Harga Diri Bangsa yang Memudar

Jumat, 14 Maret 2008 | 02:06 WIB

Oleh Simon Saragih

Jika setiap pejabat tinggi di Indonesia mendaulat bahwa ekonomi di bawah rezimnya berkembang dan maju, tentu ada logika dan alasan yang mendukung pernyataan itu. Nyatanya memang perekonomian terus bertumbuh dan proses diversifikasi ekonomi terus berlangsung.

Pertumbuhan dan diversifikasi kegiatan ekonomi merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan ekonomi. Namun, jika dilihat dari berbagai fakta sehari-hari di lapangan, kualitas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia tergolong buruk. Contoh-contoh untuk itu terlalu banyak dan tak ada habisnya untuk disajikan.

Di tengah seliweran mobil-mobil baru nan kemilau, ada mosaik derita kehidupan warga. Misalnya, ada keluarga yang mati karena kelaparan di Sulawesi, ada banyak anak yang putus sekolah karena dana yang tidak ada. Lagi, ada antre panjang oleh para pencari kerja di depan Kedutaan Besar Arab Saudi, Jakarta, ada pula kenaikan-kenaikan tak terkendali atas harga-harga kebutuhan pokok.

Segudang contoh nyata lain yang bisa diajukan sebagai tambahan, seperti jalan-jalan di Jakarta yang mirip lokasi parkir pada jam-jam sibuk, jalan-jalan di Nusantara yang mengalami kerusakan parah.

Intinya, terjadi kontradiksi yang sangat ekstrem antara indikator-indikator sukses ekonomi makro dan kenyataan di lapangan. Lebih jauh dari itu, harga diri bangsa pun memudar bak satwa langka yang terancam punah.

Harga diri bangsa yang rendah di jajaran internasional ini adalah juga semacam jeritan batin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Soal harga diri bangsa ini yang begitu rendah sudah dirasakan pula dan bahkan diutarakan sendiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Wapres memberi contoh, saat Presiden China Hu Jintao berkunjung ke AS, televisi CNN menyiarkan secara langsung. ”Sudah dua kali saya dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke AS, di koran-koran pun tidak ada beritanya,” demikian Wapres di Jakarta, Selasa (11/3).

Bukan hanya itu, Indonesia yang lebih besar dari segi jumlah penduduk dan lebih kaya sumber daya alam tidak disegani oleh Singapura yang melindungi para koruptor RI.

Dengan Malaysia, kita sakit hati dengan serangkaian aksi pemukulan dan pengusiran para TKI yang mencari nafkah di sana. Belum lagi julukan ”Indon” bernada menghina pada bangsa yang di masa kecil kita disebut sebagai negara yang gemah ripah loh jinawi ini.

Lalu, apa arti dari pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan yang juga terus melaju?

Mengabaikan struktur

Paul Ormerod, ekonom Inggris penulis The Death of The Economics menjelaskan bahwa pertumbuhan yang melaju namun diwarnai kemiskinan adalah buah dari sikap abai pada pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Alhasil muncullah fenomena dualisme ekonomi, seperti yang dipopulerkan oleh ekonom Belanda, JH Boeke. Inilah yang menjadi potret nyata bangsa ini. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, setidaknya tetap miskin.

Apa penyebab terjadinya dualisme ini? Tahun lalu, Bank Pembangunan Asia (ADB) sudah memperingatkan bahwa Asia kini makin abai pada pembangunan sektor pedesaan, yang pernah mendapatkan perhatian besar pada dekade 1970-an, yang juga pernah menjadi perhatian besar pemerintahan Orde Baru.

ADB memperingatkan pemerintahan di Asia jika sikap abai pada aspek pemerataan terus berlanjut, maka Asia yang menjadi pemilik abad ke-21 akan dihadapkan pada potensi ledakan sosial di kemudian hari.

Apakah masalah yang dihadapi Indonesia baru sekadar sikap abai pada aspek pemerataan? Secara implisit, Menkeu Sri Mulyani mengatakan telah terjadi hambatan pada pemerataan.

”Di AS, warga kaya yang sudah muncul zaman dulu nyatanya tetap menjadi orang kaya hingga sekarang. Akan tetapi, daftar orang kaya baru terus bermunculan,” demikian Sri Mulyani.

Di Indonesia, tampaknya deretan orang kaya masih didominasi orang yang itu-itu juga. Disinyalir, telah terjadi barrier to entry (hambatan masuk) bagi pelaku ekonomi baru untuk memasuki sektor bisnis yang digeluti pelaku ekonomi lama.

Aksi-aksi mempertahankan kavling bisnis oleh pelaku ekonomi lama relatif tetap bertahan. Nyatanya, tidak ada pelaku ekonomi baru yang bermunculan, demikian keluhan lain Menkeu Sri Mulyani. Inilah yang menjadi salah satu persoalan besar di Indonesia, yakni struktur bisnis yang didominasi kelompok lama.

