Asumsi APBN-P 2008 Dirombak

Tahun Politik, Rp 80 Triliun untuk Rakyat Miskin
Kamis, 6 Maret 2008 | 02:17 WIB

Jakarta, Kompas - Panitia Kerja Asumsi dan Penerimaan Negara merombak asumsi ekonomi Rancangan APBN Perubahan 2008 yang diusulkan pemerintah. Perombakan terutama terkait parameter minyak karena dinilai asumsi harga minyak mentah dan produksi minyak siap jual (lifting) belum realistis.

”Asumsi harga minyak mentah Indonesia diubah dari 83 dollar AS menjadi 85 dollar AS per barrel. Lifting ditambah dari target awal 910.000 barrel per hari menjadi 960.000 barrel per hari,” ujar Ketua Panitia Kerja Asumsi dan Penerimaan Negara Suharso Monoarfa di Jakarta, Rabu (5/3).

Menurut Suharso, asumsi harga minyak dinaikkan menjadi 85 dollar AS per barrel dengan harapan ada kenaikan penerimaan negara, yang tidak diikuti peningkatan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Hal itu dimungkinkan karena asumsi harga baru disesuaikan dengan harga pembelian produk minyak impor.

”Sementara dengan kenaikan lifting, kami berharap ada kenaikan penerimaan Rp 10-12 triliun. Namun, pemerintah harus bisa mengubah kontrak pembelian minyak mentah antara Chevron dan Conoco sebesar 50.000 barrel, yang menjadi basis penambahan lifting itu,” ujarnya.

Pengamat Perminyakan Kurtubi mengatakan, asumsi harga minyak 85 dollar AS per barrel cukup realistis dibanding asumsi 60 dollar AS per barrel dalam APBN 2008. Harga minyak diperkirakan berfluktuasi 70-110 dollar AS per barrel, dengan rata-rata 90 dollar AS per barrel.

Untuk menjaga agar APBN-P 2008 tidak semakin tertekan, pemerintah harus meninjau kembali patokan perhitungan subsidi BBM, serta mempercepat diversifikasi minyak tanah ke LPG dan premium ke bahan bakar gas.

Rapat Panitia Kerja Asumsi dan Penerimaan Negara juga menetapkan asumsi nilai tukar rupiah 9.100 per dollar AS. Sebelumnya diusulkan asumsi nilai tukar rupiah 9.150 per dollar AS.

Asumsi makro lainnya ditetapkan sama dengan usulan pemerintah dalam RAPBN-P 2008. Inflasi ditetapkan 6,5 persen. Pertumbuhan ekonomi 6,4 persen.

Di tempat terpisah, Menko Perekonomian Boediono mengatakan, pihaknya berupaya memacu pertumbuhan ekonomi dengan menyusun rencana aksi khusus, yakni, antara lain, restrukturisasi BUMN, reformasi sektor keuangan, program insentif yang rasional, dan peningkatan efektivitas APBN dan APBD.

”Tim yang terlibat adalah nonpartisan sehingga tidak mengganggu Pemilu 2009,” ujarnya.

Pengamat Ekonomi Faisal Basri menegaskan, seluruh program itu bisa berjalan jika Menko Perekonomian memiliki cukup kewenangan. ”Selama tidak ada tambahan wewenang, semuanya tidak akan berhasil,” tuturnya.

Rakyat miskin

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, meski tahun 2008 suhu politik mulai memanas, pemerintah tetap menganggarkan Rp 80 triliun untuk rakyat miskin. Hal itu disampaikan pada peninjauan realisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Desa Kertamaya, Bogor, Jawa Barat.

Presiden didampingi Ny Ani Yudhoyono menyatakan, anggaran untuk membantu rakyat miskin terus ditingkatkan. Tahun 2004 sebesar Rp 19 triliun, 2005 sebesar Rp 24 triliun, 2006 sebesar Rp 41 triliun, dan 2007 sebesar Rp 51 triliun.

Dengan asumsi jumlah rakyat miskin 36 juta, jika anggaran Rp 80 triliun dibagi rata, masing- masing rakyat miskin akan mendapat Rp 2,2 juta. (OIN/INU)