Dilema Subsidi Minyak Tanah
Minyak tanah merupakan komoditas rakyat. Dari rumah tangga miskin sampai pedagang kecil yang berjuang mencari makan walau hanya untuk sehari.>kern 251m<
Kabar terakhir, pada bulan Mei nanti Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta akan bebas dari minyak tanah bersubsidi. Masyarakat harus beralih memakai elpiji. Mereka yang masih mau menggunakan minyak tanah tetap disediakan dengan harga tanpa subsidi.
Tentu masyarakat awam tidak paham kalkulasi hingga ditemukan harga komersial itu. Dengan nilai Rp 7.000 per liter yang dimaksud harga komersial, bagi rakyat artinya harga naik. Selama ini saja harga resminya Rp 2.500 per liter di pangkalan, kenyataannya konsumen mendapatkan satu liter minyak tanah seharga Rp 5.000. Itu pun mesti antre panjang, kadang tarik urat leher sesama konsumen.
Kalau harga naik berlipat kali, tentu barang harus terjamin 100 persen tersedia. Potensi persoalan terbuka lebar kalau spekulan memasukkan minyak tanah dari luar DKI, semisal Depok dan Tangerang. Jika ”jatah” wilayah di luar Jakarta tetap seperti sediakala, kelangkaan di sana sangat bisa terjadi akibat ulah spekulan ”menyelundupkan” minyak tanah ke Jakarta.
Ide mengalihkan masyarakat memakai minyak tanah ke elpiji memang tidak seketika. Program itu sudah digulirkan sejak Agustus 2006. Mestinya, banyak pengalaman dipetik agar tidak terjadi kerumitan lagi.
Sejauh penjelasan pihak Pertamina, jumlah rumah tangga dan usaha kecil menengah di Jakarta yang menggunakan minyak tanah dan berhak menerima paket konversi sekitar 1,5 juta keluarga. Masih ada sekitar 300.000 keluarga yang belum menerima paket konversi berupa tabung dan kompor.
Kita menggugat efektivitas distribusi paket tersebut. Selama ini banyak terdengar salah sasarannya. Mereka yang berhak menerima kenyataannya tidak, sementara yang tidak berhak justru mudah mendapatkannya.
Itu hanyalah salah satu contoh kekisruhan implementasi program yang terjadi. Konsep yang bertujuan baik sering kali kedodoran dalam pelaksanaannya. Dalam banyak hal, kelemahan kita memang di sana. Tujuan konversi antara lain mengurangi beban subsidi sehingga dananya bisa dialihkan ke sektor lain, semisal kesehatan. Pemerintah beranggapan, masyarakat pun bisa menghemat kalau beralih memakai gas.
Kita memahami beratnya beban subsidi yang harus dipikul pemerintah. Harga minyak mentah impor untuk diolah menjadi minyak tanah terus melambung. Akan tetapi, kita pun mesti bijaksana dan memahami pula kesulitan masyarakat, terutama kelas bawah. Harga-harga kebutuhan pokok lainnya terus melonjak. Inilah dilema yang kita hadapi!
Kita mengingatkan, perhitungan pemerintah dan Pertamina yang kurang cermat, ketidaksiapan mengantisipasi celah aturan dan aksi spekulan, serta kekacauan manajemen program konversi itu, jelas hanya akan menambah kesukaran hidup masyarakat.
No comments:
Post a Comment