10 Tahun Pascakrisis
Jangan Terlena dengan Masa Lalu

Tjahja Gunawan Diredja

Pada pertengahan tahun 1997, ekonomi regional di Asia Tenggara mengalami krisis yang disebabkan oleh terdepresiasinya nilai mata uang kawasan itu terhadap mata uang dollar AS. Krisis yang bermula dengan menurunnya nilai mata uang Thailand, baht, terhadap dollar AS diikuti dengan menurunnya nilai mata uang lain di Asia.

Di Indonesia, nilai mata uang rupiah terhadap dollar AS mengalami penurunan tajam dari sekitar Rp 2.500 per dollar AS menjadi sekitar Rp 11.000-Rp 15.000 per dollar AS, bahkan pernah mencapai Rp 16.700 per dollar AS pada 17 Juni 1998. Kurs rupiah kemudian terus berfluktuasi tajam selama 1997-1998.

Terjadinya penurunan tajam nilai mata uang rupiah terhadap dollar AS langsung berdampak pada sektor usaha.

Saat itu, 50 persen lebih sektor usaha dibiayai dengan pinjaman dalam bentuk dollar AS dan tidak dilindungi dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing (hedging) sehingga jumlah pinjamannya membengkak bahkan melebihi nilai ekuitasnya.

Hal tersebut menyebabkan sektor usaha mengalami kesulitan dalam membayar utangnya kepada bank, akibatnya perbankan nasional dilanda kredit macet dalam jumlah besar.

Depresiasi rupiah terhadap dollar AS berdampak langsung pada kualitas kredit perbankan terutama dalam hal batas maksimum pemberian kredit (BMPK) sehingga bank selain mengalami kesulitan dalam hal permodalan juga mengalami kesulitan likuiditas.

Lalu untuk mencegah terjadinya pembelian dollar AS secara besar-besaran serta untuk menjaga likuiditas perbankan, Bank Indonesia dan pemerintah rezim Orde Baru, waktu itu, menerapkan kebijakan uang ketat dengan menaikkan tingkat suku bunga simpanan sampai 60 persen.

Dampak dari tight money policy tersebut langsung memukul sektor usaha secara keseluruhan karena dunia usaha harus menanggung beban bunga pinjaman sebesar kurang lebih 70 persen pada saat itu.

Hal itu tentu saja memicu bertambahnya kredit macet pada dunia perbankan nasional dan membuat kinerja bank-bank nasional semakin terpuruk.

Kebijakan pahit

Kebijakan BI dan pemerintah selanjutnya adalah melikuidasi 16 bank nasional pada 1 November 1997. Alih-alih menyehatkan perbankan, kebijakan yang terakhir ini justru memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional sehingga mendorong para nasabah untuk menarik dana mereka dari sistem perbankan nasional.

Oleh karena itu, pemerintah kemudian melakukan pembekuan atas sejumlah bank dan melakukan rekapitalisasi terhadap sejumlah bank (79 bank beku operasi, bank beku kegiatan usaha, bank take over, dan bank rekap).

Untuk menyelamatkan sistem perbankan pada saat krisis, pemerintah melalui BI ketika itu menyalurkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), sebesar Rp 144,5 triliun.

Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan rekapitalisasi dengan total biaya Rp 425,5 triliun, lalu mengeluarkan surat utang untuk penjaminan Rp 73,8 triliun dan mengeluarkan dana talangan sebesar Rp 4,9 triliun.

Rangkaian cerita krisis tersebut sengaja diingatkan lagi agar kita lebih bijaksana dan optimis melihat masa depan bangsa ini. Terkait dengan itu Sidang Pleno ke-12 Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Balikpapan, tanggal 19-20 Juli 2007, menjadi relevan karena yang diperbincangkan adalah kebangkitan ekonomi setelah sepuluh tahun Indonesia dilanda krisis.

Ketua Umum ISEI Pusat Burhanuddin Abdullah, mengungkapkan untuk mengatasi adanya jebakan kemiskinan dan efek menetes ke atas yang sekarang terjadi, perlu ada perbaikan pada kualitas pembangunan manusia.

Selain itu, juga perlu ada perbaikan pada struktur pasar barang dan faktor produksi, serta pembukaan akses pada partisipasi ekonomi yang lebih luas bagi mereka yang selama ini terpinggirkan.

"Selain itu perlindungan bagi anak-anak bangsa yang berada di bagian bawah dari piramida sosial adalah sebuah keniscayaan yang harus kita wujudkan bersamaan dengan peningkatan efisiensi dalam perekonomian kita ke depan," ungkap Burhanuddin Abdullah.

Sementara itu, dosen pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) Bomer Pasaribu, mengutip data Bank Dunia, menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2006 sebanyak 108,78 juta orang atau 49 persen dari jumlah total penduduk 210 juta orang.

Mereka hidup dengan pendapatan kurang dari 2 dollar AS per hari atau sekitar Rp 19.000 per hari. Adapun berdasarkan Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) bulan September 2006, jumlah penduduk miskin sebanyak 17,75 persen dengan pendapatan 1,55 dollar AS per hari.

Sementara per Maret 2007, jumlah penduduk miskin sebanyak 39,30 juta orang. Pada Juli 2007, jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang 2,13 juta orang atau menjadi 37,17 juta orang.

Jeratan kemiskinan

Masih menurut laporan BPS, kategori penduduk miskin adalah mereka yang pengeluarannya di bawah Rp 166.697 per bulan.

Peneliti senior InterCAFE- IPB Bogor, Prof Dr Bustanul Arifin, pada acara ISEI itu, juga mengatakan upaya untuk mengentaskan masyarakat dari jeratan kemiskinan maka pembangunan pertanian perlu diintegrasikan dengan kebijakan makro-ekonomi.

Pasalnya, seluruh elemen moneter dan fiskal sangat terkait dengan pembangunan pertanian. Misalnya, tentang nilai tukar. Komoditas pertanian, terutama yang berorientasi ekspor, sangat diuntungkan dengan nilai tukar rupiah yang rendah atau nilai tukar mata uang asing tinggi.

"Kopi, karet, lada, minyak sawit, dan produk perikanan benar-benar mengalami boom dan membawa ’berkah’ bagi petani pada saat krisis moneter pada akhir tahun 1997," ungkap Bustanul Arifin.

Meskipun sebagian masyarakat di luar Jawa diuntungkan dengan kenaikan kurs dollar AS, kita tidak berharap krisis mata uang terjadi lagi di Indonesia.

Cerita suram pada masa lalu serta persoalan ekonomi yang masih menggantung sampai sekarang sebagaimana diceritakan Ketua Umum ISEI, diharapkan bisa mendorong kita semua untuk lebih optimistis melihat masa depan bangsa Indonesia.

Semoga melalui Visi Indonesia Tahun 2030 yang difasilitasi Indonesia Forum, harapan kita untuk menjadi negara maju dan unggul dalam pengelolaan kekayaan alam bisa benar-benar terwujud. Jangan terlena dengan kejadian pahit pada masa lalu. Semoga.