Jakarta, Kompas - Utang pemerintah baru habis 49 tahun mendatang pada 2056 karena utang yang masih harus dibayar mencapai 148,46 miliar dollar AS. Itu pun jika pemerintah berhenti membuat utang baru. Akibatnya, pemerintah harus membuat program pengurangan utang, terutama pinjaman berbiaya mahal.
Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Widjanarko mengungkapkan hal itu di Jakarta, Selasa (20/11).
Menurut Widjanarko, pada 2007 ada 17 pinjaman proyek yang akan dipotong sebagian karena tak termanfaatkan seluruhnya hingga akhir tahun. Itu dilakukan guna penyusutan utang.
"Proyek itu kebanyakan sudah selesai 80-90 persen pada akhir tahun, ada pinjaman yang tak digunakan," katanya.
Hingga 31 Oktober 2007, total utang pemerintah mencapai 148,46 miliar dollar atau setara Rp 1.382,9 triliun di posisi nilai tukar Rp 9.315 per dollar AS. Lamanya waktu pembayaran utang dipastikan lebih panjang karena pemerintah berencana menambah utang baru. Tahun 2008, pemerintah menerbitkan obligasi negara neto Rp 91,6 triliun plus menerima pinjaman luar negeri Rp 42,99 triliun.
Pengamat kebijakan publik Indef Fadhil Hasan mengingatkan, pemerintah jangan hanya mengukur kinerja utangnya dengan membandingkan dengan PDB, tetapi juga dengan anggaran. Sebab, 30 persen lebih dari anggaran penerimaan pemerintah digunakan membayar utang.
"Akibat kondisi itu, anggaran tidak begitu leluasa digunakan untuk belanja sosial, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah sudah berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB, tetapi belum sukses menurunkan stok utangnya," ujarnya. (OIN)
No comments:
Post a Comment