Jakarta, kompas - Penyelenggaraan program Asuransi Kesehatan untuk Keluarga Miskin atau Askeskin tahun 2008 kian amburadul. Hal ini ditandai membengkaknya tunggakan klaim rumah sakit dan ketidakjelasan mekanismenya. Maka dari itu, Panitia Ad Hoc III Dewan Perwakilan Daerah mendesak pemerintah meninjau ulang kebijakan dan mekanisme penyaluran dana Askeskin.
”Saat ini terjadi inkonsistensi kebijakan Askeskin yang akhirnya merugikan rakyat miskin. Karena itu, dalam waktu tujuh hari kami menghendaki ada kejelasan mekanisme Askeskin dari Depkes,” kata Ketua Tim Kerja Askeskin DPD Nuzran Joher dalam jumpa pers, Rabu (13/2) di Gedung DPR, Jakarta.
Hal ini terkait ketidaksepahaman Depkes dengan PT Askes tentang skema baru penyelenggaraan Askeskin tahun 2008. Menkes ingin premi tetap Rp 5.000 per orang, dana Askeskin dari kas negara langsung disalurkan ke rumah sakit.
Pelayanan Askeskin akan diaudit verifikator independen. PT Askes sebatas mengelola program Askeskin dengan biaya pengelolaan dari 5 persen turun menjadi 2,5 persen. PT Askes juga mendistribusikan kartu, membuat sistem pencatatan pelaporan, dan pemantauan.
Sementara PT Askes menghendaki menjadi mitra pemerintah dalam mengelola keseluruhan program Askeskin, termasuk verifikasi dan penyaluran dana Askeskin.
”Ketidakjelasan ini menghambat pelayanan Askeskin. Banyak rumah sakit tidak lagi melayani pasien Askeskin karena sejak 1 Februari PT Askes tidak lagi menjamin klaim,” ujarnya.
Banyak RS daerah terancam kolaps karena keterlambatan pembayaran Askeskin yang miliaran rupiah. ”Sejumlah rumah sakit tidak bisa membeli obat dari perusahaan farmasi,” kata Sekretaris Tim Kerja Askeskin DPD Parlindungan Purba.
”Seharusnya segera diputuskan siapa pengelola Askeskin, apakah diswakelola Depkes, dikelola seluruhnya oleh PT Askes atau perusahaan lain,” ujarnya.
Pihaknya menolak pengelolaan setengah-setengah karena akan memperburuk pelaksanaan Askeskin. Meski belum optimal, PT Askes dinilai bisa mengelola Askeskin dengan baik. (EVY)
No comments:
Post a Comment