Jakarta, Kompas - Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (5/5), akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi secara terbatas. Terbatas yang dimaksud adalah kenaikan harga masih dalam rentang jangkauan masyarakat dan pelaku usaha.
Sebelumnya, dalam dialog dengan pemilik dan pemimpin media massa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan indikasi akan diambilnya kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM menyusul tekanan berat kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
”Tahapan sekarang ini bukan lagi naik atau tidak naik (BBM). Kalau naik (BBM) berapa? Komoditas apa saja? Apakah naiknya 20 persen, 25 persen, atau 30 persen? Mengapa sampai pada angka itu? Kemudian instrumen yang menyertai kenaikan harga BBM apa saja?” ujar Presiden di Istana Negara.
Kebijakan pemerintah ini, selain akan diikuti dengan penghematan secara total konsumsi BBM dengan berbagai langkah, juga akan disertai dengan pemberian kompensasi yang cukup besar, khususnya bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.
Senada dengan Presiden, berapa persentase kenaikan dan tanggal kepastian waktu pemberlakuan kenaikan harga BBM tersebut, Menko Perekonomian Boediono hanya mengatakan, masih dihitung rinci dan pada waktunya akan segera diumumkan.
”Soal besaran kenaikan harga BBM, pemerintah masih menghitung dan menyelesaikan persoalan teknisnya. Akan tetapi, besarannya masih dalam jangkauan yang bisa ditanggung masyarakat, apalagi dibarengi dengan pemberian kompensasi. Masalah pengumuman kenaikannya, tunggu beberapa minggu ke depan,” kata Boediono.
Menurut informasi yang dihimpun Kompas, besaran kenaikan yang tengah dihitung adalah rata-rata 30 persen, dengan perkiraan pengurangan anggaran subsidi mencapai Rp 30 triliun. Kenaikan harga BBM itu disebut-sebut paling lambat diputuskan pada 1 Juni mendatang.
”Kami saat ini tengah menyiapkan suatu langkah kebijakan dengan tujuan untuk mengamankan APBN tahun 2008 maupun 2009. Dengan fokus pada masalah subsidi BBM dan listrik, ini kita lakukan dalam satu paket, yang terdiri dari tiga elemen,” ujar Boediono.
Penghematan total
Menurut Boediono, tiga elemen yang merupakan satu paket kesatuan, terdiri dari penghematan konsumsi BBM secara total, kenaikan harga beberapa BBM bersubsidi secara terbatas, dan kompensasi bagi mereka yang berpenghasilan rendah.
”Penghematan yang dilakukan antara lain melalui konversi energi, penghitungan tarif listrik dengan disinsentif, dan pengaturan penggunaan listrik di kantor-kantor. Sedangkan penghematan BBM, dengan menggunakan kartu kendali (smart card) untuk membatasi premium dan solar bersubsidi yang diuji coba di beberapa daerah,” kata Boediono.
Pemerintah, tambah Boediono, juga terus melakukan program penghematan belanja negara yang sudah diputuskan APBN-P 2008, baik penerimaan pajak maupun nonpajak.
>subinteri<>
Ditanya mengenai besaran anggaran yang bisa dihemat dari kenaikan harga BBM, penghematan dan pemberian kompensasi BBM, Menkeu mengaku masih harus menghitung lagi. ”Akan tetapi, kami upayakan agar defisit anggaran di APBN-P 2008 tetap di bawah 2 persen dari produk domestik bruto,” ujar Menkeu.
Makin cepat makin baik
Terkait rencana kenaikan harga BBM, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat mengatakan, hingga saat ini Kadin masih menantikan kebijakan konkret pemerintah menyangkut krisis BBM. Semakin cepat diambil kebijakan, semakin baik bagi dunia usaha. ”Dengan begitu, spekulasi-spekulasi yang terjadi terutama di pasar finansial dapat segera ditiadakan,” kata Hidayat.
Menurut Hidayat, pasar finansial mengharapkan sinyal pemerintah secepatnya untuk menghitung langkah menanggulangi krisis BBM. Kadin mengkhawatirkan, kelambanan pemerintah dalam mengambil kebijakan BBM akan membuat larinya permodalan.
Kadin mengakui, kebijakan kenaikan harga BBM kelak akan membuat daya beli, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, semakin menurun. Untuk itu, Kadin sudah secara resmi melayangkan surat untuk memberikan bantuan tunai langsung ke kantong-kantong kemiskinan.
Selamatkan ekonomi rakyat
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi Pri Agung Rakhmanto mengingatkan, dalam rencana kenaikan harga BBM, yang terpenting adalah menyelamatkan daya beli dan kehidupan ekonomi masyarakat, bukan menyelamatkan anggaran negara. Pemerintah harus menjabarkan program kompensasi secara lebih konkret sehingga bisa diukur manfaatnya bagi masyarakat.
”Kalau pemerintah mengatakan akan membuka lapangan kerja, berapa banyak dan di wilayah mana saja, melalui program apa. Untuk bantuan langsung tunai, terus terang melihat pelaksanaannya pada kenaikan harga BBM tahun 2005, saya meragukan efektivitasnya,” ujarnya.
Menurut Pri Agung, kesiapan program kompensasi yang memadai jauh lebih penting sebelum memutuskan besaran kenaikan.
Pemerintah, kata Pri Agung, harus menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan kenaikan harga BBM. Sebab, apabila dilihat dari sisi harga minyak saja, realisasi harga minyak mentah Indonesia Januari-April 2008 baru sekitar 99 dollar AS per barrel, atau hanya selisih 4 dollar AS dari asumsi APBN-P yang sebesar 95 dollar AS per barrel.
Alokasi subsidi BBM dalam APBN Perubahan 2008 ditetapkan Rp 126,82 triliun dengan asumsi harga minyak 95 dollar AS per barrel dan volume BBM subsidi 35 juta kiloliter. APBN-P masih memberikan dana cadangan atau bantalan sebesar Rp 18,3 triliun apabila asumsi harga minyak dan volume BBM meleset.
(INU/HAR/OSA/ LKT/MDN/CHE/DOT)
No comments:
Post a Comment