Menkeu Curigai Belanja Negara

BPKP Diminta untuk Mengaudit

Jakarta, Kompas - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencurigai penggunaan anggaran belanja negara yang realisasi pencairannya melonjak menjelang akhir tahun anggaran 2007. Kecurigaan itu muncul karena besarnya permintaan dana dilakukan dalam waktu singkat, yakni dua minggu.

Untuk itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diminta mengaudit penggunaan anggaran negara tersebut. Menkeu mengungkapkan hal itu di Jakarta, Sabtu (29/12).

Menurut Menkeu, realisasi anggaran belanja modal diperkirakan mencapai 89,4 persen dari target APBN Perubahan (APBN-P) 2007. Perkiraan itu jauh di atas realisasi belanja modal pada tahun 2006 yang mencapai 82,4 persen atau tahun 2005 yang hanya 60 persen di atas target.

Perkembangan ini, kata Sri Mulyani, cukup mengejutkan pihak Departemen Keuangan. "Saya termasuk yang terkejut dengan realisasi ini. Apalagi saya sering mengatakan perkiraan belanja modal tahun 2007 ini tidak akan jauh beda dengan 2006," ujar Menkeu.

Realisasi belanja modal ini cukup mengejutkan karena dua minggu sebelumnya, penyerapan belanja modal baru mencapai 83 persen dari target.

"Saya antara senang dan tidak senang. Senang karena realisasi anggara belanja tetap berjalan, tetapi tidak senang juga karena saya harus hati-hati. Kami mungkin akan menaruh curiga pada anggaran belanja yang seharusnya sulit cair ternyata bisa dicairkan," ujar Menkeu.

Dana alokasi khusus

Kecurigaan Depkeu diarahkan pada realisasi dana alokasi khusus (DAK) yang ternyata dapat dicapai seluruhnya. DAK yang dicairkan diperkirakan akan mencapai Rp 17,094 triliun.

Sri Mulyani menegaskan, ada beberapa daerah yang sebelumnya menyatakan tidak sanggup menyelesaikan proyek fisik yang dibiayai DAK, ternyata pada akhirnya melaporkan telah menyelesaikan proyeknya.

Kemudian daerah tersebut mengajukan permohonan pencairan DAK pada menit-menit terakhir tahun anggaran 2007. Ini sangat mencurigakan.

"Kami perkirakan DAK ini tidak terserap, ternyata semua menyerap. Kami malah curiga karena ada beberapa daerah menyebutkan tidak sanggup menyelesaikannya. Kok, rasanya tidak mungkin seperti Bandung Bondowoso membangun candi, dalam semalam bisa selesai," kata Menkeu.

Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu Mardiasmo mengatakan, hanya ada 167 pemerintah daerah yang akan mendapatkan DAK paling cepat pada 2008, yakni pada bulan Januari. Itu disebabkan hanya 167 daerah yang telah tercatat menyelesaikan APBD mereka hingga Desember 2007.

Secara keseluruhan belanja negara 2007 diperkirakan mencapai 20,4 persen dari produk domestik bruto (PDB), yakni sekitar Rp 770,3 atau lebih tinggi dari target APBN-P yang ditetapkan 20 persen.

Peningkatan itu disebabkan naiknya subsidi migas. Adapun realisasi penerimaan negara hingga periode yang sama diperkirakan 19,1 persen dari PDB atau Rp 721,2 triliun. (OIN)