Pembangunan Jangan Abaikan Pemerataan

Jakarta, kompas - Dalam upaya merealisasikan visi Indonesia 2030, sepatutnya tidak diabaikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Apabila kemakmuran hanya terjadi pada satu lapisan masyarakat tertentu, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial.

Untuk meredam itu dibutuhkan biaya yang besar, pada akhirnya bisa kembali memukul perekonomian. Demikian dikatakan pengamat ekonomi politik Universitas Indonesia, Andrinof A Chaniago, Selasa (12/6), dalam seminar Kebangkitan Nasional di Universitas Indonesia, Depok.

Visi 2030 yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 22 Maret 2007, menargetkan perekonomian Indonesia menjadi kekuatan nomor lima di dunia. Diproyeksikan, tahun 2030 jumlah penduduk Indonesia mencapai 285 juta jiwa, dengan pendapatan per kapita 18.000 dollar AS. Untuk mencapai itu, diasumsikan pertumbuhan ekonomi riil 7,62 persen, inflasi 4,95 persen, dan pertumbuhan penduduk 1,12 persen per tahun.

Menurut Andrinof, saat ini hanya dua sektor yang didorong meningkatkan pertumbuhan, yakni pertambangan dan perkebunan. Padahal, kedua sektor itu relatif sedikit penyerapan tenaga kerjanya. "Pertambangan pun tidak berkorelasi terhadap kemakmuran masyarakat setempat. Papua, Riau, Kalimantan, dan Aceh, yang mempunyai banyak pertambangan, faktanya masyarakat tetap miskin," ujar Andrinof.

Pembukaan perkebunan secara besar-besaran patut diduga menimbulkan masalah sosial di masa depan, terlebih apabila mengadopsi patronisasi, dengan adanya pemilik perkebunan dan pekerja perkebunan. (ryo)