Pencatatan BNI Tak Tepat Waktu

Ketidakpastian Pasar hingga September

Jakarta, Kompas - Pelepasan saham BNI pada saat pasar sedang tidak kondusif dinilai kurang tepat. Akan tetapi, penundaan pelepasan saham pun dikhawatirkan akan merusak kredibilitas pemerintah dan BNI sendiri karena waktu yang tepat tidak dapat diperhitungkan.

"Kita tidak pernah tahu kapan waktu yang tepat. Kalau divestasi ini dihentikan, dikhawatirkan dibayar mahal dengan reputasi. Harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Soal hasil yang tidak maksimal itu merupakan cerita lain lagi," kata Direktur Utama BNI Sigit Pramono di Jakarta, Senin (13/8), setelah pencatatan saham hasil penawaran umum kedua dan penawaran terbatas BNI.

Penjamin emisi penawaran kedua saham BNI kepada publik merasa belum saatnya melakukan intervensi pasar untuk menstabilkan harga saham BNI. Pada hari pertama perdagangan usai pencatatan, saham BNI yang dijual pada harga perdana Rp 2.050 sempat jatuh hingga Rp 1.975 per saham, dan ditutup pada Rp 2.000 per saham. Sebelum dihentikan sementara perdagangannya (suspensi) sehubungan dengan aksi korporasi berupa pelepasan saham, harganya sebesar Rp 2.125 per saham.

Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Jakarta kemarin melemah pada pembukaan perdagangan meskipun dalam penutupan berhasil menguat tipis sebesar 4,059 poin atau 0,184 persen menjadi 2,211.455. Sementara indeks Kompas100 menguat 0,44 persen dari 554,21 menjadi 556,60. Penguatan bursa Jakarta ini seiring perkembangan positif di pasar regional.

"Penjamin emisi memang bertanggung jawab untuk melakukan stabilisasi harga saham, tetapi tergantung waktunya. Secara strategis belum waktunya melakukan hal itu," ujar Direktur Pengelola JP Morgan Indonesia Gita Wirjawan.

BNI melepaskan 3,47 miliar saham sehingga kepemilikan publik menjadi 26,65 persen dan pemerintah 72,35 persen.

"Dalam penjaminan emisi tentu ada perjanjian opsi greenshoe. Saat ini pasar memang sedang buruk, waktu pelepasan saham BNI kurang tepat," kata Hendra Budjang dari Corfina Asset Management.

Dana yang berhasil dihimpun dari pelepasan saham milik pemerintah kepada publik dan penawaran umum terbatas sebesar Rp 8,1 triliun. Pemerintah akan mendapatkan dana Rp 4,1 triliun. Jumlah ini lebih kecil dari target semula Rp 4,7 triliun.

"Kami cukup puas dengan permintaan yang masuk karena kondisi sekarang kurang bagus. Untuk APBN sebesar Rp 4,7 triliun tentu tidak cukup. Diharapkan ada tambahan dari luar, sebab hasil penjualan saham Wijaya Karya tidak masuk negara," kata Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil.

Saham BNI kelebihan permintaan 1,2 kali dari penawarannya. Investor individu menguasai 27,5 persen, institusi domestik 43,3 persen, dan institusi asing 29 persen.

Mencermati perkembangan pasar saham, Direktur Utama BEJ Erry Firmansyah berdialog dengan analis. Erry mengungkapkan, menurut para analis keadaan buruk di bursa ini akan berlangsung hingga September.

"Hal itu terjadi karena pasar masih menunggu data-data serta informasi mengenai berapa nilai total dari kasus kredit macet perumahan (subprime mortgage) di seluruh pasar, bukan hanya di Amerika Serikat. Kira-kira perlu waktu untuk menyelesaikan semua masalah ini hingga September dan mudah-mudahan awal September semuanya dapat selesai," kata Erry.

Meskipun kondisi bursa masih bergejolak, Dirut Wijaya Karya A Sutjipto mengatakan tetap optimis penawaran perdana saham BUMN konstruksi itu bisa dilaksanakan sesuai jadwal, pada bulan September. (AFP/TAV/JOE/DOT)/kompas