Pertamina Lawan Korupsi

Ditandatangani Pakta Integritas Antisuap dan Anti-KKN

Jakarta, Kompas - Jajaran direksi PT Pertamina menandatangani komitmen antikorupsi dan antisuap yang dituangkan dalam pakta integritas. Dengan penandatanganan itu, Pertamina berusaha memperbaiki citranya sebagai BUMN yang lekat dengan persepsi sebagai sarang korupsi.

Penandatanganan itu dilakukan Dirut PT Pertamina Ari H Soemarno beserta enam direkturnya, Selasa (10/10) di Jakarta, disaksikan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi.

Pertamina merupakan BUMN keempat yang menandatangani pakta integritas. Sebelumnya, direksi baru PT Jamsostek dan Bulog menandatangani pada April 2007. Menyusul direksi Bank Tabungan Negara, Juli 2007.

Ari Soemarno mengatakan, penandatanganan komitmen untuk mencegah korupsi dan suap itu sangat penting bagi Pertamina sebagai salah satu perusahaan besar yang mengelola komoditas strategis, yang menguasai hajat hidup orang banyak. "Saya akui, Pertamina mewarisi persepsi yang buruk di mata masyarakat. Dari hasil survei, dua kesan yang paling diingat soal Pertamina adalah sarang KKN dan SPBU- nya suka curang," katanya.

Berdasarkan catatan Kompas, saat ini setidaknya ada dua kasus dugaan korupsi besar Pertamina yang sedang disidik di Kejaksaan Agung. Pertama kasus penjualan tanker minyak mentah raksasa (very large crude carrier/VLCC) dan kasus pembangunan kilang proyek Export Oriented Refinery (Exor) I Pertamina di Balongan.

Penjualan dua VLCC milik Pertamina diduga mengakibatkan kerugian negara 20 juta-50 juta dollar AS. Kerugian dalam kasus Exor 189,58 juta dollar AS.

Penandatanganan pakta ini akan dilanjutkan dengan penyusunan Modul Pakta Integritas Pertamina yang difasilitasi oleh Koalisi Kebersamaan Penyelenggara Negara, Dunia Usaha, dan Masyarakat Madani. Pakta yang akan menerapkan sistem hadiah dan hukuman itu akan mengikat seluruh karyawan Pertamina.

Namun, Ari menolak merinci langkah-langkah riil yang akan dilakukan untuk menerapkan pakta integritas di internal Pertamina. "Saya tidak mau parsial, yang jelas, lewat program terobosan Pertamina Way saja kami sudah bisa menghemat sampai Rp 2,7 triliun," tuturnya.

Program Pertamina Way adalah upaya Pertamina untuk bertransformasi menjadi perusahaan migas yang siap bersaing di era pasar bebas. Pertamina berkomitmen menerapkan 4C ke dalam maupun kepada konsumen; yaitu confident, clean, customer focus, dan competitif. Program Pertamina Way yang paling terlihat diterapkan dalam upaya perbaikan pelayanan SPBU.

Namun, mantan anggota Partnership for Government Reform in Indonesia HS Dillon menyangsikan kesanggupan BUMN untuk bisa melepaskan diri dari kepentingan politik. "Kalau sekadar statement sih sudah banyak. Kesulitannya kan direksi BUMN selalu lekat dengan backing politik," kata Dillon.

Menneg BUMN Sofyan Djalil yang datang terlambat ke acara penandatanganan mengakui hal tersebut. "Kami akan mencoba melakukan yang terbaik, sekarang kan masih masa transisi. Tetapi kita juga jangan pesimis, perubahan itu butuh waktu," ujarnya.

Ia mengatakan kerap terjadi direksi BUMN membuat keputusan yang tidak independen karena diinjak kakinya. Sofyan juga mengakui, direksi pun tidak bisa sepenuhnya dipilih secara profesional.

"Orang bilang ada dua hal yang menentukan seseorang jadi direksi: garis tangan atau campur tangan. Sekarang saya usahakan dalam pemilihan direksi BUMN, porsi campur tangan itu sesedikit mungkin," kata Sofyan.

Dari sisi bisnis, Sofyan menilai, akan sangat menguntungkan apabila pakta integritas bisa diterapkan secara menyeluruh. Untuk BUMN yang sudah terbukti menerapkannya secara baik, keputusan bisnis yang sebelumnya harus mendapat persetujuan menteri bisa diambil di tingkat korporasi.

"Artinya kan memperpendek rantai birokrasi. Sekarang kan buat jual besi tuanya saja Pertamina harus minta persetujuan Menneg BUMN," kata Sofyan.

Kepala Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Fahmi Badoh menilai, komitmen antisuap dan antikorupsi harus disertai dengan transparansi kepada masyarakat. "Misalnya, apakah setelah ini Pertamina berani terbuka soal cost recovery mereka atau soal profit dari pendistribusian BBM, bagaimana dengan pengadaan barang dan jasanya," katanya.(dot/doe)