Jakarta, Kompas - Pemerintah berupaya agar volume bahan bakar minyak bersubsidi tetap 35,8 juta kiloliter sesuai target yang ditetapkan dalam APBN 2008. Jika volumenya ditambah, anggaran untuk BBM bersubsidi akan lebih besar dan pemerintah akan mengalami kesulitan memenuhinya.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Boediono di Jakarta, Selasa (12/2). Ia menegaskan, pemerintah harus bekerja pada angka yang sudah dipatok bersama dengan DPR.
”Ini disesuaikan dengan volume konsumsi BBM yang diputuskan dengan Dewan. Kami menjadikan itu sebagai pegangan utama,” ujar Boediono.
Sebelumnya, dalam paparan di hadapan Panitia Anggaran DPR, Rabu (30/1), Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, ada perubahan pada empat parameter minyak, gas, dan listrik yang berdampak pada revisi APBN 2008, yaitu perubahan target produksi minyak siap jual (lifting), dari 1,034 juta barrel per hari menjadi 910.000 barrel per hari.
Perubahan target harga minyak mentah Indonesia (ICP), dari 60 dollar AS per barrel menjadi 80 dollar AS per barrel. Diturunkannya target konversi minyak tanah ke gas dari dua juta kiloliter menjadi satu juta kiloliter. Perubahan volume BBM bersubsidi, dari 35,8 juta kiloliter menjadi 39 juta kiloliter.
Anggaran untuk subsidi diperkirakan akan lebih besar dari yang ditetapkan dalam APBN 2008. Hal ini terutama karena membengkaknya subsidi untuk BBM dan listrik.
Anggaran subsidi BBM diperkirakan meningkat, yaitu dari Rp 45,8 triliun menjadi Rp 116,8 triliun. Begitu pula subsidi pembelian BBM untuk pembangkit listrik diperkirakan melonjak dari Rp 29,8 triliun menjadi Rp 54,2 triliun.
Lonjakan bisa terjadi jika pemerintah tidak mendorong program penghematan BBM bersubsidi. Program penghematan BBM bersubsidi ditargetkan bisa memangkas beban subsidi BBM dan listrik masing-masing Rp 10 triliun. Dengan berbagai program penghematan, subsidi BBM diharapkan akan turun menjadi Rp 106,8 triliun dan subsidi listrik menjadi Rp 44,2 triliun.
Perubahan parameter migas dan listrik adalah satu dari sembilan langkah pengamanan APBN 2008. Pengamanan APBN 2008 dilakukan karena adanya tekanan dari kenaikan harga minyak mentah dan komoditas pangan di pasar dunia.
Tekanan ini diperkirakan akan menaikkan anggaran belanja negara Rp 56 triliun sehingga menjadi Rp 910 triliun.
Boediono menegaskan, akibat keterbatasan anggaran, pemerintah akan fokus pada konsumsi BBM bersubsidi untuk kelompok masyarakat yang benar-benar tidak mampu.
Menurut Boediono, selama ini terjadi kesalahan dalam memanfaatkan BBM bersubsidi sehingga tidak sesuai tujuan awalnya, yaitu menopang daya beli masyarakat ekonomi lemah.
”Penghematan yang dilakukan kami arahkan pada orang yang paling membutuhkan, misalnya, angkutan umum, motor, dan kendaraan kecil. Sekarang ini BBM bersubsidi justru dipakai mereka yang seharusnya tidak memakai BBM bersubsidi, misalnya, pemilik mobil mewah,” ujar Boediono.
Benahi prediksi
Anggota Panitia Anggaran DPR, Maruarar Sirait, mengatakan, sebaiknya pemerintah membenahi kemampuan menganalisa target lifting dan asumsi harga minyak mentah di APBN agar tidak terjadi lagi guncangan pada anggaran pemerintah.
”Lifting itu penting diketahui karena faktor yang ada dalam diri kita sendiri. Perlu dipertanyakan juga sikap Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai penanggung jawab perhitungan lifting karena mereka yang menentukannya sejak awal,” ujar Maruarar. (OIN)
No comments:
Post a Comment