Anggaran Negara

Dicari Jalan agar Dana APBN Tidak Masuk ke SBI

Jakarta, Kompas - Komisi XI DPR RI sedang mencari solusi atas rendahnya penyerapan anggaran. Untuk itu, Dewan akan membicarakan soal ini dengan Bank Indonesia.

BI dilibatkan untuk mencarikan jalan keluar agar dana berlebih dari APBN tidak terpendam lama di Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

"Kami bersama BI sedang mencari jalan bagaimana mengurangi peran SBI, misalnya dengan mengalihkannya ke Surat Utang Negara. Dengan memerhatikan tingkat bunga, kami juga akan mengatur pengiriman uang dari pusat ke daerah agar tidak ada peluang mengendapkannya di SBI," kata Ketua Komisi XI DPR RI Awal Kusumah di Jakarta, Senin (8/10).

Menurut Awal, serapan APBN saat ini belum menggembirakan, karena hingga bulan Oktober 2007 baru 37,5 persen dari target APBN Perubahan (APBN-P) 2007 sebesar Rp 752,373 triliun.

Kemitraan antara BI selaku otoritas dan pemerintah melalui Departemen Keuangan sebagai otoritas fiskal seharusnya berjalan lancar sehingga tidak perlu ada gangguan pada penyerapan anggaran.

"Kami sangat berharap anggaran ini cepat terserap karena disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah," saran Awal.

Hingga Oktober 2007, investasi pemerintah yang ditandai dengan pengalokasian anggaran belanja modal dan barang dalam APBN-P 2007 hanya terealisasi kurang dari 40 persen terhadap total dana Rp 129,9 triliun.

Hal tersebut disebabkan pelaksanaan proyek di departemen penyerap anggaran terbesar (Departemen Pekerjaan Umum, Depkes, Dephan, dan Depdiknas) masih tersendat-sendat.

Awal mengatakan, fungsi pengawasan yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seharusnya dapat memperlancar penyaluran anggaran.

Di tempat terpisah, Direktur Perencanaan Strategis dan Humas BI Budi Mulya mengatakan, penempatan dana pemerintah di SBI masih merupakan satu contoh ekses likuiditas.

BI berharap ada pandangan dan pikiran positif untuk mengupayakan dana lebih optimal bagi pembangunan.

"Jadi, tidak semata disimpan di SBI. Yang jelas itu menimbulkan biaya bagi perekonomian karena BI harus memperhitungkannya dalam biaya operasi pasar terbuka," katanya. (OIN/FAJ)