Semestinya disadari, Jawa adalah lumbung padi Indonesia. Dari total luas lahan produksi padi nasional 11,8 juta hektar, 5,7 juta ha (48 persen) terletak di Jawa. Demikian pula produksinya, dari total produksi padi nasional 54 juta ton, 29,8 juta ton (55 persen) dihasilkan di Jawa.
Ketika Jawa dilanda banjir besar, stok beras nasional juga perlu diberikan sinyalemennya oleh menteri pertanian, ”aman” atau ”tidak aman”. Pendeknya, produksi beras di Jawa memengaruhi kebijakan perberasan nasional.
Ironisnya, pembangunan di Jawa menjauh dari pertanian. Data neraca luas lahan sawah di Jawa periode 1981-1999 menunjukkan penyusutan sebesar -483.831 ha, dan pada periode 1999-2002 sebesar -107.482 ha.
Selain pembangunan yang Jawa sentris, faktor utama penyusutan luas lahan sawah diduga karena kebijakan kependudukan yang pro-Jawa. Bayangkan, luas Jawa yang 6,8 persen dijejali lebih dari 120 juta jiwa (58,8 persen penduduk Indonesia).
Proporsi ini hanya berkurang 8,2 persen selama 70 tahun, yakni dari 67 persen (SP 1930), 62,3 persen (SP 1961), dan 58,8 persen (SP 2000). Disparitas distribusi penduduk antarpulau ini belum berubah sampai sekarang yang mana kepadatan penduduk Jawa 1002 jiwa per kilometer persegi, sementara Sumatera hanya 96 jiwa per km².
Pembangunan juga mengubah orientasi penduduk Jawa ke daerah perkotaan. Selama 39 tahun urbanisasi di Jawa meningkat 33,1 persen dari 15,6 persen (SP 1961) menjadi 48,7 persen (SP 2000) dengan tingkat pertumbuhan penduduk mencapai 3,5 persen (bandingkan dengan tingkat pertumbuhan nasional sekitar 1,3 persen).
Fenomena inilah yang mendeformasi Jawa dwipa menjadi urban island. Daerah tengah hingga sepanjang pantura yang dilalui DAS yang subur akan padi-padian telah berubah menjadi rantai perkotaan.
Hedonisme
Walaupun pemerintah telah berupaya memindahkan penduduk Jawa ke luar Jawa melalui program transmigrasi, namun jumlahnya relatif kecil, yakni 1,6 juta keluarga (2,7 juta jiwa) selama 31 tahun (1968-1999) dan 243.000 keluarga tahun 1905-1968.
Keengganan penduduk Jawa pindah ke luar Jawa diyakini karena pembangunan yang lebih maju. Jawa adalah ikon sentralitas. Sistem otonomi daerah yang semestinya bisa menjadi mesin dekonstruksi sentralitas itu pun belum mampu meruntuhkannya.
Dalam konteks perkotaan, sentralitas yang berlebihan itu bisa dibaca sebagai hedonisme. Megaproyek Jawa, seperti tol Jakarta-Surabaya, PLTN Muria, jembatan Jawa-Madura, dan megapolitan Jabodetabek bisa dibaca ke arah sana sekaligus menunjukkan ketidaksensitifannya terhadap isu ketimpangan itu.
Hedonisme yang picik ini pantas dikhawatirkan bukan hanya karena luar Jawa tidak disiapkan sebagai substitusi Jawa, melainkan juga karena laju penyusutan luas lahan sawah di Jawa semakin menekan angka produksi nasional. Kegelisahan ini rasanya tidak akan cukup hanya disulam dengan kebijakan yang bersifat subsisten seperti impor beras dari negeri tetangga.
”Cluster” konservasi
Data menunjukkan bahwa laju penyusutan luas lahan sawah di Jawa tidak diikuti dengan respons yang sepadan secara nasional. Selama 19 tahun, Departemen Pertanian mencatat peningkatan luas lahan perkebunan sebesar 7,6 juta ha dari 8,8 juta ha (1984) menjadi 16,4 juta ha (2003).
Ketertarikan luar Jawa mengonversi lahan hutannya menjadi perkebunan kelapa sawit ketimbang tanaman pangan juga dihantui oleh kejadian bencana alam yang menurut Walhi telah meningkat tiga kali lipat dalam lima tahun terakhir. Terkait hal itu, produktivitas padi di Jawa juga dikhawatirkan menurun.
Kiranya tidaklah berlebihan apabila Jawa mulai dipikirkan sebagai cluster konservasi pertanian. Cluster konservasi ini ditujukan untuk melestarikan ekosistem pertanian di Jawa. Secara teknis bisa dimulai dengan penataan zona-zona produktif, aturan pelestarian seperti larangan alih fungsi lahan pertanian, sinergi dengan sektor kehutanan untuk pengelolaan sumber daya air seperti DAS, dan seterusnya.
Upaya ini penting mengingat data produksi beras nasional yang direvisi dari BPS tidak selalu di atas konsumsi (Sastrotaruno dan Maksum, 2002). Selama 31 tahun, antara 1969- 2000, data produksi beras beberapa kali anjlok di bawah konsumsi. Hal itu berarti Jawa dwipa dan Nusantara sangat mungkin mengalami defisit beras.
Gutomo Bayu Aji, Peneliti Muda Bidang Ekologi-Manusia pada Pusat Penelitian Kependudukan, LIPI, Jakarta
No comments:
Post a Comment