Tren Kenaikan Harga Masih Kuat

Pusat dan Daerah Harus Bersinergi Menjaga Harga

Jakarta, Kompas - Dua minggu menjelang bulan puasa, tren kenaikan harga kebutuhan pokok masih akan tetap kuat. Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi mengimplementasikan berbagai kebijakan yang disiapkan untuk menstabilkan harga agar tetap terjangkau rakyat miskin.

"Besar kenaikan yang bisa ditoleransi maksimal 10 persen, jika lebih dari itu pemerintah harus segera menjalankan instrumen stabilisasi harga di pasar. Pemda juga harus bekerja sama dengan pusat untuk menjalankan program subsidi bagi rakyat miskin tanpa memandangnya sebagai sumber penghasilan baru," kata Guru Besar Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin yang dihubungi di Santiago, Chile, Sabtu (1/9).

Bustanul memperkirakan inflasi Agustus akan melebihi bulan Juli yang mencapai 0,72 persen. Inflasi tertinggi dipicu meningkatnya permintaan kebutuhan pokok, seperti tepung, minyak goreng, dan telur, menjelang bulan puasa dan Lebaran.

Selain itu, masyarakat juga mulai meningkatkan pembelian untuk menyimpan persediaan kebutuhan pokok karena khawatir harga yang terus naik. Kondisi ini menyebabkan permintaan meningkat di tengah pasokan yang stabil, sehingga dapat memicu kenaikan harga.

Menurut Bustanul, pemerintah harus benar-benar mengamankan stok barang dengan harga terjangkau oleh masyarakat miskin, sehingga pasar tetap stabil. Jalur distribusi harus diamankan agar pasokan barang tidak terganggu.

Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kaman Nainggolan mengakui soal distribusi menjadi kunci penting stabilitas harga kebutuhan pokok di pasar.

Menurut Kaman, yang juga menjabat Kepala Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian akan berkoordinasi dengan Departemen Perhubungan dan Kepolisian Negara RI untuk mengamankan distribusi hasil pertanian dari sentra produksi ke pasar.

"Saat ini harga cukup stabil, meski menjelang puasa dan Lebaran. Kami perkirakan akan ada kenaikan 10-15 persen karena meningkatnya permintaan. Namun, itu hal yang biasa," kata Kaman.

Toleransi kenaikan 5 persen

Di Surabaya, Gubernur Jawa Timur Imam Utomo dalam pertemuan dengan 50 produsen di wilayahnya, meminta toleransi kenaikan harga menjelang puasa dan Lebaran hanya 5 persen.

Gubernur juga meminta, kepada para pengusaha untuk menstabilkan harga dengan cara menambah stok di pasar. Dengan demikian kebutuhan pangan menjelang puasa dan Lebaran terpenuhi, sehingga tidak terjadi keresahan masyarakat.

Selain meminta pengusaha menjaga pasokan barang, pemda juga meminta Perum Bulog Divisi Regional Jatim memantau pergerakan harga tersebut. Mereka diminta melepas stok jika terjadi kenaikan harga. Untuk itu, prioritas Pemprov Jatim adalah mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok. Komoditas yang dijaga ketersediaannya adalah beras, gula, minyak goreng, dan minyak tanah.

Industri rumahan terpukul

Di hubungi secara terpisah, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Bidang Regulasi Franky Sibarani di Jakarta, mengatakan, kenaikan harga-harga berbagai kebutuhan bahan baku bagi industri skala rumahan semakin sulit dikendalikan. Mereka belum sempat memperhitungkan harga riil barang atas kenaikan tersebut, para pengusaha sudah dihadapkan pada kenaikan ongkos distribusi karena naiknya tarif jalan tol.

Franky mengatakan, nasib industri rumahan dan menengah semakin tak menentu. Mereka tak hanya dihadapkan pada sulitnya memperoleh sumber energi secara murah, tetapi juga mahalnya harga bahan baku.

"Sudah minyak tanah sulit didapat belakangan ini, sekarang harga gas rumah tangga 12 kilogram juga akan dinaikkan lagi. Omzet industri rumah tangga diperkirakan akan turun 15-20 persen," katanya.

Dalam dua hari pengamatan di lapangan, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional naik secara serentak. Kenaikan itu tidak hanya dipicu oleh melonjaknya harga minyak goreng, tetapi juga disebabkan berkurangnya pasokan sejumlah bahan pokok karena berbagai alasan.

Berdasarkan pantauan di Pasar Senen dan Pasar Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, serta di Surabaya, Jember, Gresik, dan lainnya di wilayah Jatim, Minggu (2/9), harga sejumlah bahan pokok seperti terigu, mentega, minyak goreng, beras, susu, dan telur ayam naik signifikan antara Rp 500-Rp 5.000 per kg.

Telur ayam, misalnya naik dari Rp 9.000 menjadi Rp 11.000 per kg. Beras IR 64 naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.000 per kg. Terigu merek Cakra naik dari Rp 5.000 menjadi Rp 5.400 per kg.

