 |
| KOMPAS/LUCKY PRANSISKA / Kompas Images Direktur Utama PLN yang baru Fahmi Mochtar (kiri) berjabatan tangan dengan Eddie Widiono Suwondho, seusai pelantikan di Gedung Kementerian Negara BUMN, Jakarta, Senin (10/3). Fahmi menggantikan Eddie Widiono sebagai Dirut PLN yang masa jabatannya telah habis. |
Jakarta, Kompas - Pemerintah mengharapkan perombakan struktur organisasi akan membuat PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) lebih responsif menangani masalah kelistrikan. Selain itu, dengan struktur baru, badan usaha milik negara ini diharapkan dapat segera menyiapkan regionalisasi tarif listrik.
Menurut Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sofyan Djalil, wilayah Indonesia yang terlalu besar membutuhkan penanganan yang sifatnya kewilayahan atau regional.
”Ada beberapa hal yang tidak bisa lagi ditangani terpusat. Nanti, misalnya, kalau ada masalah di daerah Jawa Madura dan Bali, baik itu di hulu maupun hilir, sudah jelas siapa yang bertanggung jawab,” ujar Sofyan saat melantik jajaran direksi baru PT PLN, Senin (10/3) di Jakarta.
Perubahan struktur organisasi PLN, menurut Sofyan, tidak untuk memecah organisasi BUMN itu. ”Tidak seperti yang dikhawatirkan serikat pekerja, sama sekali tidak mengarah ke unbundling,” kata Sofyan.
Ia menjelaskan, dengan organisasi yang lebih regional, akan memudahkan PLN melakukan hal-hal yang dalam struktur lama tidak dimungkinkan, antara lain regionalisasi tarif.
”Artinya, kalau layanan listrik bagus, wajar bayar lebih mahal. Kalau dekat dengan sumber energi, harusnya bayar lebih murah. Intinya, bisa merespons kebutuhan setempat,” papar Sofyan.
Kalimantan Timur yang memiliki sumber batu bara dan gas melimpah, misalnya, seharusnya tidak mengalami masalah pasokan listrik. ”Pemerintah akan memberikan keleluasaan bagi wilayah seperti itu untuk memiliki listrik sendiri,” kata Sofyan.
Direksi baru
Direksi baru PLN yang dilantik adalah Direktur Utama Fahmi Mochtar, Wakil Direktur Utama Rudiantara, Direktur Konstruksi Strategis M Agung Nugroho, Direktur Perencanaan dan Teknologi Bambang Praptono, Direktur Jawa Madura Bali Murtaqi Syamsuddin, Direktur Luar Jawa Madura Bali Hariadi Sadono, Direktur SDM dan Umum Supriadi, serta Direktur Keuangan Setio Anggoro Dewo.
Adapun jabatan Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan, Direktur Transmisi dan Distribusi, serta Direktur Pembangkitan dan Energi Primer dihilangkan.
Dari susunan direksi baru, hanya Fahmi Mochtar yang berasal dari jajaran direksi lama. Sejak Januari 2008, Fahmi menjadi pelaksana tugas Direktur Pembangkitan dan Energi Primer. Fahmi menggantikan Ali Herman, yang diberhentikan karena dinilai lalai menjaga keandalan pembangkit.
Dua direksi berasal dari luar PLN, yaitu Rudiantara, sebelumnya Wakil Dirut PT Semen Gresik, dan Setio Anggoro Dewo, Komisaris Independen PT Indonesia Power.
Masuknya orang luar dengan latar belakang keuangan, seperti Rudi dan Setio, kata Sofyan, diharapkan bisa menciptakan dinamika organisasi.
Selain itu, untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan proyek percepatan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, Direktur Konstruksi Strategis akan menjadi supervisor sehari-hari.
Fahmi Mochtar menyatakan, akan segera melengkapi struktur organisasi baru. ”Level deputi juga harus dirombak, kami upayakan selesai dalam sebulan. Selain itu, PLN akan merevisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2008 untuk menyesuaikan dengan perubahan sejumlah asumsi,” ujarnya.
Adapun soal penerapan tarif insentif dan disinsentif, meski pemerintah menyatakan memberlakukannya mulai April, menurut Fahmi, hal itu masih akan dibicarakan dengan DPR.
Pengamat kelistrikan Fabby Tumiwa mengkhawatirkan perhatian manajemen PLN akan tersedot untuk memantapkan struktur baru. Sebab, hal itu bukan hal yang mudah, apalagi perombakan dilakukan sampai ke bawah.
”Saya khawatir justru masalah yang mendesak terabaikan. Misalnya, bagaimana mengatasi masalah struktural energi primer, mempercepat pembangunan pembangkit, dan mengantisipasi pelayanan yang semakin menurun karena kurangnya tambahan daya,” kata Fabby. (DOT)
No comments:
Post a Comment