Statistik
Data Penurunan Pengangguran Dinilai Janggal

Jakarta, Kompas - Data Badan Pusat Statistik tentang pengangguran dinilai janggal. Penurunan tingkat pengangguran terbuka diyakini tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat.

Sejumlah ekonom yang tergabung dalam Tim Indonesia Bangkit dalam diskusi dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (28/5) mengungkapkan pandangan tersebut.

Menurut analisis Tim Indonesia Bangkit, tingkat pengangguran yang diumumkan BPS menjadi janggal karena dilatari peningkatan drastis pada rasio penciptaan lapangan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Jumlah pekerja informal di sektor pertanian dan jumlah orang yang tidak tergolong angkatan kerja juga meningkat drastis. Selain itu, BPS dinilai memperluas definisi pekerja untuk menekan tingkat pengangguran.

Hendri Saparini, Fadhil Hasan, Iman Sugema, dan Ichsanuddin Noorsy yang bergabung dalam Tim Indonesia Bangkit memaparkan pada Komisi XI DPR RI bahwa kejanggalan terjadi terutama pada pengolahan BPS atas data yang dikumpulkannya.

Beberapa pekan lalu, BPS mengumumkan tingkat pengangguran pada Februari 2007 turun menjadi 9,75 persen dibandingkan Agustus 2006 yang tercatat sebesar 10, 28 persen.

Hendri menjelaskan, beberapa faktor yang dipandang janggal terkait dengan turunnya tingkat pengangguran itu.

Tidak tumbuh

Data BPS menunjukkan, pada periode 2002-2005, setiap satu persen pertumbuhan ekonomi menciptakan rata-rata 238.000 lapangan kerja.

Namun, berdasarkan laporan BPS juga, pada Februari 2006 hingga Februari 2007, rasio penciptaan lapangan kerja meningkat drastis menjadi 421.000 per satu persen pertumbuhan.

"Padahal, industri padat karya banyak tidak tumbuh baik, bahkan banyak yang tutup," ujar Hendri.

Data BPS juga menunjukkan, peningkatan jumlah orang yang bekerja dalam dua tahun terakhir terutama terdapat pada sektor informal pertanian.

Padahal, pada periode tersebut, rata-rata pertumbuhan sektor pertanian turun menjadi 2,7 persen. Biasanya sektor ini tumbuh rata-rata di atas 3 persen per tahun.

Selain terkait tingkat pengangguran, Tim Indonesia Bangkit menilai kejanggalan juga terdapat pada metode pengukuran inflasi.

Kenaikan harga beras yang berkontribusi besar terhadap inflasi dinilai tidak diberi bobot secara akurat.

Menanggapi pandangan Tim Indonesia Bangkit, Kepala BPS Rusman Heriawan mengatakan, keraguan terhadap data BPS mungkin dikarenakan detil angka yang lebih mikro belum cukup terjelaskan.

Iman Sugema, ekonom Tim Indonesia Bangkit, juga menyarankan BPS memberi akses lebih luas pada akademisi untuk membuat pengolahan atas data yang dikumpulkan BPS.

Sementara itu, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, pemerintah tidak pernah mendikte BPS dalam menyampaikan data.

Meski begitu, Paskah menilai BPS perlu terus memperbaiki metodologi, antara lain dengan meningkatkan jumlah sampel. (DAY/TAV)