oleh : Dr. Rizal Ramli *)
Nyaris tidak ada kasus sejenis di dunia, dimana satu kelompok ekonom berkuasa selama hampir 40 tahun nyaris tiada henti dari 1966-2006, menentukan strategi dan kebijakan ekonomi suatu negara. Indonesia telah mengalami pergantian presiden 5 kali sejak tahun 1966, perubahan sistem dan struktur politik, pergantian pemimpin sipil maupun militer, reformasi tentara, tetapi pelaku perumus kebijakan ekonomi (Mafia Berkeley) nyaris tidak berubah selama 40 tahun. Tidak aneh jika tidak ada terobosan inovatif dalam strategi dan kebijakan ekonomi Indonesia. Patut disayangkan karena dalam periode 40 tahun terakhir, ekonomi global telah banyak mengalami perubahan ke arah yang lebih maju, terutama ekonomi kawasan Asia yang terus semakin dinamis. Sebagai konsekuensi dari kegagalan melakukan perubahan kebijakan ekonomi sejak tahun 1960-an, Indonesia akhirnya semakin tertinggal dibanding negara-negara besar lainnya di Asia.
Kelompok Mafia perumus kebijakan ekonomi Indonesia telah dipersiapkan secara sistematis oleh kekuatan luar Indonesia selama sepuluh tahun sebelum berkuasa (1956-1965) sebagai bagian dari strategi perang dingin menghadapi kekuatan progresif dan revolusioner di kawasan Asia. Kelompok tersebut dikenal dengan sebutan “Mafia Berkeley” karena kebanyakan dari generasi pertamanya lulusan Program Khusus di Universitas Berkeley, California. Di kemudian hari, alumnus dari universitas lain bergabung dalam kelompok ini, tetapi tetap menganut garis strategis yang sama. Padahal para mahasiswa Universitas Berkeley tahun 1960an terkenal progresif dan mayoritas anti perang Vietnam. Tetapi program untuk Mafia Berkeley dirancang khusus untuk orang Indonesia yang dipersiapkan untuk dikemudian hari menjadi bagian dari hegemoni global Amerika. Disebut “Mafia”, mengambil ide dari organisasi kejahatan terorganisir di Amerika, karena mereka secara sistematis dan terorganisir menjadi alat dari hegemoni dan kepentingan global di Indonesia.
Segera setelah kejatuhan Presiden Soekarno, kelompok Mafia Berkeley mengabdi selama 32 tahun kepada regim otoriter Soeharto. Banyak dari anggota dan muridnya yang menduduki posisi-posisi kunci dalam bidang ekonomi dan menjadi saluran strategi dan kebijakan yang dirumuskan oleh IMF, Bank Dunia dan Departemen Keuangan Amerika Serikat. Mafia Berkeley sekaligus berfungsi sebagai alat untuk memonitor agar kebijakan ekonomi Indonesia sejalan dan searah dengan kebijakan umum ekonomi yang digariskan oleh Washington. Garis kebijakan ini di kemudian hari dikenal dengan “Washington Konsensus”. Sekilas program Washington Konsensus tersebut sangat wajar dan netral, namun demikian dibalik program tersebut tersembunyi kepentingan negara-negara Adikuasa.
Pertama, kebijakan anggaran ketat, selain untuk mengendalikan stabilitas makro dan menekan inflasi, sebetulnya juga dimaksudkan agar tersedia surplus anggaran untuk membayar utang. Bahkan penghapusan subsidi untuk rakyat seperti untuk pendidikan, kesehatan, perumahan, UKM, dipaksakan hanya agar tersedia surplus anggaran untuk membayar utang. Pembayaran utang adalah suatu keharusan, sementara anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dll adalah urusan belakangan. Kedua, liberalisasi keuangan untuk memperlancar transaksi global dan menjamin modal dan dividen setiap saat dapat keluar dari negara berkembang. Ketiga, liberalisasi industri dan perdagangan memudahkan negara-negara maju mengekspor barang dan jasa ke negara berkembang. Tetapi negara-negara maju sendiri melakukan perlindungan terhadap sektor industri dan pertaniannya melalui kuota, kebijakan anti-dumping, export restraint, subsidi dan hambatan non-tarif.
Keempat, privatisasi atau penjualan aset-aset milik negara dimaksudkan agar peranan negara di dalam ekonomi berkurang sekecil mungkin. Dalam prakteknya program penjualan aset-aset negara tersebut dilakukan dengan harga sangat murah (under-valued) sehingga sering terjadi program privatisasi identik dengan rampokisasi (piratization), seperti diungkapkan Prof. Marshall I. Goldman dari Harvard.
