JAKARTA- Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI dan Polri, pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2008 akan menaikkan gaji pokok ketiga kelompok profesi tersebut sebesar 20%.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR Jakarta, Kamis (16/8), mengatakan pemerintah juga berupaya meningkatkan uang makan dan lauk pauk bagi TNI/ Polri sejak tahun 2005, serta PNS mulai tahun 2007.
"Kita sepakat kesejahteraan rakyat merupakan muara dari semua agenda pembangunan yang dilakukan. Pemerintah terus melakukan program-program prorakyat," kata Presiden.
Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2008 sebesar 6,8%, lebih tinggi dibandingkan target dalam APBN 2007 sebesar 6,3%. Dengan sasaran pertumbuhan tersebut, pengangguran akhir 2008 diharapkan turun menjadi 8-9% dibandingkan 9,7% pada Februari 2007.
Tingkat kemiskinan juga ditargetkan turun menjadi 15-16% dari 16,7% pada Maret 2007.
Dalam RAPBN 2008, belanja pemerintah pusat direncanakan mencapai Rp 564,6 triliun atau meningkat sekitar 14,3% dari RAPBN-P 2007. Selanjutnya belanja modal Rp 67,4 triliun yang berarti meningkat tajam sebesar 41,8% dibanding RAPBN 2007 yang hanya Rp 47,5 triliun.
Pemerintah juga optimis stabilitas ekonomi tahun depan tetap terjaga dengan tingkat inflasi 6%, suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) tiga bulan 7,5%, dan nilai tukar rupiah Rp 9.100 per USD. Pada sisi pendapatan, penerimaan perpajakan ditargetkan Rp 583,7 triliun atau 13,6% PDB. Jumlah tersebut meningkat Rp 93,8 triliun atau 19,1% jika dibanding target dalam RAPBN-P 2007 sebesar Rp 489 triliun. Sementara pinjaman luar negeri akan ditarik Rp 43 triliun dan membayar cicilan pokok Rp 59,7 triliun.
Dalam RAPBN 2008, pemerintah juga mengajukan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 46,7 triliun. Usulan itu lebih rendah Rp 9,66 triliun atau 20,7% dibandingkan perkiraan tahun 2007 yang diajukan dalam RAPBNP sebesar Rp 56,36 triliun.
Jika dibandingkan APBN 2007 yang ditetapkan Rp 61,84 triliun, alokasi subsidi 2008 mengalami penurunan hingga Rp 15,14 triliun atau 32,4%. Sementara pada RAPBNP 2007, beban subsidi BBM diperkirakan mencapai Rp 56,36 triliun atau turun Rp 5,48 triliun (8,9%) dibandingkan APBN 2007 Rp 61,84 triliun.
Harga minyak rata-rata diproyeksikan USD 60 per barel dengan pengadaan minyak dalam negeri 1,034 juta barel per hari. Dengan sejumlah asumsi makro tersebut, total pendapatan negara dan hibah diusulkan Rp 761,4 triliun, belanja Rp 836,4 triliun, dan defisit anggaran Rp 75 triliun atau 1,7 persen dari Produk Domestik Bruto.
Untuk menutup defisit Rp 75 triliun, pemerintah mengandalkan penerbitan surat utang negara (SUN) netto Rp 91,6 triliun.
Dalam Nota Keuangan RAPBN 2008 juga disebutkan, anggaran perbaikan infrastruktur akibat semburan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo sebesar Rp 1,57 triliun.
Dalam pidatonya tersebut Presiden bertekad semakin fokus dalam menggunakan kebijakan fiskal untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur yang strategis, termasuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat miskin.
Upaya tersebut dilakukan melalui efisiensi dan penghematan belanja barang, termasuk perjalanan dinas yang tidak produktif. ''Kebijakan ini sejalan dengan strategi pembangunan yang kita laksanakan selama ini, yaitu mencapai pertumbuhan disertai pemerataan atau growth with equity,'' katanya.
Selain menargetkan pertumbuhan cukup tinggi, lanjut SBY, pemerintah akan melakukan langkah-langkah penyempurnaan dalam sistem dan aturan pengadaan barang dan jasa, termasuk membentuk lembaga untuk menangani kebijakan dan masalah pengadaan barang. Disamping itu, pemerintah akan menerapkan sistem anggaran terpadu dalam belanja negara, dengan berbasis kinerja dan berdimensi jangka menengah.
Disebutkan, fokus anggaran akan digunakan untuk kegiatan infrastruktur sehingga pemerintah memberikan porsi anggaran yang lebih besar kepada empat departemen. Keempatnya adalah Departemen Pekerjaan Umum (Rp 35,6 triliun), Departemen Pertanian (Rp 8,9 triliun), Departemen Perhubungan (Rp 16,2 triliun), dan Departemen ESDM (Rp 5,6 triliun). Anggaran Departemen Pekerjaan Umum tertinggi kenaikannya, yakni 41,1% lebih tinggi dibanding RAPBNP 2007.
Pemerintah juga meningkatkan belanja sosial, terutama dengan meningkatkan anggaran Departemen Pendidikan Nasional hingga lebih dua kali lipat dari Rp 23,1 triliun menjadi Rp 48,3 triliun tahun depan. Sementara anggaran Departemen Kesehatan meningkat hampir tiga kali lipat dari Rp 6,5 triliun menjadi Rp 16,1 triliun.
