, sedangkan Bank Mega Syariah menyumbangkan tambahan aset sebesar Rp 1 triliun. Pada 2007, kedua bank ini menguasai 64,47 persen pangsa pasar perbankan syariah, yang bila ditambah dengan Bank Mega Syariah, maka ketiga bank umum syariah menguasai 71,58 persen pangsa pasar.

Pada 2007 itu, UUS yang berkantor pusat di Jakarta menguasai 23,74 persen pangsa pasar, sedangkan UUS yang berkantor pusat di luar Jakarta menguasai 4,68 persen pangsa pasar. Tiga pemain besar dalam kategori UUS adalah BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Niaga Syariah yang menguasai 12,91 persen pangsa pasar. Bila memasukkan Bank BTN, Bank Danamon, Bank Permata, dan Bank Bukopin maka tujuh besar UUS bank tersebut menguasai 20,87 persen pangsa pasar.

Bank pembangunan daerah (BPD) yang menawarkan produk dan jasa berdasarkan prinsip syariah juga semakin berkembang pada 2007. Terdapat empat BPD yang mulai membuka layanan syariah pada 2007 yakni BPD DIY, Bank Jatim, Bank Sulsel, dan Bank Nagari. Keempat BPD ini melengkapi 10 BPD lainnya (Bank Jabar, Bank DKI, Bank Riau, Bank Sumut, BPD Aceh, Bank Kalsel, BPD NTB, Bank Kalbar, Bank Sumsel, dan Bank Kaltim). Keseluruhan BPD tersebut menguasai 5,64 persen pangsa pasar, dengan tiga besar BPD yang memiliki pangsa terbesar yakni Bank Jabar, Bank DKI, dan BPD Aceh.

Dengan total aset UUS per 2007 yang baru mencapai Rp 10,4 triliun, mampukah mereka menyumbangkan kenaikan aset Rp 7,5 triliun pada 2008 untuk mencapai total aset industri perbankan Rp 50 triliun? UUS yang berkantor pusat di Jakarta diperkirakan mampu menyumbang tambahan Rp 6,2 triliun, sedangkan yang berkantor pusat di luar Jakarta mampu menyumbangkan tambahan Rp 800 miliar. Total kontribusi bank pembangunan daerah dalam peningkatan Rp 15 triliun tersebut diperkirakan mencapai Rp 1 triliun.

Program Akselerasi Bank Indonesia menargetkan 5 persen dari pangsa perbankan nasional yang ekuivalen dengan Rp 91,57 triliun di akhir 2008. Dapatkah target tersebut tercapai? Target akselerasi tersebut akan dapat tercapai dengan beberapa persyaratan, antara lain: Pertama, segera diterbitkannya PSAK dan PAPSI baru yang mengatur tentang pembiayaan murabahah. Kedua, segera diterbitkannya instrumen investasi syariah yang kompetitif untuk menyerap ekses likuiditas perbankan syariah, misalnya SBI Syariah dan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara). Ketiga, strategi inovasi dan sinergi perbankan syariah.

Pertama, penerbitan PSAK dan PAPSI baru yang mengatur tentang pembiayaan murabahah diperlukan sebagai tambahan dari PSAK dan PAPSI yang telah mengatur tentang transaksi murabahah. Hal ini diperlukan sebagai solusi jangka pendek sebelum disempurnakannya kebijakan PPN sehingga tidak ada pajak berganda terkait transaksi murabahah. Penerbitan PSAK dan PAPSI baru terkait pembiayaan murabahah ini merupakan langkah taktis yang bisa dilakukan secara langsung oleh industri perbankan syariah sebelum diterbitkannya solusi yang lebih komprehensif melalui kebijakan/undang-undang baru yang mengatur PPN atas transaksi syariah.

Ketidakpastian tentang PPN murabahah merupakan salah satu sumber yang menahan laju ekspansi pembiayaan bank syariah. Terbitnya PSAK baru di akhir 2007 merupakan langkah maju dari IAI, namun masih menyisakan pekerjaan rumah karena dalam PSAK tersebut diterangkan bahwa transaksi murabahah adalah transaksi jual beli, sehingga isu terkait PPN murabahah ini belum bisa dituntaskan. Problem ketidakpastian PPN murabahah ini juga menyebabkan investor dari luar negeri menjadi kurang berminat berinvestasi syariah di Indonesia.

