Keuangan Negara

Stok Utang Pemerintah Naik Rp 24,2 Triliun

Jakarta, Kompas - Stok utang pemerintah diperkirakan melonjak Rp 24,2 triliun dari realisasi tahun 2006 sebesar Rp 1.306 triliun menjadi Rp 1.330,2 triliun pada akhir tahun ini karena penerbitan surat utang negara terus bertambah. Akibatnya, rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB masih tinggi, yakni 37,7 persen atau belum mencapai tingkat aman bagi negara berkembang seperti Indonesia, yakni 30 persen.

Deputi Bidang Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Lukita Dinarsyah Tuo mengungkapkan hal tersebut dalam Diskusi Forum Wartawan Ekonomi dan Moneter di Jakarta, Jumat (10/8).

Menurut Lukita, meskipun belum mencapai level aman, rasio utang sebesar 37,7 persen itu masih lebih baik dibandingkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pemerintah sebesar 39,5 persen. Kondisi itu dicapai dengan menurunkan realisasi pinjaman dari luar negeri, baik bilateral maupun multilateral, dari Rp 566,4 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp 550 triliun pada akhir tahun 2007.

"Penurunan utang luar negeri itu tercapai karena jumlah utang yang dibayar jauh lebih besar dibandingkan utang baru. Namun, meskipun utang luar negeri sudah diturunkan, secara total utang pemerintah masih tetap besar karena adanya beban penerbitan surat utang negara (SUN)," katanya.

Pada tahun 2007, posisi stok utang yang diakibatkan penerbitan surat utang negara adalah Rp 780,2 triliun. Jumlah itu jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi utang obligasi negara tahun 2006, yakni Rp 739,6 triliun.

Dana yang berasal dari surat utang negara ini rentan terhadap perubahan tingkat bunga sebab 32 persen surat utang yang diterbitkan merupakan obligasi dengan suku bunga mengambang.

Bappenas telah menyusun Daftar Rencana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Jangka Menengah, yakni dokumen berisi usulan kegiatan kementerian dan lembaga yang dibiayai pinjaman luar negeri. Hingga saat ini, usulan yang masuk ke Bappenas mencapai 40 miliar dollar AS. Daftar ini sudah difinalisasi Mei 2007.

Butuh rasio baru

Koordinator Nasional Pencapaian Target Millennium Development Goals (MDGs) Ivan A Hadar mengingatkan, sudah saatnya Indonesia menerapkan rasio utang pemerintah terhadap pencapaian MDGs sebagai salah satu rasio pengukur kinerja pengelolaan utang. Dengan demikian, dapat diketahui kontribusi pendanaan utang dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang dipersyaratkan dalam MDGs, antara lain pendidikan, kesehatan, pangan, dan keamanan fisik.

Pengamat ekonomi Indef Aviliani mengatakan, pengurangan utang luar negeri merupakan langkah positif karena sumber pendanaan dalam negeri masih berlimpah dan belum termanfaatkan maksimal. Misalnya, tabungan masyarakat yang telah mencapai 27 persen terhadap PDB, kemudian investasi yang tercatat sudah 22 persen PDB.

"Dana investasi terus mengalir, harga saham terus meningkat. Begitu juga dana di Sertifikat Bank Indonesia. Jadi ironis kalau pemerintah masih mencari sumber pendanaan luar negeri," ujarnya. (OIN)