Dalam prakteknya, kebijakan Konsesus Washington sering dipaksakan sekaligus kepada negara berkembang tanpa tahapan, fleksibilitas dan persiapan untuk memperkokoh kekuatan ekonomi domestik. China, yang melakukan proses reformasi ekonomi sejak 1978, menggunakan pendekatan yang kerap disebut Deng Xiaoping sebagai “crossing the river by feeling the stones”. Walaupun melakukan liberalisasi, tetapi proses liberalisasi tersebut dilakukan secara bertahap dan dipersiapkan, dengan terlebih dulu memperkuat kekuatan produktif di dalam negeri. China menempatkan liberalisasi sektor keuangan pada tahap akhir dari reformasi ekonomi. Bahkan ketika cadangan devisanya nyaris mencapai US$ 1 triliun, China tetap tidak bersedia melakukan liberalisasi penentuan nilai tukarnya.
Pada pertengahan tahun 1960-an GNP perkapita Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, China nyaris sama, yaitu kurang dari US$100 per kapita. Setelah lebih dari 40 tahun, GNP perkapita negara-negara tersebut pada tahun 2004, mencapai: Indonesia sekitar US$ 1.000, Malaysia US$ 4.520, Korea Selatan US$ 14.000, Thailand US$ 2.490, Taiwan US$ 14.590, China US$ 1.500. Ternyata bahwa kekuasaan dan peranan Mafia Berkeley nyaris 40 tahun tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan mewariskan potensi sebagai salah satu negara gagal (failed state) di Asia. Kenyataannya Indonesia bukanlah the next Korea, dan bahkan bukan the next Malaysia. Setelah 40 tahun di bawah kendali Mafia Berkeley, Indonesia justru berpotensi menjadi the new Philipina.
Mafia Berkeley telah gagal membawa Indonesia menjadi negara yang sejahtera dan besar di Asia walaupun didukung regim otoriter selama 32 tahun. Selain ketinggalan dari segi pendapatan perkapita, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki distribusi pendapatan paling timpang, stok utang paling besar, serta memiliki landasan struktural dan industri yang sangat rapuh. Padahal negara-negara seperti Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, China dan Thailand tidak memiliki sumber daya alam yang besar seperti Indonesia. Dibawah pengaruh dan kekuasaan Mafia Berkeley, utang yang besar dan habisnya kekayaan alam dan hutan yang rusak, ternyata hanya menghasilkan pendapatan per kapita sekitar US$ 1.000. dan pemenuhan kebutuhan dasar sangat minimum serta ketergantungan mental maupun finansial terhadap utang luar negeri.
Mafia Berkeley juga gagal melakukan reformasi terhadap birokrasi dan justru mendorong pegawai negeri dan ABRI untuk bertindak koruptif karena penentuan skala gaji yang sangat tidak manusiawi. Anggota dan murid Mafia Berkeley sendiri direkayasa untuk mendapatkan pendapatan yang sangat tinggi melalui penunjukan mereka sebagai komisaris di BUMN-BUMN, double/tripple billing di BI, DepKeu dan Bappenas. Dengan pendapatan yang tinggi tersebut, Mafia Berkeley tidak memiliki empati terhadap nasib pegawai negeri dan ABRI sehingga tidak berupaya melakukan reformasi penggajian pegawai negeri dan ABRI. Dengan sengaja maupun tidak sengaja, mereka mendorong pegawai negeri dan ABRI menjadi koruptor.
Kegagalan penting lainnya yang dilakukan oleh Mafia Berkeley adalah mengundang keterlibatan IMF untuk mengatasi krisis ekonomi pada bulan Oktober 1997. Keterlibatan IMF tersebut membuat krisis menjadi lebih parah. Tanpa keterlibatan IMF, krisis ekonomi akan tetap terjadi, tetapi skalanya akan relatif lebih kecil (pertumbuhan ekonomi antara - 2% sampai 0%) pada tahun 1998, tetapi keterlibatan IMF telah mengakibatkan ekonomi Indonesia anjlok luar biasa –12,8% pada tahun 1998, terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Biaya sosial ekonomis dari krisis tersebut dalam bentuk kerusuhan sosial (IMF-provoked riots), peningkatan puluhan juta pengangguran, kebangkrutan ekonomi nasional dan swasta, biaya rekapitalisasi bank lebih dari Rp 600 trilliun, serta tambahan beban utang puluhan milyar dollar masih terasa sampai saat ini. Dokter yang diminta tolong untuk menyembuhkan penyakit pasien, selain gagal menyembuhkan penyakit juga melakukan berbagai amputasi yang tidak perlu dan ternyata membebankan biaya kegagalannya kepada sang pasien.
