Tenaga kerja

Perusahaan Lebih Pilih Sistem Kerja Kontrak

Jakarta, Kompas - Fleksibilitas pasar kerja akan mendorong eksploitasi pekerja. Hal itu disebabkan pekerja semakin termarjinalkan di era persaingan kerja dengan jumlah angkatan kerja jauh melebihi jumlah lapangan kerja.

Demikian terungkap dalam Seminar Fleksibilitas Pasar Kerja dan Jaminan Sosial di Jakarta, Kamis (23/8). Fleksibilitas pasar kerja akan membawa dampak semakin banyak perusahaan yang merekrut tenaga kerja dengan sistem kontrak untuk menghemat ongkos perusahaan.

Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Harry Heriawan Saleh mengatakan, dalam era globalisasi ini semakin memudahkan investor untuk menanamkan modal maupun menanggalkan investasi di Indonesia.

"Sulit bagi pemerintah untuk menghentikan sistem tenaga kerja kontrak di tengah minimnya lapangan kerja," ujar Harry.

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (K-SBSI) Rekson Silaban mengatakan, minimnya pasar kerja membuat tenaga kerja tidak memiliki posisi tawar dalam memperjuangkan haknya.

"Para pekerja dengan mudah dieksploitasi untuk kepentingan perusahaan, dan terancam diberhentikan jika tidak menguntungkan perusahaan. Sementara itu, perusahaan belum memiliki kewajiban untuk membayar jaminan pemutusan hubungan kerja (PHK)," ungkap Rekson.

Untuk itu, lanjut Rekson, fleksibilitas pasar kerja harus diikuti dengan optimalisasi jaminan sosial bagi pekerja. Hal itu untuk menghindari kesewenang-wenangan terhadap tenaga kerja.

Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto mengatakan, selama ini program jaminan sosial tenaga kerja belum berjalan efektif. Kontribusi program itu bagi pekerja masih sangat kecil. (lkt)