Kedua, penerbitan instrumen investasi syariah yang kompetitif untuk menyerap ekses likuiditas perbankan syariah. Instrumen ini bisa diterbitkan oleh Bank Indonesia, pemerintah, maupun pihak swasta. Terbitnya SBI Syariah dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan instrumen investasi yang diperlukan untuk memacu perkembangan perbankan syariah. Instrumen Sertifikat Wadiah bank Indonesia (SWBI) dengan tingkat return yang relatif menyebabkan perbankan syariah tidak memiliki banyak pilihan instrumen investasi yang kompetitif ketika terjadi ekses likuiditas, sehingga ekspansi penghimpunan dana menjadi tertahan.

Keberadaan SBI Syariah dengan tingkat return yang setara atau mendekati tingkat bunga SBI konvesional akan menjadi pilihan instrumen investasi yang menarik ketika masih diperlukannya waktu analisis sebelum penyaluran pembiayaan yang prudent dan berkualitas. Ketersediaan SBI Syariah, SBSN, dan instrumen investasi yang kompetitif lainnya akan membuat bank syariah bersemangat untuk menghimpun dana pihak ketiga yang pada gilirannya diharapkan mampu menggenjot perkembangan aset perbankan syariah. Pembahasan secara intensif RUU SBSN dan RUU Perbankan Syariah di bulan Januari 2008 merupakan sinyal positif bagi pengembangan perbankan syariah.

Ketiga, strategi inovasi dan sinergi perbankan syariah diperlukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap perbankan syariah. Proses sosialisasi secara masif perlu dilanjutkan dan diikuti dengan inovasi dan sinergi perbankan syariah. Masyarakat yang sudah tahu keberadaan bank syariah, akan beranjak untuk tertarik dan mencoba produk dan layanan syariah. Pada titik inilah, bank syariah tidak bisa sekadar menonjolkan aspek kesyariahannya, namun perlu diikuti dengan aksesibilitas yang mudah, fasilitas/produk yang beragam dan kompetitif, serta kualitas pelayanan yang prima.

Aksesibilitas, fasilitas, dan kualitas pelayanan menjadi hal penting agar masyarakat menjadi semakin tertarik dan bangga dengan bank syariah yang tidak sekadar khas dengan karakteristik syariahnya. Apabila ketiga hal tersebut tidak dapat disediakan oleh bank syariah, maka masyarakat menemukan kekecewaan karena keterbatasan bank syariah, timbul persepsi buruk, dan akhirnya menjadi kampanye negatif terkait keberadaan bank syariah. Strategi inovasi dan sinergi akan memacu bank syariah untuk mengombinasikan pendalaman terhadap kebutuhan nasabah serta keluasan solusi yang bisa ditawarkan dengan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki.

Dengan berbagai upaya tersebut, akankah target 5 persen akselerasi perbankan syariah tercapai? Dalam suatu hadits Qudsi, Allah SWT berfirman, ''Aku (Allah SWT) akan beserta prasangka hamba-Ku.'' Tekad, keyakinan, dan kepasrahan perlu kita pupuk serta ikuti dengan kerja keras dan kerja cerdas. Ingatlah kisah Siti Hajar yang ditinggal Nabi Ibrahim bersama bayi Ismail di tengah padang pasir. Beliau yakin dan pasrah, yang diikuti ikhtiar berlari dari bukit Shafa dan Marwah, yang akhirnya keluarlah air zamzam dari kaki Ismail yang tetap bermanfaat dan abadi sampai dengan sekarang.

Siapakah lagi yang akan memiliki keyakinan dan ikhtiar untuk pengembangan perbankan syariah? Jawabannya adalah siapa lagi kalau bukan kita sebagai stake-holders perbankan syariah. Membulatkan tekad dan keyakinan, meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar adalah tugas kita, sedangkan hasil adalah urusan dan hak Allah SWT. Man jadda wa jada, jika kita bersungguh-sungguh, maka kita akan bisa.