Kepentingan Masyarakat
Menanggapi Nota Keuangan yang disampaikan Presiden tersebut, Menko Perekonomian Boediono mengungkapkan, RAPBN 2008 berorientasi menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung yaitu mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran dengan memacu pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 persen.
Menurutnya, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2008 disertai perbaikan pemerataan growth with equity. Refleksi itu tertuang dalam penetapan sasaran penurunan pengangguran pada akhir tahun 2008 menjadi 8-9 persen dibanding 9,7 persen per Februari 2007 dan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 15- 16 persen pada tahun 2008 dari 16,7 persen per Maret 2007.
''Upaya untuk mengangkat keluarga dari jurang kemiskinan makin diperkuat dengan perluasan cakupan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang telah diluncurkan sejak tahun 2007 dari 2.831 kecamatan menjadi 3.800 kecamatan,'' katanya.
Menko menjelaskan, dalam RAPBN 2008, pemerintah berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran secara konsisten. Upaya dilakukan dengan meningkatkan secara drastis belanja modal meningkat dari Rp 68,3 triliun (APBN 2007) menjadi Rp 101,5 triliun (RAPBN 2008) atau meningkat 48,6 persen. Bersamaan itu juga, belanja barang diusulkan untuk diturunkan menjadi Rp 52,4 triliun dibandingkan belanja barang dalam APBN 2007 sebesar Rp 62,5 triliun.
''Belanja modal akan disisir lagi. Tidak semua belanja modal pemerintah merupakan investasi. Pemerintah tidak akan membangun gedung-gedung departemen atau lembaga baru, renovasi gedung, membeli kendaraan dinas,'' jelasnya.
Belum Optimal
Sementara itu, Ketua DPR Agung Laksono menegaskan, penyerapan anggaran belanja dalam APBN 2007 khususnya belanja barang sebesar Rp 71,536 triliun dan modal sebesar Rp 73,130 triliun, belum sepenuhnya optimal dilaksanakan. Padahal komponen belanja negara justru dapat membantu tercapainya target pertumbuhan ekonomi 6,5 sampai 6,9 persen.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, lanjut Agung, diharapkan bisa tercipta lapangan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Sebenarnya, banyak alternatif yang dapat dilakukan pemerintah di tengah kondisi sektor riil dan investasi yang masih belum pulih, khususnya investasi asing langsung dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional,'' kata Agung Laksono, dalam pidato pembukaan masa persidangan I DPR Tahun sidang 2007-2008.
Ketua DPR mengharap, dalam rencana kerja ke depan, pemerintah tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tapi juga melakukan terobosan agar dampak pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, kebijakan fiskal dan moneter harus diarahkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
''Kita tidak ingin masyarakat terbebani karena tingginya harga minyak goreng, naiknya harga beras dan kelangkaan minyak tanah. Dewan minta agar berbagai kebijakan di bidang ekonomi dan implementasinya harus berorientasi kepada rakyat,'' tegas Agung.
Mengenai target alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN 2007, Agung mengakui, bahwa hal itu memang sulit diwujudkan. Padahal, dewan sudah melakukan koordinasi antar komisi dan pemerintah berupaya bagaimana mencari solusi agar anggaran pendidikan sebesar 20 persen dapat dipenuhi.
Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat berpendapat, pemerintah belum berhasil melakukan penyerapan anggaran di daerah. Padahal penyerapan anggaran ini merupakan faktor utama untuk menggerakkan sektor riil. Penyerapan anggaran di daerah akan memicu gerakan di seluruh sektor yang membuat dunia usaha bisa jalan.
Hidayat menjelaskan, hingga saat ini total penyerapan anggaran yang dilakukan daerah baru mencapai 22%. Penyerapan anggaran tersebut terdiri atas modal dan barang serta belanja pembangunan.
Karena itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk membuat terobosan agar serapan anggaran tersebut bisa lebih cepat.
''Pemerintahan hanya mempunyai waktu dua tahun lagi. Jika tidak dilakukan sekarang, kapan lagi. Kalau perlu dicarikan strategi agar penyerapan anggaran di daerah bisa dipercepat,'' tuturnya.
Untuk memicu percepatan penyerapan anggaran, pihaknya mengusulkan kepada pemerintah pusat agar diberikan penalti kepada daerah yang tidak optimal. Penalti itu bisa berupa anggaran yang diberikan ke daerah itu dikembalikan kepada pemerintah pusat.
Sedangkan pengamat ekonomi dari Indef Fadhil Hasan mengatakan, pemerintah mesti berkonsentrasi pada aspek pemerataan pertumbuhan. Masalahnya, apabila ingin mencapai target akan sulit karena pertumbuhan investasi masih rendah.
Disinggung kinerja ekspor, Fadhil menilai, seharusnya tidak hanya bergantung pada kenaikan harga produk di pasar global, melainkan nilai tambah dari efisiensi dan peningkatan kapasitas industri. Demikian pula dengan anggaran yang harus menjadi stimulus pertumbuhan yang efektif dan efisien. Aspek-aspek tersebut, sampai sekarang perbaikannya masih sangat lambat sehingga target tampaknya masih sulit dicapai.(bn,J10,J22-49)
No comments:
Post a Comment