APBN 2008 Pacu Pertumbuhan

Peningkatan Pengeluaran Jauh Lebih Cepat daripada Peningkatan Penerimaan

Jakarta, Kompas - Pemerintah berharap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2008 dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga 6,8 persen untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Namun, pengamat ekonomi menilai itu sebagai anggaran yang politis dan populis, tipikal anggaran menjelang pemilihan umum (2009), dan mengandung berbagai risiko. Pengusaha pun menilai target pertumbuhan itu terlampau tinggi.

"Tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2008 adalah percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Pidato Kenegaraan Presiden RI serta keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang APBN Tahun Anggaran 2008 beserta nota keuangannya, di depan Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (16/8).

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6,8 persen, pemerintah akan mereorientasi prioritas, efisiensi, dan efektivitas belanja.

Menurut Presiden, pemerintah bertekad makin fokus menggunakan kebijakan fiskal untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur yang strategis bagi perekonomian serta meningkatkan program perbaikan pendidikan, kesehatan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelompok miskin. Efisiensi dan penghematan belanja barang, termasuk perjalanan dinas yang tidak produktif dan bukan prioritas, terus dilakukan dengan tegas dan penuh kesungguhan.

Belanja modal yang kurang produktif, kata Presiden, dikurangi sampai seminimal mungkin, seperti pembangunan dan renovasi gedung pemerintah pusat serta pengadaan kendaraan dinas. Dana yang tersedia digunakan untuk belanja modal yang produktif, seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan sarana-sarana perhubungan. Alokasi untuk belanja pendidikan dan kesehatan juga ditingkatkan.

Berdasarkan realisasi kinerja ekonomi sebelumnya dan asumsi-asumsi makro-ekonomi, total pendapatan negara dan hibah tahun 2008 diproyeksikan mencapai Rp 761,4 triliun dan total belanja negara Rp 836,4 triliun sehingga defisit anggaran mencapai Rp 75 triliun (lihat tabel).

Reorientasi

Usai Presiden menyampaikan RUU RAPBN dan nota keuangan, Menteri Koordinator Perekonomian Boediono bersama sejumlah menteri memaparkan isi nota keuangan kepada pers.

Reorientasi anggaran, ujar Boediono, berarti pemerintah berupaya mengarahkan kembali penggunaan kapasitas fiskalnya hanya kepada tujuan jelas, yakni mencapai pertumbuhan yang ditargetkan sangat tinggi. Reorientasi dilakukan dengan mengefisiensikan anggaran belanja barang dan menyeleksi anggaran belanja modal.

Pemerintah pun akan mengalihkan sebagian anggaran belanja barang ke belanja modal. Akibatnya, anggaran belanja barang tahun 2008 lebih rendah Rp 10,1 triliun dibandingkan anggaran belanja barang APBN Perubahan (APBN-P) 2007, menjadi Rp 52,4 triliun. Anggaran belanja modal justru melonjak menjadi Rp 101,5 triliun atau lebih tinggi Rp 33,2 triliun dibandingkan anggaran belanja modal APBN-P 2007, yakni sebesar Rp 68,3 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sebagian besar kapasitas anggaran diarahkan kepada tiga sektor utama, yakni infrastruktur, pendidikan, dan sosial. "Itu yang membuat anggaran Departemen Kesehatan meningkat dua kali lipat, Departemen Pendidikan Nasional melonjak tiga kali lipat," ujarnya.

Lima departemen dengan anggaran belanja modal terbesar adalah Departemen Pekerjaan Umum (Rp 30,77 triliun), Departemen Perhubungan (Rp 13,55 triliun), Departemen Pertahanan (Rp 10,47 triliun), Departemen Kesehatan (Rp 6,05 triliun), dan Depkeu (Rp 4,37 triliun).

Total anggaran yang dialokasikan untuk menekan angka pengangguran Rp 5,75 triliun. Anggaran yang ditetapkan untuk menekan angka kemiskinan Rp 12,638 triliun, yakni pada program menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, mengembangkan kegiatan ekonomi yang berpihak kepada rakyat miskin, dan memperluas program pembangunan berbasis masyarakat.

Upaya perbaikan daya beli secara bertahap di lingkungan PNS, TNI, Polri, termasuk para pensiun dan veteran, ditandai dengan peningkatan anggaran. Kenaikan gaji pokok untuk tahun 2008 sebesar 20 persen.

RAPBN 2008 juga ditandai dengan peningkatan aliran dana dari pusat ke daerah. Alokasi anggaran belanja daerah meningkat dari Rp 252,5 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp 271,8 triliun.

Dikritik

Proyeksi pertumbuhan ekonomi dan postur anggaran itu dikritik banyak pihak sebab tahun ini saja pemerintah merevisi turun anggaran.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat meragukan kemampuan pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 6,8 persen tahun depan karena kapasitas pemerintah menyerap anggaran belanjanya sendiri masih sangat rendah. "Terbukti hingga Agustus ini anggaran belanja barang dan modal APBN 2007 yang sudah terserap baru mencapai 22 persen, padahal seharusnya sudah mampu mencapai 60 persen. Target pertumbuhan yang realistis 6,5 persen," katanya.

Pengamat ekonomi Faisal Basri menilai anggaran 2008 bernuansa politis. "Itu tipikal anggaran menjelang pemilihan umum (2009) karena pemerintah mau populis, meskipun ada juga positifnya," kata Faisal.

Anggaran populis itu, ujar Faisal, tercermin dari relokasi belanja barang ke belanja modal yang besar sekali, peningkatan gaji PNS sampai 20 persen, bantuan sosial sampai Rp 67 triliun, serta kontribusi sosial. "Peningkatan pengeluaran ini jauh lebih cepat daripada peningkatan penerimaan," katanya.

Bahayanya, menurutnya, defisit anggaran itu 90 persen dibiayai penerbitan Surat Utang Negara. Dalam situasi gonjang-ganjing pasar keuangan seperti saat ini, langkah itu berisiko.

Para ekonom Tim Indonesia Bangkit (TIB) dalam konferensi pers Jumat siang menilai RAPBN 2008 sekadar berisi iming-iming keberhasilan dan optimisme tanpa penjabaran konkret bagaimana harapan itu direalisasikan.

"Setiap tahun peningkatan kesempatan kerja selalu menjadi prioritas. Namun, tidak ada langkah proaktif bagaimana pemerintah akan menciptakan lapangan kerja," ujar ekonom anggota TIB Hendri Saparini. (OIN/HAR/DAY/DIS)