Anggaran 2008

Depnakertrans Harus Kembalikan Rp 435 Miliar

Jakarta, Kompas - Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus mengembalikan Rp 435 miliar, dari daftar isian pelaksanaan anggaran senilai Rp 2,9 triliun, yang telah dialokasikan APBN 2008.

Langkah ini merupakan konsekuensi dari permintaan Menteri Keuangan agar instansi pemerintah menghemat anggaran, terkait meroketnya harga minyak bumi dan banyaknya bencana alam.

"Kami menerima surat dari Menteri Keuangan. Saya sudah meminta Sekretaris Jenderal mengadakan rapat internal dengan eselon I untuk membahasnya. Prioritas pemangkasan anggaran hanya untuk program yang belum terealisasi, sedangkan yang sudah berjalan tetap dilaksanakan," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno di Jakarta, Selasa (8/1), di sela-sela rapat pimpinan pejabat eselon I-IV Depnakertrans, yang diikuti sekitar 700 orang.

Setelah dipangkas 15 persen, tahun 2008 Depnakertrans akan menerima anggaran Rp 2,4 triliun. Tahun 2007 Depnakertrans memperoleh Rp 2,7 triliun.

Untuk melaksanakan penghematan, Depnakertrans merevisi rencana pembangunan 11 kota terpadu mandiri (KTM) dan revitalisasi balai latihan kerja (BLK) di beberapa daerah di Indonesia.

Pembangunan lima KTM, yaitu permukiman transmigrasi yang terintegrasi dengan sentra industri, dan BLK yang sudah dimulai tahun 2007, kata Erman, tetap dilanjutkan.

Sebagian pejabat Depnakertrans menyatakan khawatir dengan pemangkasan anggaran itu. Namun, Erman menegaskan, saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia sehingga anggaran diutamakan untuk dua sektor itu.

Selain itu, pemerintah berupaya menghemat anggaran karena meningkatnya kebutuhan darurat akibat bencana alam. Untuk itu, Mennakertrans meminta perjalanan dinas di lingkungan Depnakertrans hanya melibatkan pejabat berkait. "Anggaran yang ada harus dioptimalkan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan," kata Mennakertrans.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Depnakertrans Besar Setyoko mengatakan, rapat internal yang membahas tentang usulan anggaran yang ditangguhkan masih berlangsung.

"Para Dirjen masih menginventarisasi program-program yang bisa ditunda. Semoga dalam dua hari ini hasilnya sudah ada," kata Besar Setyoko. (ham)