Kompas100 dan Ekonomi Riil

Jumat, 14 Maret 2008 | 02:08 WIB

Tidak terasa Indeks Kompas100 sudah berusia tujuh bulan, sejak diluncurkan 10 Agustus 2007. Sebagaimana indeks harga saham lainnya, Kompas100 juga berfluktuasi seirama perkembangan pasar modal, perkembangan perekonomian.

Pengkajian ulang terhadap emiten yang sahamnya tergabung dalam pembentukan indeks, pada Februari lalu oleh suatu komite di Bursa Efek Indonesia, memutuskan mengeluarkan 12 emiten karena tidak lagi memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Agar indeks tetap ”beranggotakan” 100 saham unggulan, maka dipilih 12 saham lainnya yang memenuhi kriteria.

Adapun kriteria pemilihannya, suatu saham harus sudah tercatat minimal tiga bulan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dahulu dikenal dengan Bursa Efek Jakarta (BEJ). Untuk mendapatkan 100 saham pemilihan dilakukan dengan menggunakan kriteria hari transaksi dan frekuensi transaksi di pasar reguler, serta kapitalisasi pasar.

Sebagai langkah terakhir dalam penyusunan daftar saham-saham ini, BEI mempertimbangkan faktor fundamental perusahaan dan pola perdagangan di bursa. Daftar 100 saham itu berikut kinerja perdagangan hariannya dapat dilihat di halaman 20 setiap hari.

Berdasarkan data per 9 Agustus 2007 sebelum diluncurkan, volume transaksi 100 saham Kompas100 menguasai 76,82 persen dari total volume transaksi di bursa. Meskipun frekuensinya hanya menguasai 73,59 persen, tetapi nilai transaksinya menguasai 90,24 persen total nilai transaksi. Sementara kapitalisasi pasarnya mencapai 82,52 persen dari total.

Meskipun berfluktuasi seirama pergerakan pasar, dan ada pergantian emiten, total kapitalisasi pasar 100 saham Kompas100 per 3 Maret 2008 naik tipis menjadi 82,56 persen dari total kapitalisasi pasar di bursa yang mencapai Rp 1.945 triliun. Nilai kapitalisasi pasar adalah hasil perkalian antara harga suatu saham dan jumlah saham yang tercatat pada suatu hari tertentu.

Dalam rangka pengkajian ulang satu semester itulah Kompas menyelenggarakan acara Forum CEO Kompas100 pekan lalu. Tujuannya untuk mempertemukan para pemimpin bisnis, pemimpin emiten yang sahamnya tergabung dalam indeks tersebut.

Apalagi, di tengah turbulensi perekonomian global yang penuh ketidakpastian, penting bagi pemerintah berbicara kepada pemimpin bisnis.

Apa langkah dan bagaimana arah kebijakan ekonomi pemerintah perlu dijelaskan. Arah kebijakan pemerintah itu penting juga dipahami oleh para pelaku usaha untuk dijadikan pegangan, navigasi, dalam mengarungi gelombang dahsyat ketidakpastian global tersebut.

Mengapa penting? Seperti dijelaskan di atas, hanya sebanyak 100 saham anggota Kompas100 sudah menguasai 90 persen nilai transaksi bursa.

Bahkan, jika dibandingkan antara nilai kapitalisasi pasar 100 saham emiten tersebut yang mencapai Rp 1.604 triliun dan nilai nominal Produk Domestik Bruto (PDB) yang diperkirakan sekitar Rp 4.480 triliun pada tahun 2008, berarti 100 emiten itu sudah menguasai porsi sekitar 36 persen.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 100 emiten tersebut merupakan pemain utama dalam perekonomian Indonesia. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam periode tertentu adalah data PDB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Cerminan pasar

Seperti diutarakan Wakil Presiden Jusuf Kalla, angka-angka yang bagus-bagus itu semua mencerminkan fakta, prospek, dan harapan terhadap perusahaan anggota Indeks Kompas100. Akan tetapi, semua itu juga harus tercermin secara riil dalam perekonomian.

Kinerja pasar saham yang baik harus juga tercermin di pasar-pasar lainnya yang secara riil melibatkan rakyat, misalnya di Pasar Tanah Abang, Pasar Senen, dan pasar-pasar lainnya di seluruh Tanah Air.

Tentu saja pasar yang dimaksudkan Wapres adalah perekonomian nasional secara keseluruhan. Keduanya harus saling berinteraksi, saling mendukung, tidak boleh ada satu yang baik, sementara yang lain tidak bagus.

Harapan

Hal yang sama diharapkan ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri. Dalam pemilihan saham atau emiten anggota Indeks Kompas100, benar-benar harus selektif dan memang mencerminkan perekonomian Indonesia. Komposisi bobot sektor ekonomi yang membentuk PDB harus tercermin dalam komposisi sektor kegiatan atau bisnis emiten yang masuk dalam pembentukan indeks.

”Kalau kita bicara bursa, pasar saham, berarti kita bicara fakta dan harapan yang kita jual. Dalam konteks ini berarti kita bicara soal harapan pengusaha kepada pemerintah, begitu juga sebaliknya harapan pemerintah kepada pengusaha. Keduanya juga mempunyai hubungan yang sangat penting,” kata Wapres.

Karena itu, kata Wapres, pemerintah akan senantiasa mendorong keras tumbuhnya dunia usaha, kewirausahaan, kembangkan semangat dan jiwa saudagar. ”Setiap ada keuntungan dari operasional perusahaan, Anda membayar 30 persennya kepada negara berupa pajak. Jadi saya katakan, jangan bedakan perusahaan (swasta) dengan badan usaha milik negara karena sama-sama berkontribusi kepada negara,” katanya.

Menurut data laporan keuangan 100 emiten untuk periode sembilan bulan sampai September 2007 yang belum diaudit, mereka mencatat pajak penghasilan badan yang harus dibayar sebanyak Rp 30 triliun. Belum lagi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan. Secara langsung itulah kontribusi mereka kepada negara.

Belum lagi kontribusi lain berupa pembagian dividen dari laba bersih yang mereka peroleh sekitar Rp 73 triliun pada periode tersebut. Dividen itu tentu masuk kantung pemegang saham, yang juga kembali bergulir dalam sistem perekonomian nasional.

Dampaknya ke perekonomian secara riil juga berupa penyediaan lapangan kerja, bisnis yang mereka gulirkan tentu melibatkan pula masyarakat. Sebab, aktivitas bisnis mereka juga sangat beragam, dari perkebunan, pertambangan, perikanan, pelayaran, perbankan, telekomunikasi, dan sebagainya. Pendeknya, napas emiten Kompas100 secara riil ada di tengah-tengah masyarakat, di seluruh negeri ini. (DIS)