Dalam menjawab berbagai kegagalan tersebut, anggota Mafia Berkeley biasanya menggunakan alasan klasik yang menyesatkan, yaitu akibat prilaku mantan Presiden Soeharto. Adalah betul bahwa Soeharto penuh KKN, tetapi berbagai kegagalan tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada Soeharto. Ketika ekonomi tumbuh lebih tinggi pada awal 1990-an, Mafia Berkeley dengan tanpa malu mengklaimnya sebagai keberhasilan mereka, tetapi ironisnya ketika krisis 1997/1998 terjadi, semua kesalahan kemudian ditimpakan kepada Soeharto. Padahal Mafia Berkeley lah yang seharusnya bertanggung jawab karena mereka yang merumuskan strategi, kebijakan dan terlibat dalam implementasinya. Banyak dari berbagai kegagalan tersebut berada pada tataran sangat teknis dan operasional yang tidak dipahami oleh Soeharto. Adalah sangat tidak bertanggungjawab dan tidak ksatria, besedia mejadi pejabat selama 32 tahun, ikut menikmati privileges dan ekses kekuasaan Soeharto, tetapi kemudian menimpakan semua kegagalan dan kesalahan kepada Soeharto, itupun baru berani setelah Soeharto tidak berkuasa.
Menjadi pertanyaan, mengapa Mafia Berkeley gagal membawa Indonesia menjadi negara yang sejahtera dan besar di Asia walaupun berkuasa selama nyaris 40 tahun? Karena strategi dan kebijakan ekonomi Indonesia yang dirancang oleh Mafia Bekeley akan selalu menempatkan Indonesia sebagai subordinasi (sekedar kepanjangan tangan) dari kepentingan global. Padahal tidak ada negara menengah yang berhasil meningkatkan kesejahteraannya dengan mengikuti model Washington Konsensus. Kemerosotan selama dua dekade di Amerika Latin (1980-2000) adalah contoh monumental dari kegagalan tersebut. Justru negara-negara yang melakukan penyimpangan dari model Washington Konsensus seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, China, dll. berhasil meningkatkan kesejahteran dan memperbesar kekuatan ekonominya. Negara-negara yang berhasil tersebut mengikuti model pembangunan Asia Timur yang memberikan peranan yang seimbang antara negara dan swasta, serta ketergantungan utang yang minimal. Dua negara Asia, Indonesia dan Philipina yang patuh pada Washington Konsensus, mengalami kemerosotan ekonomi terus-menerus, ketergantungan utang yang permanen, ketimpangan pendapatan sangat mencolok, kemiskinan yang merajalela dan kerusakan lingkungan yang parah.
Subordinasi kepentingan rakyat dan nasional kepada kepentingan global mengakibatkan Indonesia tidak memiliki kemandirian dalam perumusan Undang-Undang, strategi dan kebijakan ekonomi. Indonesia juga tidak memiliki fleksibilitas untuk merumuskan strategi ekonomi karena terpaku pada model generik Washington Konsensus. Padahal model tersebut dirancang terutama untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi global sehingga negara-negara yang mengikutinya justru akan gagal meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Hasil tipikal dari model Washington Konsensus adalah siklus terus-menerus dari “krisis ekonomi dan akumulasi utang”, seperti yang terjadi di banyak negara Latin Amerika, Afrika dan Indonesia. Krisis ekonomi biasanya diselesaikan hanya dengan menambah beban utang yang kemudian akan kembali menjadi sumber krisis baru. Namun dari segi kepentingan ekonomi global, krisis ekonomi merupakan peluang untuk memaksa negara yang bersangkutan melakukan liberalisasi ekstrim dan privatisasi ugal-ugalan. Liberalisasi ekstrim ala Washington Konsensus sangat berbeda dengan keterbukaan bertahap dan penuh persiapan untuk memperkuat ekonomi domestik yang dilakukan oleh negara-negara Asia lainnya. Jepang, Korea, China dan bahkan Malaysia dan Thailand terlebih dahulu memberikan insentif ekspor kepada industri domestik dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing. Liberalisasi dilakukan hanya setelah ekonomi domestik telah cukup kuat dan mampu bersaing di level global. Ketergantungan terhadap utang juga memungkinkan kepentingan global ikut intervensi merumuskan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah seperti Undang-undang tentang privatisasi air, BUMN, migas dsb.
Sebelumnya - Berikutnya >>
No comments:
Post a Comment