Reformasi Ekonomi Harus Lebih Cepat
Jakarta, Kompas - Tantangan terberat keberhasilan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang adalah pembenahan iklim investasi di Indonesia. Pemerintah Jepang dan pelaku usaha di negeri itu berharap Pemerintah Indonesia segera merealisasikan komitmen perbaikan iklim investasi.
Pandangan tersebut disampaikan Chairman dan CEO Japan External Trade Organization (Jetro) Yasuo Hayashi di Jakarta, Minggu (19/8). Hayashi turut serta dalam kunjungan rombongan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang tiba di Jakarta kemarin.
Hari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Abe diagendakan menandatangani Persetujuan Kemitraan Ekonomi (Economic Partnership Agreement/EPA) Indonesia-Jepang. EPA merupakan perjanjian bilateral yang menyeluruh di bidang ekonomi.
"Sistem yang bagus (untuk mengimplementasikan EPA) serta sumber daya manusia yang baik belum tentu membuat EPA berhasil. Masalahnya, iklim investasi di Indonesia terbelakang dibandingkan di negara lain. Kami mengkhawatirkan hal ini," ujar Hayashi.
Hayashi mengakui bahwa Pemerintah Indonesia telah membuat langkah maju dalam pembenahan iklim investasi. Namun, beberapa kendala belum teratasi, antara lain terkait persoalan ketenagakerjaan, perpajakan, dan isu keimigrasian.
Di bidang politik, Indonesia dinilai telah sukses menggulirkan reformasi. Namun, reformasi di bidang ekonomi masih tertinggal. Terkait dengan hal itu, Hayashi mengharapkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menggulirkan reformasi ekonomi lebih cepat.
Dorong implementasi
Untuk mendorong implementasi EPA, Jetro serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membuat unit pendukung bisnis. Unit ini ditempatkan di kamar dagang dan industri di kedua negara.
Ketua Umum Kadin Indonesia Mohamad S Hidayat mengharapkan, melalui unit pendukung bisnis itu, pertukaran informasi tentang kebutuhan dan peluang bisnis di kedua negara dapat diperkuat. "Dalam liberalisasi perdagangan melalui EPA, pelaku usaha di Indonesia perlu lebih memahami standar produk di pasar Jepang. Jepang juga akan membantu dengan pengembangan kapasitas (capacity building) agar tuntutan standar itu bisa dipenuhi," ujar Hidayat.
Penandatanganan EPA hari Senin ini didahului dengan pembicaraan bilateral antara kedua kepala negara. Selain itu, diadakan pula pula pertemuan bisnis yang diikuti pelaku-pelaku usaha senior dari kedua negara.
Menyambut kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Abe di Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat kabinet terbatas Minggu sore. Selain teknis penerimaan rombongan PM Abe, Presiden Yudhoyono juga membahas kesepakatan yang akan ditandatangani kedua pemimpin negara. Hadir pula Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.
PM Abe yang didampingi istrinya, Akie Abe, serta rombongan kalangan pengusaha dan menteri tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Minggu sore. Abe disambut Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar. (DAY/HAR/PPG)
No comments:
Post a Comment