Bicara soal struktur ekonomi, masalah yang muncul bukan lagi sekadar struktur kepemilikan aset atau bisnis yang timpang.

Al Capone

Indonesia juga dihadapkan pada aspek kelembagaan yang lemah, termasuk birokrasi yang mengalami inersia. Ada banyak crook dan kelompok kriminal yang menguasai bisnis, menguasai kelembagaan, yang selanjutnya melemahkan peraturan dan meruntuhkan kelembagaan.

Menkeu Sri Mulyani menyinggung nama Al Capone. Ini adalah nama panggilan bagi Alphonse Gabriel Capone, salah satu gangster Amerika-Italia yang menyelundup dan menjalankan bisnis didukung aksi-aksi kriminal.

Al Capone ala Indonesia juga berperan turut melemahkan kelembagaan. Douglass C North, ekonom AS, meraih Nobel Ekonomi tahun 1993 atas jasanya yang meneliti tentang ilmu ekonomi kelembagaan dan sejarah ekonomi (institutional economics dan economic history).

Menurut North, kelembagaan yang tidak efisien akan membuat biaya transaksi bisnis menjadi mahal, yang akibat selanjutnya adalah ekonomi yang tidak efisien.

Kelembagaan ini terdiri dari aturan-aturan main (sistem hukum) yang menjadi pengatur para pemain, di mana para pemainnya adalah organisasi-organisasi dan para pengusaha.

Organisasi yang dimaksud terdiri dari kelompok individu yang disatukan oleh sebuah tujuan bersama. Organisasi ini terdiri dari partai-partai politik, departemen-departemen, senat, parlemen, dewan kota, dan lainnya.

Secara ideal, kelembagaan dan organisasi ini harus saling mendukung dan saling memberi kelancaran. Secara empiris, hal inilah yang turut menjelaskan kemajuan ekonomi negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat. Waktu juga berperan melahirkan kelembagaan yang efisien.

Nah di Indonesia, aspek kelembagaan inilah yang menjadi persoalan besar yang turut merusak birokrasi. Karena itulah, saat mendapatkan giliran berbicara soal anggaran, Menkeu Sri Mulyani justru tidak fokus pada bidangnya. ”Yang penting adalah apa fakta-fakta di balik angka-angka,” katanya.

Ringkasnya, di Departemen Keuangan terjadi penerimaan pajak yang di bawah potensinya. Padahal, potensi penerimaan pajak ini harus dimaksimalkan. Masalahnya, Indonesia memerlukan anggaran untuk sektor militer dan kepolisian. Ini penting agar tidak terjadi kegiatan ekstrakurikuler di kalangan militer dan kepolisian.

Namun, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan militer, kepolisian, dan departemen lain jika potensi penerimaan tidak maksimal.

Ini semua terjadi karena pengusaha bermain mata dengan petugas pajak agar terjadi tax avoidance (penghindaran pembayaran pajak).

Masalah kelembagaan tidak hanya menyangkut soal pajak. Juga terjadi ongkos ekstra setiap kali pengusaha atau individu berhadapan dengan otoritas.

Praktik suap-menyuap berlaku di mana-mana. Inilah yang membuat kelembagaan menjadi penghambat. Hal selanjutnya adalah kebijakan ekonomi yang lumpuh. Di Barat, peluncuran kebijakan ekonomi umumnya berjalan, namun ini bisa terjadi karena dukungan kelembagaan dengan aturan main yang terstruktur dan bisa diprediksi.

Di Indonesia, hal yang terjadi bukan saja lumpuhnya kebijakan fiskal atau moneter. Para Al Capone juga sudah menguras kekayaan alam yang seharusnya menjadi milik rakyat lewat negara. Maka terjadilah di Indonesia, di mana rakyat harus ketiban harga minyak, padahal dia adalah juga salah satu pemilik cadangan minyak di dunia ini.

Lagi, terjadi di Indonesia, di mana rakyat tidak bisa ditolong oleh pemerintah seperti dilakukan Pemerintah Malaysia. Rakyat Malaysia ditolong untuk mendapatkan kebutuhan pokok yang terjangkau. Mereka mendapatkan itu karena pemerintahnya punya uang untuk memberi subsidi pada harga kebutuhan pokok.

Bagi Sri Mulyani, masalah memang berat, namun ia tidak pesimistis. ”Amerika Serikat membutuhkan waktu 150 tahun untuk menangkap orang-orang semacam Al Capone,” katanya.

Menkeu percaya, masih banyak orang Indonesia yang bisa hidup enak dan tenang dengan berlandaskan nurani putih. Untuk itu, Sri Mulyani harus didukung, terutama dalam niatnya dalam merombak birokrasi Departemen Keuangan. Ini tentu harus diikuti departemen lain dan juga harus didukung pengusaha agar tidak mempertahankan kenakalannya.