PLN Direstrukturisasi

Dibentuk Lima
Anak Perusahaan Baru

Jakarta, Kompas - Rapat Umum Pemegang Saham PT Perusahaan Listrik Negara memutuskan melakukan restrukturisasi dan reorganisasi besar-besaran di tubuh perusahaan. Akhir tahun ini, lima wilayah distribusi di Jawa dan Bali diubah menjadi anak perusahaan baru untuk mendorong desentralisasi pengelolaan listrik.

Komisaris Utama PT PLN Alhilal Hamdi, Kamis (10/9), mengemukakan PLN pusat hanya akan menjadi holding, sementara operasi dilakukan anak-anak perusahaan. Pembentukan PLN distribusi Jakarta dan Tangerang, Jawa Barat dan Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, akan mendorong diferensiasi tarif di tiap wilayah yang menyesuaikan pada ketersediaan sumber energi primer di wilayah itu dan kemampuan konsumen.

"Contohnya di Bali, daya beli masyarakatnya lebih tinggi dari wilayah Banten sehingga tarifnya bisa dibedakan," ujar Alhilal.

Saat ini, PLN memiliki dua wilayah distribusi yang berstatus anak perusahaan yaitu PLN Tarakan dan PLN Batam. Kedua wilayah itu memberlakukan tarif dasar listrik yang berbeda dengan TDL nasional. Alhilal mengatakan daerah yang memiliki sumber daya energi primer berlimpah seperti Kalimantan seharusnya bisa menerapkan tarif listrik yang lebih kompetitif daripada Jawa. "Dengan begitu perkembangan industri dapat didorong ke luar daerah, pertumbuhan lebih merata," jelasnya.

Saat ini produksi listrik nasional masih sangat timpang. Sekitar 80 persen dihasilkan di Jawa, 11 persen di Sumatera, sedangkan Kalimantan dan Indonesia Timur hanya sekitar sembilan persen. Apabila daerah yang sumber daya energinya lebih banyak bisa menghasilkan listrik dengan biaya pokok produksi lebih murah, maka subsidi juga bisa berkurang. Rata-rata harga jual listrik PLN sekarang berkisar 6,2 sen dollar AS per kWh.

Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2008 biaya bahan bakar pembangkit diperkirakan mencapai Rp 84 triliun, sementara target penjualan listrik hanya Rp 79 triliun, sehingga dengan hitungan harga minyak 80 dollar AS per barrel, PLN membutuhkan subsidi Rp 69,7 triliun.

Dalam upaya mendorong desentralisasi pengelolaan kelistrikan, restrukturisasi juga akan dilakukan dalam organisasi direksi PLN pusat. Renncananya, posisi direktur pembangkit, direktur niaga, dan direktur transmisi dipindahkan di bawah direktur yang membawahi wilayah. Dengan desentralisasi itu diharapkan proses pembangunan pembangkit akan lebih mudah. "Nanti ada direktur yang akan membawahi wilayah Jawa Bali dan Madura, direktur wilayah Sumatera, dan direktur wilayah Indonesia bagian Timur. Di masing-masing wilayah akan ada deputi direktur pembangkit, niaga, transmisi, dan distribusi," papar Alhilal.

RUPS yang dilaksanakan Selasa lalu itu juga mengamanatkan PLN untuk segera menyiapkan dua anak perusahaannya yaitu PT Indonesia Power dan PT Pembangkitan Jawa Bali untuk menjadi Badan Usaha Milik Negara mandiri, lepas dari induknya.

Namun, Direktur Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa mengingatkan konsekuensi yang muncul dengan rencana restrukturisasi PLN. "Koordinasi dalam perencanaan akan menjadi lebih sulit, biaya operasi bakal bertambah sementara PLN kan masih disubsidi. Energi dan sumber daya PLN akan terbuang untuk mengurusi restrukturisasi ini. Jangan-jangan nanti justru pembangunan infrastruktur kelistrikan terbengkalai," ujar Fabby.

Dalam RKAP PLN 2008 tercatat sejumlah masalah yang dihadapi PLN yaitu posisi sebagai pelaksana pelayanan umum atau pengembangan bisnis. Selain itu sampai saat ini listrik masih berfungsi sebagai salah satu infrastruktur utama dibandingkan sebagai komoditi komersial.

Kondisi kelistrikan tahun ini masih berpotensi terjadi kekurangan terutama di sistem Jawa Bali yang pertumbuhan konsumsinya paling tinggi. Sementara belum ada pembangkit baru yang akan masuk ke sistem, ditambah lagi jadwal pemeliharaan beberapa pembangkit besar yang dimajukan ke tahun ini untuk menghindarkan pemadaman di saat pelaksanaan pemilihan umum tahun 2009. (DOT)