Realisasi Kredit Tol Tersendat

Pembebasan Tanah Jadi Kendala Utama

Jakarta, Kompas - Akibat banyaknya kasus pembebasan lahan yang terhambat dalam proyek pembangunan jalan tol, realisasi penyaluran kredit ke proyek ini juga tersendat. Meskipun bank telah banyak menyetujui pembiayaan jalan tol, hingga kini realisasi penyaluran kreditnya amat minim.

Perbankan berharap kredit sudah bisa dicairkan tahun 2008. Direktur Korporasi Bank Mandiri Abdul Rachman, saat seminar infrastruktur, Rabu (5/12) di Jakarta, menjelaskan, tahun 2007 realisasi kredit jalan tol Bank Mandiri baru Rp 500 miliar.

Nilai tersebut sangat jauh di bawah nilai persetujuan kredit pembangunan jalan tol Bank Mandiri yang mencapai Rp 10,3 triliun selama tahun ini.

Menurut Abdul Rachman, tersendatnya realisasi kredit terjadi karena pembangunan sejumlah ruas jalan tol yang akan dibiayai menghadapi berbagai kendala.

Kendalanya antara lain, proses pembebasan tanah berlarut-larut, investor kerap mengubah studi kelayakan sehingga bank terkendala dalam percepatan evaluasi proyek, dan rendahnya kemampuan investor dalam menyediakan dana sendiri.

Abdul Rachman berharap, tahun 2008 pihaknya sudah bisa mencairkan sekitar 45 persen dari nilai persetujuan yang sebesar Rp 10,3 triliun. Adapun 55 persen lainnya ditargetkan bisa dicairkan tahun 2009.

Kecepatan pencairan sangat penting bagi bank. Alasannya, bank tidak bisa menggunakan dana kredit yang telah disetujui. Jadi, dana akan menganggur semakin lama jika kredit yang telah disetujui tidak juga dicairkan.

Bank tentu akan kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan. Terhambatnya pembangunan jalan tol juga akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan.

Sebab, kinerja sektor riil sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur, termasuk jalan tol. Sebelumnya, Direktur Korporasi BNI Achmad Baiquni mengatakan, tahun ini BNI telah menyetujui penyaluran kredit infrastruktur, termasuk jalan tol, sebesar Rp 6 triliun.

Dari jumlah itu, kredit yang telah dicairkan amat minim. Baiquni berharap, kredit sudah bisa dicairkan tahun 2008, sekitar Rp 2 triliun.

Realisasi kredit jalan tol merupakan salah satu indikator yang menggambarkan macetnya pembangunan jalan tol di Indonesia. Minat investor pun sebenarnya tidak terlalu besar.

Dalam Infrastruktur Summit I dan II, pemerintah menawarkan 32 ruas jalan tol dengan perincian, 13 ruas jalan tol trans-Java dan 19 ruas jalan tol non-trans- Java. Total investasi yang dibutuhkan sebesar Rp 80,6 triliun.

Bank Mandiri, bank yang ditunjuk pemerintah menjadi koordinator proyek jalan tol, baru menyetujui pembiayaan 13 ruas jalan tol.

Adapun persetujuan pembiayaan dari perbankan baru mencapai Rp 21,53 triliun. Artinya, masih banyak ruas jalan tol yang belum mendapat persetujuan kredit dari bank.

Pembatasan harga tanah

Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bidang Sarana dan Prasarana Dedy S Priatna mengatakan, Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) telah menyelesaikan pembahasan tentang pembatasan harga tanah yang dibayar investor atau land capping.

KKPPI merekomendasikan agar penggantian dana oleh pemerintah hanya akan diberikan sepanjang kondisi proyek tersebut masih layak secara finansial.

"Jika harga tanah itu melonjak lima hingga tujuh kali lipat (dari batas atas harga tanah yang akan dibayar investor, yakni 110 persen dari harga normal), maka proyek itu sebaiknya ditinjau ulang karena ada kemungkinan sudah tidak layak lagi," ujar Dedy.

Keputusan mengenai land capping ini merupakan salah satu ganjalan yang masih tersisa dalam pembebasan tanah, terutama untuk jalan tol.

Dirjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum A Hermanto Dardak mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan tender proyek jalan tol untuk tahun anggaran 2008 senilai Rp 6,5 triliun.

"Proyek-proyek tersebut diharapkan akan langsung dikerjakan konstruksinya pada awal tahun," ujar Hermanto. (FAJ/OIN)