RUU UMKM

Persetujuan DPR Disertai Berbagai Catatan

Jumat, 6 Juni 2008 | 00:28 WIB

Jakarta, Kompas - Setelah pembahasan berlangsung berbulan-bulan, akhirnya 10 fraksi di DPR setuju Rancangan Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diajukan ke Sidang Paripurna DPR tanggal 10 Juni, untuk disetujui menjadi Undang-Undang.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh fraksi-fraksi di DPR terhadap RUU tersebut. Fraksi Kebangkitan Bangsa melalui juru bicaranya, Ahmad Safrin Romas, meminta agar pemerintah segera membuat peraturan pemerintah untuk implementasi UU tersebut.

”Fraksi Kebangkitan Bangsa mendorong pemerintah segera menyusun dan mengeluarkan peraturan pemerintah dalam waktu enam bulan,” katanya di Jakarta, Kamis (5/6).

Selain itu, kata Safrin Romas, pemerintah diharapkan memberi kemudahan akses pembiayaan dan penjaminan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah juga diminta memberikan informasi yang transparan tentang perizinan yang berlaku bagi sektor UMKM.

Selama ini, menurut Safrin Romas, pada umumnya UMKM belum menyelesaikan ketentuan legalisasi usahanya. Hal tersebut terjadi karena para pelaku UMKM tidak memiliki informasi yang memadai tentang proses perizinan yang harus dilaluinya.

Kemitraan

Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Rambe Kamaruzaman, menyoroti tentang kemitraan usaha besar dan UMKM.

Pemahaman tentang kemitraan tersebut diperlukan agar tidak ada perbedaan persepsi tentang peran dari masing-masing pelaku usaha. ”Agar antara usaha besar dan UMKM tidak ada yang merasa paling berperan,” tutur Rambe.

Fraksi Partai Golkar juga menekankan perlunya peran pemerintah untuk memperluas akses kredit dari perbankan dan non- perbankan bagi pelaku UMKM.

Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Suryadharma Ali seusai menyaksikan penandatanganan persetujuan RUU UMKM menegaskan komitmennya untuk berpihak kepada UMKM.

Komitmen tersebut diperlukan karena jumlah UMKM saat ini diperkirakan mencapai 49 juta unit. Dengan jumlah yang relatif besar tersebut, potensi UMKM untuk menggerakkan sektor riil sangat berarti. (OSA)