Sementara itu, susu kental manis merek Carnation naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.000 per kaleng, susu Bendera putih naik dari Rp 7.000 menjadi Rp 7.500 per kaleng. Minyak goreng juga terus naik, seperti minyak goreng merek Bimoli dan Filma yang sama-sama naik dari Rp 10.000 menjadi Rp 11.000 per liter.

Para pedagang menduga kenaikan sejumlah bahan pokok tersebut sebagai dampak kenaikan minyak goreng. Namun khusus untuk telur dan gula pasir, kenaikannya lebih dipicu oleh pasokan yang berkurang.

Karmilah, salah seorang pedagang telur ayam di Pasar Senen, mengungkapkan, harga telur ayam sudah naik sejak dua minggu lalu dari Rp 9.000 menjadi Rp 11.000 per kg. Namun menurut Karmilah, kenaikan itu bukan kenaikan yang lazim terjadi menjelang bulan puasa.

"Telur ayam naik karena banyak ayam mati karena flu burung. Akibatnya telur susah dicari," jelasnya.

Pasok ke luar Jatim

Di Gresik, harga telur sudah naik lagi hingga Rp 10.500 per kg. Warga Randu Agung, Gresik, Armiyati (28) mengatakan, dua hari sebelumnya harga telur baru Rp 10.000 per kg.

Lonjakan harga telur yang terjadi di Jawa Timur misalnya, diduga terjadi karena faktor stok yang berkurang. Masalahnya, kata Ketua Komunitas Ayam Buras di Blitar Leo Surilaksono, para peternak ayam di sentra Blitar memilih menjual telur di luar wilayah Jatim.

Walau menjelang bulan puasa dan Lebaran permintaan pasar meningkat, pasar Jatim bukan prioritas. Peternak cenderung menjual produknya ke pasar yang berani memberikan penawaran harga yang lebih tinggi.

Hal ini menyebabkan kebutuhan telur di Jatim terancam tidak terpenuhi, karena kemampuan pembeli di luar Jatim, lebih tinggi.

"Kami peternak menjualnya jelas ke pembeli yang menawar dengan harga tinggi," kata Leo Surilaksono,.

Kondisi menipisnya stok bermula pada awal 2007 sampai sekitar bulan April dan Mei. Di masa itu banyak peternak atau sekitar 30 persen yang masih memelihara mengurangi jumlah ayamnya.

Sementara sebagian saja yang melakukan peremajaan. Hal ini menjadi masalah tersendiri, ketersediaan anak ayam berumur sehari (DOC) dari farm breeding terbatas. "Permintaan dan ketersediaan tidak seimbang, termasuk dalam hal produksi telur," ujar Leo.

Saat ini populasi ayam di Blitar sekitar 16 juta ekor dengan produksi di kisaran 450 ton telur per hari. Sebagian besar atau 60 persen, bahkan 80 persen produksi didistribusikan keluar Jatim atau kota-kota besar, antara lain Bandung dan Jakarta.

Rentetan kenaikan harga ini, kata pengacara publik yang juga anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo, memukul warga golongan menengah hingga miskin.

Masyarakat kecil hanya bisa diam menerima perlakuan tidak adil dari pemerintah. Dalam diam itu mereka akan menemukan solusi tersendiri, termasuk melakukan kejahatan dan merosotnya kualitas hidup meliputi makanan dan pendidikan.

"Yang penting lagi saat masyarakat kecil diam, potensial terjadi kerusuhan sosial," kata Sudaryatmo.

Dalam pandangan YLKI, warga menengah - miskin paling terpuruk menerima konsekuensi dari kenaikan harga kebutuhan akibat rendahnya daya beli akibat pendapatan tetap. Laju peningkatan pemenuhan kebutuhan jauh lebih cepat dibanding dengan peningkatan pendapatan.

Pemerintah seharusnya tidak hanya mengandalkan inflasi sebagai indikator meningkatkan harga. Harus ada parameter lain seperti tingkat pelayanan dan efisiensi perusahaan pengelola.

"Kenyataannya dalam Undang-undang kita kenaikan harga hanya mengacu inflasi. Pengelola yang menjalankan usahanya secara tidak efisien juga berhak untuk menaikkan harga. Begitu juga perusahaan yang pelayanannya buruk," katanya. Sebut saja kenaikan tarif dasar listrik, air minum, energi, makanan, pendidikan, dan juga transportasi.

Sudaryatmo mengungkapkan, di berbagai negara bila pemerintah ingin menaikkan harga berbagai kebutuhan hidup akan melakukan uji kemampuan daya beli dan keuangan masyarakat. "Ada pertanyaan mendasar apakah berbagai kenaikan kebutuhan sekarang ini bisa dijangkau masyarakat?" katanya. (ham/osa/doe/lkt/mas/SIR/ACI/BEE/INA/SSD)